Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6306454
September
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
482x320_2314-thumbSenin, 07 Nopember 2016
Ketua DKPP: SARA Jangan Dijadikan Permasalahan dalam Pemilukada
Jakarta, DKPP - Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie menerima kunjungan dari pengurus INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa) dan MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia), Senin (7/11). Dalam pertemuan tersebut, yang juga dihadiri oleh awak media, Jimly menjelaskan bahwa semua warga Indonesia yang lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia sejak lahir maka dia memiliki hak yang sama.

 “Jangan ada masalah etnis. Orang Indonesia berasal dari berbagai latar belakang, ada Arab, Tionghoa, dan kita pun memiliki berbagai suku bangsa, jumlah bahasa pun sebanyak 726.  Menurut konstitusi, saat ini semua yang lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia sejak lahir, itu memiliki status yang sama. Semua asli, sepanjang sejak lahir sudah menjadi warga negara Indonesia. Ini disebut dengan natural born citizen,” jelas Jimly.

Menurutnya, di Indonesia sudah banyak kepala daerah non muslim yang terpilih secara demokratis di daerah yang mayoritas penduduknya muslim. Misalnya, Walikota Solo yang beragama non muslim dan tokoh dari Tionghoa. Meskipun demikian, tidak menjadi permasalahan bagi warga Solo. Contoh lain, Jimly menyebutkan bahwa di Amerika mayoritas penduduknya adalah non muslim, namun di sana terdapat sepuluh kepala daerah muslim yang terpilih dan tidak ada permasalahan. Hal tersebut disebutnya sebagai perkembangan.

“Biarkan semua calon berkompetisi merebut simpati rakyat pemilih dan jangan sampai persaingan memperebutkan kepala daerah menganggu kerukunan antarumat beragama dan antaretnis yang menjadi ciri khas kita sebagai bangsa yang plural,” terang Jimly.

Budi S Tanuwibowo, Sekjen dari INTI menambahkan bahwa mereka akan berkomitmen untuk meneguhkan kembali serta merajut silaturahmi yang sedang terkoyak.

“Dalam situasi nasional seperti saat ini, kami dari INTI sedang mengintensifkan dialog dan silaturahmi dengan berbagai pihak agar di antara kita tidak timbul salah paham hanya karena kepentingan politik sesaat. INTI sebagai organisasi tidak berpolitik dan membebaskan anggotanya memilih siapa saja tanpa harus melihat ikatan primordial baik itu agama, suku, maupun kepercayaan lain,” tegas Budi dalam pertemuan yang diselenggarakan di kantor DKPP. 
sumber: dkpp.go.id 

Img-20161029-wa0003__1_-thumbSabtu, 29 Oktober 2016
Jimly Asshiddiqie : Mudah Menjadikan Pilkada Kota Batu Menjadi Contoh Pilkada Berintegritas

Batu, Polres Batu mengadakan Deklarasi Damai siap terpilih dan siap tidak terpilih pada hari sabtu (29/10) dengan menghadirkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Prof. Jimly membuka sambutannya dengan menyampaikan apresiasinya kepada kepolisian khususnya Polres Batu yang telah melaksanakan deklarasi damai tersebut. “Saya pertama ingin memberikan apresiasi kepada ide penyelenggaraan acara ini yang diprakarsai oleh Kapolres, ” ungkap Prof. Jimly.

Batu merupakan satu-satunya Kota di Jawa Timur yang melakukan Pilkada di Tahun 2017, oleh karenanya Prof. Jimly menghimbau untuk Pilkada di Jawa Timur harus sukses, mengingat Jawa Timur merupakan daerah penting di Indonesia dengan terbukti sebagian besar Presiden Indonesia berasal dari Jawa Timur. Prof. Jimly meyakini pilkada Kota Batu dapat menjadi kisah sukses. “Saya pikir karena ini satu-satunya ada di Kota Batu, mudah untuk menjadikan ini kisah sukses sebagai contoh pilkada berintegritas seluruh tanah air,” ucap alumnus Universitas Indonesia ini.

