Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6320191
September
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Editan2-thumbMinggu, 10 Pebruari 2008
International Law Moot Court Competition

Minggu , 10 Pebruari 2008 
 

Indonesian Society of International Law (ISIL) bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan “Indonesian Constitutional Court National Rounds of The 2008 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition”, Jumat-Minggu (8-10/2), di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Kompetisi ini merupakan simulasi beracara pada peradilan internasional yang dipraktikkan oleh para mahasiswa Fakultas Hukum sebagai salah satu upaya mempertajam kemampuan dan ketrampilan mereka di bidang hukum acara peradilan internasional.

Kompetisi ini diikuti oleh 20 universitas di Indonesia baik negeri maupun swasta yang terbagi dalam 20 tim. Antara lain,Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Katholik Atma Jaya, Universitas Bhayangkara, Universitas Borobudur, Universitas Brawijaya, Universitas De La Salle Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Indonesia, Universitas Negeri Manado, Universitas Padjadjaran, Universitas Katholik Parahyangan, Universitas Tarumanagara, Universitas Trisakti, Universitas Al Azhar Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Internasional Batam, Universitas Pelita Harapan, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Surabaya.

Mereka bersaing untuk meraih Award of The Indonesian Constitutional Court National Rounds, antara lain, penghargaan terbaik, Mochtar Kusuma-Atmaja Award, First Runner-Up, Hassan Wirajuda Award, Second Runner-Up, dan Best Oralist, Ali Alatas Award. 20 tim ini saling berebut tempat di semifinal dan final yang berlangsung pada Minggu, (10/2), pukul 13.00 WIB di ruang sidang Panel dan Pleno MK.

Dalam kompetisi ini dihadirkan pula para hakim sejumlah 48 orang yang terdiri dari para pendidik (dosen) dan praktisi hukum seperti pengacara, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pada semifinal dan final yang berlangsung Minggu, (10/2), telah terpilih empat besar tim, antara lain, tim Universitas Indonesia (UI), Universitas Parahyangan (Unpar), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Pelita Harapan (UPH) yang bersaing untuk memperebutkan penghargaan terbaik.

Di babak final yang dihadiri oleh Ketua MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Pendiri ISIL, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LLM., PhD. dan Sekretaris Jenderal MKRI, Janedjri M. Gaffar, akhirnya tim UI berhadapan dengan tim Unpar. Sedangkan pada perhelatan closing ceremony, tim UI diumumkan sebagai pemenang dan berhak atas Mochtar Kusuma-Atmaja Award.

Berikut daftar lengkap para pemenang sesuai kategori:

KATEGORI PEMENANG
 
Spirit of Jessup Universitas Internasional Batam
 
Third Best Memorial Universitas Pelita Harapan
 
Second Best Memorial Universitas Padjadjaran
 
Best Memorial Universitas Parahyangan
 
Third Best Oralist Vincent Bellamy, Universitas Parahyangan
 
Second Best Oralist Fitria Chairani, Universitas Indonesia
 
Best Oralist Rivana Mezaya, Universitas Indonesia
 
Second Runner Up Universitas Padjadjaran
 
First Runner Up Universitas Parahyangan
 
Champion Universitas Indonesia
 

“Berbeda dengan zaman saya kuliah dulu, mahasiswa sekarang sudah jauh lebih hebat dan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan kemampuannya. Untuk itu, MK mendukung kegiatan ini supaya bisa dilaksanakan lagi di MK di masa yang akan datang,” ujar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., di hadapan wartawan usai perhelatan final. [Adhani&Wiwik]

 

Editan11-thumbRabu, 06 Pebruari 2008
Tontonan Film Perlu Klasifikasi Umur

Rabu , 06 Pebruari 2008
 

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perkara No. 29/PUU-V/2007 tentang pengujian UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (UU Perfilman) terhadap UUD 1945, Rabu (6/2) di ruang sidang pleno MK dengan agenda Pembuktian, Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon, Pihak Terkait Tidak Langsung (Komisi Film Independen-Konfiden dan Dewan Kesenian Jakarta-DKJ).

Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB ini diawali dengan sidang tertutup selama satu jam untuk melihat film karya Pemohon, Tino Saroenggalo dan hasil potongan-potongan film dari Lembaga Sensor Film (LSF). Setelah itu, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim Konstitusi mendengar keterangan saksi dari Pemohon, antara lain, Aktris, Dian Sastrowardoyo dan Produser film, Mira Lesmana. Sedangkan Ahli dari Pemohon, antara lain, Amir Effendy Siregar, Saban Leo Batubara, Siti Musda Mulia, dan Zoemrotin KS. Selain itu, didengar pula keterangan dari Pihak Terkait Tidak Langsung, antara lain, Marco Kusuma Widjaya dari Dewan Kesenian Jakarta, Agus Mediarta dari Komunitas Film Independen, dan pihak dari Institut Kesenian Jakarta.  

Saksi Pemohon, Mira Lesmana, menganggap LSF cenderung otoritarian atau tidak demokratis. “Lembaga ini mempunyai wewenang menyidik, mendakwa, kemudian memutuskan sebuah film dapat tayang atau tidak tanpa melakukan dialog dengan pembuat film,” paparnya.

Sementara itu, Dian Sastrowardoyo di kesaksiannya mengatakan bahwa dengan menguji UU Perfilman ini bukan berarti Masyarakat Film Indonesia (MFI) ingin membuat “film biru”, tapi justru ingin mengajak para sineas untuk membuat film-film yang aktual, kritis, dan kreatif.

Sedangkan Ahli dari Pemohon, Saban Leo Batubara, pada sidang ini memaparkan bahwa sensor pers dan sensor film mencabut hak warga negara Indonesia untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Apabila penyelenggaraan perfilman sama dengan penyelenggaraan pers yang tanpa sensor, tambah Leo, mungkin akan dapat mencerdaskan bangsa dengan film-film yang aktual apabila dibandingkan dengan sinetron-sinetron yang membodohi dan juga acara-acara kekerasan, hantu, dan takhayul yang semuanya dinyatakan sudah lulus sensor oleh LSF.

“Langkah yang mungkin bisa memecahkan masalah diantaranya dibentuk badan pengatur perfilman independen nasional yang calonnya diusulkan oleh publik lewat proses fit and proper test oleh dan bertanggung jawab kepada DPR. (hal ini) Mungkin akan lebih baik karena core business industri perfilman adalah informasi, sehingga pertanggungjawaban kepada DPR ketimbang ke Pemerintah adalah lebih demokratis,” jelas Leo.

Pada kesempatan yang sama, Ahli Pemohon, Amir Effendy Siregar, mengatakan UU Perfilman ini dianggap otoriter, represif, dan tidak konsisten karena lingkup UU a quo mencakup sensor seluruh jenis film yang ditampilkan di media elektronik termasuk televisi tetapi tidak untuk film layar lebar atau bioskop. Seharusnya, lanjut Amir, LSF ini harus menjadi lembaga yang memberi klasifikasi dan menilai jenis film yang beredar, bukan hanya memotong tanpa adanya parameter atau ukuran yang jelas tentang penyensoran.

Menurut Amir, negara Indonesia bisa belajar dari negara lain seperti Amerika dan Australia soal pengaturan tentang perfilman, baik soal pengkategorian dan pendistribusian film, tanpa melupakan nilai-nilai ke-Indonesia-an. “Untuk itu saya mengusulkan agar Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang distribusi media termasuk film, buku, surat kabar, dan majalah berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU Pers atau dicarikan jalan hukum yang tepat lainnya,” ucap Amir.

Sementara itu, Ahli Pemohon di bidang perlindungan konsumen, Zoemrotin KS, mengatakan klasifikasi yang dilakukan LSF  saat ini kurang tepat dan harus diperjelas lagi. Zoemrotin mencontohkan, pada saat LSF menentukan batasan film untuk umur 17 tahun ke atas, maka hal tersebut sudah melanggar hak anak karena usia anak berdasarkan UU Perlindungan Anak adalah sampai 18 tahun. “Jadi saat LSF menentukan suatu film itu hanya untuk 17 tahun ke atas, maka LSF sudah membiarkan film-film tersebut ditonton oleh anak-anak,” ujarnya.

