Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6415207
November
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Editan1-thumbJum'at, 01 Pebruari 2008
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., hadiri perayaan HUT PDI-Perjuangan ke-35
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Kamis (31/01/2008) menghadiri undangan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di GOR Sriwijaya, Palembang. [HA]
Editan1-thumbKamis, 31 Januari 2008
Penghargaan dari Universitas Indonesia untuk Prof. Dr.Jimly Asshiddiqie, SH.
 


Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., terpilih sebagai penerima penghargaan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (DRPM UI) sebagai penerima penghargaan untuk kategori Penulis Buku Teks 2007 setelah melalui seleksi ketat dan obyektif oleh Tim Penyeleksi yang ditunjuk DRPM UI.


Penghargaan tersebut diraih Prof. Jimly yang juga menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara UI untuk dua buku teks yang ditulisnya, yaitu Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi yang diterbitkan Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia dan buku Hukum Tata Negara Darurat yang diterbitkan Rajagrafindo Persada.


Kedua buku tersebut saat ini dapat diperoleh di toko-toko buku besar seperti Gramedia dan Gunung Agung di Jakarta dan di daerah.
Penyerahan penghargaan kepada Prof. Jimly akan dilakukan pada acara Dies Natalis UI pada 2 Februari 2008 yang akan datang di Balairung UI, Kampus UI, Depok. [RUA&HA]

 

           

Editan4-thumbRabu, 30 Januari 2008
Peluncuran Buku AM Lutfie
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Rabu (30/01/2008) bertempat di Aula Gedung MK, menghadiri undangan peluncuran buku AM Lutfie - "Dari Konstruksi sampai Konstitusi, Catatan Perjalanan AM Lutfie". [HA]
Editan2-thumbRabu, 30 Januari 2008
Perihal Pembentukan Kota Tual, Gubernur dan Bupati Saling Bantah

Rabu , 30 Januari 2008
 

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (UU Kota Tual) terhadap UUD 1945, Rabu (30/01). Para Pemohon yang mengatasnamakan sebagai Persatuan Masyarakat Adat (Rat/Orangkay) Kei (Nuhu Evav) melalui kuasa hukumnya, H. Supriyanto Refa, S.H., M.H., menganggap UU Kota Tual tersebut baik formil maupun materiilnya bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1), Pasal 18B Ayat (2), Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945. Pemohon merasa dengan berlakunya UU Kota Tual tersebut juga telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena undang-undang tersebut pembentukannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Pemohon juga beralasan bahwa pembentukan Kota Tual tidak melalui persetujuan dari Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu, dalam proses pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara dan pembentukan Kota Tual juga sebelumya tidak dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan. Adanya persetujuan Gubernur Provinsi Maluku atas proses tersebut, menurut Pemohon tidak didasarkan atas hasil penelitian daerah yang dilakukan oleh Tim Khusus.

Menanggapi permohonan tersebut, Gubernur Provinsi Maluku Karel Albert Relahalu yang hadir langsung dalam persidangan sebagai Pihak Terkait mengatakan bahwa sejak Tahun 1997 berdasarkan aspirasi masyarakat, pemerintah provinsi Maluku telah menetapkan Blue Print (cetak biru) program jangka menengah pemekaran wilayah, berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD Tingkat I Provinsi Maluku. Menurut Karel, salah satu program dalam blue print tersebut termasuk di dalamnya rencana pembentukan Kota Tual. Karel juga membantah apabila pembentukan Kota Tual dianggap tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. “Bahkan, pembentukan Kota Tual juga didukung sepenuhnya oleh raja-raja di Maluku Tenggara. Karena pembentukan Kota Tual tersebut justru bertujuan untuk kemajuan daerah Maluku tenggara,” tegas Karel.

Senada dengan Karel, H. Mahmud Muhammad Tamher, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, mengatakan mekanisme pembentukan Kota Tual telah berdasarkan mekanisme formal dan informal yang sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku. Selain itu, lanjut Mahmud, masyarakat Kota Tual sendiri telah siap dengan adanya pemekaran, karena pemekaran tersebut tidak merubah maupun mengganggu adat istiadat yang ada. Mahmud juga mengatakan dari 19 tokoh adat di Maluku Tenggara, 15 orang menyatakan dukungan terhadap dilakukannya pemekaran dan terbentuknya Kota Tual. “Dua orang tokoh adat yang mengajukan permohonan ini tidak representatif karena mereka bukan raja dan pimpinan,” sergah Mahmud.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Herman Adrian Kudubun. Menurut Herman, pemekaran Kota Tual tidak dilaksanakan secara konsisten berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Herman juga menilai studi kelayakan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Maluku juga terkesan tergesa-gesa. Bahkan, menurut Herman hasil studi kelayakan tersebut juga tidak dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

“Aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyakat kepada Bupati sebenarnya adalah aspirasi penolakan atas adanya pemekaran wilayah. Bahkan, konsep pemekaran yang pada awalnya ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun dalam kenyataannya tidak demikian,” ujar Herman membantah.

Pada akhir persidangan, Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin langsung oleh Ketua MK Jimly Asshiddiqie menawarkan kepada para pihak untuk mengajukan ahli, baik ahli mengenai hukum adat maupun mengenai otonomi daerah. “Supaya tidak terjadi perdebatan antara Gubernur dan Bupati, sebaiknya masing-masing pihak lebih baik menggunakan ahli dan saksi sebagai alat bukti, yang kemudian akan kita cross pembuktian dari ahli dan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak,” saran Jimly. [Adhani&Dhini]

Editan1-thumbSelasa, 29 Januari 2008
Forum Negara Pancasila di RRI

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Selasa (29/01/2008) menjadi narasumber dalam acara Forum Negara Pancasila yang disiarkan secara langsung seminggu sekali oleh RRI Programa 3, mulai pukul 17.00-18.00 WIB. [HA]



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008