Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah147
Tanya Jawab4636
Kegiatan696
Liputan Media444
Galeri Foto2297


Anda Pengunjung Ke:
3843960
October
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Sabtu, 19 Oktober 2013
Jimly Asshiddiqie: Negara Makin Terpuruk

Jakarta, Seruu.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai kondisi negara saat ini mengalami keterpurukan. Untuk mencari solusinya, menurut Jimly, butuh waktu yang panjang dan kepala dingin.

 

"Membahas negara ini jangan terlalu serius, nanti pusing kita, karena sekarang semuanya kacau. Untuk itu kita harus berpikir panjang dan harus banyak merenung," ujar Jimly saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk "Demokrasi Prosedural Versus Demokrasi Substansial" yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan keadilan (DPP PGK) di Kantor Pusat DPP PGK, Jalan Tebet Dalam Raya, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2013).

 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menegaskan meski demokrasi dijalankan, Indonesia sulit bangkit, karena tidak ada penegakan hukum di dalamnya.

 

"Kalau etika enggak ada, norma-norma hukum enggak berfungsi dengan baik, susah," ungkapnya.

 

Sementara Pemilu yang dijalankan di Indonesia sambung dia juga masih banyak bermasalah, sehingga integritasnya dipertanyakan. Ia mencontohkan adanya praktik pengumuman hasil pemilu yang diungkapkan KPU, padahal KPU belum menerima surat suara. Hal ini kata dia, masih terjadi di Indonesia.

 

"Jadi Pemilu-nya harus pemilu berintegritas, yang substansi, bukan sekadar prosedural. Election with integrity," tandasnya. [SImon]

 

-Sumber:http://utama.seruu.com/read/2013/10/19/187738/jimly-asshiddiqie-negara-makin-terpuruk

Jum'at, 18 Oktober 2013
DKPP-KPU-Bawaslu Sepakati Aturan Main Upaya Menghindari Saling Serang

Jakarta, Padek—Regulasi yang mengatur hubungan tiga lembaga, yakni komisi Pe­milihan Umum, Badan Pe­ngawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penye­lenggara Pemilu, disepakati masing-masing pihak. Setelah tertunda akibat kesibukan masing-masing lembaga, atu­ran terkait tata laksana ma­sing-masing lembaga itu akhir­nya disepakati.

 

Peraturan bersama tata laksana penyelenggaraan pe­milihan umum tersebut dise­pakati dan ditandatangani masing-masing pimpinan lem­baga. Ketua DKPP Jimly Asshid­diqie menyatakan, keti­ga lembaga sepakat menga­dakan pertemuan sewaktu-waktu jika memang dibu­tuh­kan. Kedua, mereka sepakat peraturan tata laksana segera dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah.

 

”Akan dikonsultasikan pa­da 17 Oktober 2013 serta dite­ken oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP pada 21 Oktober 2013,” ujar Jimly di Jakarta, kemarin (11/10). Kesepakatan tiga lem­baga itu muncul setelah dila­kukan pertemuan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, pada Kamis malam (10/10).

Sebelumnya, KPU, Ba­was­lu, dan DKPP memiliki Pera­turan Bersama Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas 6 bab dan 20 pasal. Peraturan bersama itu hanya berfokus pada kode etik pe­nyelenggara pemilu dan tidak membahas tata laksana tiga lembaga penyelenggara pe­milu.

 

”Jika dari awal aturan tata laksana dibuat, pengaduan Bawaslu ke DKPP dengan KPU sebagai teradu tidak perlu terjadi. Dengan tata laksana, kewenangan masing-masing lembaga bisa ditempatkan pada posisi yang tepat,” jelas Saut Sirait, komisioner DKPP.

 

Saut menyatakan, pem­bentukan peraturan bersama itu berdasar pada pasal 122 ayat 1 UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi ”Kode etik pe­nyelenggara pemilu dan pe­doman tata laksana pe­nyeleng­garaan pemilu dibentuk dalam peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP.”

 

Jimly menambahkan, da­lam pembahasan itu juga mun­cul kesepakatan terkait dengan persoalan yang dialami KPU dan Bawaslu. Misalnya, me­nyikapi bantuan dana asing. Pada prinsipnya, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP berpen­dapat bahwa pembiayaaan tiga lembaga tersebut seharusnya dari APBN. ”Untuk tahapan pemilu dan capacity building, tidak pantas kita memakai dana asing atau dari swasta. Tapi, kalau kita dapat unda­ngan dari luar negeri, ya tidak apa-apa dibiayai oleh mereka,” kata Jimly.

