Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6171252
July
SunMonTueWedThuFriSat
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Aryaduta-thumbSenin, 29 Agustus 2016
Prof Jimly: Pengaduan Ke DKPP Semakin Berkurang
Jakarta,DKPP - Ketua, dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, Valina Singka Subekti, dan Saut H Sirait  menghadiri Grand Launching Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Jakarta, Senin (29/8/2016). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI ini dihadiri pula oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Wiranto, Menko Polhukam, Kepala BIN Soetiyoso, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman, Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, dan tamu undangan lainnya.

Jimly menerangkan bahwa pihaknya telah menerima banyak pengaduan kode etik  setiap pelaksanaan Pemilu. Akan tetapi pihaknya mencatat ada perkembangan yang baik. Pengaduan semakin hari semakin berkurang baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, katanya.

Jimly mengatakan bahwa ada sejumlah pihak yang mengukur indeks demokrasi di Indonesia.  Indeks demokrasi Indonesia   dinilai masih kurang. Tidak masuk dalam konteks gagal, tetapi dalam kategori sedang, jelas dia.

Kategori tersebut, adalah sesuatu yang wajar.  Pihaknya menyadari bahwa pelaksanaan Pemilu di Indonesia itu sangat kompleks. Bahkan Pemilu di Indonesia ini paling kompleks di dunia. “Pemilu akan sempurna dalam waktu dekat ini sangat tidak mungkin, akan tetapi kita terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan. Inilah komitmen kita,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan bahwa Pemilu tidak hanya tanggung jawab peserta Pemilu, KPU, atau Bawaslu. Akan tetapi tanggung jawab semua pihak. “Pemilu adalah hajatan rakyat. Sukses Pemilu baik proses, hasil, ada di tangan kita semua. Kami mengajak partisipatif dari semuanya menyukseskan Pemilu,” ujarnya.    

Daniel Zuchron menambahkan konsep kerawanan Pemilu adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis. Ada tiga dimensi, 10 variabel, dan 31 indikator yang masing-masing memiliki bobot kontribusi yang berbeda. “Proses pemberian bobot dilakukan melalui metode analytical hierarchy process yang melibatkan para ahli dalam expert judgement,” terang dia.
sumber : dkpp.go.id 
Bali_2-thumbSelasa, 23 Agustus 2016
Ketua DKPP: Melalui UUD 1945 Indonesia Sudah Berdemokrasi Sejak Merdeka
Denpasar, DKPP - Praktik demokrasi di Indonesia memang belum seperti yang diharapkan karena memang masih banyak masalah yang harus dilalui. Maka banyak ahli yang mengatakan bahwa Indonesia baru 18 tahun berdemokrasi sehingga dianggap masih “demokrasi muda”. Apalagi indeks demokrasi Indonesia sehingga masih berada pada level tengah dan tidak masuk kategori good democracy. Hal ini disampaikan Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie dalam 3rd Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF III).

Akan tetapi Jimly menambahkan tidak sepenuhnya pendapat tersebut benar, karena Indonesia sudah mengadopsi ide demokrasi sejak tahun 1945 melalui UUD 1945 yang mencakup ide demokrasi dan kedaulatan rakyat.

“Secara formal Indonesia sudah mengadopsi ide demokrasi sejak tahun 1945 ketika Indonesia merdeka melalui UUD 1945. Bahkan Pemilu pertama tahun 1955 menurut sebagian ahli merupakan Pemilu terbaik dalam sejarah Indonesia modern”, tuturnya.

Dalam sejarah tercatat, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini Pemilihan Umum sudah dilaksanakan sebanyak sebelas kali. Pelaksanaan Pemilu tersebut dibagi ke dalam beberapa orde pemerintahan yang berkuasa dan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Awalnya Indonesia menerapkan demokrasi liberal yang bertahan sampai tahun 1959 dan berubah menjadi demokrasi terpimpin. Sejak saat itu sejarah demokrasi Indonesia menjadi timbul tenggelam.

Pada saat terjadinya perubahan rezim dari Orde Lama kepada Orde Baru pada tahun 1965, demokrasi Indonesia kembali mengalami perubahan. Dan selama Orde Baru yang berkuasa 32 tahun, Indonesia menyebut dirinya sebagai Demokrasi Pancasila namun pada praktiknya dikontrol oleh superpower. Dalam 32 tahun usia Orde baru, Indonesia juga melaksanakan Pemilu yang rutin tiap lima tahun sekali yang dimulai sejak tahun 1971 namun tidak dapat dikatakan berintegritas.

