Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6415204
November
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Img_5080muryati2-thumbRabu, 26 Desember 2007
KARATON SURAKARTA KEMBALI BERTEMU KETUA MK

Rabu , 26 Desember 2007

 

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, Janedjri M. Gaffar, kembali menerima utusan Karaton Surakarta Hadiningrat yang diwakili oleh DR. BRAy. Mooryati Soedibyo dan GPh. Dipokusumo, Rabu (26/12), di ruang delegasi Ketua MK.

Dalam pertemuan ini Karaton Surakarta mengklarifikasi pernyataan utusan perwakilan Karaton sebelumnya, Dra. GRAy. Koes Murtiyah dan Dr. KP. Eddy S Wirabhumi, S.H., M.M., yang menyatakan bahwa pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap keberadaan Karaton sebagai bagian dari kebudayaan nasional. “Setiap tahunnya Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Solo memberikan bantuan berupa dana yang jumlahnya lebih dari satu milliar yang dialokasikan untuk pelestarian Karaton dan untuk kegiatan luar yang diadakan oleh Karaton,” jelas Humas Karaton Surakarta, KRHT Bambang Pradotonagoro.

Pernyataan tersebut sekaligus membuktikan bahwa hilangnya beberapa situs bersejarah Karaton tidak ada kaitannya dengan Pemerintah. Selanjutnya mengenai konflik internal Karaton, Bambang Pradotonagoro mengatakan bahwa masalah ini bukan merupakan masalah keluarga Karaton, melainkan juga menyangkut pemerintah. “Ini dikarenakan Karaton merupakan salah satu unsur kekayaan budaya Indonesia sehingga penyelesaian masalah ini juga menuntut peran aktif pemerintah,” lanjutnya.

Menanggapi pernyataan di atas, Jimly mengatakan bahwa Karaton merupakan salah satu pilar kebudayaan Jawa. Pilar itu cerminan integrasi budaya yang merupakan tombak dari kebudayaan sehingga harus tetap utuh. “Konflik yang terjadi dalam Karaton harus segera diselesaikan. Ada dua jalan keluar dalam permasalahan ini antara lain dengan win-win solution atau dengan daya paksa,” papar Jimly.

Untuk jangka panjang, Jimly juga menyarankan sebaiknya pihak Karaton membuat piagam yang berfungsi sebagai konstitusi Karaton yang kemudian dikukuhkan lewat Perda. “Piagam tersebut akan berguna sebagai pedoman penyelesaian apabila konflik kembali muncul. Dengan demikian pemerintah pun turut andil dalam penyelesaian konflik Karaton,” ujar Jimly. [Adhani,dhini &Hikmah]
 

Img_4981keraton-thumbSabtu, 22 Desember 2007
PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH., TERIMA UTUSAN KARATON SURAKARTA HADININGRAT

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Sabtu (22/12) didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, Janedjri M. Gaffar dan Sekretaris Nasional Masyarakat Hukum Adat, Saafroedin Bahar menerima perwakilan dari Karaton Surakarta Hadiningrat yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Dra. GRAy. Koes Murtiyah selaku Sekretaris Jenderal dari Karaton Surakarta dan Dr. KP. Eddy S Wirabhumi, S.H., M.M. selaku penasihat hukum Karaton Surakarta, di gedung MK. 

Dalam pertemuan yang dimaksudkan juga sebagai silaturahmi tersebut, GRAy Koes Murtiyah meminta penjelasan Ketua MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., mengenai pengelolaan keraton sebagai bagian dari budaya nasional. Selama ini, menurut Murtiyah pihak Karaton Surakarta Hadiningrat sebagai pelaku dalam kebudayaan tidak pernah diikutsertakan dalam penataan dan pelestarian budaya keraton. “Padahal kami sebagai panutan dari kebudayaan (Jawa di Karaton Surakarta), tetapi tidak pernah diperhatikan oleh Pemerintah,” ujar Murtiyah. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), ujar Dr. Eddy, tidak memiliki kesesuaian dengan hukum adat yang ada. UU Pemda, lanjut Eddy, terkesan tidak melindungi kebudayaan bahkan bertentangan dengan hukum adat.  Menurut Dr. Eddy, UU Pemda yang merupakan produk sistem politik telah menyeret budaya daerah ke dalam ranah politik. Dampaknya, ujar Dr. Eddy, apabila budaya telah menjadi isu politik,, para pelaku kebudayaan akan tersingkir oleh kepentingan-kepentingan politik. Akibatnya, keraton sebagai institusi kebudayaan menjadi terlemahkan. “Kami hanya menginginkan keraton sebagai institusi kebudayaan dapat diakui menjadi lembaga adat. Cukup dengan mengakui keberadaan kami saja, kami sudah puas,” ujar Eddy.  