Zoemrotin mengemukakan, selama ini konsumen film mencari informasi tentang film dengan melihat siapa sutradara, produser, dan pemainnya, tanpa mempertanyakan apakah film yang akan ditonton sudah lulus sensor atau belum. Oleh karena itu, menurutnya, saat ini yang diperlukan adalah klasifikasi penonton film sesuai dengan usia dan kepentingannya.

“Hal ini perlu dilakukan agar semua lapisan konsumen film mendapatkan kepuasan,” tambahnya.

Sebelum sidang diakhiri, Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menegaskan kepada Pemohon, Pemerintah, DPR, maupun Pihak Terkait untuk membuat konklusi paling lama 21 hari. “Hal ini perlu untuk kami menentukan putusan,” ucap Jimly. [Adhani&yoga]

 

 

Editan2-thumbSelasa, 05 Pebruari 2008
BPK Gugat Pembatasan dalam Mengaudit Pajak

Selasa , 05 Pebruari 2008 18:12:20  

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (5/2) pagi, hadir langsung dalam persidangan Ketua BPK Anwar Nasution didampingi oleh kuasa hukum BPK Bambang Widjojanto, S.H., L.LM., dan Iskandar Sonhadji, S.H.

Sementara hadir pula mewakili Pemerintah adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati didampingi Sekretaris Jenderal Depkeu Mulia P. Nasution dan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution.

Sedangkan DPR diwakili oleh Patrialis Akbar dan mantan Ketua Panja RUU KUP DPR RI Rizal Jalil.

Dalam persidangan tersebut, Anwar Nasution mengatakan alasan BPK mengajukan pengujian ketentuan yang ada dalam Pasal 34 Ayat (2a) huruf b dan Penjelasan Pasal 34 Ayat (2a) UU KUP karena ketentuan tersebut telah membatasi kewenangan konstitusional BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara secara bebas dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945.

Akibat ketentuan tersebut, kata Anwar, BPK tidak dapat leluasa melakukan audit terhadap penerimaan negara yang berasal dari pajak karena pejabat pajak dan atau tenaga ahli di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat memberikan keterangan kepada auditor BPK setelah mendapat penetapan oleh Menteri Keuangan.

“Tujuan tunggal pendirian BPK itu adalah untuk memeriksa setiap sen uang yang dipungut oleh negara, dari manapun sumbernya, di manapun disimpan dan untuk apapun dipergunakan”, tegas Anwar. Dengan ditiadakannya akses langsung kepada informasi perpajakan, lanjut Ketua BPK yang juga mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia ini, BPK tidak dapat memeriksa keuangan negara yang berasal dari pajak.

Akibat keterbatasan informasi tersebut berimbas pula pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara keseluruhan.

 Sebagaimana diketahui, selama tiga tahun berturut-turut LKPP mendapatkan opini disclaimer dari BPK. “Karena tidak memiliki informasi, BPK tidak mungkin dapat memberikan opini, temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Akibatnya, selama tiga tahun berturut-turut, LKPP tahun anggaran 2004-2006, selalu mendapatkan opini disclaimer dari BPK,” imbuh Anwar.

Sementara kuasa hukum BPK Bambang Widjojanto saat menjelaskan konstruksi hukum permohonan mengatakan Pasal 34 Ayat (2a) huruf b UU a quo yang membolehkan para pejabat pajak dan/atau tenaga ahli untuk dapat memberikan keterangan dan/atau dokumen kepada lembaga negara dan instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan negara.

Namun Pasal tersebut menurut tafsir Pemohon, sekaligus juga memberikan pembatasan bahwa pejabat dan/atau tenaga ahli yang dapat memberikan keterangan tersebut adalah hanya yang “ditetapkan Menteri Keuangan”. Sehingga menurut Bambang, adanya pembatasan berupa penetapan Menteri Keuangan tentang pejabat dan/atau tenaga ahli yang dapat memberikan keterangan telah membuat norma pengecualian tersebut menjadi tidak ada artinya sama sekali. 

