Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6241931
August
SunMonTueWedThuFriSat
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
482x320_2435-thumbSenin, 06 Maret 2017
Prof Jimly : DKPP Tidak Hanya Memberi Sanksi, Tapi Juga Menjaga Kehormatan Institusi

Bogor, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Jimly Asshiddiqie menjadi pemateri pada kegiatan “Pembekalan Dalam Rangka Persiapan Menghadapi Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Di Mahkamah Konstitusi 2017”.

Dalam kegiatan tersebut, ketua DKPP menyampaikan materi terkait tugas, pokok dan fungsi DKPP serta kode etik penyelenggara Pemilu kepada jajaran Bawaslu yang berasal dari wilayah Papua Barat, Papua, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bawaslu RI di hotel Grand Savero Bogor, Sabtu (4/3).

“Tugas DKPP tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi saja. Tugas DKPP itu menjaga kehormatan, maka namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Beda dengan Pengadilan Negeri, karena kita menjaga kehormatan,” terang Prof Jimly.

“Kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan institusi. Kehormatan penyelenggara Pemilu, bukan kehormatan saudara sebagai pribadi sendiri-sendiri. Yang dijaga institusi,” imbuhnya.

Lebih jauh dijelaskan bahwa sanksi pemberhentian merupakan usaha menjaga kehormatan institusi. Sehingga sanksi etika berbeda dengan sanksi hukum. Menurut Prof. Jimly, sanksi hukum untuk menghukum, sedangkan sanksi etika itu berbeda tujuannya yaitu untuk mendidik, sehingga ada sanksi peringatan. Sanksi etik bukan sebagai pembalasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Tapi niatnya adalah menjaga kehormatan institusi.

“Jika ada penyelenggara Pemilu yang diberhentikan, tidak perlu marah. Bukan tidak sayang kepada yang dipecat namun sayang kepada kehormatan institusi,” tegasnya. (Foto dan berita: Irmawanti)

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2426-thumbSenin, 27 Pebruari 2017
Pertemuan Tatap Muka DKPP dengan Komisi Yudisial

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan pertemuan tatap muka dengan Pimpinan Komisi Yudisial (KY), Senin (27/2). Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi anggota Saut H. Sirait dan Sekjen Gunawan Suswantoro. Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari beserta Anggota Komisi Yudisial dan Sekjen Komisi Yudisial, Danang Wijanto menerima rombongan DKPP di Ruang Rapat Pimpinan Komisi Yudisial, Lantai 5 Gedung Komisi Yudisial, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DKPP mengajak Komisi Yudisial, lembaga yang memiliki wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim bersama DKPP dan MPR untuk melakukan sosialisasi mengenai etika kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan konferensi nasional etika berbangsa dan bernegara. 

“Melalui konferensi nasional etika kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan dapat memperkuat akhlak bangsa kita ini sehingga kemajuan peradaban bangsa tidak hanya mengandalkan dukungan hukum namun juga didukung oleh etika” jelas Jimly.

Ketua Komisi Yudisial menyambut baik inisiatif dari DKPP. Bahkan KY bersedia melakukan kerjasama dengan DKPP untuk mewujudkan konferensi nasional etika berbangsa dan bernegara.

“Pada tahun kemarin (2016, red) KY telah berhasil melaksanakan konferensi internasional tanpa bantuan pihak lain atau EO. Sehingga kami mendukung rencana DKPP untuk menyelenggarakan konferensi nasional etika berbangsa dan bernegara”, ujar Aidul.

Turut Hadir dalam pertemuan tatap muka tersebut Kasubbag Wilayah II Titis Adityo Nugroho , Tenaga Ahli Moh. Saihu beserta staf di lingkungan Sekretariat DKPP. (Prasetya Agung N.)

 

Sumber : www.dkpp.go.id

482x320_2423-thumbKamis, 23 Pebruari 2017
KPU, Bawaslu, dan DKPP Bahas Perkembangan Hasil Pilkada 2017

Jakarta, DKPP- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 saat ini sudah masuk tahap rekapitulasi. Banyak peristiwa yang menjadi catatan khususnya mulai pada proses pemungutan suara sampai sekarang. Tiga lembaga  penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, Kamis (23/2), mengadakan rapat untuk membahas perkembangan hasil Pilkada 2017 tersebut.

Rapat yang rutin dilakukan oleh tiga lembaga atau biasa dikenal pertemuan tripartit itu dilaksanakan secara tertutup di ruang rapat DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta. Hasil rapat kemudian disampaikan dalam sebuah konferensi pers.

Konferensi pers disampaikan oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, Ketua KPU Juri Ardiantoro, dan Ketua Bawaslu Muhammad. Secara umum Prof. Jimly mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada 2017 di 101 daerah berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Namun begitu harus diakui, masih ada kekurangan di beberapa titik.