 

Dari persoalan dana asing atau kerja sama dengan pihak asing itu, lahir kesepakatan ketiga. Yakni, akan dibentuk tim kecil untuk membahasnya. Anggota tim kecil tersebut merupakan perwakilan dari tiga lembaga; KPU, Bawaslu, dan DKPP.

 

Soal DPT, disepakati anta­ra KPU dan Bawaslu harus sering berkoordinasi. Kalau perlu, saran Jimly, kedua lem­baga bisa berkantor bersama untuk lebih mengintensifkan koordinasi. ”Kalau itu tidak melanggar peraturan, apa sa­lah­nya setiap saat ketemu. Di­buat saja mekanismenya,” tan­dasnya. (bay/c6/fat/jpnn)

[ Red/Administrator ]

 

 

Sumber:  http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=47830

Kamis, 10 Oktober 2013
Jimly Berharap Kredibilitas DKPP Terjaga

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie meyakinkan kredibiltas DKPP. Dilatarbelakangi kasus dugaan korupsi Ketua Mahkamah Konsitutsi (MK), Akil Mochtar, Jimly berharap kasus MK tak terjadi di DKPP. Hal ini disampaikan Jimly dalam sidang etik di Ruang Sidang DKPP, Jakarta (8/10).

“Saat ini lagi ramai masalah MK. DKPP ini lembaga baru. Jadi, administrasi belum begitu tertib. Gajinya kecil, saya mau cek, apakah saudara (pengadu) dipungut biaya nggak ketika merigistrasi perkara ini?” tanya Jimly kepada Ketua Koalisi Rakyat Prodemokrasi Provinsi Papua, Yulianus Dwaa mengatakan sebagai Pengadu.

Yulianus mengungkapkan, sejak mendaftar sampai sekarang tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Yulianus sendiri terlihat cukup kaget mendapat pertanyaan semacam itu. Ia tak menyangka Jimly akan melontarkan pertanyaan seperti itu.

 “Saya ingin lembaga ini tetap menjaga kredibilitasnya, karena sudah sulit mencari lembaga yang kredibel di Indonesia sekarang ini. Nanti pada saat sidang berakhir saya akan tanyakan lagi pada saudara pertanyaan yang sama,” tutur Jimly.

Melalui kinerja lembaga dipimpinnya, Jimly akan meyakinkan, DKPP merupakan lembaga kredibel. Jimly berharap hingga sidang berakhir tidak ada transaksi baik antara pengadu dengan pegawai DKPP maupun dengan pihak teradu. [Nel]

 

Sumber:  http://www.rumahpemilu.org/read/3480/Jimly-Berharap-Kredibilitas-DKPP-Terjaga

Rabu, 09 Oktober 2013
Jimly: Keputusan MK yang Batalkan Keputusan DKPP Harus Diselidiki

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa putusan MK yang membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Pilwalkot Tangerang dibuat oleh hakim yang tidak mengerti etika.

Menurut Jimly, DKPP meloloskan salah satu peserta Pilwalkot, Arief R. Wismansyah-Sachrudin yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos oleh KPU Kota Tangerang karena yang bersangkutan sesuai persyaratan.

”Dan terbukti, ternyata Arief menang 48 persen. Lalu, oleh MK dikorek-korek lagi. Coba bandingkan saat DKPP meloloskan Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja (Berkah) di cagub Jatim. MK tidak mempermasalahkan putusan DKPP. Ini karena bukan Pak Akil lagi yang memutuskan,” ungkap Jimly Asshiddiqie.

Seperti diketahui, satu hari sebelum ditangkap, Selasa (1/10), Akil Mochtar sempat memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang.

Hari itu, Akil menunda kemenangan pasangan calon walikota Tangerang Arif Wismansyah-Sachrudin sebagai walikota-wakil walikota Tangerang. Dan sepertinya ini merupakan putusan terakhir Akil sebagai ’Yang Mulia’.

Esok harinya, Rabu (2/10/2013) malam, Akil Mochtar ditangkap KPK di rumah dinasnya di kompleks pejabat negara Widya Chandra. Pilwakot Tangerang digelar 31 Agustus 2013 diikuti lima pasangan calon.

Hasil rapat pleno KPU Provinsi Banten memutuskan pasangan Arief-Sachrudin sebagai pemenang Pilkada Kota Tangerang dengan meraih 340.810 suara mengungguli empat pasangan kandidat lain. Hasil ini digugat oleh pasangan peserta lain ke MK.

Penggugat mempermasalahkan keputusan (DKPP) yang meloloskan Arief-Sachrudin menjadi peserta pilwakot. Selain meloloskan Arief-Sachrudin, DKPP juga meloloskan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto.

