Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6320193
September
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Editan1-thumbSelasa, 15 Januari 2008
MENKUMHAM: ANGGARAN PENDIDIKAN PERLU DIREPOSISI DARI UU SISDIKNAS

Selasa, 15 Januari 2008 17:15 


Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Undang-Undang No.18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2007 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa (15/1) pagi. Dalam sidang terakhir sebelum putusan untuk perkara Nomor 24/PUU-V/2007 ini, Pemerintah menerangkan bahwa sebenarnya anggaran pendidikan harus direposisi dari UU Sisdiknas.  

“Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan dibentuk UU Sisdiknas yang seharusnya materinya tidak mengandung pengaturan anggaran pendidikan, karena tentang anggaran ini secara definitif dan limitatif diamanatkan dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945,” jelas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Andi Mattalata yang memberi keterangan mewakili Pemerintah.

Lebih lanjut menurut Andi Mattalata, pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas lahir dalam keadaan saat itu tidak ada undang-undang yang mengatur definisi dan alokasi anggaran pendidikan. Dengan demikian, tambah Andi, sekaranglah saatnya Pemerintah dan DPR mereposisi UU tersebut sehingga tidak lagi terjadi kerancuan.

Sementara Anwar Arifin selaku kuasa hukum DPR menyatakan bahwa harapan pemohon untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen dengan memasukkan gaji pendidik dalam anggaran pendidikan, tidak akan tercapai.

“Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas ini justru sebenarnya sangat menguntungkan pemohon. Anggaran pendidikan memang tidak memasukkan gaji pendidik. Namun pendapatan-pendapatan lain seperti tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan lainnya turut dimasukkan. Karena itu saya jamin, dengan pasal ini kesejahteraan pendidik di Indonesia akan lebih dari standar KHM (Kebutuhan Hidup Minimum)”, papar Anwar Arifin.

Namun sayangnya, menanggapi pertanyaan Hakim Konstitusi Soedarsono mengenai apakah jika gaji guru dan dosen dimasukkan, anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2008 telah memenuhi syarat yang diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Anwar Arifin menyatakan belum. Menurut Anwar Arifin, pada APBN 2008, dengan gaji guru dimasukkan di dalamnya maka anggaran pendidikan baru mencapai persentase antara 18,6-19,3%. Meskipun demikian, menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi masalah Pendidikan, Pemuda, Olaharaga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan ini, pemerintah akan terus berusaha meningkatkan anggaran pendidikan secara berkala setiap tahunnya sehingga jumlah minimum yang dipersyaratkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dapat terpenuhi.

Sebelum menutup sidang, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengingatkan pemerintah dalam hal ini untuk kembali pada ketentuan yang tercantum dalam konstitusi, yakni anggaran pendidikan sedikitnya sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Ketua MK ini juga menegaskan bahwa ketentuan yang berkekuatan mengikat ini bisa tumpul jika tidak dilaksanakan secara konsisten.

“Sikap mengusahakan pemenuhan syarat 20 persen secara berkala ini kurang sesuai. 20 persen ini hanya syarat minimum. Jadi kalau lebih, juga tidak masalah”, terang Jimly.   

Perkara pengujian UU Sisdiknas ini dimohonkan oleh Dra. Hj. Rahmatiah Abbas, seorang guru asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dan Prof. DR. Badryah Rifai, S.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, dengan kuasa hukum Hj. Elza Syarief,S.H.,M.H. dkk. Para Pemohon menganggap Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4), karena telah mengecualikan komponen gaji guru dan dosen dari anggaran pembelanjaan negara. [Adhani&Kencana]

 

Edit2-thumbSenin, 14 Januari 2008
PEMBATASAN KASASI DI MA TIDAK MELANGGAR KONSTITUSI

Senin , 14 Januari 2008  21:05

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA yang mengatur mengenai pembatasan kasasi “Terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan” tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. 

“Oleh karena itu, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidaklah beralasan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak,” ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie, saat membacakan putusan perkara no. 23/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) pada sidang pleno MK, Senin (14/1) siang. 

MK berpendapat bahwa pembatasan terhadap perkara yang layak untuk dimohonkan kasasi merupakan praktik yang lazim di negara-negara hukum yang demokratis, baik yang menganut tradisi common law maupun civil law, baik yang menganut sistem juri maupun sistem non-juri. MK juga berpendapat pembatasan demikian tidak tepat dianggap sebagai diskriminasi sepanjang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama itu telah diberikan kesempatan untuk mengujinya pada tingkat yang lebih tinggi in casu pengadilan tingkat banding yang berperan baik sebagai judex facti maupun judex juris. 

