Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4565
Kegiatan692
Liputan Media441
Galeri Foto2293


Anda Pengunjung Ke:
3759456
September
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
Rabu, 09 Oktober 2013
Jimly: Keputusan MK yang Batalkan Keputusan DKPP Harus Diselidiki

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa putusan MK yang membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Pilwalkot Tangerang dibuat oleh hakim yang tidak mengerti etika.

Menurut Jimly, DKPP meloloskan salah satu peserta Pilwalkot, Arief R. Wismansyah-Sachrudin yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos oleh KPU Kota Tangerang karena yang bersangkutan sesuai persyaratan.

”Dan terbukti, ternyata Arief menang 48 persen. Lalu, oleh MK dikorek-korek lagi. Coba bandingkan saat DKPP meloloskan Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja (Berkah) di cagub Jatim. MK tidak mempermasalahkan putusan DKPP. Ini karena bukan Pak Akil lagi yang memutuskan,” ungkap Jimly Asshiddiqie.

Seperti diketahui, satu hari sebelum ditangkap, Selasa (1/10), Akil Mochtar sempat memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang.

Hari itu, Akil menunda kemenangan pasangan calon walikota Tangerang Arif Wismansyah-Sachrudin sebagai walikota-wakil walikota Tangerang. Dan sepertinya ini merupakan putusan terakhir Akil sebagai ’Yang Mulia’.

Esok harinya, Rabu (2/10/2013) malam, Akil Mochtar ditangkap KPK di rumah dinasnya di kompleks pejabat negara Widya Chandra. Pilwakot Tangerang digelar 31 Agustus 2013 diikuti lima pasangan calon.

Hasil rapat pleno KPU Provinsi Banten memutuskan pasangan Arief-Sachrudin sebagai pemenang Pilkada Kota Tangerang dengan meraih 340.810 suara mengungguli empat pasangan kandidat lain. Hasil ini digugat oleh pasangan peserta lain ke MK.

Penggugat mempermasalahkan keputusan (DKPP) yang meloloskan Arief-Sachrudin menjadi peserta pilwakot. Selain meloloskan Arief-Sachrudin, DKPP juga meloloskan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto.

Lantas, MK membatalkan keputusan DKPP tersebut dengan alasan DKPP adalah lembaga yang hanya berwenang memutuskan pelanggaran etik, tidak dapat memutuskan sengketa keputusan KPU.

Keputusan MK atas sengketa Pilwakot Tangerang adalah memberikan tenggat waktu selama 21 hari kepada KPU Provinsi Banten untuk melaksanakan sejumlah keputusan terkait sengketa tersebut. Selain itu, memerintahkan KPU Provinsi Banten melakukan verifikasi ulang pengusulan partai politik.

Karena itu, banyak pihak yang menduga kalau Akil Mochtar juga”bermain” dalam sengketa Pilwakot Tangerang sehingga berani membatalkan keputusan DKPP. Bagi Jimly, jika hal itu terbukti, harus terus diselidiki sejauh mana keterlibatan Akil dalam memutuskan perkara Pilwakot Tangerang. Apalagi kehadiran dan pertemuan adik gubernur Banten, T.B. Chairy Wardhana (TCW) alias Wawan dengan Akil bisa menjadi sinyalemen keterkaitan tersebut.

Ikut ditangkapnya adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah disinyalir ada kepentingan Ratu Atut yang merupakan kader Golkar, ikut bermain untuk mempengaruhi skenario satu paket sengketa Pilkada, Lebak dan Kota Tangerang.

”Keputusan MK yang batalkan keputusan DKPP harus diselidiki. Dan siapapun yang terlibat harus diproses,” tutur Jimly Asshiddiqie.

Minggu, 06 Oktober 2013
Prof. Jimmly : Penerbitan Perppu Diurungkan Saja!