“Sepanjang tahun 1965 – 1997 yaitu pada masa Orde Baru, Pemilu tetap dilaksanakan secara rutin tiap lima tahun dan selama itu juga Pemilu di Indonesia jauh dari kata berintegritas,” jelas Jimly.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Ketua Dewan Kehormatan (DK) KPU tahun 2008 - 2011, baru pada tahun 1999 Indonesia dapat menyelenggarakan pemilu berintegritas dan ditandai dengan dibentuknya komisi independen yang bertugas mengurus Penyelengaraan Pemilu. Dan sejak tahun 2004, Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Presiden secara langsung yang berlangsung dengan sukses dan mendapat respon positif dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

3rd Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF III) diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerjasama dengan Asian Network for Free Eletions (ANFREL) dan bertempat di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali. Forum ini melibatkan lembaga Penyelenggara Pemilu se-Asia Pasifik, lembaga penggiat dan pemerhati Pemilu se-Asia Pasifik, serta penyelenggara pemilu di Indonesia.
 
sumber: dkpp.go.id 
Bali-thumbSelasa, 23 Agustus 2016
Prof Jimly Asshiddiqie Perkenalkan DKPP kepada Peserta AESF III
Denpasar, DKPP – Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia maka diperlukan institusi-institusi negara untuk mengawal proses penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Indonesia. Maka sejak tahun 2012, Indonesia memiliki sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penegak kode etik penyelenggara Pemilu. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie yang didaulat menjadi keynote speaker pada sesi I Asian Electoral Forum III (AESF III) di Bali, Selasa (23/8)   

“Berdirinya DKPP diawali oleh keinginan kaum reformis akan hadirnya dewan penegak kode etik yang diwujudkan dengan terbentuknya Dewan Kehormatan (DK) KPU pada tahun 2009. Tiga tahun setelah terbentuknya DK KPU dibentuklah lembaga ketiga yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” jelas Jimly.

Lebih lanjut Jimly menerangkan bahwa sejak orde reformasi bergulir, Indonesia telah memiliki dua lembaga penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk pada tahun 1999 dan Panitia Pengawas Pemilu yang saat ini dikenal sebagai Badan Pengawas pemilu dibentuk pada tahun 2004. Oleh karena itu, Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki tiga lembaga yang berurusan dengan kepemiluan.

Menurut Guru Besar Hukum Tata negara Universitas Indonesia tersebut, dalam mewujudkan pemilu berintegritas tidak cukup hanya dengan penegakan hukum secara formal. Karena integritas penyelenggaraan Pemilu bukan hanya ditentukan melalui peraturan hukum tapi juga melalui etika. 

“DKPP khusus berkaitan dengan kode etik dan memastikan bukan hanya rule of the law yang dijalankan tapi juga rule of ethics,” ujarnya.

Oleh karena itu Jimly menambahkan tujuan dari terbentuknya tiga lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia adalah untuk memastikan Pemilihan Umum berintegritas. Yaitu Pemilihan Umum yang terselenggara dengan kredibel dan terpercaya.
sumber : dkpp.go.id 
Japan_19_agustus_2016-thumbJum'at, 19 Agustus 2016
HOW INDONESIA ADDRESS THE ISSUES IN DEMOCRACY?
Tokyo, “HOW INDONESIA ADDRESS THE ISSUES IN DEMOCRACY ?” penjabaran Prof. DR. Jimly Asshidiqqie, SH, dalam menjadi narasumber kegiatan seminar International “track 2” yang diselenggarakan oleh Genron NPO Jepang bekerjasama dengan CSIS (Center for Strategic and International Studies) Indonesia dan ORF (Observer Reseach Foundation) India di International House of Japan, 18 s/d 20 Agustus 2016, Tokyo, Jepang. Genron NPO sendiri merupakan sebuah lembaga Independen yang dibentuk oleh pakar – pakar intelektual Jepang pada tahun 2001 yang tidak puas dengan media Jepang dan mempertanyakan keaslian suara masyarakat umum. Para intelektual berusaha untuk mempersiapkan platform baru untuk diskusi yang konstruktif dan akhirnya membina tindakan yang berarti untuk mengatasi isu-isu utama di Jepang.

