Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6415126
November
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Aceh-thumbMinggu, 09 Oktober 2016
Ketua DKPP: Jadikan Pilkada Aceh yang Bersyariat

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshidiqie mengajak seratusan peserta Rakor Stakeholder Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Aceh 2017 untuk menjadikan Pilkada di Aceh yang bersyariat. Hal ini dimaksudkan, Pilkada yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "Jadikan Pilkada di Aceh ini, Pilkada yang damai, berintegritas, dan bersyariat. Bersyariat dalam arti  semua tahapan diselenggarakan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan keinginan masyarakat (berdasarkan adat istiadat)," ujar Jimly, Minggu (9/10). Jimly mengatakan, Aceh memiliki tingkat peradaban dan kebudayaan yang tinggi sehingga punya kekhususan tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada. Kekhususan ini harus dikawal oleh masyarakat dengan jalan turut menyukseskan Pilkada di Aceh. Menurutnya, sukses Pilkada di Aceh berarti juga turut menyukseskan Pilkada di Indonesia. "Semua stakeholder di Aceh harus berusaha semaksimal mungkin menjadikan Pilkada di Aceh ini berhasil. Selenggarakan dengan segala kesungguhan dengan mewujudkan peralihan kepemimpinan secara damai," kata Jimly. Ia juga mengingatkan penyelenggara untuk menjalankan tugas dengan adil, netral, independen, kokoh, dan tidak memihak. Jangan sampai, kata Jimly, banyak penyelenggara yang dilaporkan ke DKPP karena melanggar kode etik yang ada. Di hadapan bakal pasangan calon (paslon) yang hadir, Jimly juga menegaskan, agar tidak melanggar rambu-rambu yang ada. "Paslon harus mempersiapkan diri dengan jalan merebut simpati rakyat bukan dengan menjatuhkan lawan yang sampai melanggar aturan," tegasnya. Jika ada pelanggaran, Jimly juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan ke jajaran pengawas Pemilu. Hal tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal Pilkada.

sumber: Bawaslu.go.id 

Gorontalo-thumbJum'at, 30 September 2016
Penyelenggara Pemilu, Harus Memiliki Jarak Yang Sama Dengan Peserta Pemilu
KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus memiliki melayani. Niatkan dengan tulus untuk melayani peserta pemilu dengan adil dan netral, tidak boleh berpihak sebelah kepada salah satu calon peserta pemilu.

Hal ini disampaikan Ketua DKPP RI. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,SH dalam kegiatan pembekalan dan sosialisasi perundang-undangan bagi penyelenggara KPU Provinsi, kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, Panwas kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, yang berlangsung dirumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Gorontalo. 

Kedua adalah pemilih, pelayanan yang baik itu karena dekat, "yang paling dekatnya itu, jaraknya sama, supaya tidak terkesan memihak. Yang terpenting bagi penyelenggara pemilu adalah semangat pelayanan yang adil dan tidak berpihak. Hal ini meminimalisir ruang untuk tidak curiga,"katanya.

"jadi saran saya kepada penyelenggara mulai dari penetapan calon dibuatkan rapat terbuka, walaupun sebelumnya KPU sudah membuat rapat skenarionya, "dipastikan semua kalangan itu didengarkan. Tapi KPU harus membuat keputusan dan keputusan itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Apakah peraturan benar atau tidak, itu urusan pengadilan, bukan urusan kita. Ketika pada saat kita mengambil keputusan harus berpengang pada keputusan yang berlaku, "katanya.

"Ada prinsip pra anggapan semua aturan itu sudah benar dan berlaku sampai hakim memutuskan, selama dia belum diputuskan kita harus memberlakukan apa adanya, walaupun dia tidak suka. "jadi patokannya adalah Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, tapi untuk tidak menimbulkan syakwasangka, dibuka saja jangan ditutup-tutupi supaya tidak menimbulkan konflik,"ujarnya.

