Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6410142
November
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
482x320_2187-thumbMinggu, 05 Juni 2016
Siklus Kekuasaan adalah Ruh Demokrasi

Malang, DKPP – Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam Kuliah Umum di Universitas Brawijaya, Jumat (3/6) menyatakan bahwa ruh demokrasi ada dua yakni, kekuasaan yang dipergilirkan dan kekuasaan yang tidak dimonopoli.

 

“Pemilihan Umum adalah core bisnis demokrasi modern. Inti demokrasi adalah kekuasaan yang  dipergilirkan, sehingga siklus kekuasaan menjadi ruhnya demokrasi. Siklus kekuasaan dipergilirkan dan kekuasaan tidak dimonopoli oleh satu orang. Itulah dua ruh dalam demokrasi,” ujarnya.

 

Tidak ada demokrasi tanpa pemilihan umum lanjutnya, maka semakin pentingnya pemilihan umum. Oleh karena itu,  Penyelenggara Pemilu harus dipahami sebagai cabang kekuasaan tersendiri, seperti yang tertuang dalam Konstitusi Ekuador Tahun 2008.

 

“Pejabat Eksekutif dan Legislatif adalah peserta pemilu, sementara pejabat Yudikatif adalah mengadili proses dan hasil pemilu, sehingga Penyelenggara Pemilu menjadi cabang kekuasaan tersendiri, yang disebut Micro Quadru Politica. Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan The Electoral Branch Of Power, yang dalam hal ini adalah KPU beserta jajarannya dan Bawaslu beserta jajarannya,” jelasnya.

 

Hal ini, lanjutnya, harus menjadi perspektif baru bagi para mahasiswa dalam memahami cabang-cabang kekuasaan.

 

“Struktur stratifikasi dan pelembagaan kekuasaan masa kini sudah sangat berubah, sudah tidak bisa lagi menggunakan perspektif Montesqieu empat abad yang lalu,” ujarnya.

 

Masih menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, bahwa kebebasan pers dan media juga merupakan cabang kekuasaan terpisah. Macro Quadru Politica menempatkan media sebagai cabang kekuasaan keempat. Artinya, empat cabang kekuasaan ini tidak boleh konflik kepentingan, tidak boleh berada di satu tangan, dan harus terpisah.

 

“Namun, kecenderungannya saat ini ialah kekuasaan ada di satu tangan. Pengusaha, yang tadinya donatur politik, sekarang ingin menjadi pemain.  Dia menguasai industri media, kemudian mendirikan parpol, dan cita-citanya ingin menjadi presiden,” ujarnya.

 

Sekarang saatnya, demokrasi modern abad 21 harus memperhitungkan kecenderungan baru menumpuknya kekuasaan di satu tangan. Esensi dalam demokrasi adalah kekuasaan yang tidak terpusat atau giliran.

 

Kembali lagi lanjut Jimly, bahwa pemilu adalah cara membuat sistem kekuasaan menjadi dinamis. Salah satu yang dipergilirkan adalah jabatan-jabatan yang dipilih, seperti presiden, gubernur, bupati/ walikota, anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, dan kepala desa, yang dipilih secara langsung. Sementara, jabatan yang dipilih secara tidak langsung, adalah jabatan yang dipilih DPR dan DPRD, dan jabatan birokrasi yang dilelang.

 

“Sehingga, saat ini, semua jabatan tidak bisa ditentukan semau kita, tetapi harus dikompetisikan. Efeknya ialah jabatan menjadi diburu atau diperebutkan. Namun, nilai bagusnya ialah, jabatan tidak lagi ditentukan sepihak. Hanya orang yang bermutu dan dipercaya saja yang acceptable untuk menduduki jabatan-jabatan apalagi jabatan untuk  kepentingan publik,” tegasnya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2186-thumbMinggu, 05 Juni 2016
Kuliah Umum Ketua DKPP di Universitas Brawijaya

Malang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie, didaulat mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jumat (3/6). Acara yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang ini, mengusung tema “Penataan Sistem Regulasi dalam Pemilihan Umum Serentak”.

