Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah157
Tanya Jawab4945
Kegiatan712
Liputan Media452
Galeri Foto2333


Anda Pengunjung Ke:
4451434
August
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Jum'at, 29 Nopember 2013
Komisi II Apresiasi Upaya DKPP Tawarkan Rancangan Aturan Pemilu
JAKARTA (Berita Dewan) Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengapresiasi upaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menawarkan dua peraturan pemilu yang telah mereka rancang, yaitu peraturan tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu dan peraturan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di daerah.

“Hadirnya dua peraturan ini, khususnya peraturan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu, sangat menyejukkan bagi kami. Sepertinya Pemilu 2014 akan aman dengan adanya peraturan ini,” kata Agun.

Ia meyakini peraturan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu itu akan efektif dalam menjaga kelancaran Pemilu 2014 karena peraturan itu memuat beberapa kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP.

Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa ketiga lembaga pemilu itu akan membangun sinergitas untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam menyelanggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil.

“Hal itu tentunya untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Dalam peraturan itu, ketiga lembaga juga sepakat untuk saling memberikan informasi dan data yang dibutuhkan masing-masing lembaga,” ujarnya.

Namun, terkait peraturan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah, Agun mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk melakukan pemeriksaan di daerah. “Nah, untuk peraturan pemeriksaan yang di daerah, mungkin pertanyaannya adalah anggarannya ada atau tidak,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dua rancangan peraturan pemilu itu disusun secara bersama oleh DKPP dengan KPU dan Bawaslu serta melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) penggiat pemilu dan para akademisi.

Tujuan utama pembuatan dua peraturan itu adalah untuk membangun sinergi antarlembaga penyelenggara pemilu dan membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik di Daerah.

Peraturan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah dibuat sesuai pasal 122 dari Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dasarnya, adalah adanya kebutuhan penanganan pelanggaran kode etik yang semakin meningkat, sementara sumber daya yang dimiliki oleh DKPP sangat terbatas. “Kami tahu dapil untuk Pemilu 2014 ada ratusan. Kalau setiap dapil ada satu pengaduan saja, kami yakin tidak bisa mengatasi semua. Karena kami tidak punya cabang di daerah,” jelasnya.

“Kami juga punya batas waktu untuk penanganan perkara. Oleh karena itu, tim pemeriksa daerah nanti bersifat ad hoc, hanya berdasarkan kasus saja,” tambahnya. (And)

 

Sumber :  http://www.beritadewan.com/komisi-ii-apresiasi-upaya-dkpp-tawarkan-rancangan-aturan-pemilu/

Selasa, 26 Nopember 2013
DKPP Minta KPU-Bawaslu Kembalikan Kepercayaan Publik

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqqie meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengembalikan kepercayaan publik dan peserta Pemilu, setelah kedua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut mendapat kecaman atas beberapa kebijakanya.

Menurutnya hal tersebut didasari atas banyaknya kritikan terhadap KPU dan Bawaslu baik dari publik maupun partai peserta Pemilu. Puncaknya partai politik (Parpol) peserta Pemilu ada yang mensomasi atas kebijakan KPU. "Yang penting sekarang mengembalikan dulu hubungan saling percaya antar penyelengara pemilu dan peserta pemilu, ini yang harus dibangun. Mulai dari kerjasama Lemsaneg dan DPT ini memang banyak parpol yang nyatakan kritik keras tidak percaya," ujar Jimly, di Hotel Grand Sahid, Selasa (26/11/2013).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama ini mengaku dirinya bertanggungjawab untuk memberikan pengarahan dan masukan terhadap kedua lembaga tersebut terkait etika yang harus dilakukan baik sesama lembaga terkait Pemilu dan para peserta Pemilu. "Saya selalu mendorong KPU dan Bawaslu harus bersikap dengan semua parpol, tapi jaraknya saja yang harus sama bukannya jauh dari parpol. Kan pilhannya itu sebagai lembaga independen, sama-sama jauh atau sama-sama dekat gitu loh sikapnya," bebernya.

