Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6320190
September
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
SidangSelasa, 08 Januari 2008
Sidang Pleno Pengujian Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional

Rabu , 09 Januari 2008

Setiap orang dapat ikut mengabdikan kiprah dan menyumbangkan pikiran serta tenanganya guna memajukan olahraga nasional melalui berbagai macam cara dan saluran yang tersedia. Misalnya sebagai pejabat publik, seperti gubernur atau anggota DPRD, dapat memberikan kemudahan-kemudahan sarana dan prasarana olahraga dengan membantu memperjuangkan pengalokasian anggaran keolahragaan dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah. Atau menjadi anggota donatur tetap pada salah satu cabang olahraga daerah, atau menjadi salah satu ketua umum cabang olahraga. Hal-hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang.  

Namun, untuk menghindari timbulnya konfilk kepentingan (conflict of interest) maupun dalam rangka menjaga netralitas dalam pembinaan keolahragaan nasional, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) memberikan batasan agar pengelolaan tersebut dapat dilakukan secara profesional dan fokus, yakni dengan melarang pejabat publik merangkap jabatan menjadi ketua umum KONI.  

Demikian antara lain rangkuman pernyataan yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault dan Anggota DPR RI H.M. Akil Mochtar saat memberikan keterangan dalam sidang pengujian Pasal 40 UU SKN di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (8/1).  

Menurut Adhyaksa, ketentuan dalam Pasal 40 UU SKN yang melarang pengurus KONI dijabat oleh pejabat publik merupakan bentuk perlindungan umum bagi setiap orang yang ingin berpartisipasi memajukan olahraga Indonesia. Karena itu, lanjutnya, Pemerintah berpendapat ketentuan tersebut justru telah memberikan jaminan atas terciptanya kepastian hukum dan rasa keaadilan dalam masyarakat. Utamanya adalah memberikan kesempatan yang sama terhadap masyarakat setiap orang yang bukan sebagai pejabat publik maupun struktural. “Kalau Ketua KONI dijabat oleh gubernur/wakil gubernur belum tentu satu kali dalam sebulan hadir ke lapangan, apalagi jangkauan wilayah kita sangat luas, sebab perlu fokus,” tegas Menpora yang juga mantan Ketua Umum KNPI ini.  

Lebih lanjut Adhyaksa juga menambahkan, mengenai alasan pendanaan, di dalam Pasal 69 UU SKN telah secara jelas diatur bahwa pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sehingga tanpa rangkap jabatan antara Ketua KONI dengan gubernur atau anggota DPRD sekalipun, jaminan akan pendanaan bagi olahraga akan tetap ada.   

Pendapat senada juga disampaikan oleh Akil Mochtar yang hadir sebagai Kuasa Hukum DPR RI. Akil menegaskan Bahwa kemandirian suatu Komite Olahraga Nasional Provinsi, Kabupaten/Kota diperlukan untuk menegaskan prinsip transparan dan akuntabilitas yang pada pokoknya memberikan peluang mekanisme kontrol untuk menghilangkan kekurangan dan penyimpangan, sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.  

Oleh karenanya, menurut Akil, untuk menjaga netralitas dan keprofesionalan pengelolaan keolahragaan, perlu diatur mengenai kepengurusan komite olahraga agar tidak terkait dengan jabatan struktural dan jabatan politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU SKN. ”Yang boleh menjadi pengurus KONI dan menjadi induk pengurus olahraga itu adalah bukan pejabat publik, bukan pejabat struktural, sehingga olahraga ini diurus dengan sepenuh waktu dan tidak membuka peluang adanya KKN yang dilakukan oleh pejabat-pejabat KONI atau pejabat induk organisasi yang merangkap jabatan-jabatan di pemerintahan,” ungkapnya.  

 Akil juga menambahkan, Gubernur sebagai kepala daerah, mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 

“Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang KONI yang menyatakan bahwa anggaran untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan juga berasal dari bantuan APBN dan APBD, maka hal itu akan menjadi rancu di mana pada satu pihak sebagai gubernur penentu APBD tetapi di pihak lain sebagaiKetua KONI, dia juga menjadi penerima APBD itu sendiri,” imbuhnya.  

Bukan Diskriminasi 

Mengenai ketentuan Pasal 40 UU SKN yang hanya mengatur pengurus KONI bukan merupakan pejabat publik sementara ketentuan yang sama tidak berlaku pada induk cabang olah raga, baik Pemerintah maupun DPR sependapat bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi.  

