Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6320201
September
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
482x320_2478-thumbKamis, 06 April 2017
Anggota Baru KPU dan Bawaslu Berkenalan dengan DKPP
Jakarta, DKPP- Hari ini, Kamis (6/4), rapat paripurna DPR telah menyetujui nama-nama Anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih lewat uji kelayakan (fit and proper test) Komisi II. Ada tujuh orang untuk KPU dan lima orang untuk Bawaslu. Seusai menghadiri rapat paripurna DPR, mereka diundang ke kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jalan Thamrin 14, Jakarta.

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie serta Anggota yaitu Prof Anna Erliyana, Dr Nur Hidayat Sardini, Dr Valina Singka Subekti, dan Saut Hamonangan Sirait. Hadir pula para komisioner KPU dan Bawaslu lama seperti Sigit Pamungkas dan Ida Budhiati (KPU) serta Prof Muhammad, Nelson Simanjuntak, dan Endang Wihdatiningtyas (Bawaslu).

Anggota KPU baru yang hadir adalah Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, dan Ilham Saputra. Sedangkan Anggota Bawaslu baru yang hadir adalah Ratna Dewi Pettalolo, Muchammad Afifuddin, Rahmad Bagja, Fritz Edward Siregar, dan Abhan.

Ketua DKPP Prof Jimly dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para anggota KPU dan Bawaslu yang telah terpilih. Dia menyampaikan, pertemuan antara DKPP bersama Anggota KPU dan Bawaslu lama dengan Anggota KPU dan Bawaslu baru pertama-tama tujuannya untuk saling mengenal. Di samping itu, Prof Jimly menginginkan antara yang lama dan baru harus ada kesinambungan.

“Saya kira yang terpilih ini semua bagus. Apalagi di KPU ada dua petahana,” ungkap Prof Jimly.

Prof Jimly juga menyinggung soal keanggotaan DKPP dari dua lembaga itu atau biasa disebut dengan anggota DKPP ex officio. Saat ini dua ex officio dari KPU adalah Ida Budhiati dan dari Bawaslu Endang Wihdatiningtyas. Kedua nama tersebut tidak lolos dalam seleksi KPU dan Bawaslu. Per 12 April 2017 masa jabatan mereka telah habis.

Sementara, masa jabatan DKPP baru berakhir pada 12 Juni 2017, atau masih ada waktu dua bulan. Secara hukum, masa jabatan kedua nama itu di DKPP sebenarnya masih dua bulan. Akan tetapi, Prof Jimly, melihat tidak baik kesannya kalau keduanya bertahan di DKPP.

“Ini soal sepele, tapi bisa berakibat serius. Kalau misalnya ada putusan DKPP setelah 12 April tetapi masih ada tanda tangan Bu Ida atau Bu Endang, padahal mereka sudah tidak di KPU dan Bawaslu, nanti ada yang bilang tidak sah. Begitu juga, kalau kami tinggal berlima, kalau ada satu saja yang tidak ikut rapat, tidak akan kuorum,” terang Prof Jimly.

Untuk itu, dia meminta secepatnya setelah anggota KPU dan Bawaslu baru dilantik segera menunjuk perwakilan di DKPP. Persoalan ini baru pertama kali terjadi, karena sebelumnya belum pernah ada contoh yang sama terkait mekanisme pergantian anggota KPU dan Bawaslu di DKPP setelah masa jabatan berakhir.

“Saya juga akan membuat surat ke Presiden. Intinya jangan sampai ada kekosongan,” tutur dia.
482x320_2475-thumbRabu, 05 April 2017
Ketua DKPP: DKPP Jadi Buku Pelajaran
Jakarta, DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bukan hanya sebagai lembaga yang menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Akan tetapi sebagai buku pelajaran yang bisa digali dan dikaji dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Begitulah yang disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie saat memberikan sambutan dalam acara Konferensi Etika Nasional Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Prakonferensi I, di Jakarta, Rabu (5/4/2017) pukul 09.00 WIB. 

