Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6415125
November
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Sidang-thumbJum'at, 16 Desember 2016
Prof Jimly Tegaskan Mengenai Pentingnya Kode Etik Peserta Pilkada
Jakarta, DKPP-  Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua untuk perkara dengan Nomor Registrasi 125/DKPP-PKE-V/2016 dan 126/DKPP-PKE-V/2016. Sidang ini dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP Lt. 5 Gedung Bawaslu dan juga melalui video conference dengan Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sesuai dengan sidang sebelumnya maka untuk pemeriksaan kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh salah satu Pengadu yaitu Jefirston Riwu Kore yang merupakan Calon Walikota Kupang 2017.

Pengadu yang juga merupakan Ketua Partai Demokrat NTT dalam persidangan yang dilaksanakan Jumat (16/12) menghadirkan dua saksi ahli yaitu Ahmad Riza Patria dan Prof. Dr. Philipus M. Hadjo. Dalam kesaksiannya Ahmad Riza Patria menyampaikan mengenai esensi dari UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2. Dijelaskannya dalam UU Pilkada sebelumnya sudah juga dijelaskan aturan mengenai mutasi atau penggantian pejabat namun dalam UU No. 10/2016 dibuat lebih tegas lagi. Di mana pada Pasal 71 Ayat 2 sudah secara terang tertulis “Kepala Daerah (Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.

“Bahkan Pejabat Negara dari Presiden hingga Lurah dilarang membuat kegiatan, program, penggunaan anggaran, kewenangan yang menguntungkan atau merugikan salah satu kepala daerah,” jelas Riza.

Penjelasan Riza Patria tersebut ditambahkan oleh Prof. Hadjon, menurutnya Pasal 71 Ayat 2 UU No. 10/2016 haruslah dilihat secara kontekstual sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Selain itu juga harus dicari rujukan mengenai definisi pejabat yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Pejabat menurut UU ASN No. 5 Tahun 2014 Pasal 13 terdiri atas Jabatan Adminisrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi,” terangnya.

Hal ini disampaikan olehnya untuk menjelaskan mengenai mutasi atau penggantian pejabat yang dilakukan sebagaimana yang disinyalir dalam pokok aduan yang disampaikan dalam Perkara No. 125/DKPP-PKE-V/2016.

Sedangkan Pengadu yang merupakan Calon Petahana di Pilkada Kota Kupang Tahun 2017 Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus yang juga adalah Pengadu untuk Nomor Perkara 132/DKPP-PKE-V/2016 berkeberatan dengan tuduhan yang disampaikan oleh rivalnya tersebut. Menurutnya penggantian ataupun mutasi bukan dilakukan terhadap pejabat eselon melainkan dilevel staf. “Mutasi pegawai dilakukan dengan dasar pelayanan publik, di mana daerah yang tingkat pelayanannya tinggi pegawainya dipindahkan ke daerah yang pelayannya masih rendah dan mutasi pun dilakukan pada level staf bukan pada pejabat,” ujarnya.

Prof. Jimly sebagai Ketua DKPP dan Ketua Majelis pun ikut angkat bicara  mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di Pilkada Kota Kupang. Dia menegaskan bahwa situasi ini menjadi pengingat bahwa bukan hanya penyelenggara Pemilu yang harus beretika namun antar pasangan calon juga harus memiliki etika.

“Baiknya ada kode etik pasangan calon dalam pelaksanaan Pilkada agar antar paslon tidak saling jegal,” tukasnya. Dalam sidang pemeriksaan ini Prof. Jimly, didampingi Anggota Majelis Sidang yaitu Saut H. Sirait, Nur Hidayat Sardini, Prof. Anna Erliyana dan Ida Budhiati.

Duduk sebagai Teradu dalam tiga perkara ini antara lain Nelson Simanjuntak Anggota Bawaslu RI; Marianus Minggo, Lodowyk Fredrik, Daniel B. Ratu, Deky Ballo, dan Maria M. Seto Saro masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Kupang; serta Germanus Atawuwur, Noldi Tadu Hungu, dan Ismael Manoe masing-masing Ketua dan Anggota Panwas Kota Kupang non aktif untuk sementara waktu. 
sumber: dkpp.go.id 
Outlook-thumbSelasa, 13 Desember 2016
Ketua DKPP: Bersikaplah Seperti Hakim
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof.  Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Tim Pemeriksa Daerah (TPD) meski bersikap pasif. Bersikaplah seperti  hakim-hakim pada umumnya. Meski DKPP bukan lembaga peradilan murni.