“Pemohon mengatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalil Pemohon tersebut keliru, mengingat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional diberlakukan sama terhadap semua jabatan publik yang dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus KONI,” kata Akil yang juga merupakan politisi asal Partai Golkar ini.  

Sedangkan menurut Pemerintah, pembatasan terhadap pejabat struktural dan pejabat publik untuk menjadi ketua komite olah raga nasional pusat, provinsi maupun kabupaten/kota tidaklah dapat serta-merta dianggap sebagai perlakuan yang bersifat diskriminatif karena pembatasan atau pembedaan yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan atas agama.  

“Yang namanya diskriminatif, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Pasal 2 ayat (1) ICCPR—International Covenant on Civil and Political Rights, itu (bila dilakukan) atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik,” tandas Menpora Adhyaksa Dault.  

Pengujian Pasal 40 UU SKN yang berbunyi “Pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olah Raga Provinsi, Komite Olahraga Kabupaten/Kota yang sifatnya mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik” dimohonkan oleh Ketua KONI Surabaya Saleh Ismail Mukadar yang juga Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur dan Ir. Syahrial Oesman Gubernur Sumatera Selatan yang merangkap Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan.  

Para Pemohon menganggap ketentuan tersebut telah menghilangkan makna perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di depan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Para pemohon juga menganggap bahwa Pasal 40 UU SKN telah terbukti sangat diskriminatif karena ketentuan tersebut hanya diberlakukan bagi pengurus komite olahraga sedangkan pengurus olah raga untuk suatu cabang olahraga tidak dilarang dijabat oleh pejabat publik. Padahal menurut para Pemohon, dengan dijabat oleh gubernur, bupati/walikota maka KONI Daerah akan terbantu dalam melakukan pembinaan dan memajukan olahraga di daerah terutama dalam hal penyediakan anggaran dan pendanaan olahraga [ardli, Yoga&Adhani]

 

QtvSenin, 07 Januari 2008
Suara Karya Talkshow di QTV

QTV bekerja sama dengan Harian Umum Suara Karya mengadakan Acara "Suara Karya Talkshow" dengan narasumber Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Senin (7/1/2008) bertempat di Ruang Kerja Ketua, Gedung MK.

 

Refleksi1-thumbKamis, 03 Januari 2008
Refleksi 2007 dan Proyeksi 2008

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan konferensi pers laporan akhir tahun bertemakan “Refleksi 2007 dan Proyeksi 2008”, Kamis (3/1), di ruang sidang panel MK.  

Konferensi pers ini dihadiri dan dipimpin langsung oleh Ketua MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. didampingi oleh Wakil Ketua MK, Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H., Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H., Hakim Konstitusi Letjen (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H., Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar, dan Panitera MK, H. Ahmad Fadlil Sumadi.  

Mengawali sambutan laporan akhir tahun, Ketua MK menyatakan prihatin atas maraknya bencana alam yang kini terjadi di tanah air. “Kami menyatakan belasungkawa bagi para korban jiwa. Bagi yang sakit serta kehilangan harta benda, kami juga turut prihatin dan mendoakan semoga selalu diberi kesabaran dalam menjalani segala cobaan. Semoga di tahun 2008, keadaan menjadi lebih baik,” ucap Jimly.  

Konferensi pers ini, sambung Jimly, diselenggarakan sebagai bentuk pertanggungjawaban MK kepada publik. Selain itu, Jimly juga menuturkan bahwa pada tahun 2008 ini sembilan Hakim Konstitusi akan segera menunaikan masa tugasnya. “Hakim Roestandi akan berakhir masa tugasnya pada 1 Maret 2008 karena telah mencapai usia 67 tahun. Selanjutnya, Prof. Laica pada 5 Mei 2008, dan Hakim Soedarsono pada 5 Juni 2008. Sisanya enam orang hakim akan berakhir pada 15 agustus 2008,” urai guru besar Hukum Tata Negara ini.  

Pada kesempatan ini, para Hakim Konstitusi yang akan segera mengakhiri masa pengabdiannya di MK turut menyampaikan pesan dan kesannya di hadapan insan pers. Pertama, Hakim Konstitusi paling senior, Achmad Roestandi, mengingatkan bahwa keterlambatan proses administratif pemberhentian jabatan Hakim Konstitusi dapat berakibat pada cacat hukumnya putusan MK manakala terjadi keterlambatan pergantian Hakim Konstitusi. Selain itu, Roestandi juga mengungkapkan bahwa menjadi Hakim tidaklah gampang karena harus selalu mengingat dan mengemban dengan baik hadits nabi yang mengatakan bahwa ada tiga golongan hakim yaitu, pertama, hakim yang tahu hukumnya tapi tidak menerapkannya dengan baik. Kedua, hakim yang memang tidak mengerti hukumnya. Ketiga, hakim yang tahu hukumnya dan bersedia menerapkan dengan benar. “Semoga saya tidak menjadi hakim dalam dua golongan yang awal tadi,” ujarnya. 

