Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6415120
November
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
331-thumbKamis, 06 Desember 2007
GUGATAN KONSTITUSIONAL DALAM DISKUSI TERBATAS

Mekanisme gugatan konstitusional (constitutional complaint) sebagai salah satu alat perlindungan hak asasi manusia (HAM) tampaknya perlu dipertimbangkan menjadi bagian dari kewenangan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK).
Inilah salah satu wacana yang mengemuka dalam acara diskusi terbatas antara para Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jerman Prof. Dr. Jutta Limbach serta rombongan dari Hanns Seidel Foundation (HSF) Jerman yang dipimpin oleh Dr. Christian Halgemer, di ruang serba guna MK, Senin 16 April 2007. Turut hadir pula dalam diskusi ini, jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI serta para staf ahli MK.

Menanggapi ide constitutional complaint, Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. di hadapan para wartawan menyatakan bahwa proses gugatan konstitusional merupakan wujud pengaduan masyarakat atas keberatan terhadap perlakuan kinerja pemerintah terhadap masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, yang dianggap bertentangan dengan HAM yang diatur dalam konstitusi. Dari sekitar enam ribu gugatan konstitusional yang ada di Jerman, hanya sekitar dua persen yang dikabulkan. Artinya, tidak mudah juga menentukan konstitusionalitas dari suatu gugatan. ”Bila diterapkan di Indonesia, setidaknya hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa sembarangan dalam memperlakukan warganegaranya,” papar Maruarar. (Wiwik Budi Wasito)

336-thumbKamis, 06 Desember 2007
PELUNCURAN BUKU UUD 1945 DALAM BAHASA MANDARIN-INDONESIA

Badan Pekerja Majelis TAO Indonesia (BP-MTI) menyelenggarakan Peluncuran Buku UUD 1945 dalam bahasa Mandarin dan Indonesia di Jakarta, (18/04). Acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. beserta para Hakim Konstitusi dan jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, pimpinan ormas, para tokoh agama, dan Perwakilan Pengurus dari Majelis TAO di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua MKRI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, menjelaskan bahwa negara tidak boleh membuat kebijakan yang diskriminatif yang memperlakukan orang berbeda atas dasar ras, jenis kelamin, dan keyakinan politik atau keyakinan agama. �Oleh sebab itu, diharapkan setiap warganegara ikut mempelajari UUD 1945 yang salah satunya melalui terjemahan dalam bahasa Mandarin ini guna menghapus hal-hal diskriminatif tersebut,� papar Jimly.

Makna simbolik penggunaan bahasa lokal atau bahasa khusus (Mandarin) ini adalah, untuk membuat UUD 1945 akrab dengan kesadaran dan kesukarelaan kita sebagai warganegara, karena konstitusi ini sendiri dari rakyat dan untuk rakyat. Dengan adanya UUD 1945 dalam Bahasa Mandarin ini, Jimly berharap setiap orang akan memperoleh tambahan informasi dalam rangka membangun kesadaran baru dalam bernegara khususnya setelah reformasi agar dapat merubah paradigma berpikir dari apa yang dimiliki sebelum reformasi.

Sedangkan dalam sambutan yang disampaikan Guru Besar Taosu MTI mengatakan, semoga melalui peluncuran buku UUD 1945 ini diharapkan semua warga masyarakat Tionghoa di Indonesia dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara agar lebih meningkatkan peran aktifnya membangun citra bangsa di wilayah manapun berada di seluruh tanah air Indonesia. �Artinya, masyarakat Tionghoa sebagai Warga Negara Indonesia tidak lagi merasa asing di negeri sendiri,� jelasnya.

Acara sambutan diakhiri dengan penyerahan buku UUD 1945 dalam Bahasa Mandarin oleh Ketua Majelis TAO Indonesia kepada Ketua MKRI. (Vipin Anggrie)
 

352-thumbKamis, 06 Desember 2007
KETUA MK TERIMA KUNJUNGAN PENGGIAT PERFILMAN

Produser film Mira Lesmana, Riri Riza, dan Nia Dinata serta artis Dian Sastrowardoyo dan pegiat perfilman lainnya yang tergabung dalam Masyarakat Film Indonesia (MFI) berbondong-bondong datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) (8/5/2007). Mereka hadir tidak untuk kegiatan syuting film melainkan mengkaji konstitusi.

Bertempat di ruang kerja Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Mira Lesmana menjelaskan bahwa pihaknya merasa perlu banyak belajar tentang konstitusi dan juga hak-hak konstitusional warga negara, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat perfilman.

Ungkap Mira, hingga kini negara (pemerintah) Indonesia belum memiliki strategi kebudayaan dalam rangka mempertahankan nilai-nilai budaya tanah air dari serangan budaya impor negara-negara lain. �Kita kalah dengan negara seperti Korea, Perancis, Thailand, maupun Australia yang telah memiliki policy budaya sebagai upaya proteksi dari bergulirnya pasar bebas yang disponsori WTO,� jelasnya.