“Misalnya, informasinya ada 71 rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengawas Pemilu terkait pemungutan suara ulang (PSU). Tetapi yang ditindaklanjuti baru di 40 TPS. Sebanyak 27 TPS di Sangihe mengalami penundaan karena faktor cuaca,” ungkap Prof. Jimly.

Prof. Jimly menambahkan, setidaknya ada tiga sumber masalah yang dapat dicatat dari Pilkada 2017. Pertama soal regulasi  baru yang berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Kedua soal administrasi penyusunan daftar pemilih. Ketiga soal petugas lapangan yang kebanyakan masih baru sehingga kurang berpengalaman.

“Di regulasi yang baru sekarang ini tidak diatur soal TPS khusus seperti di Lapas atau rumah sakit. Saya lihat sendiri di Lapas banyak sekali yang kehilangan,” terang dia.

Ketua Bawaslu Muhammad pun menekankan bahwa soal daftar pemilih (DPT) menjadi masalah utama dalam Pilkada 2017. Khusus di DKI Jakarta, yang kemungkinan besar akan terjadi Pilkada putaran kedua pada 19 April 2017, Muhammad meminta KPU untuk memperbaiki masalah DPT ini.

Kinerja KPU memang sedang disorot oleh berbagai pihak. Ketua KPU Juri Ardiantoro memastikan, untuk putaran kedua Pilkada DKI nanti dia meminta kepada jajaran KPU DKI Jakarta harus meningkatkan pelayanan kepada pemilih. Di antaranya adalah memastikan tidak boleh ada hambatan bagi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya.

“KPU harus memfasilitasi semua yang dibutuhkan pemilih. Kemudian juga harus memastikan soal keadilan bagi paslon,” ujar Juri.

Secara khusus rapat ini juga membahas soal kelanjutan Pilkada DKI Jakarta. Prof. Jimly menyebut, Pilkada DKI harus menjadi perhatian lebih karena selain telah menjadi isu nasional bahkan internasional, juga menjadi ukuran Pilkada di Indonesia. Menurutnya,

semua harus berhati-hati dengan Pilkada DKI. Tetapi, selain berhati-hati, Pilkada DKI juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong menjadi contoh Pemilu yang baik.

“Kami telah sepakat akan menjadikan putaran kedua Pilkada DKI ini sebagai percontohan nasional. Kami semua siap membantu. Pertama, soal kampanyenya harus sukses. Kedua soal partisipasi pemilihnya. Sekarang 74,22 persen sedangkan targetnya 77,50 persen. Semua pihak mari dijadikan periode kedua ini bisa terlibat,” tutur Prof. Jimly.

Hadir dalam rapat tripartit ini dari KPU: Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Ida Budhiati, Hasyim Asyari, Sekjen KPU Arif Rahman Hakim. Dari Bawaslu yang hadir adalah Muhammad, Nelson Simanjuntak, Endang Wihdatiningtyas, dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro. Dari DKPP yang hadir Prof. Jimly Asshiddiqie, Dr. Nur Hidayat Sardini, Dr. Valina Singka Subekti, Prof. Anna Erliyana, Saut Hamonangan Sirait, dan Kepala Biro DKPP Ahmad Khumaidi. [Arif Syarwani]

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2421-thumbKamis, 23 Pebruari 2017
DKPP Inisiasi Kongres Etika Bersama MPR dan KY

Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) melakukan kunjungan audiensi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Rabu, 22/2. Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi anggota Dr. Nur Hidayat Sardini, Pdt. Saut H. Sirait, Prof. Anna Erliyana, Dr. Valina Singka,  dan Sekjen, Gunawan Suswantoro. Ketua MPR, Zulkifli Hasan dan Sekjen MPR, Ma’ruf Cahyono menerima rombongan DKPP di ruang kerjanya, lantai 9 Gedung Nusantara III Kompleks Senayan Jakarta.

Dalam kesempatan audiensi tersebut, Ketua DKPP menjelaskan ikhwal berdirinya DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, kinerja dan prestasi selama lima tahun masa tugasnya. Dan bahwa sebelum kehadiran DKPP, terkait persoalan etik hanya dibahas secara internal dalam sebuah lembaga.

“DKPP dibentuk tanggal 12 Juni 2012 dan akan berakhir pada 12 Juni 2017 ini. Selama lima tahun masa tugasnya, DKPP telah memelopori sistem peradilan etika di Indonesia yakni sebagai satu-satunya peradilan yang melakukan sidangnya secara terbuka,” tutur Jimly.

Kemudian Jimly mengutarakan maksud dan tujuan audiensi yakni mengajak ketua MPR untuk melakukan sosialisasi terhadap Ketetapan MPR No 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan konferensi nasional etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Ketua DKPP, sosialisasi terhadap Ketetapan MPR ini sangat penting, mengingat makin banyak pejabat negara yang kurang memperhatikan persoalan etika dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kalau ini terus berlanjut, akan menimbulkan preseden buruk di masa depan.