“Hakim tidak boleh berkomentar seperti halnya pengamat apalagi terkait perkara yang sedang ditanganinya,”  saat memberikan sambutan Evaluasi Pelaksanaan Sidang di Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Selasa (13/12). Peserta yang hadir adalah Tim Pemeriksa Daerah dari unsur masyarakat, KPU, dan Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia, kepala sekretariat Bawaslu Provinsi di Indonesia.

Dari  DKPP yang hadir adalah Prof. Jimly Asshiddiqie,   ketua, dan Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Ida Budhiati, Prof.  Anna Erliyana, masing-masing sebagai anggota.  Dan hadir pula Sekjen Bawaslu/DKPP RI Gunawan Suswantoro dan staf sekretariat di lingkungan Biro Administrasi DKPP.

Jimly berpendapat, sebetulnya DKPP bisa aktif memeriksa di luar sidang. Pasalnya, penangnaan perkara yang ditangani adalah permasalahan etik bukan masalah hukum pidana.  

“Untuk pemeriksaan setempat, kita mengirimkan utusan untuk memeriksa aktif. Misalnya anggota didampingi staf pergi ke daerah untuk mencari informasi di luar persidangan.  Kita punya fasilitas legal untuk memeriksa aktif dan ini tidak lazim di peradilan biasa. Namun ini belum dilakukan. Apalagi soal kepemiluan yang membutuhkan penanganan cepat,” jelas dia.
sumber : dkpp.go.id 
Bogor-thumbRabu, 07 Desember 2016
Prof. Jimly: Sinergitas Menciptakan Team Work, Sharing dan Caring

Bogor, DKPP – Perkembangan jaman yang demikian pesat saat ini menuntut setiap staf yang bekerja pada Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tidak hanya bekerja dengan mengikuti rutinitas saja, karena rutinitas pekerjaan akan mengakibatkan statisnya cara berpikir. Demikian, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshidiqqie dalam sambutan acara “Peningkatan Kapasitas Jajaran Sekretariat Biro Administrasi DKPP Tahap II” , yang diselenggarakan di Hotel Mirah Bogor 7-9 Desember 2016.

“Capacity Building sebaiknya diadakan setiap tahun sekali dan harus terus menerus ditingkatkan. Tidak ada pekerjaan yang 100% bisa dikerjakan sendiri tetapi melalui team work dan sinergitas.  Sinergi lebih dari sekadar bersatu. Bersatu adalah soal tidak terpecah belah sementara sinergi lebih berkualitas karena sinergi hanya bisa dihasilkan oleh team work”, terang Jimly.

“Melalui sinergi ada yang namanya caring dan sharing, potensi energi yang dihasilkannya bisa berlipat-lipat”, tambah dia.

Labih lanjut Prof. Jimly menjelaskan tujuan kegiatan peningkatan kapasitas yakni untuk meningkatkan pengetahuan kemampuan, ketrampilan, sinergi dan team work. “Yang lebih penting harus ada perubahan sikap dalam bekerja karena masa depan DKPP ada pada kualitas individu  masing-masing staf”, pungkasnya.

 

Peserta kegiatan ini berasal dari Staf Persidangan dan Staf Bagian Umum Biro Administrasi DKPP, selain itu DKPP mengundang pula staf sekretariat dari  Bawaslu, KPU dan KPU DKI Jakarta. Hadir dalam pembukaan Ketua DKPP, Prof Jimly Asshidiqqie, Dr. Nur Hidayat Sardini dan Saut H. Sirait. Dari jajaran sekretariat hadir Tenaga Ahli DKPP Ferry Faturokhman Ph.D, M. Saihu, M.Si, dan Kabag Pengaduan Dini Yamashita, M.Si

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2333-thumbRabu, 07 Desember 2016
DKPP Paparkan Usulan untuk RUU Penyelenggaraan Pemilu ke DPR

Jakarta, DKPP- Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu DPR, Rabu (7/12), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP. RDP yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II kali ini untuk mendengarkan usulan tiga lembaga itu terkait RUU Penyelanggaraan Pemilu.