  

Dalam kesempatan ini, Jimly menyatakan bahwa revisi Undang –Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang telah disahkan secara materiil oleh DPR dinilai belum memenuhi harapan dalam rangka penataan sistem regulasi.

  

“Undang-Undang yang telah disahkan belum sejalan dengan ide akan kebutuhan kodifikasi UU pemilu yang dimaksudkan agar hukum pemilu menjadi terintegrasi atau terpadu. Debat dalam penyusunan UU ini tidak matang. Debat jangka pendek semua, bukan debat jangka panjang dalam rangka penataan sistem regulasi yang kita maksudkan. Hanya debat kepentingan masing-masing parpol,” ujarnya.

  

Dalam proses pembentukan UU lanjutnya, ada dua pihak yang terlibat, yakni eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR). Mengapa harus bersama-sama membahasnya, untuk mengatasi kecenderungan debat jangka pendek. Kalau diserahkan sepenuhnya kepada parpol, maka debatnya hanya jangka pendek, karena masing-masing parpol menghitung kepentingannya sendiri-sendiri di pilkada. Hal ini menjadi masalah. Sehingga, diperlukan co legislater bersama Pemerintah.

  

“Pemerintah harus mengambil peran untuk berpikir jangka panjang. Sedapat mungkin, dalam semua proses pembentukan UU, Pemerintah harus berpikir negarawan, walaupun menterinya orang parpol juga. Jadi, UU Pilkada yang telah disahkan belum menjawab kebutuhan kita untuk membangun kodifikasi sistem hukum pemilu,” tegasnya.

  

Namun, lanjutnya, kita harus tetap bersabar sambil berpartisipasi membentuk  pendapat umum bahwa tidak sehat cara regulasi sistem pembentukan hukum seperti sekarang ini. Apalagi UU pemilu sering kita buat, yang hampir minimal empat sampai lima UU setiap lima tahun ini.

 

“Habis waktu kita untuk memperdebatkan public policy, memperdebatkan norma hukum Undang-Undang,” tegasnya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2175-thumbMinggu, 22 Mei 2016
Pemilihan Serentak Demi Stabilitas Pemerintahan dan Kuatnya Sistem Presidensiil

Pekanbaru, DKPP – “Nantinya, sesudah pemilihan serentak, yang lebih selektif, dan eksekutif serentak, maka ada harapan terciptanya stabilitas dalam pemerintahan dan makin kuatnya sistem presidensiil,” demikian ungkap Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, yang didaulat mengisi kuliah umum magister ilmu hukum di Unilak, pada Sabtu (22/5).

 

Namun, proses untuk menuju stabilitas pemerintahan dan kuatnya sistem presidensiil ini memerlukan proses yang cukup panjang dan rumit. Dimulai dari pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak. Menurutnya, Pemilukada serentak tergolong rumit. Jumlahnya banyak sekali dan pemilihan langsung semua.

 

Sementara, di Amerika Serikat sana, tidak ada pemilihan langsung, tapi tidak langsung. Pilpres yang akan digelar November mendatang, yang dipilih adalah Electoral College. Bukan Popular Vote, tapi Electoral Vote. Jadi, rakyat memilih Electoral College atau istilahnya Ahlul Halli Wal ‘Aqdi atau Tim Formatur. Hanya saja, Tim Formatur ini banyak sekali, hingga 2000 orang. Nantinya, dari 2000 orang inilah yang mengadakan kongres untuk memilih presiden. Begitupun dengan pemilihan gubernur memakai Electoral College.

 

“Jadi, pemilihan seperti di AS yang kita tiru seolah-olah pemilihan langsung, bukan pemilihan langsung. Akan tetapi, begitu kita tiru pemilihan di AS malah kita lebih memilih langsung dari selangsung-langsungnya. Dan, bukan hanya pilpres, tapi pemilihan gubernur, walikota, dan bupati juga. Jumlahnya 550, serentak seluruh Indonesia, dipilih langsung pula. One men one vote, apa tidak rumit? Rumit sekali, bahkan akan lebih rumit lagi jika itu disatukan saat pilpres 2019 yang akan digelar sekaligus, dan diserentakkan,” urai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini.