JAKARTA, BARATAMEDIA – Rencana presiden SBY untuk mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang) nampkanya akan “layu sebelum berkembang”. Meskipun SBY berkali – kali mengatakan kasus Akil Mochtar jangan dipolitisir. “Ini murni kasus hukum”, kata SBY. Akan tetapi langkah cepat SBY yang mengarah kepada penerbitan Perppu ditengarai justru sebagai langkah yang berbau politis.

Meskipun SBY sudah menggunakan semua taktik untuk “meloloskan” senjata Perppu itu, namun ternyata tingginya penolakan di kalangan pakar hukum sendiri cukup masif. Cara pandang SBY yang serta merta menempatkan kasus Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) Akil Mochtar sebagai kesalahan institusi ditentang mentah – mentah oleh sejumlah pakar hukum

Langkah presiden untuk membentuk Perppu dinilai terlalu pagi dan terburu – buru. Menurut mantan Ketua MK Prof Jimmly Assiddhiqie, tidak ada dasar “keadaan genting yang memaksa” sebagai landasan dikeluarkannya Perppu.

Kalau dasar yang dijadikan landasan SBY adalah pertemuan informal yang mendadak di Istana dengan sejumlah pimpinan lembaga negara, Sabtu (05/10), bagi Jimmly, “itu hanya pertemuan sekelas arisan biasa. Pertemuan itu tidak punya dasar sebagai aturan main untuk memberi legitimasi”, ujarnya tegas.

Jimmly Asshiddiqie menolak pandangan SBY yang menganalogikan kasus personal Akil Mochtar sebagai kesalahan kelembagaan. “Itulah makanya saya mengatakan tidak ada sesuatu yang dapat disebut sebagai “keadaan genting yang memaksa”. Jimmly berkeras meminta SBY supaya rencana Perppu itu diurungkan saja.

“Penerbitan Perppu itu diurungkan saja”, kata Jimmly dalam dialog interaktif di TV One, Minggu (06/10), dengan narasumber yang lain, Menko Polkam Djoko Suyanto. Jimmly khawatir Perppu itu digunakan SBY “menggusur” keberadaan hakim konstitusi sekarang di dalam “rumah” MK, lalu menggantinya dengan yang baru yang “sidah dijinakkan”

Sementara itu itu menurut Hamdan Zoelva langkah presiden SBY yang tergesa – gesa mengundang pimpinan lembaga negara, tapi tidak mengundang hakim agung dari MK memprihatinkan.

“Seolah – olah seluruh hakim konstitusi yang ada di MK sudah terbukti bersalah dan terlibat dengan kasus Akil Mochtar”, ujar Hamdan yang berulang – ulang mengatakan “sangat disayangkan tindakan SBY itu”. Kata Hamdan Zoelva, yang didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya saat konferensi pers di Jakarta pada Ahad (06/10) dinihari.

Seperti diketahui, ketika kasus penangkapan Akil Mochtar terbongkar ke media massa, maka Jimmly secara spontan meminta supaya Akil Mochtar dijatuhi hukuman mati. “Tapi itu kan menyangkut manusianya, bukan kesalahan institusinya. Nah silahkan saja dihukum seberat – beratnya”, ujarnya kepada media. (eko)

Rabu, 02 Oktober 2013
Perguruan Tinggi Mesti Menyampaikan Pesan Kenabian

Lombok, Unram - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berpesan agar perguruan tinggi menyampaikan pesan-pesan kenabian. Sehingga perguruan tinggi ini tidak lagi menjadi pabrik teknisi, tapi sebagai pencerah. ''Upaya membangun universitas ini belum selesai. Yang mesti dipikirkan adalah mencetak para alumni yang beretika,'' katanya, Rabu (2/10).  

 

Jimly menyampaikan hal tersebut saat mengisi puncak acara rapat terbuka dalam rangka dies natalis Universitas Mataram yang ke-51 di Kampus Unram, Jalan Majapahit. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur NTB dan Ketua DPRD Provinsi setempat.  