Jimly mengatakan, tugasnya di DKPP akan selesai pada Juni 2017 dari sejak tahun 2012. Selama lima tahun dalam menjalankan tugas di DKPP, ia telah menjadikannya sebagai buku pelajaran. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik.

“Selama lima tahun ini sama dengan membaca buku selama lima puluh tahunan baca buku pelajaran di perpustakaan,” ujar dia.

Selama lima tahun itu, dia menyimpulkan, pentingnya penegakan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan hukum saat ini sudah tidak efektif lagi.  Dia mencontohkan, semua negara mempraktikan penjara sebagai solusi dalam penegakan hukum. Sementara praktik kejahatan tidak berkurang. “Penjara-penjara mengalami over capacity. Penjara bukan lagi solusi,” ujarnya.  

Dia menawarkan sistem pendekatan etika yang diinstaled resmi dalam sistem bernegara. Tujuannya untuk menyelamatkan atau mengawal institusi publik. “Sanksi etika bukan bersifat menghukum melainkan mendidik,” kata guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia.  

Ketua Komisi Yudisial RI Aidul Fitriciada Azhari dalam sambutannya pun sependapat terhadap penegakan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama ini pendekatan hukum selalu menjadi acuan. Padahal semestinya instrumen sosial lebih dikedepankan. Dia mencontohkan best practice di  China dan  Singapura. “China sebelum tahun 60-an mengedapankan hukum sebagai , ternyata tidak berfungsi. Lalu setelah tahun 60-an, China mulai mengubah kebijakan lebih mengedapankan budaya. China menjadi negara maju. Sama seperti Singapura, mengedepankan budaya disiplin, Singapura menjadi negara maju. Best practice lainnya, Negara Korea Selatan dan Jepang,” katanya.

Dalam acara ini hadir sejumlah tamu undangan. Lembaga yang sudah hadir: Dewan Etik Hakim Konstitusi, Makamah Kehormatan Dewan, Makamah Partai Golkar, Makamah Partai Gerindra, Makamah Partai  PPP, Makamah Partai Hanura, Dewan Kehormatan Peradi, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, PP Muhamadiyah, PGI, KWI, WALUBI, Parisada Hindu Dharma, TRISAKTI, KPU RI, BAWASLU RI, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia, LIPI, dan lain-lain.
482x320_2476-thumbRabu, 05 April 2017
Ketua MPR RI Buka Resmi Acara Pra-Konfrensi Etika Nasional
Jakarta, DKPP  -  Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan membuka secara resmi kegiatan Konferensi Etika Nasional Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Pra Konferensi I di Jakarta, Rabu (5/4) sekitar pukul 10.00 WIB. Peresmian ditandai dengan pemukulan gong dengan disaksikan oleh Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie.

Dalam acara ini hadir sejumlah tamu undangan. Lembaga yang sudah hadir:  Dewan Etik Hakim Konstitusi, Makamah Kehormatan Dewan, Makamah Partai Golkar, Makamah Partai Gerindra, Makamah Partai  PPP, Makamah Partai Hanura,  Dewan Kehormatan Peradi, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, PP Muhamadiyah, PGI, KWI, WALUBI, Parisada Hindu Dharma, TRISAKTI, KPU RI, BAWASLU RI, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia, LIPI, dan lain-lain.

Usai memberikan sambutan Ketua KY, Ketua DKPP, dan Ketua MPR, dilanjutkan dengan diskusi dengan tiga tema. Diskusi pertama tema yang dibahas “Etika Sosial dan Budaya”. Narasumbernya: Franz Magnis Suseno, ahli di bidang etika dan  Syafiq A Mughi, ketua PP Muhammadiyah.