Selanjutnya, Hakim Konstitusi, Laica Marzuki, mengatakan bahwa dirinya sangat berbahagia telah terpilih sebagai Hakim Konstitusi dan ditakdirkan menjadi salah satu pelaku sejarah sebagai Hakim Konstitusi pertama di Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, Laica menjelaskan bahwa ada dua hal penting yang telah menjadi tekad bersama para Hakim Konstitusi, pertama, mewujudkan kemandirian MK terhadap kekuasaan apapun dalam putusan-putusannya, walaupun kadangkala tidak sesuai dengan keinginan kelompok-kelompok kekuasaan tertentu. Kedua, para Hakim Konstitusi berniat menjadikan MK sebagai peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi karena mereka adalah pelaku sejarah pertama MK. 

Selain itu, Laica Marzuki juga menceritakan betapa seriusnya keadilan itu dibahas dan ingin diciptakan di MK. “Saling adu argumentasi hingga saling bentak tak jarang terjadi di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Saya harus sering mengamankan asbak dan pisau buah di meja para Hakim karena serunya perdebatan yang muncul. Inilah gambaran betapa seriusnya upaya kami mencapai keadilan di dalam setiap putusan MK,” ungkap Laica.   

Berikutnya, Hakim Konstitusi, Soedarsono mengatakan bahwa amanah sebagai Hakim Konstitusi merupakan suatu hal yang patut disyukuri. Berdasarkan pengalaman karirnya, Hakim Soedarsono mengatakan bahwa dirinya seringkali berperan sebagai pioneer, bahkan kini dirinya kembali menjadi pioneer yaitu sebagai Hakim Konstitusi pertama di Indonesia. “Inilah sedikit amalan yang bisa kami sumbangsihkan untuk penerus. Ke depan, semoga MK lebih baik, lebih berkembang, dan punya prestasi yang patut dibanggakan,” harapnya. 

Usai para Hakim Konstitusi menyampaikan kesan dan pesannya, Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar meneruskan dengan memberikan penjelasan tentang laporan akhir tahun Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Dalam laporannya, Sekjen MK antara lain menjelaskan bahwa selama 2007 MK telah menerima 49 permohonan. Dari sejumlah permohonan tersebut, yang memenuhi syarat kelengkapan sehingga dapat diregistrasi terdapat sebanyak 32 permohonan. Sedangkan sisanya yang tidak memenuhi syarat kelengkapan berjumlah sebanyak 17 permohonan.   

Selanjutnya, dari 32 permohonan yang diregistrasi, 30 permohonan merupakan pengujian undang-undang dan dua perkara tentang sengketa kewenangan lembaga negara. Selain memeriksa perkara yang diterima pada 2007, MK juga memeriksa perkara yang diterima pada 2006 tetapi proses persidangannya sampai 2007 sebanyak sembilan perkara.”Dengan demikian total perkara yang ditangani MK pada 2007 menjadi 41 perkara,” jelas Janedjri.  

Lanjut Janedjri, selama 2007, MK telah memutus 29 perkara. Sembilan diantaranya adalah perkara yang diajukan tahun 2006 sedangkan tujuh dari sembilan putusan merupakan perkara pengujian undang-undang dan dua putusan adalah perkara sengketa kewenangan lembaga negara. “20 putusan selebihnya adalah perkara pengujian undang-undang yang diregistrasi pada 2007,” paparnya.  

Apabila dirinci berdasarkan amarnya, 29 putusan MK terdiri dari empat putusan mengabulkan permohonan, 12 putusan menolak permohonan, delapan permohonan tidak dapat diterima, dan lima ketetapan berisi penarikan kembali permohonan oleh Pemohon. [Wiwik & Adhani]

 

Darul4-thumbSabtu, 29 Desember 2007
Kesetiaan Warga Negara terhadap Konstitusi

Senin , 31 Desember 2007

Setiap warga Negara harus memiliki kesetiaan terhadap konstitusi. Hal itu merupakan konsekuensi dari kedudukan konstitusi sebagai bentuk perjanjian sosial seluruh warga Negara. Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie pada Orasi Ilmiah di Universitas Darul Ulum Lamongan, Sabtu (29/12).

