Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6415208
November
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Editan1-thumbSenin, 28 Januari 2008
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., menghadiri Upacara Pemakaman HM Soeharto

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Senin (28/01/2008) menghadiri upacara pemakaman Presiden RI ke-2 HM Soeharto di Astana Giribangun, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. [HA]

Editan01-thumbKamis, 24 Januari 2008
Perdebatan Ahli Mengenai Sensor Film

Jumat , 25 Januari 2008

 
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara No. 29/PUU-V/2007 tentang pengujian UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (UU Perfilman) terhadap UUD 1945, Kamis (24/1) di ruang sidang pleno MK dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon, Pemerintah dan Pihak Terkait. Permohonan ini diajukan oleh lima orang Pemohon yaitu, Annisa Nurul Shanty K. (Aktris), Muhammad Rivai Riza (Riri Reza) sutradara film, Nur Kurniati Aisyah Dewi (Nia Dinata) produser film, Lalu Rois Amriradhiani (Penyelenggara Festival Film), dan Tino Saroengallo (Pengajar dan Sutradara Film).

Para Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), Pasal 40 Ayat (1), (2), (3), dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang Penyensoran melanggar Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.

Para Pemohon berpendapat bahwa pedoman dan kriteria penyensoran yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.31/UM.001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran, tidak pernah dipergunakan oleh LSF. Selain itu, para Pemohon juga menyatakan bahwa penyensoran yang dilakukan LSF dengan cara menolak secara utuh film karena alasan tematis dan/atau meniadakan dengan cara memotong bagian-bagian film berupa judul, tema, dialog, gambar dan/atau suara tertentu, telah merugikan hak konstitusional para Pemohon selaku pelaku perfilman Indonesia. Selain itu, para Pemohon juga berpendapat bahwa selama ini tidak ada parameter atau ukuran yang jelas tentang penyensoran.

Pada awal persidangan Seno Gumira Ajidarma, ahli perfilman yang diajukan Pemohon mengatakan terdapat dua konteks teknik pembuatan film, yaitu teknik encoding yang di dalam pembuatan film adalah bagaimana kita membuat film yang bisa membuat penonton merasa senang, lucu bahkan terharu.

Sedangkan teknik yang kedua yaitu, decoding, di mana penonton bisa memecahkan kode-kode yang diberikan oleh pembuat film. Dasar pemecahan ini menurut Seno, adalah wacana masing-masing dari penonton, yang apabila mereka senang, tertawa dan terharu berarti maksud dari film tersebut tersampaikan. “Tetapi tidak semua penonton bisa menangkap maksud dari kode tersebut,” jelas Seno.

Lebih lanjut Seno berpendapat bahwa penonton tidak bisa dicetak, dibius dan dipengaruhi oleh film. Seno juga berpendapat bahwa penonton itu bukanlah konsumer  akan tetapi justru dia adalah produsen makna. “Jadi penonton itu sebenarnya mempunyai wacana tersendiri ketika dia menangkap sebuah informasi dan itu yang membentuk dirinya sebagai subjek sosial,” terang Seno lagi.

Terkait halnya dengan LSF, Seno berpendapat bahwa lembaga tersebut merupakan representasi negara dan regulasi yang bertindak sebagai faktor determinan (pembentuk wacana), di mana film yang lolos sensor dapat ditonton dan yang tidak lolos sensor tidak dapat ditonton. Dalam konteks ini yang bertindak sebagai faktor determinan bukan hanya negara dan regulasi tetapi juga pasar ideologi dan institusi pendidikan. Jadi diibaratkan LSF ini sebagai pulau sensor di tengah samudera informasi, di mana informasi tersebut sudah ada dimasyarkatanya. Untuk itu diperlukan adanya konsensus sosial baru terhadap LSF.

