Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6410090
November
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
482x320_2172-thumbSabtu, 21 Mei 2016
Jimly: Demokrasi Nabi Muhammad Contoh Model Demokrasi Pertama di Dunia

Pekanbaru, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Jimly Asshiddiqie (DKPP) menyatakan bahwa model demokrasi pada jaman Nabi Muhammad menjadi contoh model demokrasi pertama, juga sebagai negara republik pertama di dunia.

 

“Di dalam demokrasi, kekuasaan tidak boleh turun temurun, Nabi Muhammad terlahir sebagai yatim, setelah diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun,kemudian mendirikan negara dan memimpinnya. Lalu, digantikan oleh Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali, melalui musyawarah,” katanya saat menjadi Pemateri dalam Pembekalan Kode Etik Penyelenggara Pemilu bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Acara yang digagas KPU Provinsi Riau ini diselenggarakan pada Sabtu, 22 Mei 2016 bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Riau.

 

Hukum atau sistem aturan lanjut Jimly adalah Al Qur’an. Sementara Nabi Muhammad sebagai Uswatun Hasanah atau contoh, suri tauladan yang baik dalam kepemimpinannya. Hal ini mengingatkan bahwa dalam berdemokrasi harus tetap tunduk pada hukum, bukan pada pemimpin. Pemimpin boleh berganti-ganti, tetapi harus tetap berpedoman pada undang-undang. Dan penyelenggara pemilu sebagai cabang kekuasaan keempat selalu berhadapan dengan pemimpin saat pemilihan.

 

“The Rule of Law, not of Men,” tegasnya. Diakuinya memang demokrasi bukan yang terbaik segalanya. Namun, sistem demokrasi di Indonesia terus berkembang. Memang masih banyak kekurangan, tapi terus diperbaiki dan harus terus diperbaiki.

 

“Demokrasi yang diawali dari pemilu harus menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Dan pemilu yang berintegritas diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas,” imbuhnya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2170-thumbRabu, 18 Mei 2016
DKPP Susun Buku tentang Pengalaman Pemilukada 2015

Jakarta, DKPP- Penyelenggaraan Pemilukada 2015 menjadi momen penting bagi proses demokrasi di  Indonesia. Tidak ingin pengalaman Pemilukada 2015 berlalu begitu saja, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatatnya dalam bentuk buku.

 

Penyusunan buku telah dimulai sejak Februari 2016 dan saat ini telah masuk tahap finalisasi. Menurut Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait, buku ini ditulis oleh DKPP dan anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP dari 32 provinsi yang daerahnya ada Pemilukada pada 2015. Anggota TPD sendiri unsurnya berasal dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan tokoh masyarakat.

 

“Buku ini diharapkan dapat menjadi semacam peta atas penyelenggaraan Pemilukada 2015,” terang Saut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para penulis buku ini di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Rabu (18/5). 

 

Saut menambahkan, buku ini kalau dikerjakan dengan serius akan menjadi karya yang berguna bagi Indonesia. Setidaknya ada tiga perspektif dalam isi buku tersebut. Pertama, perspektif  penyelenggaraan yang ditulis oleh komisoner KPU Provinsi. Kedua, perspektif pengawasan yang ditulis oleh pimpinan Bawaslu Provinsi. Ketiga, perspektif kode etik yang ditulis oleh DKPP. 

 

“Kami juga meminta Anggota TPD DKPP unsur tokoh masyarakat dari 32 provinsi itu untuk memberikan analisis terkait Pemilukada di daerahnya,” ujar Saut.

 

Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie yang hadir di acara tersebut menyambut gembira atas penyusunan buku ini. Pengalaman para penulis dalam menyelenggarakan Pemilukada 2015 harus disebarluaskan ke masyarakat. Pengalaman, kata Prof Jimly, bukan hanya soal keberhasilan. Problem-problem yang dihadapi dan solusi-solusi yang telah diambil pun akan sangat penting untuk disebarkan ke masyarakat.

 

“Pemilukada serentak 2015 adalah yang pertama dalam sejarah Indonesia. Semua pengalamannya bisa menjadi pelajaran bagi Pemilukada selanjutnya,” terang Prof Jimly. 