RUU Penyelenggaraan Pemilu, seperti disampaikan oleh pimpinan rapat Ahmad Riza Patria, adalah gabungan dari tiga undang-undang terkait pemilu. Ketiganya adalah UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pileg, dan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.  “Penyusunan RUU juga tidak lepas adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penyelenggaraan Pileg dan Pilpres secara berbarengan pada 2019,” ungkap wakil ketua Pansus itu.

Ketua DKPP memaparkan pelbagai persoalan yang dialami terkait penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, ada banyak tumpang tindih dalam penyelesaian perkara pemilu. Begitu pun dengan lembaga yang menangani perkara. 

“Untuk itu, penyusunan UU Penyelenggaraan Pemilu ini sangat tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam kepemiluan kita saat ini,” terang Prof Jimly.

Masalah yang terjadi, sebut Prof Jimly, misalnya adanya dua putusan dari dua lembaga yakni Bawaslu dan PTUN, yang putusannya berbeda untuk perkara yang sama. Akibat dua putusan berbeda ini, tahapan Pemilu menjadi terganggu. Selain itu, masalah lain adalah adanya putusan PTUN yang menilai putusan DKPP yang digugat oleh penyelenggara pemilu yang dipecat. Ini tidak lepas dari putusan MK yang memberi peluang kepada pencari keadilan untuk menggugat ke pengadilan.

“Padahal sudah jelas, putusan DKPP itu final dan mengikat. Tapi hakim TUN yang kreatif itu mengabulkan pencari keadilan. Sudah 10 lebih yang dikabulkan,” kata Prof Jimly.

Prof Jimly mengusulkan agar RUU Peyelenggaraan Pemilu yang baru mempertimbangkan permasalahan-permasalahan seperti yang disampaikan. Dia juga mengingatkan bahwa karakteristik perkara pemilu berbeda dengan karakter perkara lain. Untuk itu penyelesaiannya pun harus berbeda, termasuk lembaga yang menanganinya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2332-thumbRabu, 07 Desember 2016
Ketua DKPP: Perlu Kode Etik untuk Peserta Pemilu

Jakarta, DKPP - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie kembali menjelaskan pentingnya etika dalam penyelenggaraan Pemilu. “Bukan hanya rule of law, tetapi rule of ethics pun harus dikedepankan,” katanya saat diwawancara wartawan sebelum menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu di Gedung Nusantara 2, Jakarta, Rabu (7/12) pukul 10.00 WIB. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengibaratkan, etika itu seperti samudera.  Sementara hukum itu adalah kapal. “Bagaimana kapal itu bisa sampai ke tujuan bila lautnya kering,” ucap dia. 

Dia menjelaskan sudah banyak penyelenggara Pemilu yang diberhentikan oleh lembaga yang dipimpinnya. Namun sebetulnya hal tersebut tidak lepas dari “ulah” peserta Pemilu. Banyak peserta Pemilu yang melanggar etika.  Namun pihaknya tidak bisa menindak peserta Pemilu yang melanggar. “Untuk itu perlu peserta Pemilu pun dikenai kode etik,” ujar dia. 

Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia itu menilai peran Gakkumdu pun kurang efektif dalam menindak setiap pelanggaran. “Diskualifikasi itu lebih menakutkan dari penahanan,” tutup Ketua Umum ICMI itu.

Rapat dengar pendapat (RDP)  Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Selain Ketua DKPP yang hadir anggota, Dr. Nur Hidayat Sardini dan Saut H Sirait, M.Si. Dari KPU Dr. Juri Ardiantoro, ketua. Sedangkan Bawaslu Nasrullah SH, anggota, dan Gunawan Suswantoro, Sekjen Bawaslu. Rapat RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria.

 

Sumber :  www.dkpp.go.id 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008