Pemohon Hendriansyah yang merupakan direktur CV. Sungai Bendera Jaya yang bergerak dibidang pengelolaan sarang burung walet asal Kab. Kutai Timur, menganggap Pasal 45A Ayat (2) huruf c UU MA yang mengatur pembatasan perkara yang dapat dikasasi ke MA bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) serta Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA bertentangan dengan UUD 1945 karena telah mencabut, membatasi, dan menghilangkan hak Pemohon untuk mengajukan kasasi terhadap dua putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2007/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Juni 2007 dan Nomor 59/B/2007/PT. TUN.JKT., tanggal 28 Juni 2007. Ketentuan pasal a quo oleh Pemohon juga dianggap diskriminatif, karena hanya membatasi kasasi perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah, sedangkan terhadap perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat pusat tidak dibatasi kasasinya. 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, MK berpendapat permohonan Pemohon tidak ada sangkut-pautnya dengan hak atas perlakuan yang sama dalam pemerintahan.  Oleh karena itu, sepanjang menyangkut hak atas perlakuan yang sama dalam pemerintahan, dalil Pemohon tidaklah beralasan.

Sementara itu, menyangkut persoalan apakah ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap Pemohon, menurut MK, dalil demikian baru dapat diterima apabila terdapat pihak lain yang mempunyai kualifikasi yang sama dengan Pemohon tetapi memperoleh perlakuan yang berbeda sebagai akibat diberlakukannya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, hal mana telah ternyata tidak terbukti. Kalaupun terdapat peristiwa yang serupa dengan yang dialami Pemohon namun peristiwa dimaksud terjadi sebelum dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, hal demikian bukanlah merupakan bukti perlakuan tidak sama di hadapan hukum melainkan sebagai konsekuensi dari adanya perubahan undang-undang. 

Sedangkan menyangkut pertanyaan apakah Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA telah melahirkan perlakuan yang bersifat diskriminatif, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, apa yang dialami oleh Pemohon, MK berpandangan hal tersebut tidaklah termasuk dalam pengertian diskriminasi.  Benar bahwa Pemohon telah mengalami perlakuan yang berbeda namun perlakuan yang berbeda itu bukanlah lahir karena adanya norma undang-undang yang bersifat diskriminatif melainkan karena adanya perubahan perundang-undangan. 

Lebih lanjut MK berpendapat, dilihat dari sudut pandang harmonisasi horizontal antar-peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara UU MA dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004), pembatasan demikian pun dapat diterima. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 22-nya dinyatakan, “Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.  

Selain itu, jikapun dalam putusan hakim yang terhadapnya tidak dapat dimohonkan kasasi itu terdapat kesalahan, kekhilafan, dan kekeliruan yang dapat menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon, maka Pemohon masih dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang berwenang memperbaiki kekeliruan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”. [ardli&Adhani] 

Ham_1_-thumbSenin, 14 Januari 2008
Sidang Pleno Pengujian UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Senin , 14 Januari 2008

 

 

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) terhadap UUD 1945, Senin (14/1), untuk perkara No. 18/PUU-V/2007 yang dimohonkan oleh Eurico Guterres dengan Kuasa Hukumnya, M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H., PhD. Persidangan ini mengagendakan Mendengarkan Keterangan Komnas HAM dan Ahli dari Pemohon. 

Pemohon meminta MK menguji Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM terhadap UUD 1945. Pasal 43 ayat (2) menyatakan: Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. 

Dalam penjelasannya tertera: Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. 

Dalam persidangan ini, Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. M. Arif Amrullah, S.H., M.Hum berkesimpulan bahwa campur tangan DPR mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc justru menciptakan ketidaksinkronan dalam sistem peradilan pidana karena DPR sebagai lembaga politik pada prinsipnya tidak pernah memiliki wewenang penyelidikan. ”Selain itu, menjadi janggal pula ketika pengadilan HAM ad hoc hanya dibentuk berdasarkan Keppres padahal menurut Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945, peradilan dibentuk berdasarkan undang-undang” papar Pengajar Sistem Peradilan Pidana di Universitas Jember ini. 