Seminar International “track 2” mengangkat tema ” THE DECLINE OF DEMOCRACY?” merupakan seminar lanjutan yang sebelumnya sudah diadakanpada tahun 2015 di Jepang dengan tema “Jepang, Indonesia didesak untuk bekerja untuk kemajuan demokrasi di Asia”. Di tengah dinamika dunia yang semakin otoriter, ektrim, dan populis, diskusi ditujukan untuk membahas isu-isu penting dalam demokrasi dari sudut pandang pengalaman negara-negara yang terlibat, seperti isu bagaimana untuk memperkokoh demokrasi serta lebih berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Kesempatan juga akan digunakan oleh penyelenggara untuk meluncurkan hasil “joint opinion survey” tentang demokrasi di Indonesia, Jepang dan India.

Selain Prof. Dr. JimlyAsshidiqqie, SH, turut hadir narasumber lain dari Indonesia yakni Dr. Hassan Wirajuda, Dr. Azyumardi Azra, Yenny Wahid, dan Dr. Philips Vermonte. India diwakili oleh Mr. Mihir Swarup Sharma. Sementara narasumber dari Jepang adalah Y.M. Amb. Shinsuke Sugiyama, Mr. Yasushi Kudo, Prof. Dr. Yoshiko Kojo, Dr. Ken Jimbo, Amb. Ichiro Fujisaki,  Prof. Kiichi Fujiwara, dan Prof. Dr. Toru Yoshida.

Dalam kesempatannya Prof. Dr. jimly Asshidiqqie, SH, menjabarkan tentang perjalanan Demokrasi di Indonesia, tantangan dan hambatan yang harus diselesaikan dalam proses demokratisasi bertahap menuju pematangannya di masa mendatang. Prof. DR. Jimly Asshidiqqie, SH mengatakan bahwa ”Jika dilihat 3 faktor penting dalam praktik demokrasi, yaitu (i) the degree of liberty and the respect for human rights, (ii) fair competion to power and equal participation, dan (iii) the role of rule of law and rule of ethics in public life, dapat dikatakan Indonesia sudah berada di jalur yang benar, meskipun dalam praktiknya masih banyak yang belum sempurna dan masih memerlukan perbaikan dari waktu ke waktu”. (Susie)


17_agustus-thumbRabu, 17 Agustus 2016
Jadi Pembina Upacara, Prof Jimly Ingatkan Makna Kemerdekaan
Jakarta, DKPP- Bawaslu dan DKPP memperingati HUT ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan upacara di halaman parkir Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (17/8). Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie menjadi pembina upacara. Dalam sambutannya, dia mengingatkan tentang makna dari kemerdekaan. 

”Kemerdekaan harus disyukuri. tidak cukup hanya diperingati secara rutin, tetapi harus selalu diisi dan beri makna,”ungkap dia. 

Prof. Jimly menyebut, kemerdekaan terbagi dalam dua aspek yakni secara kolektif dan individu. Secara kolektif semua yang ada di Tanah Air ini menjadi hak negara Indonesia untuk mengelolanya. Indonesia tidak boleh tunduk dengan pihak atau negara mana pun. Sebagai negara merdeka, Indonesia juga harus mengakui kemerdekaan semua individu yang menjadi warga negaranya. 

”Setelah Reformasi, soal hak asasi manusia (HAM) menjadi perhatian serius. Semua instrumen HAM internasional telah diadopsi dalam UUD 1945 pasal 28 a sampai j,” tutur Prof. Jimly. 

Namun, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu mengingatkan agar tidak berlebihan dalam memaknai kebebasan. Kebebasan tetap harus dikontrol melalui aturan hukum dan etika. Tanpa adanya kontrol, menurutnya, kebebasan akan berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. 

”Kebebasan yang tidak dikontrol secara alamiah akan menciptakan ketimpangan sosial, karena seringkali hanya dinikmati oleh mereka yang berada di strata sosial lebih tinggi,” jelas dia. 

Indikasi kebebasan yang tidak terkontrol tersebut dapat dilihat dari indeks rasio gini yang sejak reformasi selalu naik dari 0,35 menjadi 0,45. Kondisi itu tercermin dari semakin jauhnya jarak antara mereka yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Di ranah politik, kekuasaan juga seringkali didominasi oleh mereka yang bermodal besar. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang seleksi pemimpin secara demokratis tak bisa lepas dari pengaruh mereka. 

”Kita sebagai lembaga kepemiluan, mempunyai peran strategis mengontrol pergantian pemimpin yang efektif. Acara peringatan 17 Agustus harus kita beri makna untuk impian negara bagi kebebasan kolektif dan individual agar negara kita tidak berada dalam cengkeraman mereka yang berkuasa,” ujarnya.


CopyRight © jimly.com 2007 - 2008