Usai diskusi pertama, dilanjutkan dengan diskusi kedua yang mengambil tema, “Etika Politik dan Pemerintahan”.  Sedangkan diskusi terakhir tema yang diangkat “Etika Keilmuan, Bisnis, dan Profesi”. Acara rencananya akan ditutup pada pukul 17.00 WIB oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie.
Img_3717-thumbSenin, 20 Maret 2017
Ini Pesan Ketua DKPP kepada PPK se- DKI Jakarta

Jakarta,DKPP -  Pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua tinggal dalam hitungan hari. Penyelenggara Pemilu pun dituntut untuk bekerja lebih ekstra. 

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpesan kepada seluruh penyelenggara Pemilu yang ada di DKI Jakarta untuk melaksanakan dua hal. Pertama adalah spirit of serving (semangat melayani). “Layanilah para peserta Pemilu yang sedang berkompetisi. Apalagi ini calonnya tinggal dua. Jadi tidaklah terlalu banyak. Layani pula cara calon pemilih (voters),” katanya saat menjadi narasumber dalam cara Training of Trainer Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua di Jakarta, pukul 19.30 WIB.

Kedua, bersikaplah netral. Menurutnya, netralitas tidak hanya dalam hati, tetapi juga mesti diimplementasikan dalam bentuk sikap dan perbuatan. “Tidak bisa netralitas itu hanya sekedar diserahkan pada Allah. Ini urusan publik. Kita sendiri harus mengelolanya,” katanya.

Arief Budiman, anggota KPU RI meminta agar seluruh anak buahnya bekerja secara profesional dan menjaga integritas. Pelaksanaan Pemilu ini tidak hanya dilihat oleh warga Jakarta, akan tetapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan luar negeri pun turut memantau. “Semua mata tertuju ke Pilkada DKI Jakarta,” katanya.

Untuk itu, penyelenggara Pemilu harus menunjukan kinerja yang baik dan profesional. “Mari kita tunjukan bukan hanya sistemnya yang baik tetapi pelaksananya juga harus baik. Mari yang sudah baik kita tingkatan, dan yang kurang kita perbaiki,” pesannya.

Anggota Bawaslu Daniel Zuchron,  mengajak agar sesama penyelenggara Pemilu bisa berkoordinasi dengan baik. Di samping itu, penyelengggara Pemilu mesti menaati semua aturan yang berlaku.  “Mari kita memuliakan publik dengan menaati aturan,” pungkasnya. [Teten Jamaludin]

 

Sumber : www.dkpp.go.id

482x320_2452-thumbKamis, 09 Maret 2017
Ketua DKPP Ajak Tetap Jaga Silaturahmi

Jakarta, DKPP -  Masa tugas penyelenggara Pemilu ada yang segera berakhir. Meski sudah tidak lagi menjabat diharapkan mereka tetap menjaga silaturahmi.

“Katup sengketa Pilkada 2017 di MK ini ditutup. Jadi pengaduan banyak ke DKPP. Jumlahnya tiga kali lipat dibandingkan di MK. Nah, menjelang senja, saya berharap tidak ada yang dipanggil karena sidang atau diberhentikan,” kata Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu saat menyampaikan sambutan penutupan dalam acara Laporan Penyusunan Buku Laporan Penyelenggara Pemilu: 2012-2017 di Bogor, Jumat (17/3) pukul 20.00 WIB.

Kegiatan ini berupa focus group discussion dengan tema “Problematika, Evaluasi, dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu”. Pesertanya adalah  seluruh penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

Dia  mengatakan berakhirnya masa jabatan, bukan berarti berakhir silaturahmi. Ada banyak saran yang bisa digunakan untuk tetap menjalin silaturahmi. “Ada Universitas Pemilu yang bisa digunakan untuk sarana silaturahmi,” ujar dia.

Jimly pun berharap, para alumni penyelenggara Pemilu pun bisa diberdayakan misalnya, untuk mengisi bimbingan teknis-bimbingan teknis penyelenggara Pemilu. “Pelaksana bimtek kalau bisa dipihakketigakan. Nah, para alumni penyelenggara Pemilu itulah yang melaksanakannya,” saran dia. [Teten Jamaludin]

 

Sumber : www.dkpp.go.id 



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 171 172 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008