Bambang juga menambahkan, akibat pembatasan tersebut, selama ini informasi yang diberikan kepada auditor BPK sangat terbatas. “Apabila dibaca baik-baik penjelasan Pasal 34 Ayat (2a), di situ disebutkan bahwa tidak semua data atau keterangan dapat diberikan kepada BPK, karena hanya keterangan tentang identitas wajib pajak, informasi yang bersifat umum tentang perpajakan,” terangnya.

Menkeu Sri Mulyani, yang sedianya akan memberikan keterangan sebagai salah satu pihak pembuat undang-undang, meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk menetapkan penjadwalan ulang sidang untuk mendengarkan keterangan Pemerintah.

“Dengan terjadinya hal-hal yang kurang lazim baik dalam tata urutan waktu maupun perubahan Pemohon dan isi permohonan pengujian dan mengingat sangat pentingnya materi yang disidangkan maka tidak memungkinkan Pemerintah untuk mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan pada persidangan tanggal 5 Februari 2008 (hari ini)”, ujar Sri Mulyani beralasan.

Permintaan yang sama juga dimohonkan oleh kuasa hukum DPR RI Patrialis Akbar. Namun demikian, anggota Komisi III DPR ini juga mengingatkan kepada Pemohon bahwasanya prinsip dasar Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 adalah memberikan penekanan bahwa yang bebas dan mandiri itu adalah kelembagaan BPK, jadi bukan cara kerja lembaga BPK. “Kami melihat rumusan itu (Pasal 34 Ayat (2a) huruf b UU KUP) lebih mengarah kepada cara kerja yang bebas dan mandiri,” kata Patrialis.

Lebih lanjut menurut politisi Partai Amanat Nasional ini, ketentuan rumusan yang dimintakan pengujian tersebut sebetulnya bukan membatasi BPK, melainkan justru dimaksudkan untuk memberikan isyarat kepada menteri keuangan, khususnya di dalam Direktorat Jenderal Pajak, agar menetapkan pejabat yang berkompeten sehingga dapat membantu kinerja BPK. “Jadi kinerja BPK akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik,” imbuhnya.

Atas permintaan dari Pemerintah dan DPR tersebut, Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Jimly Asshiddiqie menetapkan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR baru akan dilakukan pada sidang berikutnya.

Pengadilan Norma

Pada kesempatan sidang tersebut, Ketua MK mengingatkan kepada semua pihak, baik Pemohon, Pemerintah, maupun DPR, bahwasanya MK merupakan lembaga peradilan yang mengadili norma dalam undang-undang, bukan orang per orang. Ketua MK juga menghargai langkah yang diambil BPK dalam upaya menyelesaikan perbedaan penafsiran terhadap suatu undang-undang.

“Kita ini punya kesempatan yang terlalu sedikit untuk berdebat. Kita biasanya berdebat di koran saja, ya tidak ketemu. Masing-masing bicara dengan persepsinya sendiri, koran juga punya persepsinya sendiri juga.

Jadi saya rasa baik juga kita memanfaatkan forum Mahkamah Konstitusi ini untuk memperdebatkan norma undang-undang yang kita persoalkan ini karena ini menyangkut kepentingan kita semua sebagai bangsa dan negara. Jadi tidak ada masalah pribadi di sini,” ujar Jimly mengingatkan. [adhani&ardli]

 

Editan5-thumbMinggu, 03 Pebruari 2008
Prof. Jimly Asshiddiqie, SH., hadiri Puncak Bulan Harlah NU ke-82
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., minggu (3/02/2008), menghadiri undangan "Puncak Bulan Harlah NU ke-82 dan Harlah Muslimat NU ke-62", di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. [HA]
Editan1-thumbJum'at, 01 Pebruari 2008
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., terima kunjungan Dewan Pengurus Pusat KNPI

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Jumat (1/02/2008) menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). [HA]



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008