Ahli Pemohon lainnya, Goenawan Mohammad, mengatakan ada kesan bagi setiap orang yang menginginkan kebebasan berekspresi seolah-olah menginginkan kemerdekaan tanpa batas. Sembari mengutip pernyataan seorang penulis, salah seorang tokoh pers senior ini mengatakan bahwa betapa bahayanya kemerdekaan, namun lebih berbahaya lagi kondisi ketidakmerdekaan. “Ini kita alami saat zaman orde baru di mana pers tidak bebas, terjadi penyelewengan dan kekejaman,” kata Goenawan.

Menurut Goenawan, menyensor film memang bukanlah pekerjaan yang mudah, apabila yang kita potong itu adalah merupakan konteks yang penting mengenai film tersebut. Apabila pemotongan tersebut tidak memperhatikan konteks film, lanjut Goenawan, akan menyebabkan orang (para penikmat film) tidak bisa melihat film dari fragmen-fragmen yang kecil. “Potongan-potongan (hasil sensor) itu memang tidak ada artinya, tetapi akibatnya konteks dari film tersebut menjadi hilang,” jelasnya.

Sementara budayawan Taufik Ismail yang berbicara sebagai ahli dari Pemerintah mengatakan ciri yang dibawa oleh perubahan itu ada enam yakni : permissif (perilaku serba boleh), adiktif (perilaku serba kecanduan), brutalistik (perilaku serba kekerasan), transgresif (perilaku serba melanggar aturan), hedonistik (perilaku serba mau enak dan foya-foya), dan materialistik (perilaku serba benda dengan uang sebagai ukurannya). “Dalam hal ini, film dapat menjadi salah satu media yang mampu berperan sebagai perusakan moral dengan adanya ekpresi nafsu dan syahwat yang ditampilkan melalui film dan sinetron,” jelasnya.

Menurut anggapan Budayawan yang memiliki perhatian besar terhadap masalah-masalah sosial ini, walaupun film membawa banyak informasi bagi masyarakat, tetapi tidak sedikit juga ketidakmanfaatan yang dibawanya.

Pada kesempatan tersebut, Taufik juga membeberkan fakta bahwasanya saat ini Indonesia telah menjadi salah satu produsen “film biru” (film yang menonjolkan adegan seksualitas) terbesar di dunia. Beberapa dampak negatif yang menimbulkan perilaku negatif yang dibawa dari beredarnya vcd-vcd porno, adalah maraknya free sex (seks bebas) di kalangan remaja, kasus perkosaan, dan aborsi.

“Di sini LSF diibaratkan sebagai sebuah pagar yang menghalangi anak-anak dan orang dewasa untuk tidak jatuh kedalam jurang yang dalam, yang penuh dengan batu-batu dan binatang-binatang buas di dasarnya. Kalau terjatuh akan mengakibatkan patah-patah, gegar otak dan cacat seumur hidup. Oleh karena itu marilah kita jaga anak-anak kita untuk tidak mendekati jurang tersebut,” tandas Taufik mengingatkan.

Ahli dari Pemerintah lainnya, Fetty Fajriati menganggap bahwa UU perfilman berada pada koridor yang tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Ia mengungkapkan meskipun di dalam Pasal 28F UUD 1945 membuka kepada semua orang untuk berkreasi, namun tetap harus memperhatikan norma-norma agama dan nilai-nilai budaya.

“Film dan sinetron yang saat ini beredar di Indonesia banyak yang mengandung unsur seks, kekerasan dan mistik. Sudah banyak masyarakat yang melayangkan surat protes kepada KPI mengenai tayangan-tayangan tersebut. Bahkan baru-baru ini ada anak yang bunuh diri karena terinspirasi dari tayangan film kartun Naruto yang sampai saat ini dari awal penayangan film tersebut belum pernah masuk LSF. Jadi bayangkan jika keberadaan LSF dihapuskan. Dengan masih adanya LSF saja, tayangan-tayangan yang merusak moral masih banyak yang beredar bebas,” kata anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ini.