Sebagai manusia, janji tertinggi terhadap Tuhan yang harus dipenuhi adalah syariah. Sedangkan janji tertinggi sebagai warga negara wujudnya adalah konstitusi. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia, khususnya umat Islam, setiap waktu harus berupaya memenuhi tanggungjawab terhadap janji tersebut, baik yang sifatnya syar-iyah maupun yang sifatnya dusturiyah.

Para ahli menyebut konstitusi sebagai kontrak sosial, yaitu perjanjian seluruh masyarakat. Oleh karena itu konstitusi mengikat seluruh warga negara. Setiap warga negara harus tunduk pada konstitusi. Kalau ada materi konstitusi yang tidak disetujui, dapat dilakukan upaya perubahan. Namun sebelum terjadi perubahan, konstitusi harus tetap ditaati dan dilaksanakan. Untuk mengubah konstitusi, harus diperjuangkan mulai dari memilih wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu, warga negara tidak boleh salah pilih, karena keputusan yang dibuat wakil-wakil tersebut akan mengikat seluruh warga Negara.

Warga negara dapat mengambil contoh kesetiaan dan ketaatan terhadap konstitusi  dari sejarah Rasulullah Muhammad yang pernah membuat Piagam Madinah. Para ahli menyebut piagam tersebut sebagai konstitusi pertama di dunia yang ditandatangani oleh 13 suku bersama Muhammad. Setiap muslim saat itu harus tunduk pada piagam, selain tentu saja kepada al Quran dan Sunnah Nabi. Bahkan pernah terdapat salah satu suku muslim yang melanggar Piagam Madinah, (suku Qutaibah), dan mendapat hukuman dari Rasulullah.

Ketundukan kepada konstitusi juga merupakan implikasi dari kewajiban umat Islam tunduk kepada para pemimpin (ulil amri). Apalagi UUD 1945 didahului oleh Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945, sebagai spirit UUD 1945. Adanya 7 kata yang dihapus dari Piagam Jakarta merupakan proses sejarah yang harus diterima dalam kehidupan bernegara. Bahkan dalam pembentukan Piagam Madinah pun terhadap penghapusan 7 kata yang tidak disetujui oleh kaum Yahudi. Pada awalnya di bagian awal Piagam Madinah terdapat kata “Bismillahirahmanirrahim” dan di akhir piagam terdapat kata “Muhammad rasulullah”. Kata-kata tersebut tidak disetujui oleh kaum Yahudi sehingga “Bismillahirahmanirrahim” dihilangkan dan di akhir piagam tinggal nama “Muhammad”.

Orasi Ilmiah yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis XXI Universitas Darul Ulum Lamongan serta Wisuda Sarjana dan Pascasarjana tersebut diikuti oleh  580 Wisudawan dan sekitar 2500 peserta undangan. Dalam acara tersebut hadir pula Ketua Dewan Kurator Unisda Lamongan, K.H. Salahuddin Wahid, dan Wakil Bupati Lamongan.

Ketua MK menyatakan bahwa dengan wisuda tersebut telah bertambah kualitas pendidikan bangsa Indonesia untuk menunjang upaya mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Hanya dengan tingkat pendidikan yang tinggi, bangsa Indonesia dapat mengambil manfaat dari perkembangan peradaban dan pergaulan dunia. Tanpa adanya kualitas pendidikan yang memadai, bangsa Indonesia hanya akan menjadi pekerja, bahkan tidak mampu menikmati kekayaan alamnya sendiri. Bangsa Indonesia akan menjadi penonton saja.

Para wisudawan, dari fakultas apapun harus mempelajari konstitusi. “Kalau masalah undang-undang, mungkin cukup diserahkan kepada para sarjana hukum. Tetapi konstitusi tidak. Semua wisudawan, bahkan semua warga Negara harus mempelajarinya. Hal itu karena kedudukan konstitusi sebagai perjanjian tertinggi, yang materinya antara lain adalah hak-hak konstitusional warga negara.” Jelas Ketua MK.

 Perlunya mempelajari UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia semakin besar mengingat perubahan mendasar hasil Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada 1999 hingga 2002. Hak-hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 pasca perubahan sangat rinci. Apabila ada hak satu orang warga Negara saja yang dilanggar oleh suatu UU, maka orang tersebut dapat menggugat membatalkan ketentuan dalam UU yang melanggar itu melalu permohonan pengujian undang-undang kepada MK. “Suatu UU memang dibuat oleh banyak orang (DPR dan Presiden red.) atas nama demokrasi, namun tetap tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945”, Tegas Prof. Jimly.