Selain itu ia mengingatkan bentuk koordinasi yang dilakukan para penyelenggara Pemilu ini haruslah dilandasi sikap profesionalisme. "Jadi lebih baik, karena semangatnya kita (penyelenggara pemilu) harus melayani maka harus dekat. Cuman jaraknya mesti sama tidak ada yang dibeda-bedain. Sehingga masing-masing tahu," jelasnya.

Kendati begitu Jimly melihat KPU dan Bawaslu, dalam kinerjanya masih berlandaskan oleh Undang-undang meski sejumlah Parpol menunjukkan sikap kurang simpati atas kebijakan keduanya. Dinamika tersebut dinilai olehnya wajar terjadi di negara yang menganut azaz demokrasi. "Semua ini bukan soal benar atau salah bukan soal niat baik atau niat buruk. Nggak ada niat buruk penyelenggara pemilu kita ini, cuman yang baik saja orang tidak percaya apalagi niat buruk," tutupnya.

oleh:Luki J -editor:YL.antamaputra

 

Sumber :  http://www.centroone.com/news/2013/11/1y/dkpp-minta-kpu-bawaslu-kembalikan-kepercayaan-publik/

Selasa, 26 Nopember 2013
DKPP: Kemendagri, Beri NIK Data Pemilih

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) punya tanggung jawab dan wewenang diskresi untuk memberi nomor induk kependudukan (NIK) bagi pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 yang tidak lengkap datanya. Pemerintah tidak perlu khawatir dipidana atas hal itu.

“Pemerintah punya tanggung jawab. Diskresinya bisa dipakai. Selama untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk keuntungan sendiri, bisa (memberi NIK). Kalau tidak ada motif berbuat jahat, bukan pidana,” ujar Jimly di Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Dia mengatakan, pemerintah tidak dapat melepas tanggung jawabnya dalam kisruh DPT itu. “Pemerintah tidak bisa bilang bahwa tidak bisa melakukan apa-apa. Itu tanggung jawab pemerintah. Dia harus memenuhi hak konstitusional warga,” katanya.

Dikatakannya, KPU dan Kemendagri harus menjamin hak konstitusional setiap warga negara. Artinya, ujarnya, setiap warga negara yang berhak memilih harus dicatat dalam DPT. Menurutnya, jika masih ada elemen data yang belum lengkap, hal itu dapat disusulkan.

“Tidak bisa dibiarkan dong. Dia punya hak. Punya kedaulatan. Dia kan warga negara. Administrasi bisa menyusul. Yang penting hak konstitusionalnya,” lanjut mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.

Ia mencontohkan, di Batam, banyak penduduk yang belum tercatat di DPT. Penduduk tersebut merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang singgah di kota itu. Jimly mengatakan, penduduk itu tidak memiliki surat kependudukan sama sekali. Namun dia memastikan, penduduk tersebut memiliki hak pilih.

KPU mengesahkan DPT yang mencatat sejumlah 186.612.255 orang pemilih, Senin (4/11/2013). KPU tetap mengesahkan DPT itu meski masih ada 10,4 juta data pemilih yang belum dilengkapi NIK. Atas sikapnya itu, KPU dilaporkan ke DKPP oleh Forum Pascasarjana Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (Forpas HTN UI). "

Ada tiga hal terkait penetapan DPT yang membuat teman-teman (Forpas HTN UI) melaporkan KPU. Salah satunya, karena KPU menetapkan DPT yang di dalamnya terdapat 10,4 juta data pemilih yang elemen datanya tidak lengkap," kata anggota Forpas HTN UI Said Salahudin di sela-sela pendaftaran pelaporan di Gedung DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2013).

 Sumber :  http://nasional.kompas.com/read/2013/11/26/1752398/DKPP.Kemendagri.Beri.NIK.Data.Pemilih

Selasa, 26 Nopember 2013
DKPP: Batalkan Saja Kerja Sama KPU-Lemsaneg Biar Aman

Liputan6.com, Jakarta : Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta membatalkan kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Karena beberapa partai politik menyatakan sikap tidak percaya Pemilu 2014 akan berlangsung netral dengan kerja sama tersebut.

"Wah, ya sudahlah batalin saja, yang penting aman, tapi jangan membuat kita anti-teknologi. Teknologi itu kan penting untuk kemajuan bangsa, termasuk untuk mengelola data kepemiluan, tidak jadinya bekerja sama dengan Lemsaneg, tidak berarti kita itu anti-teknologi," kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2013).