 

Dia menerangkan, zaman sekarang sedang dihadapkan perubahan zaman yang begitu cepat. Yang paling dirasakan langsung adalah kepesatan information communication Technology (ICT) dan liberilisasi hampir di semua lini. Akibatnya terjadi perubahan sistem norma.   ''Sistem norma kita berubah 12 ribu persen. Kalau seratus persen itu saya menganggapnya kecil. Tapi ini 12 ribu! Saking banyaknya dan pesatnya perubahan,'' beber guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia itu.

 

Dalam sosiologi hukum,  norma lama sekarang tidak berlaku lagi. Sementara norma baru belum teruji secara efektif. Sehingga ada jarak antara norma lama dengan norma baru. Jarak itu muncul anomos atau kekacauan hukum. Tidak sedikit peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lain bertentangan.   ''Perguruan tinggi tidak boleh mengatakan tidak tahu terhadap permasalahan ini. Tetapi perguruan tinggi mesti mengambil peran dalam penyelamatan norma itu,'' jelas dia. (ttm)
Sabtu, 21 September 2013
Langgar Kode Etik, DKPP Pecat 98 Penyelenggara Pemilu

Mataram (Global FM Lombok)-Hanya dalam jangka waktu 15 bulan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memecat 98 penyelenggara pemilu baik anggota KPU maupun Bawaslu di sejumlah daerah di Indonesia. Mereka dipecat lantaran terbukti melanggar aturan serta tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie usai membuka kegiatan bimbingan teknis di Senggigi Jumat (20/09) mengatakan, selain memecat 98 penyelenggara pemilu, DKPP juga telah memberikan peringatan sebanyak 97 penyelenggara. Sementara sebanyak 305 orang penyelenggara pemilu telah direhabilitasi.

“Berpihak kepada salah satu peserta, tidak independent itu yang banyak, tidak professional sehingga menyebabkan hak orang hilang. Kami memecat 98 penyelenggara itu sejak 2012. Mulai Juni 2012 kita berdiri, jadi sudah satu tahun tiga bulan” kata Jimly.

Jimly mengatakan, DKPP bertanggung jawab menjaga kehormatan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Ia mengatakan, banyak aduan yang masuk ke DKPP, namun tidak semua aduan yang masuk itu benar adanya. Sebagian besar justru, laporan yang masuk hanya fitnah dan ekspresi kekecewaan peserta pemilu karena kalah dalam kompetisi politik.

” Di DKPP itu sibuk sekali ternyata. Dalam sehari kita bisa lima kali bersidang, ya maklum banyak yang tidak puas. Sebelum pemilu semua bilang siap menang siap kalah, ah itu cuma teori” kata Jimly(ris)-

 

 Sumber :  http://www.globalfmlombok.com/read/2013/09/21/langgar-kode-etik-dkpp-pecat-98-penyelenggara-pemilu.html

Rabu, 18 September 2013
Jimly: Perusakan PN Depok Teror Terhadap Negara

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie menyatakan peristiwa penyerbuan dan pengrusakan kantor Pengadilan Negeri (PN) Depok merupakan bentuk teror terhadap negara.

''Ini teror terhadap negara. Polisi harus menindak tegas pelaku dan aktor intelektualnya,'' kata Jimly di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu (18/9).

''Polisi seharusnya dapat menjaga keamanan seluruh kegiatan penyelenggara negara dan fasilitas negara,'' ujar Ketua DKPP ini. ''Jangan dibiarkan peristiwa ini terjadi, tindak tegas dan diproses hukum para pelakunya agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa,'' tegas Jimly.

Menurut Jimly, jika peristiwa ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi masa depan penegakan hukum dan juga akan meruntuhkan kewibawaan negara.

Menurut catatan Republika, fenomena kekerasan dan pengrusakan memang kerap terjadi di persidangan. Selain peristiwa perusakan kantor PN Depok,pernah terjadi perusakan kantor PN Temanggung oleh massa lantaran tidak puas putusan lima tahun penjara bagi terdakwa penistaan agama, Antonius Richmond Bawengan.

Reporter : rusdy nurdiansyah

Redaktur : Taufik Rachman

Sumber :  http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/09/18/mtb92h-jimly-perusakan-pn-depok-teror-terhadap-negara

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008