Menanggapi pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon apakah MK bisa menjadi lembaga sinkronisasi sistem peradilan pidana, Ahli menjawab bahwa berdasarkan prinsip cost and benefit MK bisa menjadi lembaga penyinkron sistem peradilan pidana karena jika harus menunggu peran DPR maka harus menunggu lebih lama lagi sebab masih banyak beban RUU yang belum disahkan oleh DPR. 

Pada persidangan ini sebenarnya mengagendakan pula mendengar keterangan Komnas HAM, namun Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim berkirim surat ke MK yang menerangkan bahwa dia sedang sakit sehingga pada kesempatan ini belum bisa didengar keterangannya. Sidang selanjutnya mengagendakan pembacaan putusan. Namun sebelum itu, Ketua MK memberi waktu bagi para pihak untuk menyerahkan kesimpulan tertulisnya. [Wiwik&Adhani] 

Riau1-thumbJum'at, 11 Januari 2008
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., : Manfaatkan Sebaik-baiknya Pelaksanaan Otonomi Daerah
Senin , 14 Januari 2008

Pelaksanaan otonomi daerah harus dijaga. Ini adalah buah perjuangan panjang desentralisasi pemerintahan. Otonomi daerah menggambarkan keinginan untuk membendung kecenderungan sentralisme dan konsentrisme di dalam pengelolaan negara dan mengurus kepentingan rakyat. 

Demikian paparan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. di hadapan Bupati Siak, H. Arwin AS, S.H., Wakil Bupati Siak, Drs. H. O. K. Fauzi Jamil selaku Ketua Lembaga Adat Masyarakat Riau (LAMR) Kabupaten Siak, Sekretaris Daerah Drs. H. Adli Malik, Ketua Pengadilan Negeri, Aswijon S.H., M.H., jajaran Muspida, para Tokoh Adat Siak Sri Indrapura, Dosen HTN/HAN, dan para Guru PKn se-Kabupaten Siak, Jumat (11/1), di Siak, Riau. 

Menanggapi rasa syukur Bupati Siak karena buah reformasi telah melahirkan otonomi daerah sehingga memungkinkan Siak kembali bangkit secara ekonomi-sosial-budaya, Jimly mengatakan hal ini perlu dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya tidak mundur lagi sebagaimana perjalanan sejarah Indonesia yang pernah maju-mundur dan timbul-tenggelam dalam melaksanakan desentralisasi. 

Terkait sejarah di atas, Jimly menceritakan bahwa sebelum Indonesia merdeka, the founding leaders sudah mendiskusikan panjang-lebar tentang bentuk negara ini apakah sebagai negara kesatuan atau federal. Bung Hatta sebagai co-proclamator, lanjut Jimly, sejak mahasiswa sudah terlibat dengan ide federal. Diskusi ini sudah berlangsung sejak tahun 1930-an. Lalu menjelang kemerdekaan, di dalam sidang-sidang BPUPKI yang memperbincangkan rumusan UUD 1945, ada diskusi dan tukar pikiran sehingga ditemukanlah kompromi yaitu membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tapi dengan otonomi daerah yang luas kepada pemerintah daerah. “Maka itulah yang menjadi roh perdebatan Pasal 18 UUD 1945. Itu juga yang menjadi roh perdebatan NKRI,” urai Jimly. 

Namun, lanjut Jimly, ketika Indonesia baru berdiri dan UUD 1945 saat itu belum banyak yang tahu, hal ini menyebabkan realisasinya tidak mudah. Maka, contoh Jimly, tiga bulan kurang empat hari Indonesia sudah membentuk kabinet parlementer pertama dengan Perdana Menteri, Sjahrir. “Padahal, kata UUD 1945, Indonesia bukanlah negara parlementer tapi presidensiil, tidak ada Perdana Menteri. Inilah contoh UUD 1945 tidak dijadikan pedoman. Jadi itu contoh apa yang sudah diputuskan ternyata tidak mudah direalisasikan,” ungkapnya. 

Karena saat itu Indonesia tergolong negara baru dan masih perlu konsolidasi kekuasaan, sambung Jimly, dengan wilayah negara yang besar dan penduduk yang banyak serta masalah yang begitu kompleks karena sudah dijajah ratusan tahun, maka pemerintah republik ini memerlukan kebijakan sentralisasi dan konsentrasi kekuasaan. Itulah yang berjalan dalam praktik bahkan ketika Indonesia mengalami berbagai masalah seperti RIS, kemudian kembali ke UUDS 1950, berbagai pemberontakan, agresi Belanda, dan seterusnya, sehingga semangat otonomi daerah tidak lagi diprioritaskan dalam pemerintahan orde lama.  