“DKPP berinisiatif menyelenggarakan konferensi “etika berbangsa dan bernegara”yang akan melibatkan semua pimpinan atau perwakilan Lembaga Penegak Kode Etik di semua sektor/bidang di Indonesia,” ungkapJimly.

Jimly menambahkan bahwa pada bulan Maret yang akan datang DKPP akan melakukan audiensi ke Komisi Yudisial untuk maksud yang sama.

Ketua MPR menyambut dengan antusias inisiatif DKPP tersebut. Menurut dia, persoalan etika kehidupan berbangsa dan bernegara harus terus dikedepankan dan disosialisasikan. Tujuannya adalah, agar etika kehidupan berbangsa dan bernegara bisa lebih dipahami dan dimengerti masyarakat.

“Saya setuju kita menyelenggarakan konferensi nasional. Apalagi saat ini kita merasakan kebutuhan akan etika semakin mendesak”, kata Zulkifli.

Ketua DKPP dan Ketua MPR kemudian memerintahkan kepada masing-masing Sekjen untuk menindaklanjuti rencana ini. Diharapkan kegiatan  ini dapat terlaksana pada bulan April 2017.

Sebelum audiensi berakhir, Zulkifli memberikan apresiasi terkait keberhasilan DKPP dalam menjaga integritas, kredibilitas dan kemandirian penyelenggara Pemilu. Ke masa yang akan datang politisi dari Partai Amanat Nasional ini, berharap persoalan etika dapat terus dikembangkan, dan menjadi pegangan bersama.

Turut hadir dalam audiensi, Kepala Biro DKPP Ahmad Khumaidi, Kepala Bagian Umum Yusuf, Kepala Bagian Persidangan Osbin Samosir, Kasubbag Pemanggilan Soleh, Kasubbag Wilayah II  Titis Adityo Nugroho,Tenaga Ahli DKPP Ferry Faturokhman, Ph.D,    M. Saihu beserta staf di lingkungan Sekretariat DKPP. [Diah Widyawati]

 

Sumber : www.dkpp.go.id

482x320_2419-thumbJum'at, 17 Pebruari 2017
Kunjungan Ketua DKPP di TPS Pondok Indah

Jakarta, DKPP - Tempat terakhir yang dikunjungiDKPP adalah TPS di Jalan Kartika Utama, Pondok Indah Jakarta Selatan. Rombongan DKPP tiba lokasi tersebut sekitar pukul 13.30 WIB. Cuaca panas terik tidak menyurutkan langkah rombongan yang dipimpin oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie. 

Ada tujuh TPS di lokasi itu. Mulai TPS 82 hingga 88. Prof. Jimly mengunjungi satu persatu TPS itu dengan berjalan kaki. Saat kunjungan di TPS Pondok Indah ini, Ketua DKPP didampingi langsung oleh Camat Kebayoran Lama Sayid Ali, SH, M.Si, dan Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Ardi Rahananto, SE, S.Ik, M.Si.

“Udah beres pak, baru mau mulai penghitungan,” ujar salah satu petugas KPPS di TPS 82 begitu Jimly baru saja tiba. Prof. Jimly bersama rombongan berhenti di TPS 86 yang sedang melakukan proses penghitungan suara. Petugas KPPS yang berseragam hijau-hijau dengan cekatan membuka satu per satu surat suara. Jimly mengatakan pemilih di kawasan Pondok Indah meningkat 10 persen dibanding pemilu sebelumnya.

“Partisipasi pemilih di Pondok Indah ini meningkat dari pilkada sebelummya. Kalau sebelumnya 70 persen, untuk pilkada kali meningkat jadi 80 persen,” ujar Jimly Asshiddiqie di sela peninjauan TPS.

Camat Kebayoran Lama Sayid Ali mengatakan bahwa dalam pemungutan suara pada 437 TPS hari ini sudah berjalan dengan lancar dan tertib. Selaku Camat dia berharap sampai dengan perhitungan suara di Kecamatan itu tidak ada masalah dan data yang disampaikan oleh saksi-saksi di tingkat TPS sampai tingkat Kecamatan itu datanya sama, sehingga pemilu ini bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar, serta damai sampai selesai.

Sementara itu Kompol Ardi Rahananto mengatakan bahwa pihak Kepolisian Sektor Kebayoran Lama mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kebayoran Lama yang telah melaksanakan pemungutan suara dengan aman, lancar, dan tertib sampai dengan selesai. Pak Camat berharap target penghitungan berita acara di tingkat Kecamatan dari tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari ini bisa diselesaikan secepatnya.

Terkait dengan koordinasi yang baik ini, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie  memuji pihak keamanan sehingga jalannya pencoblosan di Pondok Indah bisa berjalan dengan aman dan tertib. [Diah Widyawati_4]

 

Sumber : www.dkpp.go.id 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008