 

Acara Rakor ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu sampai dengan Jumat (18-20/5). Prof Jimly Asshiddiqie yang membuka acara didampingi oleh empat Anggota yakni Saut H Sirait, Prof Anna Erliyana, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas. 

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2161-thumbJum'at, 29 April 2016
Fraksi Otonomi Khusus DPRP Papua Barat Sambangi DKPP

Fraksi Otonomi Khusus DPRP Papua Barat menyambangi Kantor DKPP membahas implementasi otonomi khusus (otsus) siang ini, Kamis (28/4). Rombongan diterima langsung oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie,  di ruang kerjanya.

 Ketua Fraksi, Yan Anthon Yoteni menyampikan, tujuan kedatangan rombongan adalah untuk memperoleh bekal  dalam pelaksanaan otsus di Papua Barat.

 “Bapak sebagai tokoh lahirnya otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, kami merasa harus berguru kepada Bapak untuk memberi bekal sekaligus sebelum kami bekerja lebih maksimal lagi dalam mengimplementasikan otsus secara penuh dan bertanggungjawab,” kata Yoteni.

Dia juga memaparkan tentang situasi dan kondisi politik di Papua Barat terutama menghadapi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat pada 2017.

 “Kami bersebelas orang ini dari Fraksi Otonomi Khusus, dan itu di luar partai politik, apakah dengan substansi 11 orang ini bisa mengusung calon atau tidak dalam pilkada nanti?” katanya.

 Menurutnya, berdasarkan UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otsus pada Pasal 6 dijelaskan bahwa kami diangkat, dan faktanya kami disepelekan oleh orang-orang partai karena istilah dalam UU tersebut. Padahal seleksi kami lebih ketat, mulai dari seleksi adat, seleksi administrasi, tes akademik tingkat provinsi, kemudian psikotest dan wawasan kebangsaan hingga mempresentasikan makalah tentang implementasi otsus didepan panitia seleksi langsung yang terdiri dari gubernur, kapolda, kajari, akademisi, dan tokoh adat. Saat pelantikan pun, dengan sumpah, janji, dan pakta integritas.

 

”Akan tetapi,  dalam melaksanakan arah kebijakan daerah atau produk legislasi, kewenangan kita seperti diabaikan. Kami disepelekan karena istilah tidak dipilih tersebut, karena memang kami tidak mengeluarkan dana sehingga tidak dianggap oleh orang partai yang notabene pake mahar,” tuturnya.

 Mendengar curhatan fraksi otsus tersebut, Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa seharusnya fraksi otsus ini lebih kuat dan solid karena merupakan fraksi dengan jumlah anggota terbesar bila dibandingkan dengan fraksi dari parpol yang lain.

“Jalan satu-satunya adalah berkoalisi, tetaplah fokus pada pekerjaan anda sebagai pelayan masyarakat, bantu mereka demi kebaikan bangsa dan negara. Dan tugas Anda adalah mengamankan pesan-pesan konstitusi damai,” tutur Jimly.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2159-thumbJum'at, 22 April 2016
Indonesia Bisa Menjadi Model Sukses Pemilu dan Sukses Berdemokrasi

Indonesia adalah negeri keempat terbesar penduduknya di dunia (setelah Tiongkok, India, dan Amerika). Selain itu, Indonesia tercatat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika. India mayoritas penduduknya beragama Hindu, Amerika Serikat mayoritas penduduknya beragama Protestan,  dan Indonesia mayoritas beragama Islam. Bila ketiga negara Amerika, India, dan Indonesia ini sukses menyelenggarakan Pemilu maka peradaban demokrasinya akan tumbuh berkembang.

 

Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP Prof. Jimly Asshidiqqie saat menjadi Keynote Speaker pada acara Seminar Internasional “Demokrasi, Pemilu, dan Pengawans Pemilu dalam Rangka Pertukaran Pengetahuan serta Komparasi Sistem Pemilu dengan Negara Sahabat Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI,  di Convention Hall AMC (Asri Medical Center) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Rabu (20/4).