 

Misal ada 10 partai, mengajukan caleg,  pada saat yang sama partai ini juga mengajukan capres. Dari 10 partai ini, maka ada kemungkinan peserta capres akan banyak.

 

“Dari segi aturan, boleh, dua partai bergabung mengusung satu calon. Capres dari Partai A, dan cawapresnya dari Partai B. Akan tetapi, pasti itu merugikan bagi  partai yang calonnya nomor dua, sebab waktu kampanye kan sekaligus, kampanye legislatif dan kampanye eksekutif. Kampanye pilpres, sekaligus berdampak pada kampanye legislatif, maka bisa dipastikan partai hanya akan mencalonkan dari partainya sendiri sehingga jumlah capresnya akan banyak,” terangnya.

 

Jika capresnya banyak, lanjut Jimly, ada kemungkinan Pilpres nanti menghasilkan pasangan capres yang terpilih, tapi partai pendukungnya tidak lolos stres pun bisa terjadi, karena rakyat bebas menilih, dia dapat 4 (empat) kertas surat suara, pilpres dia memilih dari Partai A, DPR Pusat dia memilih dari Partai B, DPRD Provinsi dia memilih dari Partai C.  dan di kampung halamannya kabupaten atau kota dia memilih dari Partai D. Jadi, rakyat memiliki kebebasan semacam itu, sehingga orang yang terpilih nanti, bisa jadi partainya tidak duduk di DPR.

 

Apa jadinya jikalau seperti itu, nantinya presiden pasti akan membuat koalisi. Dalam koalisi itu dia pasti akan mengajak partai-partai yang lebih dari 50 persen atau 60 persen untuk duduk di kabinet.

 

“Maka pembentukan koalisi itu cukup satu kali, yakni ketika membentuk cabinet,” tegasnya.

 

Coba bandingkan dengan sekarang yang 3 (tiga) kali koalisi. Pertama, Pre Electoral Coalitions, sebelum pemilu. Sesudah pileg selesai, pilpres tahap pertama, koalisi baru lagi, koalisi kedua. Sesudah ronde pertama pilpres selesai, terbukti belum ada yang lolos 50 persen ronde kedua, maka membentuk koalisi lagi yakni yang ketiga. Sesudah terpilih, jika koalisi pilpres pertama, kedua, ketiga belum cukup 50 persen  harus tambah lagi, maka ada koalisi ketiga atau keempat.

 

Jadi, ketika koalisi berubah, ada yang sakit hati, koalisi pertama lalu masuk koalisi kedua. Duh, yang tadinya musuh kita, malah ikut dengan kita, dan ngerecokin kita, mulai ada konkurensi. Koalisi ketiga, begitu juga. Nah, yang paling terakhir ketika membentuk kabinet. Sialan, dia tidak ikut kampanye, kita yang berdarah-darah, tapi dia yang dapat menteri.

 

“Jadi, sistem pemerintahan yang dihasilkan oleh sistem pemilihan seperti yang kita praktekkan sekarang ini, tidak menjamin stabilitas pemerintahan, tidak menjamin kuatnya sistem presidensiil, tapi nanti sesudah pemilihan serentak, lebih selektif, dan eksekutif serentak, maka ada harapan ialah makin kuatnya sistem pemerintahan presidential,” tegasnya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2174-thumbMinggu, 22 Mei 2016
Kuliah Umum Ketua DKPP di Unilak Riau

Pekanbaru, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, didaulat mengisi kuliah umum di Universitas Lancang Kuning (Unilak) Provinsi Riau dengan tema Pemilukada dan Penyelesaian Sengketa Pemilukada pada Sabtu (21/5).

