Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6357325
October
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
KEGIATAN

Ketua DKPP: DKPP Jadi Buku Pelajaran

482x320_2475-thumb
Jakarta, DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bukan hanya sebagai lembaga yang menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Akan tetapi sebagai buku pelajaran yang bisa digali dan dikaji dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Begitulah yang disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie saat memberikan sambutan dalam acara Konferensi Etika Nasional Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Prakonferensi I, di Jakarta, Rabu (5/4/2017) pukul 09.00 WIB. 

Jimly mengatakan, tugasnya di DKPP akan selesai pada Juni 2017 dari sejak tahun 2012. Selama lima tahun dalam menjalankan tugas di DKPP, ia telah menjadikannya sebagai buku pelajaran. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik.

“Selama lima tahun ini sama dengan membaca buku selama lima puluh tahunan baca buku pelajaran di perpustakaan,” ujar dia.

Selama lima tahun itu, dia menyimpulkan, pentingnya penegakan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan hukum saat ini sudah tidak efektif lagi.  Dia mencontohkan, semua negara mempraktikan penjara sebagai solusi dalam penegakan hukum. Sementara praktik kejahatan tidak berkurang. “Penjara-penjara mengalami over capacity. Penjara bukan lagi solusi,” ujarnya.  

Dia menawarkan sistem pendekatan etika yang diinstaled resmi dalam sistem bernegara. Tujuannya untuk menyelamatkan atau mengawal institusi publik. “Sanksi etika bukan bersifat menghukum melainkan mendidik,” kata guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia.  

Ketua Komisi Yudisial RI Aidul Fitriciada Azhari dalam sambutannya pun sependapat terhadap penegakan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama ini pendekatan hukum selalu menjadi acuan. Padahal semestinya instrumen sosial lebih dikedepankan. Dia mencontohkan best practice di  China dan  Singapura. “China sebelum tahun 60-an mengedapankan hukum sebagai , ternyata tidak berfungsi. Lalu setelah tahun 60-an, China mulai mengubah kebijakan lebih mengedapankan budaya. China menjadi negara maju. Sama seperti Singapura, mengedepankan budaya disiplin, Singapura menjadi negara maju. Best practice lainnya, Negara Korea Selatan dan Jepang,” katanya.

Dalam acara ini hadir sejumlah tamu undangan. Lembaga yang sudah hadir: Dewan Etik Hakim Konstitusi, Makamah Kehormatan Dewan, Makamah Partai Golkar, Makamah Partai Gerindra, Makamah Partai  PPP, Makamah Partai Hanura, Dewan Kehormatan Peradi, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, PP Muhamadiyah, PGI, KWI, WALUBI, Parisada Hindu Dharma, TRISAKTI, KPU RI, BAWASLU RI, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia, LIPI, dan lain-lain.






Kembali
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008