Menanggapi hal tersebut, Ketua MK mengatakan setelah reformasi seharusnya entitas budaya secara bertahap semakin kuat karena telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) mengenai masyarakat hukum adat yang didalamnya termasuk keraton, telah diatur sangat tegas mengenai pengakuan negara atas entitas budaya”, ujar  Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. 

 MK sebagai lembaga peradilan pengawal konstitusi, ujar Jimly, juga bertugas untuk mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merealisasikan dan melaksanakan program-program perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. “Hal ini perlu dilakukan supaya janji konstitusi terhadap penghormatan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat keraton sebagai unit kebudayaan dapat terwujud,” tambah Jimly.  

Terkait dengan perlindungan budaya, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., mengingatkan bahwa selain sebagai bagian dari pendidikan kebudayaan juga menjadi bagian dari pariwisata. “Dengan demikian, jangan sampai kita lupa untuk melindungi aset-aset kebudayaan negara supaya tidak dijual kepada negara lain yang justru memberikan perhatian lebih serius terhadap kebudayaan Indonesia,” ungkap Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. [Adhani & Dhini]

 

Img_1363library_congres-thumbRabu, 19 Desember 2007
DIRECTOR OF LIBRARY OF CONGRESS OVERSEAS KUNJUNGI MK

William P. Tuchrello (Director of Library of Congress Overseas), Rabu (19/12) kunjungi Mahkamah Konstitusi RI. [Adhani]

Img_4871dwn_tani-thumbRabu, 19 Desember 2007
PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH., TERIMA KUNJUNGAN PENGURUS PUSAT DEWAN TANI INDONESIA

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Rabu (19/12) menerima kunjungan dari Pengurus Pusat Dewan Tani Indonesia. [Adhani]

Img_4713Selasa, 18 Desember 2007
KETUA MK : CANANGKAN KEMBALI SEMANGAT BELA NEGARA

Selasa , 18 Desember 2007 16:15 

Dilatari semangat mengenang jasa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara dalam mempertahankan kedaulatan negara, PDRI Circle bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan seminar bertema “Keberhasilan PDRI dalam Mempertahankan Eksistensi Republik Indonesia” dan pameran foto di Aula Gedung MK, Selasa (18/12). Acara ini merupakan tindak lanjut dari Keppres No.28 Tahun 2006 yang menjadikan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Dalam acara ini Ketua MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,S.H., yang berlaku sebagai Keynote Speaker menyampaikan bahwa terdapat dua makna penting yang terkandung dalam Keppres tersebut. Pertama, sebagai pengakuan terhadap eksistensi PDRI sebagai bagian dari keberlangsungan Republik Indonesia. “Kedua adalah penegasan bahwa upaya bela negara tidak hanya meliputi perjuangan fisik semata tapi juga meliputi perjuangan diplomasi politik,” jelas Jimly. Selanjutnya, Jimly berpendapat keluarnya Keppres tentang Hari Bela Negara ini sesuai dengan situasi yang memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia memang perlu mencanangkan lagi semangat bela negaranya. “Konsep bela negara di sini tidak hanya perjuangan fisik dan diplomasi semata, tetapi juga berkembang menjadi semangat bela negara dalam menghadapi ancaman globalisasi budaya dan ekonomi yang sangat penting dilakukan agar kita dapat terus bertahan,” urainya.  Selain itu, dalam pidatonya Jimly turut memberikan sedikit pemaparan tentang wewenang MK sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya serta menyampaikan harapannya agar keluarga besar PDRI dapat memandang MK sebagai lembaga yang akrab dan merakyat. Selain Jimly, seminar ini dihadiri Budayawan Taufik Ismail, Pelaku Sejarah Mien Sudarpo dan Letjen TNI (purn). Himawan Sutanto, serta para Pemerhati dan Peneliti Sejarah Prof. Dr. Nina Lubis, DR. Gusti Asnan, dan Indra J. Piliang yang menjabarkan tentang hasil kajian dan penelitiannya mengenai eksistensi PDRI di zaman sekarang ini. (Adhani&Hikmah) 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008