Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6320160
September
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
9b2598ca-7415-4065-b5c8-1ddb09483002_169-thumb Ini Kata Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie Soal Pasal Penghinaan Presiden

Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebut pencabutan pasal penghinaan presiden/wakil presiden dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 sudah sesuai dengan peradaban demokrasi. 
 
"Kita hapus sebagai pasal yang inkonstitusional. Kepala negara sebagai simbol, simbol itu artinya lambang negara, lambang itu sudah diatur sendiri pada Pasal 36. Lambang Negara itu Garuda Pancasila, jadi itu teori feodal yang anggap presiden itu lambang negara," kata Jimly di kompleks Istana, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Menurut Jimly, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak bisa disalahkan soal masuknya pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. 

"Drafnya di pemerintahan yang lalu. itu kan sudah dibahas tim hukumnya, banyak ahli pidana ingin mengembalikan itu (pasal penghinaan). Padahal itu lah pasal yang kita batalkan yang salah satu pengalaman yang jarang terjadi di mana Dewan HAM PBB memuji-muji Indonesia," sambung Jimly.

Dia menegaskan presiden tidak boleh dihina. Namun bila ada penghinaan, presiden sebagai indvidu bisa melaporkannya ke kepolisian.

"Kalau yang namanya institusi presiden tidak punya perasaan, maka l;embaga presiden itu tidak bisa merasa dihina. maka siapa yang merasa dihina? itu pribadi. ya sama dengan pribadi yang lain, kalau merasa dihina dia mengadu ke polisi. Maka penghinaan kepada siapa saja itu delik aduan," sambungnya. 
(ega/fdn)

sumber : detik.com



Arsip Berita
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008