Menurut mantan penyiar salah satu stasiun televsis swasta ini, film merupakan salah satu unsur dari pengembangan budaya yang patut dipelihara, tetapi didalam pembuatannya tetap harus memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku demi Film Nasional.

Pada persidangan tersebut, selain mendengarkan keterangan para ahli, juga didengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait tidak langsung, seperti Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N). Artis senior Dedy Mizwar yang berbicara mewakili BP2N, menganggap persoalan perfilman lebih dari sekedar permasalahan akan keberadaan LSF yang dianggap memasung kebebasan berekspresi para praktisi perfilman..

“Oleh karena itu saya sebenarnya bertanya, para Pemohon ini menginginkan kemajuan industri perfilman atau menginginkan ekspresi bebas. Sementara sesunggunhya kebebasan itu sendiri harus diatur. Jadi saya tidak sependapat apabila LSF dibubarkan, karena akan mengakibatkan film-film yang tidak beraturan, dapat bebas beredar,” tegas aktor pemeran Naga Bonar ini.

Akan tetapi, menurut aktor yang juga sutradara sekaligus produser film ini, pada waktu yang akan datang, harus juga dilakukan perubahan dan perbaikan kinerja LSF yang saat ini banyak dinilai kurang menghargai cita rasa seni. “Saat ini BP2N telah mengusulkan revisi terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Perfilman, khususnya yang mengatur tentang LSF. Dengan perubahan tersebut diharapkan kemajuan dan perkembangan film nasional akan dapat terlaksana,” ujarnya.

Sidang yang beralangsung selama lima jam tersebut, berakhir dengan agenda lanjutan untuk mendengarkan saksi dari masing-masing pihak yakni Pemohon dan Pemerintah serta mendengarkan tanggapan mengenai keterangan dari ahli Pemohon dan Pemerintah. “Majelis juga akan membuka persidangan khusus yang nantinya kita juga akan menyaksikan potongan-potongan dari film yang disensor oleh LSF”, ucap Ketua Masjelis Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie sebelum menutup sidang. [Adhani&dhini]

 

Editan2-thumbRabu, 23 Januari 2008
Temu Wicara dengan JFCC
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Rabu (23/01/2008) bertempat di Hotel Intercontinental, menjadi narasumber dalam temu wicara Jakarta Foreign Correspondent Club (JFCC) yang merupakan organisasi beranggotakan koresponden asing dari berbagai media internasional yang bertugas di Indonesia. [HA]
Editan5-thumbRabu, 23 Januari 2008
Pertemuan Konsultasi Komisi III DPR RI dengan MK

Kamis, 24 Januari 2008 

Komisi III DPR RI melakukan pertemuan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi pada Rabu (23/1) di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan (Fraksi PDI-P) serta para anggota Komisi III lainnya, antara lain Lukman Hakim Syaifuddin (F-PPP), Mahfud MD. (F-PKB), H.M. Akil Mochtar (F-PG), M. Nasir Jamil (F-PKS), dan lain-lain. Kehadiran para pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI tersebut diterima oleh Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua MK H.M. Laica Marzuki, dan Hakim Konstitusi  H. Achmad Roestandi. Turut hadir mendampingi para Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar.  

Dalam konferensi pers usai pertemuan, Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan mengatakan bahwa pertemuan konsultasi yang tertutup bagi media tersebut mengagendakan pembahasan mengenai persiapan pergantian Hakim Konstitusi. Sebagaimana diketahui, masa jabatan Hakim Konstitusi  periode 2003-2008 akan berakhir pada 15 Agustus 2008 mendatang.

Namun, sebelum masa tersebut, terdapat tiga Hakim Konstitusi yang akan mengakhiri tugasnya di MK karena telah memasuki masa pensiun. Salah satunya adalah Hakim Konstitusi  H. Achmad Roestandi yang akan memasuki usia pensiun (67 tahun) pada 1 Maret 2007. Hakim Konstitusi  H. Achmad Roestandi merupakan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh DPR. Dua lainnya adalah H.M. Laica Marzuki (pensiun pada 5 Mei 2007) dan Soedarsono (pensiun pada 5 Juni 2007). Keduanya merupakan Hakim Konstitusi usulan dari Mahkamah Agung.