Dari rentetan kejadian di atas, urai Jimly, maka pada waktu tahun 1965-1966 ada revolusi yang memunculkan kembali ide otonomi daerah. Begitu terjadi revolusi kemerdekaan muncullah ide otonomi daerah, begitu muncul lagi revolusi dari orde lama ke orde baru muncul lagi semangat otonomi daerah melalui TAP MPRS 1967. Tapi hal ini tidak berlangsung lama karena pada 1974 keluar lagi undang-undang tentang penyeragaman pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. “Maka muncul lagi gejala orang lupa kepada otonomi daerah,” cerita Jimly.  

Puncak sentralisme adalah pada periode 1980 – 1990-an. Maka ketika reformasi, urai Jimly, pada 1998 muncul lagi gairah otonomi daerah dan ada TAP MPR tentang otonomi daerah bahkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie keluarlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. “Inilah naik tenggelamnya sejarah otonomi daerah. Bedanya kini, selain semangat otonomi daerah dimasukkan dalam undang-undang, juga termasuk di dalam UUD 1945. Inilah yang membedakan otonomi daerah sekarang dengan 1967 dan 1945. Kini jaminan berjalannya otonomi daerah lebih aman dari upaya resentralisasi karena sudah termasuk dalam konstitusi,” jelas Jimly. 

Untuk itu, Jimly berpesan, Pancasila dan UUD 1945 sebagai pegangan persatuan harus dipahami dengan benar bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dalam wadah NKRI yang di dalamnya mementingkan menjaga keanekaragaman. Maka, Jimly meminta Pancasila janganlah disempitkan maknanya. “Sila kedua Pancasila tidak menyatakan Kesatuan Indonesia, tapi Persatuan Indonesia. Persatuan itu berisi keanekaragaman, sedangkan Kesatuan berarti ketunggalan. Mengapa kita mesti bersatu, karena kita beraneka ragam,” ujar Jimly.   

Sebelum mengakhiri sambutannya, Jimly mengingatkan para peserta untuk menggunakan kesempatan (otonomi daerah) ini sebaik-baiknya untuk membangun kemakmuran bagi rakyat sekaligus untuk menghidupkan kearifan-kearifan budaya lokal. [Wiwik&Adhani] 

PerfilmanRabu, 09 Januari 2008
Sidang Pleno Pengujian UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Kamis, 10 Januari 2008

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara pengujian UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (UU Perfilman) terhadap UUD 1945, Rabu 9 Januari 2008 pukul 10.00 WIB di ruang sidang pleno MK dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Pihak Terkait (LSF, PARFI, PARSI). Sidang ini dihadiri oleh Ir. Jero Wacik, S.E. (Menteri Kebudayaan dan Pariwisata), Drs.Lukman Hakim Syaefuddin (Kuasa Hukum DPR), Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH, SU (Kuasa Hukum DPR), Titie Said (Ketua LSF), Anwar Fuadi (Ketua PARSI), dan Jenny Rahman (Ketua PARFI).  

Permohonan ini diajukan oleh lima orang Pemohon yang tergabung dalam Masyarakat Film Indonesia (MFI). Kelima orang itu antara lain, Annisa Nurul Shanty K. (Aktris), Muhammad Rivai Riza (Produser film), Nur Kurniati Aisyah Dewi (Produser film), Lalu Rois Amriradhiani (Penyelenggara Festival Film), dan Tino Saroengallo (Pengajar dan Sutradara Film). Yang dalam petitumnya, para Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), Pasal 40 Ayat (1), (2), (3), dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang Penyensoran melanggar Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 serta menyatakan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

Pada sidang tadi Lukman Hakim Syaefuddin perwakilan dari DPR mengatakan bahwa keberadaan Sensor Film sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Bab V adalah untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman. Kalaupun Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang, itu adalah semata-mata untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, pertimbangan nilai-nilai agama, pertimbangan keamanan dan pertimbangan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Menurut Lukman Hakim Syaefuddin keberadaan Pasal 1 angka 4 Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 sesungguhnya tidak bertentangan sama sekali dengan Konstitusi, justru pembatasan itu dilakukan dalam rangka agar arah dan tujuan dari penyelengaraan perfilman Indonesia.   