Salah satu sebabnya tak lain, lanjut Mira, karena ketertinggalan Indonesia dalam hal peraturan perundangan-undangannya, khususnya tentang perfilman yang dinilai masih lemah dalam mendukung kreatifitas dan melindungi hasil karya anak bangsa. �Kami generasi muda Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki kondisi bangsa. Tapi kami merasa ada kondisi yang masih perlu diperbaiki sebelum melangkah ke yang lain,� sambung Dian Sastro.

Tambah Riri Riza, pengembalian 31 piala citra hanyalah simbol dari keseriusan mereka untuk memperbaiki kondisi perfilman Indonesia. �Dan upaya kami lainnya, kami juga ingin menguji undang-undang perfilman,� ujarnya.

Dalam uraiannya, Ketua MK menyambut baik keinginan para pegiat film yang tergabung dalam MFI untuk mengkaji konstitusi. Di awal penjelasannya, Ketua MK menceritakan sejarah munculnya judicial review undang-undang yang diawali oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Tahun 1803 yang kemudian berlanjut hingga kini, lebih dari 75 persen negara anggota PBB, salah satunya Indonesia, memiliki MK.

Lebih lanjut, Jimly menerangkan bahwa MK mempunyai tugas mengawal konstitusi, mengontrol demokrasi, menafsir konstitusi, dan juga melindungi hak konstitusional warga negara. �Meskipun hanya seorang warga negara, dia juga punya hak untuk menguji undang-undang yang dibuat oleh 550 anggota DPR, yang dianggap melanggar hak konstitusionalnya. Keadilan tak diukur dari kuantitas, melainkan kualitas,� jelasnya.

Selain itu, Ketua MK juga menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Akhirnya, Jimly juga mengajak kepada semua pegiat perfilman untuk turut serta membangun budaya sadar berkonstitusi bagi seluruh warga negara, karena kini negara tak bisa lagi mengambil prakarsa sendiri untuk melakukannya karena nanti bisa dianggap sebagai upaya indoktrinasi. Menurut Jimly, Pesan-pesan konstitusi akan lebih efektif masuk lewat media perfilman karena konon 70 persen persepsi publik, dibentuk melalui media audiovisual seperti film maupun sinetron. �Bahkan Dian Sastro mungkin bisa menjadi duta konstitusi ini,� canda Jimly.

Sedangkan menanggapi keinginan MFI mengajukan judicial review tentang undang-undang perfilman, Ketua MK menjelaskan bahwa pihak MK tidak diperkenankan turut campur urusan itu demi menjaga independensi para Hakim Konstitusi. Soal itu, Jimly hanya menyarankan para pegiat MFI untuk berkonsultasi dengan para pengacara. �Selain judicial review, ada baiknya MFI juga melakukan upaya legislative review ke DPR, karena selain sebagai wakil rakyat, mereka juga berwenang membuat suatu undang-undang,� jelas Jimly.

Di akhir pertemuan, Dian Sastro mewakili MFI menyematkan pin bertuliskan "saya peduli film Indonesia" kepada Ketua MK. (Wiwik Budi Wasito)

123-thumbKamis, 06 Desember 2007
KETUA MK TERIMA KUNJUNGAN UTUSAN KEDUTAAN VENEZUELA

Pelaksana Tugas Kedutaan Besar Republik Venezuela, Maria Virginia Mezones, melakukan kunjungan kehormatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI pada Selasa (2/10) dan diterima langsung oleh Ketua MK Jimly Asshiddiqie serta Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk lebih mendekatkan dan menguatkan hubungan bilateral antara Venezuela dan Indonesia.

Pada pertemuan yang dilangsungkan di ruang kerja Ketua MK tersebut, Maria menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan Venezuela. Menurut Maria, sebagai sesama negara republik, Venezuela memiliki sistem ketatanegaraan yang mirip dengan Indonesia, baik pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.  Venezuela juga memiliki lembaga negara yang memiliki fungsi yang sama dengan MKRI, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi.

Pada kesempatan tersebut, Ketua MK menawarkan kepada Maria untuk menyelenggarakan semacam seminar mengenai perkembangan hukum di Venezuela dengan mengundang universitas-universitas baik di Indonesia maupun Venezuela. �Anda bisa memanfaatkan gedung MK ini,� ujar Jimly.

Sementara Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan yang akrab disapa Maru, menyoroti keberhasilan Venezuela dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya, khususnya minyak bumi dan pertambangan. �Indonesia bisa belajar kepada Venezuela,� ungkap Maru.

Venezuela merupakan negara yang terletak di kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Negara yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi tersebut berpenduduk sekitar 24 juta jiwa dengan ibukota negara Caracas. �Caracas sangat mirip dengan Jakarta, baik dari sisi kemacetan, polusi, serta pengendara sepeda motor yang sangat banyak,� aku Maria yang telah satu tahun tinggal di Indonesia. [ardli]
 



« Previous 1 2 ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008