Apalagi, lanjut dia, beberapa parpol peserta Pemilu 2014 mengancam akan memboikot pemilu jika KPU tetap melanjutkan kerja sama ini. Kekhawatiran beberapa parpol adanya suatu kepentingan tersebut, dimaklumi. Karena Lemsaneg berkewajiban melaporkan langsung kepada Presiden atas kinerjanya.

"Daripada buang-buang waktu melayani ketidakpercayaan orang yang tidak perlu, ya sudah. Tanpa kerja sama juga bisa. Apalagi disuarakan oleh partai-partai terutama di luar Setgab seperti PDIP, NasDem, Gerindra, Hanura. Itu sepertinya sudah menjadi sikap. Kalau sudah sikapnya menolak dan mengancam, akan susah menolaknya," ujar Jimly.

Yang terpenting saat ini, kata Jimly, mengembalikan hubungan saling percaya antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Jika KPU harus memakai teknologi pengamanan data tahapan pemilu, KPU dapat menggandeng lembaga lain atau akademisi yang ahli dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

"Kalau dia (KPU) butuh teknologi, dia bisa mengambil dari mana saja, tapi bukan soal benar atau salah, bukan soal niat baik atau niat buruk, nggak ada niat buruk. Cuma, yang baik saja orang tidak percaya, apalagi niat buruk," tandas Jimly. (Rmn/Sss)

 

 Sumber :  http://news.liputan6.com/read/756876/dkpp-batalkan-saja-kerja-sama-kpu-lemsaneg-biar-aman

Senin, 18 Nopember 2013
Setahun, DKPP Pecat 100 Anggota KPU

PONTIANAK– Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqqie mengatakan, sedikitnya 100 komisioner penyelenggara pemilu telah diberhentikan sejak lembaga tersebut dibentuk setahun terakhir.

“Sebagian besar karena mereka berpihak,” kata Jimly saat berkunjung di Pontianak, kemarin. Dia mengakui sejak DKPP berdiri muncul banyak pengaduan dan laporan dari masyarakat terkait kinerja anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain memberhentikan, DKPP juga memberi peringatan kepada 97 komisioner dan merehabilitasi 300 lebih komisioner. “Makanya, penyelenggara harus memperhatikan aturan main,” katanya menegaskan.

Dari 100 komisioner KPU yang dipecat itu, beberapa di antaranya berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka antara lain lima komisioner KPU Sinjai yang dipecat pada Mei 2013. Kelimanya dianggap melakukan kesalahan saat tahapan Pilkada Sinjai, yakni meloloskan pasangan calon yang rekomendasinya bermasalah. Selain itu, KPU Sinjai juga menggugurkan kandidat tertentu tanpa melakukan klarifikasi ke pengurus pusat partai politik yang mengusung.

Kasus terakhir, pemcetaan terhadap Ketua KPU Luwu, Andi Padelang pada Oktober 2013. Dia dinilai melanggar karena meloloskan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu yang tidak memenuhi syarat dukungan partai politik. Dalam kasus itu, dua anggota KPU Luwu lainnya mendapat teguran keras DKPP. Jimly mengatakan, saat ini isu pemilu berintegritas sudah menjadi tren. “Ciri-cirinya, pemilu harus dijalankan sesuai aturan hukum dan etika,” katanya.

Dia menambahkan, pelaksanaannya juga harus berintegritas dan berakhlak, tidak sekadar legalistik formalistik. “Niat baik untuk menyelenggarakan pemilu tidak cukup, tapi juga harus diwujudkan dalam katakata dan perilaku yang harus diatur di kode etik,” kata dia. Peradilan etik sendiri muncul untuk menjaga institusi, bukan orang per orang. Sanksi yang diberikan agar muncul efek jera dari pelaku. Putusan DKPP sendiri sifatnya final dan mengikat.”Pengadilan hukum tidak bisa menilai putusan etik DKPP,” ujarnya. DKPP telah menghadapi 16 perkara yang diadili di PTUN maupun pengadilan umum terkait putusan etik tersebut. ant

 

Sumber :  http://www.koran-sindo.com/node/345143

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008