Sedangkan keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Ir. Jero Wacik, S.E. (Menteri Kebudayaan dan Pariwisata), mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman yang diajukan oleh para pemohon menurutnya tidak fokus, kabur dan tidak jelas terutama dalam mengargumenkan dan atau mengkonstruksikan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang timbul karena keberlakuan ketentuan-ketentuan aquo, dimana Pemohon hanya mengutarakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dimohonkan untuk diuji khususnya Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf B UU Nomor  8 Tahun 1992 tentang Perfilman dianggap tidak memberikan klasifikasi terhadap jenis film dan reklame film yang dilakukan penyensoran.  

Selain itu, Jero Wacik mengatakan bahwa pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi dan atau dalil-dalil dalam permohonan aquo sebagaimana telah diuraikan, karena menurut pemerintah ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1 angka (4), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf B Undang Undang No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman adalah dalam rangka perlindungan umum General Prevention terhadap masyarakat pada umumnya guna mendapatkan informasi film dan reklame film yang baik, sehat dan mendidik. Jero Wacik juga menambahkan film dan reklame film yang diproduksi, diedarkan, dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada masyarakat atau penonton diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya, moral, ketertiban umum maupun nilai-nilai agama.  

Pemerintah berpendapat penyensoran yang dilakukan oleh LSF terhadap film dan reklame film yang tidak sesuai dengan nilai-nilai seni budaya, moral, ketertiban umum, kesusilaan dan nilai-nilai agama tidaklah serta merta dianggap sebagai pembatasan terhadap para pemohon untuk berkomunikasi, menyimpan dan mengolah informasi. Kenyataannya menurut Jero Wacik, para pemohon diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk berekspresi, berimprovisasi dan berkarya melalui film dan reklame film asalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.   

Senada dengan Pemerintah, Titi Said selaku Ketua LSF mengatakan bahwa LSF berupaya membentengi nilai luhur dan budaya bangsa, ini dikarenakan didorong oleh adanya penetrasi budaya luar yang destruktif yang lama-lama akan menyebabkan abrasi terhadap budaya bangsa sendiri. Apabila mekanisme sensor yang dilakukan oleh LSF dianggap bertentangan dengan Undang-Undang maka siapa yang kan menyaring penetrasi budaya luar melalui film-film tersebut. Sedangkan Jenny Rahman (Ketua PARFI) beranggapan bahwa LSF tentunya sudah bekerja berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Menurutnya PARFI sendiri sebagai wadah penghimpun, pemersatu dan penyalur daya kreasi serta perjuangan artis film akan mendorong dinamika para artis film agar senantiasa dapat berkarya memajukan film Indonesia dengan tidak meninggalkan budaya-budaya bangsa Indonesia dengan penuh tanggung jawab. PARFI juga berkeinginan dan tetap sepakat bahwa LSF masih diperlukan sebagai alat kontrol guna melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran pertunjukan ataupun penayangan film yang tidak sesuai dengan dasar dan arah tujuan perfilman Indonesia. Pada kesempatan yang sama Anwar Fuadi, Ketua PARSI juga menambahkan apabila film-film yang ada unsur sex dan film masalah pelecehan agama tidak disensor dan dibiarkan tanpa adanya sensor bagaimana nasib moral bangsa ini, ujarnya.   

Sebelum menutup persidangan tadi Ketua Majelis Hakim Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menegaskan bahwa Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A., Gunawan Muhammad, Seno Gumiro Aji Darma, Muhammad Fadrul Rahman, Abdurrahman Wahid (Gusdur), Aril Haryanto, M.A, Jumrotin KS, Dr. Efendi Ghazali, Mira Lesmana, Dian Sastro Wardoyo, dan Jafar akan didatangkan sebagai Ahli dan Saksi dari Pemohon dan diharapkan dari Pemerintah juga menghadirkan Saksi atau Ahli pada sidang berikutnya. Terkait dengan beberapa pertanyaan dari Majelis Hakim kepada Pemohon, Pemerintah dan DPR, Ketua Majelis Hakim Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H mengatakan dapat disampaikan pada sidang berikutnya ataupun disampaikan secara tertulis melalui Panitera Mahkamah Konstitusi. [Yoga&Adhani] 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008