Lebih lanjut Mantan Ketua MK RI ini menghimbau kepada para peserta pemilu, jangan menghabiskan waktu memikirkan calon yang lain, habiskan waktu anda untuk merebut sebanyak-banyaknya simpati hati rakyat. "jangan pikirkan calon yang lain apalagi menjegal, nah kalau kita memikirkan calon lain pasti tergoda untuk melakukan negatif campaign dan black campaign dan itu tidak sehat," ujarnya.

"jadi yang harus beretika bukan hanya penyelenggara tapi juga peserta. Himbauan saya ketiga kepada birokrasi perlu menjaga netralitas, siapapun yang nanti menang, menangnya biarlah karena betul-betul kepercayaan rakyat. (susie)
482x320_2299-thumbRabu, 28 September 2016
Ketua DKPP: Integritas Peserta Juga Perlu Diperhatikan

Jakarta, DKPP- Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa kinerja penyelenggara Pemilu semakin baik. Namun, independensi dari penyelenggara Pemilu seringkali menghadapi persoalan yang ditimbulkan oleh kepentingan peserta yang ingin mengontrolnya.

 KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah diupayakan independensinya sejak tahun 1999, pada masa kepemimpinan BJ Habibie. Sebelumnya, lembaga ini bernama Lembaga Pemilihan Pemilu (LPU). Penyelenggara Pemilu diberi kewenangan undang-undang untuk menyusun regulasi sendiri.

Namun, dalam pelaksanaannya KPU dan Bawaslu dipaksa untuk mendengarkan rekomendasi yang lengkap dari DPR. Berbeda dengan lembaga lain seperti BI, MK, dan KPK yang juga diberi kewenangan sama oleh undang-undang. Mereka dapat menyusun peraturan masing-masing tanpa harus mengkonsultasikannya.

 “Selain peraturan yang harus dikonsultasikan. Untuk mengangkat Sekjen KPU, terlebih dahulu harus mengajukan tiga nama kepada Presiden untuk kemudian dipilih. Ini artinya, independensi dari penyelenggara Pemilu belum sesuai dengan yang dimaksud dalam konstitusi yang mengatakan bahwa penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri,” tutur Prof Jimly saat ditemui Antara di kantor DKPP, Jl MH Thamrin 14 Jakpus, Rabu (28/9).

 “KPU menjadi penyelenggara untuk Pilpres, Pileg dan Pilkada. Ini artinya eksekutif dan legislatif adalah peserta Pemilu. Eksekutif dan legislatif memiliki kepentingan besar pada KPU dan Bawaslu. Ini yang harus diperhatikan,” imbuhnya.

 Menurut Prof Jimly, untuk melihat kinerja penyelenggara Pemilu tidak dapat dinilai tersendiri, namun juga konteks kepentingan dari eksekutif dan legislatif sebagai satu kesatuan sistem antara penyelenggara dan peserta.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2297-thumbJum'at, 09 September 2016
Ketua DKPP Usulkan Integrasi Sistem Peradilan Pemilu

Jakarta, DKPP – Dalam rangka perbaikan sistem peradilan Pemilu di Indonesia, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar di masa yang akan datang ada integrasi sistem peradilan Pemilu (integrated electoral justice system). Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber pada kegiatan “Lokakarya Persiapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota” di Ruang Sidang Utama KPU RI, Jakarta, Kamis (8/9).

Menurut Jimly, karakteristik sengketa Pemilu adalah speedy trial (peristiwa cepat) dan ini berbeda dengan ordinary trial (peristiwa biasa). Pidana pemilu pun harusnya juga ditangani secara cepat karena menyangkut tentang resuksesi kekuasaan. Dalam perubahan sistem kepemimpinan kekuasaan itu, tutur dia, sedapat mungkin harus teratur dan itu sebabnya Pemilu di Amerika Serikat pasti dilaksanakan pada bulan Juli dan tanggalnya pun sudah disebut di konstitusi.

