Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6320196
September
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Img_0073__87_edited-thumbMinggu, 20 Januari 2008
Tasyakuran 30 Tahun Pesantren As-Syafi'iyah
Pesantren Khusus Anak Yatim As-Syafi'iyah, yang didirikan oleh Ibu Hj. Tuty Alawiyah  telah memasuki usianya yang ke-30. Prof. Jimly hadir, sekaligus memberikan sambutannya, dalam acara tasyakuran yang bersamaan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1429H. Acara tasyakuran tersebut juga dihadiri oleh mantan Panglima TNI Jend.(Purn) Wiranto dan Kakanwil Departemen Agama.(MUK)
Img_0056__70_-thumbSabtu, 19 Januari 2008
Pelantikan Pengurus DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,SH. hadir dalam acara Pelantikan Pengurus DPP IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) Masa Bakti 2007-2012, di Hotel Horison Bandung. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya peran advokat dalam proses penegakan hukum di Indonesia.(MUK)
Editan2-thumbKamis, 17 Januari 2008
Sidang Pleno Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Kamis, 17 Januari 2008 18:00  
 

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan), Kamis (17/01), di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Sidang ini diagendakan untuk mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait Langsung yaitu Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun dalam sidang ini pihak Pemerintah yang diwakili oleh Netty Firdaus dari Kejagung belum menggunakan kesempatannya untuk menyampaikan keterangan.

Sementara itu, Kuasa Hukum DPR, Akil Mochtar, mengatakan bahwa perbuatan Kejagung menyidik Mayjen TNI (Purn) Subarda Midjaja, tidak melanggar hukum. Selain menjadi penuntut, Kejaksaan memang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan untuk pidana-pidana tertentu. “Apalagi dalam kasus ini Polri dan Kejagung menyelidiki subjek dengan objek yang berbeda,” papar Akil Mochtar.

Pendapat Akil Mochtar ini bertolak belakang dengan keterangan Pihak Terkait Polri, Kombes Pol RM Panggabean yang cenderung membela suami Pemohon. Dia menyatakan bahwa demi kepastian hukum, sebaiknya wewenang penyidikan hanya diberikan pada Polri. 

Keterangan ini kemudian ditindaklanjuti Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan yang mempertanyakan kepastian hukum dari tindakan Kejagung melakukan penyidikan tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan pihak Polri yang sebelumnya telah melakukan penyidikan hingga mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Pendidikan (SP3).

Mengenai hal ini Akil Mochtar menjawab bahwa selain asas legalitas yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum, peradilan di Indonesia pun menganut asas praduga tak bersalah yang prinsipnya seseorang hanya bisa dikatakan bersalah lewat putusan pengadilan. “Di dalam KUHAP, SP3 bukanlah kepastian hukum. Jika SP3 dipandang sebagai kepastian hukum, maka kemudian asas praduga tak bersalah tidak dapat ditegakkan,” jawab Akil Mochtar.

Ahmad Bay Lubis selaku Kuasa Hukum Pemohon menerangkan perkara ini diajukan karena suami Pemohon merasa telah menjadi korban dari sistem yang salah yakni kewenangan rangkap yang dimiliki oleh Kejaksaan. “Dengan demikian, upaya hukum yang ditempuh pihak suami Pemohon ini bukan hanya bermaksud menyelesaikan persoalan dirinya, tetapi lebih dimaksudkan untuk  memperbaiki sistem peradilan Indonesia di masa mendatang,” jelas Ahmad.