 

Mengawali kuliahnya, dihadapan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unilak ini, Prof. Jimly menyatakan kebanggaaannya terhadap perkembangan yang terjadi di Riau. Perkembangan yang begitu cepat ini tentunya harus ditopang oleh infrastruktur sosial yang berisi orang-orang yang bekerja canggih dan efisien sesuai dengan tuntutan perkembangan.

 

“Kualitas Sumber Daya Manusia di Riau memerlukan road map yang tepat, sehingga kualitas Sumber Daya Alam terkelola dengan baik oleh SDM yang bermutu. Apalagi Riau ini sebagai pusat peradaban Melayu yang harus dijaga dalam jangka panjang, jangan larut dengan perkembangan ekonomi yang cepat. Makin terintegrasi dengan ekonomi luar, tapi manusianya hanya sekedar pelengkap. Itulah yang menjadi bahayanya,” ungkapnya.

 

Oleh karena itu, perkembangan kualitas pendidikan tinggi terutama di Unilak ini harus terus ditingkatkan.

 

“Sebab, belajar itu tidak ada habis-habisnya. Hingga saat ini pun, saya masih terus belajar. Jangan dikira saya berhenti, saya terus membaca dan menulis. Sambil bekerja, saya menulis buku terus,” tegasnya.

 

Semua yang kita kerjakan, lanjutnya, jadikanlah sebagai library, sebagai laboratorium, kita belajar disitu, apalagi perpustakaan gratis semua lewat internet, kita bisa baca, mengecek pendapat dan penilaian orang lain dari situ. Kita bisa mengembangkan kajian yang menjadi pusat perhatian kita, mengenai konstitusi, atau apa saja.

 

“Mari di era zaman baru dengan segala fasilitas ICT (Information and Communication Technology) yang terbuka begini, kita buat kegiatan yang aktif saja, dengan belajar, berdebat, berdiskusi, dan menulis, dan itulah sebetulnya yang menjadi kerja intelektual,” tambahnya.

 

Akan halnya mengenai pemilihan kepala daerah, menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini, hakekatnya sama, sambil bekerja sambil belajar karena pemilukada ini tergolong rumit. 

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2173-thumbSabtu, 21 Mei 2016
Syarekat Dagang Islam Gerakan Nasional Pertama

Pekanbaru, DKPP – “Gerakan nasional pribumi bukan dimulai pada 1908, tetapi sudah ada sejak 1905. Apa yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional setiap 20 Mei yang dilatari dengan lahirnya Budi Utomo di tahun 1908 sebenarnya kurang tepat karena jauh sebelum itu sudah ada gerakan nasional pribumi yang bernama Syarekat Dagang Islam (SDI),” ucap Jimly dihadapan semua Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

 

Akta Notaris SDI berbahasa Melayu dan risalah rapatnya pun berbahasa Melayu. Sementara, Budi Utomo akta notarisnya berbahasa Belanda dan risalah rapatnya berbahasa Jawa dan Belanda. Meskipun tidak semua orang Indonesia mau disebut orang Melayu, tetapi bahasa Melayu merupakan cikal bakal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Dari data ini bisa disimpulkan bahwa kebangkitan nasional pertama adalah pada 1905 dengan lahirnya SDI.

 

“Jangan hanya karena memakai istilah Islam, bukan nasional. Istilah Islam saat itu bermakna pribumi sebagai lawan kata kompeni. Artinya, SDI lah gerakan nasional pribumi. Sementara, Budi Utomo lebih didominasi kalangan priyayi,” terangnya.

 

Namun, lanjut dia, yang penting dicermati adalah bagaimana kita sebagai Penyelenggara Pemilu, mampu membangun bangsa, membangun demokrasi melalui pemilu yang berintegritas.

 

Untuk diketahui, di Provinsi Riau, daerah yang akan melaksanakan Pemilukada Serentak Tahun 2017 adalah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. 

 

Sumber : www.dkpp.go.id 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008