“Jadi lama kelamaan Indonesia pun harus memiliki tradisi seperti itu. Pada tahun diselenggarakannya Pemilihan Umum, maka pada tanggal 20 Oktober sudah terpilih Presiden baru. Sebelum itu artinya Mahkamah Konstitusi sudah harus selesai menangani perkara terkait pemilu dan mestinya semua perselisihan yang berkaitan dengan proses harus sudah selesai sebelum perselisihan hasil jadi urutannya seperti itu,” terangnya.

 Dijelaskan oleh Ketua Dewan Kehormatan (DK) KPU periode 2008-2011 itu, karena sifatnya yang merupakan speedy trial dapat diibaratkan seperti sidang tilang. Sehingga sebaiknya standart operational procedure (SOP) hukum pemilu yang ada di tiap-tiap lembaga dalam sistem peradilan Pemilu harus disesuaikan dengan UU No. 10 Tahun 2016. Oleh karena itu harus dibuat peraturan khusus yang mengatur Pilkada serentak.

“Penting untuk dibuat peraturan khusus yang mengatur Pilkada serentak dan ini harus dirumuskan mumpung masih ada waktu,” tutur Jimly.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Prof. Jimly ialah mengenai masalah hari kerja. Seperti diketahui bersama, tiap-tiap lembaga mempunyai aturan yang berbeda mengenai hari kerja. Hal ini terjadi karena mengikuti prosedur yang berlaku umum, sedangkan harapannya dengan berlakunya lex spesialis yang diatur khusus maka sistem peradilan Pemilu akan semakin sederhana dan mampu melayani peserta Pemilu dengan baik.

“Rakyat yang menjadi peserta pemilihan umum demokratis harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada banyak lembaga yang mengurus Pemilu namun tidak menjadikan Pemilu berjalan menuju arah yang lebih baik,” imbau Jimly.

Kegiatan lokakarya ini dibuka oleh Ketua KPU RI Juri Ardiantoro dan dilanjutkan dengan paparan penyelesaian sengketa tata usaha negara yang disampaikan oleh Anggota KPU Ida Budhiati. Turut hadir antara lain Hadar Nafis Gumay dan Hasyim Asy’ari selaku Anggota KPU, Ketua DKPP RI Prof. Jimly Asshiddiqie beserta Anggota DKPP Prof. Anna Erliyana, dan Saut Hamonangan Sirait, Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak, Hakim Agung MA, Pimpinan PT TUN Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar, serta staf Setjen KPU.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2283-thumbSenin, 29 Agustus 2016
Peran Penting DKPP RI Mengawal Etika Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP - Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie beserta anggota DKPP yakni Valina Singka Subekti dan Saut Hamonangan Sirait hadir dalam kegiatan launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, Senin (29/8). Memberikan sambutan, Ketua DKPP menegaskan pentingnya peran lembaga DKPP dalam mendorong terwujudnya demokrasi yang berintegritas.

“DKPP lahir dengan tugas mengawal KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas. Dengan hadirnya lembaga ketiga ini, mudah-mudahan kinerja dari penyelenggara Pemilu di seluruh tanah air menjadi semakin baik kualitasnya. Dengan demikian, kita dapat berharap etika penyelenggara Pemilu menghasilkan Pemilu yang terpercaya. Lebih dari itu, mempelopori sistem etika politik yang dapat difungsikan dengan baik,” ujar Prof. Jimly dalam kegiatan launching IKP di Hotel Aryaduta Jakarta.

 “Etika bangsa kita harus ditegakkan. Dimulai dengan etika politik. Etika politik dimulai dengan etika Pemilu. Etika Pemilu dimulai dengan etika penyelenggara Pemilu,” imbuhnya.

Soal penegakan etika, dia berharap kedepan tidak hanya untuk penyelenggara. Juga untuk peserta dan para calon supaya etika Pemilu lebih utuh.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008