“Kami meminta masukan dari MK mengenai proses seleksi hakim konstitusi yang baru nanti,” kata Trimedya. Komisi III juga, lanjut Trimedya, meminta masukan dari MK terkait rencana revisi atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. “Untuk melengkapi yang sudah digodok oleh Badan Legislasi DPR,” imbuhnya.

Lebih lanjut Trimedya mengatakan, melalui revisi tersebut diharapkan nantinya kinerja MK akan menjadi lebih baik lagi.

Sementara Wakil Ketua MK H.M. Laica Marzuki mengatakan bahwa rapat konsultasi tersebut menjadi penting karena pertemuan tersebut membahas mengenai hal-hal teknis terkait pergantian hakim konstitusi. “Kami menyambut baik sikap proaktif dari Komisi III DPR ini untuk segera menindaklanjuti pergantian Hakim MK. Hal ini menjadi penting untuk kelanjutan dari Mahkamah Konstitusi,” ungkap Laica.

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan konsultasi kali terakhir yang dilaksanakan antara Komisi III DPR RI dengan MK periode ini. “Kami memahami kesibukan MK dalam menjalankan kewenangannya.

Begitu pula dengan Komisi III yang saat ini dan ke depan akan memasuki masa-masa sibuk,” pungkas Trimedya menutup konferensi pers. [adhani&ardli]

 

 

Editan1-thumbSenin, 21 Januari 2008
KPU Provinsi Maluku Utara Menarik Kembali Perkara SKLN

Senin , 21 Januari 2008
 

M. Rahmi Husen, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bersama Nurbaya Hi. Soleman dan  Zainuddin Husain (anggota KPU Provinsi Maluku Utara) yang bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Maluku Utara menarik kembali perkara No. 32/SKLN-V/2007. Hal tersebut terungkap dalam sidang perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) antara KPU Provinsi Maluku Utara terhadap KPU, hari ini, Senin, (21/1) di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, melalui kuasanya, para Pemohon telah mengajukan surat permohonan penarikan kembali perkara tersebut bertanggal 8 Januari 2008. Para Pemohon sendiri juga telah mengajukan permohonan penarikan kembali perkara melalui surat bertanggal 15 Januari 2008.  Dalam kesempatan sidang hari ini, ditegaskan kembali secara lisan penarikan perkara tersebut. Alasan penarikan perkara, sebagaimana disampaikan para Pemohon dalam surat bertanggal 15 Januari 2007 ”didasarkan pertimbangan perkara dengan materi yang sama sedang diperiksa dengan acara cepat di Mahkamah Agung.”

Perkara ini terkait dengan anggapan para Pemohon bahwa terjadi pengambilalihan kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara secara tidak sah oleh KPU. Menurut para Pemohon dalam sidang sebelumnya (7/1), pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur telah berlangsung dengan sukses dengan menghasilkan Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH Abdul Gani Kasuba sebagai pemenang, akan tetapi secara sepihak KPU membatalkan hasil tersebut dan meminta pemilihan serta penghitungan suara ulang dengan dikeluarkannya surat bernomor 158/SK/KPU/Tahun 2007. 

Atas permohonan penarikan kembali perkara tersebut, MK, memaktubkan Ketetapan Nomor 9/TAP.MK/2008, yang dibacakan langsung oleh Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, dalam sidang hari ini. Ketetapan tersebut, antara lain, berisi: mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; menyatakan perkara Nomor 32/SKLN-V/2007 perihal permohonan  sengketa kewenangan lembaga negara antara KPU Provinsi Maluku Utara terhadap KPU, ditarik kembali; dan menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama. [Adhani&Luthfi]
 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008