Dihimbau oleh Prof. Jimly untuk perlunya saling mengingatkan untuk antar pasangan calon, partai pengusung bersama tim suksesnya untuk bersama-sama menjadikan pilkada Kota Batu menjadi pilkada yang benar-benar damai dan hubungan antar berbagai pihak diharapkan berjalan dengan baik pula. “Cara yang paling mudah adalah tidak usah saling mengurusi, kalau kita ikut mengurusi calon lain maka mudah untuk kita tergoda ikut mencari-cari kurangnya apa orang itu. Sehingga kita terebak dalam kebiasaan saling jegal menjegal, ” jelas Prof. Jimly.

Menutup sambutanya, Ketua DKPP berharap KPU Kota Batu dan Panwas Kota Batu bersama pasangan calon dan tim sukses serta stakeholder lainnya turut mendukung suksesnya Pilkada Kota Batu Tahun 2017, meskipun tetap tanggung jawab utama pilkada tetap di KPU Kota Batu dan tanggung jawab pengawasan tetap di Panwas Kota Batu. (susie)

 

Img_7328-thumbJum'at, 28 Oktober 2016
Makna Sumpah Pemuda Harus Dipahami dengan Tepat

Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode Pertama menegaskan makna Sumpah Pemuda harus dipahami dengan tepat. Hal tersebut disampaikan dalam Wawasan Kebangsaan X yang bertajuk “Semangat Sumpah Pemuda dalam Menjaga Konstitusi dan Penegakan Hukum“ yang di gelar di Gedung Srijaya, Surabaya, Jumat (28/10).

Dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, terdapat tiga kalimat yang disampaikan, yakni:

Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Air Indonesia.

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.

Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

“Mohon kalimat-kalimat ini tidak dikurangi atau ditambah supaya kita menangkap maknanya secara tepat,” ujar Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut.

Pada kalimat pertama, Jimly menilai makna tanah air Indonesia bukan hanya tanah dan air, tetapi juga udara di Indonesia. Adapun kalimat kedua menegaskan agar para pemuda membentuk ke-Indonesia-an sebagai nama bangsa. Menurutnya, hal tersebut tidak mudah karena bangsa Indonesia sangat majemuk.

“Bangsa kita sangat segmented pluralism. Kalo plural tapi dia bercampur, seperti di Amerika, itu gampang sekali (untuk menyatukan, red). Kita ini tidak. Dari Merauke sampai Sabang, kita cenderung berkumpul secara ekslusif dalam komunitas masing-masing. Maka perlu ada kesengajaan untuk pembauran, sebab kalo tidak akan sulit untuk memajukan tingkat peradaban bangsa kita,” jelasnya.

Pluralitas bangsa Indonesia, menurut Jimly, sangat rumit dan tidak sama dengan pluralitas bangsa-bangsa lain. “Apalagi jumlah bahasa kita pun 726 menurut Unesco. Jadi, inilah bangsa paling plural di dunia. Harus ada kesengajaan dari seluruh anak bangsa untuk merawat kebangsaan ini. Dengan momentum Sumpah Pemuda, tepat sekali,” imbuhnya.

Jimly juga mengatakan dalam teks Sumpah Pemuda, tidak disebutkan berbahasa satu, melainkan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. “Jadi ada 726 bahasa daerah yang diakui, itu jangan sampai hilang karena kita ber-Indonesia,” ujarnya.

Kalimat ketiga dalam teks Sumpah Pemuda tersebut, imbuh Jimly, merupakan salah satu alasan diubahnya Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. “Jadi, Bahasa Indonesia kita bangun sebagai bahasa pemersatu,” tegas Jimly.

 

(susie/hdy)