Sebelum sidang berakhir, Ketua Majelis Hakim, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. meminta para pihak untuk menyerahkan daftar calon ahli dan bukti-bukti tambahan untuk dihadirkan pada persidangan berikutnya. [Adhani&Kencana] 
 

Editan2-thumbRabu, 16 Januari 2008
Peluncuran Buku "Menyusun Konstitusi Transisi" - Valina Singka Subekti
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Rabu (16/01/2008), bertempat di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi RI, menghadiri undangan peluncuran buku "Menyusun Konstitusi Transisi" - Valina Singka Subekti.
Editan2-thumbRabu, 16 Januari 2008
Sidang Pleno SKLN Kabupaten Aceh Tenggara

Rabu , 16 Januari 2008 21:19
 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan sidang perkara No. 26/SKLN-V/2007 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang diajukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Pemohon I dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara selaku Pemohon II dengan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai Pihak Termohon I, Gubernur NAD sebagai Pihak Termohon II, dan Presiden RI cq. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai Termohon III, Rabu (16/1), di ruang sidang pleno MK dengan agenda mendengarkan tanggapan para Termohon, mendengarkan keterangan Pihak Terkait Langsung dan Ahli dari Pemohon dan Termohon.

Pada sidang tersebut hadir ahli dari Termohon I yakni, Abdullah Saleh, dan saksi dari Termohon I, Rahmat Fadhil, SP. Sedangkan ahli yang didatangkan oleh Termohon II adalah Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Moh. Daud Yoesoef, S.H., M.H serta saksi dari Termohon II, Harun Al-Rasyid dan Andi Railan. Sementara dari pihak Pemohon hanya mendatangkan seorang Ahli yakni, Prof. Dr. Ana Erliana., S.H., M.A.

Memulai persidangan, Kuasa Pemohon, Andi M. Asrun menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan ini karena KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengambil alih secara ilegal wewenang KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk merekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada yang berdampak pada pembatalan keputusan yang diajukan KIP Kabupaten Aceh Tenggara kepada DPRK Aceh Tenggara. ”Oleh sebab itu kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan keputusan KIP Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan surat yang diajukan oleh Gubernur kepada Mendagri, dan menyatakan pengambilalihan tersebut sebagai tindakan yang ilegal serta menyatakan yang berhak menyelesaikan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati adalah KIP Aceh Tenggara,” ucap Asrun.

Menanggapi pernyataan tersebut, Prof. Dr. Ana Erliana., S.H., M.A selaku Ahli Pemohon mengatakan bahwa secara tersurat berdasarkan UUD 1945 Lembaga Negara adalah sebagaimana tersebut di dalamnya yaitu memiliki kewenangan atribusi atau pembagian kekuasan negara berdasarkan UUD 1945 dan tidak memiliki kepanjangan tangan. Tapi sebagai UUD, menurut Ana, tentu saja perlu dicermati karena hanya mengatur hal-hal yang mendasar. “Setelah amendemen, UUD 1945 terbuka untuk dilakukan pengembangan hukum lewat interpretasi tersirat, misalnya mana yang dicermati, nama-nama Lembaga Negara atau kewenangan-kewenangan yang terbatas,” jelas Ana.

Sedangkan menurut Ahli Termohon II, Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. perkara yang diajukan oleh Pemohon meskipun disusun dalam bentuk permohonan SKLN, pada intinya perkara yang diajukan sebenarnya adalah sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara yang seharusnya diselesaikan di Mahkamah Agung (MA) dan bukan di Mahkamah Konstitusi.

Atas pernyataan dari ahli Termohon II tersebut, Kuasa Pemohon, Doni Sianipar mengatakan bahwa pihaknya dalam perkara ini tidak mengajukan perkara mengenai hasil perhitungan suara tetapi lebih kepada hak konstitusional Pemohon yang diambil alih secara ilegal oleh KIP Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. ”Sesungguhnya keadilan yang kami harapkan, kami tidak peduli dengan siapa yang terpilih,” ucap Rasyidin Pagan selaku Pemohon Prinsipal.

Perdebatan di dalam persidangan selama 3,5 jam ini belum menemui kata akhir. Masing-masing pihak masih bersikukuh terhadap kewenangan yang dimilikinya. Untuk memenuhi fairness di dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., memutuskan untuk mengadakan satu kali lagi persidangan untuk mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon. ”Sebelum dijadwalkan sidang putusan, supaya adil, pada sidang selanjutnya kami minta Pemohon dan Termohon mendatangkan lagi saksi-saksinya untuk kita crossing pendapatnya,” kata Jimly. [Adhani&dhini]

 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008