Minggu, 20 Juni 2010 - 18:22 wib

Ajat M Fajar - Okezone

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera mendukung langkah Jimly Assiddiqie sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini dilakukan untuk membenahi KPK yang kian mengendur dalam melakukan supervisi.

“Itu sebetulnya yang kita ingin fungsi KPK sebagai supervisi kuat, Pak Jimly akan bisa sangat membantu terutama dalam fungsi yang tidak dioptimalkan yaitu fungsi supervisi. Sebab menguatnya KPK bukan untuk melemahkan polisi dan kejaksaan,” kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah.

Ini diungkapkan Fahri seusai Musyawarah Nasional II PKS di Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Minggu (20/6/2010).

Fahri menjelaskan, dengan pengalaman Jimly saat memimpin Mahkamah Konstitusi maka kemampuannya tidak perlu diragukan lagi.

“Saya kira kalau dari sisi perspektif kemampuan ilmu hukum dan keterujian menata organisasi, waktu dia (Jimly) memimpin Mahkamah Konstitusi. Kita bisa melihat bagaimana MK menjadi organisasi hukum pertama di republik ini yang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK .

“MK dinilai menjadi lembaga yang paling transparan, karena semua perkara itu paniteranya jelas, hakimnya jelas, keputusannya jelas, dan yang mendaftar jelas,” paparnya.

Fahri berharap, majunya Jimly dapat menjawab kegelisahan sejumlah pihak atas kemampuan KPK. “Mudah-mudahan ini jadi jawaban kegelisahan banyak orang, bahwa KPK yang sedang terpuruk ini bisa bangkit kembali saya kira itu kehadiran Pak Jimly,” tandasnya.(kem)

Metrotvnews.com, Jakarta:

Jakarta - Jimly Asshiddiqie yang mendaftar menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak harus mundur sekarang. Jimly bisa mengundurkan diri menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) jika sudah terpilih menjadi ketua KPK.

"Dalam UU 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Pasal 12 telah disebutkan bahwa tidak boleh jabatan rangkap dan yang bersangkutan harus mengundurkan diri paling lambat 3 bulan bilamana menduduki jabatan struktural lain. Kita tunggu bagaimana posisi Pak Jimly," ujar juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha.

Hal itu disampaikan Julian di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (15/6/2010).

Julian pun menegaskan, Jimly bisa mundur bila sudah benar-benar terpilih menjadi ketua KPK. Dia menambahkan bahwa surat dari Wantimpres mengenai pencalonan Jimly belum dibalas oleh Setneg. Presiden, imbuhnya, menyetujui pencalonan Jimly sepanjang dikehendaki oleh masyarakat.

Sementara Menteri Hukum dan HAM yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KPK Patrialis Akbar mengatakan, Pansel sudah sepakat jika yang memiliki jabatan di pemerintahan mundur bila terpilih.

"Pertama, semua sepakat mundur setelah dipilih. Jadi bukan mundur sekarang. Kedua, pertanyaan kalau dia tidak mau mundur tapi sudah terpilih. Itu juga kan, karena ada kejadian. Maka kalau itu terjadi yang akan lanjut sebagai orang terpilih adalah calon yang nomor dua," jelas Patrialis.

Patrialis mengisyaratkan bahwa Jimly bisa maju tanpa izin Presiden. Namun setelah terpilih harus mundur. "Setelah terpilih, siapapun yang terpilih bukan hanya pejabat negara, semua orang yang bekerja di manapun, apapun pekerjaannya harus mundur. 100 persen pengabdiannya untuk KPK, swasta, dia pengacara harus mundur," tambahnya.

Sedangkan untuk pengacara pembela koruptor yang mendaftarkan diri, Pansel bersama tim khusus dari Universitas Indonesia (UI) dan Kepolisian akan melakukan rekam jejak. "Jadi jangan khawatir," pesan dia.

Sementara Pansel yang menutup pendaftaran sudah menerima 427 orang yang mendaftarkan diri menjadi Ketua KPK. Dari 427 orang itu, baru 285 orang yang melengkapi administrasinya. Pansel akan memberikan kesempatan pada kandidat selama 5 hari untuk melengkapi administrasi.

"Kedua, kita sepakat segera akan mengumumkan tanggal 27 Juni nama-nama yang lolos administrasi, kemudian nama-nama itu akan kita cek dan ricek kepada Kepolisan, Kejaksaan, KPK yang berkaitan dengan masalah hukum. Dan kepada Dirjen AHU Kemenkum HAM yang berkaitan dengan pengurus parpol. Jangan sampai pengurus partai politik menjadi pimpinan KPK, karena UU melarang hal itu," tegas dia.
(nwk/nvc)
Nograhany Widhi K - detikNews