Palembang-thumbRabu, 26 Oktober 2016
Ketua DKPP Bekali KPU Musi Banyuasin
PALEMBANG, KPU Provinsi Sumatera Selatan didampingi KPU Kab Muba (Musi Banyuasin) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se kabupaten  Muba menerima tamu kehormatan/narasumber yang tidak asing lagi bagi kalangan penyelenggara yaitu Ketua DKPP RI Prof Dr  Jimly Asshiddiqie, SH, beliau berkesempatan hadir dalam kegiatan Rakor mengenai penegakan perilaku etik bagi penyelenggara, Rabu (26/10).
“Kita harus memposisikan sebagai penyelenggara yang tidak berpihak dalam artian netral, walaupun salah satu pasangan calon itu incumbent, kita harus mempunyai sikap profesional ditengah semua orang menilai salah satu pasang calon pasti menang, supaya kita akan mendapat penilaian yang baik dimata masyarakat”. Ujar Prof Jimly. Walau berlangsung singkat namun para jajaran penyelenggara itu bersemangat mengajukan berbagai pertanyaan seputar pelanggaran etik dan independensi penyelenggara.
salah satu PPK mempertanyakan SK mereka apakah SK kami absah atau tidak sedangkan ada yang menyuarakan bahwa SK yang kami terima itu ilegal, mengingat Komisioner yang terdahulu memenangkan gugatan” kata Salah satu Ketua PPK.‎
Kalian jangan memikirkan masalah itu, pekerjaan ini sudah ada tugasnya masing-masing, selama masih ada SK kalian tetep bekerja, selama SK itu belum dicabut tetap bekerja, Kata Jimly
Kegiatan ini dihadiri KPU Prov Sumsel, KPU Kab Muba, PPK Muba dan Panwaslih Muba, yang digelar di Ruang rapat Gedung KPU Prov Sumsel.
sumber :kpud-sumselprov.go.id 
Yogya-thumbKamis, 20 Oktober 2016
Ketua Umum ICMI Kukuhkan Pengurus ICMI Orwil DIY
Yogya (Icmi Media) - Setelah sekian tahun vakum, kepengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) DIY periode 2016-2021 aktif lagi.

Pengukuhan dan pelantikan Pengurus ICMI Orwil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode lima tahun mendatang dilakukan Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat ICMI, Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH di Convention Hall AMC Yogyakarta, Kamis (20/10/2016) malam.

H Herry Zudianto SE Akt MM didapuk menjadi Ketua Majelis Pengurus ICMI Wilayah DIY periode 2016-2021.

Di jajaran pengurus, Herry Zudianto yang akrab disapa HZ ini didampingi sejumlah tokoh cedekiawan muslim di Yogyakarta. Diantara Prof Dr Bambang Cipto MA, Prof Suyanto PhD, Prof H Buchory MS MPd, Ir Syauqi Suratno MM (wakil ketua).

Selain Jimly Asshidiqie, hadir pula pada pelantikan Dewan Penasihat Pengurus ICMI Orwil DIY Dr Alwi Shihab.

"Kepengurusan ICMI di Yogyakarta ini memang telah lama tak terdengar. Kini, munculnya pengurus baru, semoga membangkitkan lagi kiprah para cendekia muslim yang berguna membangun masyarakat sejahtera sesuai tujuan ICMI," ucap Jimly Asshiddiqie, saat memberikan sambutan.

Ketua ICMI Orwil DIY, Herry Zudianto mengatakan, setelah pelantikan kepengurusan baru akan langsung menggelar musyawarah kerja pada Jumat (21/10/2016), di tempat yang sama.
"Kami akan langsung membuat program kerja untuk lima tahun kedepan," ujarnya.

Dikutip dari laman Tribunnews.com, Berikut beberapa kelengkapan kepengurusan ICMI Orwil DIY, diantaranya Sri Atmadja PhD (Sekretaris), Dr Trias Setyawati (Wakil Sekretaris), Hj Afifah A Aziz (Bendahara), Budi Waluyo SE MM (Ketua Departemen Perekonomian dan Kewirausahaan), Prof dr dr Hamam Hadi MS ScD (Ketua Dept Pendidikan dan Pengembangan Teknologi dan Ilmu), Drs Wahyudi MSi (Ketua Dept Media, Komunikasi, dan Informasi), Dr Suherman (Ketua Dept Organisasi dan Pembinaan Generasi Muda).

Selanjutnya, Drs Harun Ma'ruf (Ketua Dept Sosial dan Pengembangan Masyarakat), Ahmad Charris Zubair MSi (Ketua Dept Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah), Dr Widodo Bronto (Ketua Dept Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat), Dr Achiel Suyanto SH (Ketua Dept Advokasi dan Hukum), dan Normasari SH MHum (Ketua Dept Perempuan dan Anak). 


CopyRight © jimly.com 2007 - 2008