 

“India dengan masyarakat Hindu terbesar sukses berdemokrasi dan sukses berpemilu. Amerika Serikat dengan masyarakat Protestan terbesar di dunia sudah lebih dulu sukses dalam melaksanakan  pemilu dan sukses dengan demokrasinya. Indonesia bisa menjadi model bagi upaya membangun peradaban dunia yang makin manusiawi, makin berketuhanan, tetapi juga makin damai karena ada kolaborasi antara keyakinan beragama dengan keyakinan tentang mekanisme kerja berdemokrasi. Bila antara keyakinan masyarakat tentang agama dan sistem demokrasi itu selaras dan saling menunjang maka Indonesia sebagai muslim terbesar dapat berdemokrasi dengan sukses,” terang Prof. Jimly.

 

Bersama Prof. Jimly hadir pula Ketua Bawaslu RI Prof. Muhammad dan jajaran pimpinan Bawaslu yaitu Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah Duta Besar negara-negara sahabat di antaranya Duta Besar Argentina, Duta Besar India, akademisi sekaligus Penyelenggara Pemilu dari Belanda, serta dekan dan dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

 

Sedangkan peserta seminar terdiri atas dosen/mahasiswa Doktoral/Pascasarjana UMY, Bawaslu Provinsi se-Indonesia, KPU Provinsi DIY dan Kab./Kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-DIY, dekan  dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Perguruan Tinggi se-DIY, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Organisasi Kepemudaan (OKP), LSM/NGO. 

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2158-thumbJum'at, 22 April 2016
Ketua DKPP Menjadi Keynote Speaker pada Acara Seminar Internasional di Yogyakarta

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyelenggarakan Seminar Internasional dengan tema “Demokrasi, Pemilu, dan Pengawasan Pemilu dalam Rangka Pertukaran Pengetahuan serta Komparasi Sistem Pemilu dengan Negara Sahabat Indonesia” di Convention Hall AMC (Asri Medical Center) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Rabu (20/4). 

 

Ketua DKPP Prof.  Jimly Asshiddiqie menjadi keynote speaker pada acara tersebut. Bersama Prof. Jimly hadir pula Ketua Bawaslu RI Prof. Muhammad dan jajaran pimpinan Bawaslu Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, serta Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah Duta Besar negara-negara sahabat di antaranya Duta Besar Argentina, Duta Besar India, guru besar Hukum Tata Negara di  Utrecht University Belanda, serta Dekan dan dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

 

Dalam paparannya, Prof. Jimly menyambut baik terselenggaranya acara tersebut. Menurutnya, seminar internasional itu merupakan forum yang penting dalam membangun demokrasi yang berintegritas. Apalagi acaranya juga dihadiri oleh para utusan dari negara sahabat. Sisi strategisnya, katanya, forum tersebut dapat dijadikan sebagai ajang untuk mempromosikan demokrasi berintegritas yang sedang dijalankan di Indonesia melalui pemilihan umum.

 

“Core business dari demokrasi adalah pemilihan umum. Sebagai negara besar yang baru mempraktikkan demokrasi banyak hal yang bisa dipelajari dari negara-negara lain. Namun, apa yang dipraktikkan di Indonesia tidak perlu sama dengan negara lain. Kesediaan untuk belajar dari mana pun datangnya dalam rangka membina perkembangan peradaban damokrasi, bukan hanya soal demokrasi sebagai sistem tapi juga peradaban demokrasinya,” ujar Prof. Jimly.

 

Di hadapan peserta yang terdiri atas dosen/mahasiswa Doktoral/Pascasarjana UMY, Bawaslu Provinsi se-Indonesia, KPU Provinsi DIY dan Kab./Kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-DIY, Dekan dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Perguruan Tinggi se-DIY, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Organisasi Kepemudaan (OKP), LSM/NGO, Jimly mengatakan bahwa Lembaga Pengawas Pemilu tidak ada di dunia selain di Ekuador dan di Indonesia. Bahkan di Indonesia malah memiliki tiga institusi yang terlibat dalam mengurusi suksesnya Pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008