Oleh karena itu, UUD 1945 harus menjadi konstitusi yang hidup dan dipahami oleh segenap warga negara. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional yang sama, baik masyarakat biasa maupun pejabat negara. Bahkan saat ini menjadi pejabat negara tidak lama. Rata-rata maksimal 10 tahun, dan setelah itu akan kembali menjadi warga biasa. Oleh karena itu, yang memerintah sesungguhnya adalah hukum yang dijalankan para pejabat, bukan orangnya. Hal ini juga dapat dipelajari dari nilai Islam. Muhammad adalah rasul dan nabi, tetapi bukan imam. Yang menjadi imam bagi umat Islam adalah al Quran, seperti doa yang dipanjatkan oleh umat Islam setelah pembacaan al Quran dan saat pelantikan pengurus organisasi Islam.

Hal itu juga memberikan pelajaran bahwa yang harus dibangun adalah sistem, bukan orang. Dalam salat, yang dipertahankan adalah aturannya bukan imamnya. Jika imam salah, wajib diingatkan. Demikian pula jika ada pejabat yang menyalahi aturan harus diingatkan, dan warga tidak wajib tunduk kepada perintah yang menyalahi aturan.

Hakim Konstitusi harus seorang negarawan

Setelah memberikan orasi ilmiah di UNISDA Lamongan, Ketua MK memberikan ceramah di hadapan anggota DPRD, para pejabat di lingkungan Kabupaten Lamongan, dan para guru PKN di Lamongan. Kegiatan itu diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Lamongan yang dihadiri oleh sekitar 150 orang.

Ketua MK memberikan penjelasan tentang wewenang MK yang penting dalam membangun negara hukum dan demokrasi. Wewenang MK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menempatkan MK dalam kedudukan yang strategis. Misalnya, terkait dengan wewenang pengujian undang-undang dan pembubaran partai politik, MK berada antara warga Negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan Negara, yaitu pembentuk UU, serta pemerintah yang menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik. Terkait dengan wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, MK berada diantara lembaga-lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Demikian pula halnya dalam perkara impeachment, MK berada diantara DPR, Presiden, dan MPR.

Wewenang yang dimiliki oleh MK menempatkan MK sebagai lembaga yang menjaga konstitusi (the guardian of the constitution). Hal itu sekaligus menjadi MK memiliki fungsi melindungi hak konstitusional warga Negara (the protector of constitutional citizens rights), melindungi hak asasi manusia (the protector of human rights), dan penjaga demokrasi (the guardian of democracy).

Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi yang dijalankan, maka UUD 1945 menyatakan dengan tegas salah satu criteria hakim MK adalah seorang negarawan. Tidak ada jabatan lain yang ditegaskan demikian oleh UUD 1945. Hakim MK tidak boleh berpikir untuk golongan tertentu saja. Oleh karena itu, hakim MK tidak boleh menjadi anggota apalagi pengurus partai politik tertentu. “Pada saat menjadi hakim MK sudah harus netral, tidak menjadi anggota atau pengurus partai tertentu. Masalah mekanisme apakah mengundurkan diri terlebih dahulu atau dengan cara lain, itu soal teknis. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa hakim konstitusi harus seorang negarawan sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945.” Tegas Prof. Jimly. Hal itu dikemukakan oleh ketua MK menjawab salah satu pertanyaan peserta.

Setelah melakukan dialog di Pendopo Kabupaten Lamongan, Ketua MK melakukan kunjungan ke kantor Jawa Pos Grup, yaitu ke kantor redaksi Koran Jawa Pos dan JTV. Pada kesempatan tersebut Ketua MK melakukan diskusi dan mendapatkan masukan peran media massa serta TV lokal dalam upaya mengangkat khasanah budaya lokal. Ketua MK juga sempat melakukan wawancara dengan JTV terkait dengan keberadaan calon perseorangan dalam proses Pilkada yang saat ini menunggu pelaksanaan oleh pihak yang berwenang. [M. Ali Safaat&Adhani] 

Icmi_004-thumbKamis, 27 Desember 2007
Diskusi Nasional ICMI
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Kamis (27/12) bertempat di Aula Bappenas, menjadi pembicara dalam Acara Diskusi Nasional ICMI, dengan tema "Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan Koperasi".


CopyRight © jimly.com 2007 - 2008