Lantas, MK membatalkan keputusan DKPP tersebut dengan alasan DKPP adalah lembaga yang hanya berwenang memutuskan pelanggaran etik, tidak dapat memutuskan sengketa keputusan KPU.

Keputusan MK atas sengketa Pilwakot Tangerang adalah memberikan tenggat waktu selama 21 hari kepada KPU Provinsi Banten untuk melaksanakan sejumlah keputusan terkait sengketa tersebut. Selain itu, memerintahkan KPU Provinsi Banten melakukan verifikasi ulang pengusulan partai politik.

Karena itu, banyak pihak yang menduga kalau Akil Mochtar juga”bermain” dalam sengketa Pilwakot Tangerang sehingga berani membatalkan keputusan DKPP. Bagi Jimly, jika hal itu terbukti, harus terus diselidiki sejauh mana keterlibatan Akil dalam memutuskan perkara Pilwakot Tangerang. Apalagi kehadiran dan pertemuan adik gubernur Banten, T.B. Chairy Wardhana (TCW) alias Wawan dengan Akil bisa menjadi sinyalemen keterkaitan tersebut.

Ikut ditangkapnya adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah disinyalir ada kepentingan Ratu Atut yang merupakan kader Golkar, ikut bermain untuk mempengaruhi skenario satu paket sengketa Pilkada, Lebak dan Kota Tangerang.

”Keputusan MK yang batalkan keputusan DKPP harus diselidiki. Dan siapapun yang terlibat harus diproses,” tutur Jimly Asshiddiqie.

Minggu, 06 Oktober 2013
Prof. Jimmly : Penerbitan Perppu Diurungkan Saja!

JAKARTA, BARATAMEDIA – Rencana presiden SBY untuk mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang) nampkanya akan “layu sebelum berkembang”. Meskipun SBY berkali – kali mengatakan kasus Akil Mochtar jangan dipolitisir. “Ini murni kasus hukum”, kata SBY. Akan tetapi langkah cepat SBY yang mengarah kepada penerbitan Perppu ditengarai justru sebagai langkah yang berbau politis.

Meskipun SBY sudah menggunakan semua taktik untuk “meloloskan” senjata Perppu itu, namun ternyata tingginya penolakan di kalangan pakar hukum sendiri cukup masif. Cara pandang SBY yang serta merta menempatkan kasus Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) Akil Mochtar sebagai kesalahan institusi ditentang mentah – mentah oleh sejumlah pakar hukum

Langkah presiden untuk membentuk Perppu dinilai terlalu pagi dan terburu – buru. Menurut mantan Ketua MK Prof Jimmly Assiddhiqie, tidak ada dasar “keadaan genting yang memaksa” sebagai landasan dikeluarkannya Perppu.

Kalau dasar yang dijadikan landasan SBY adalah pertemuan informal yang mendadak di Istana dengan sejumlah pimpinan lembaga negara, Sabtu (05/10), bagi Jimmly, “itu hanya pertemuan sekelas arisan biasa. Pertemuan itu tidak punya dasar sebagai aturan main untuk memberi legitimasi”, ujarnya tegas.

Jimmly Asshiddiqie menolak pandangan SBY yang menganalogikan kasus personal Akil Mochtar sebagai kesalahan kelembagaan. “Itulah makanya saya mengatakan tidak ada sesuatu yang dapat disebut sebagai “keadaan genting yang memaksa”. Jimmly berkeras meminta SBY supaya rencana Perppu itu diurungkan saja.

“Penerbitan Perppu itu diurungkan saja”, kata Jimmly dalam dialog interaktif di TV One, Minggu (06/10), dengan narasumber yang lain, Menko Polkam Djoko Suyanto. Jimmly khawatir Perppu itu digunakan SBY “menggusur” keberadaan hakim konstitusi sekarang di dalam “rumah” MK, lalu menggantinya dengan yang baru yang “sidah dijinakkan”

Sementara itu itu menurut Hamdan Zoelva langkah presiden SBY yang tergesa – gesa mengundang pimpinan lembaga negara, tapi tidak mengundang hakim agung dari MK memprihatinkan.

“Seolah – olah seluruh hakim konstitusi yang ada di MK sudah terbukti bersalah dan terlibat dengan kasus Akil Mochtar”, ujar Hamdan yang berulang – ulang mengatakan “sangat disayangkan tindakan SBY itu”. Kata Hamdan Zoelva, yang didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya saat konferensi pers di Jakarta pada Ahad (06/10) dinihari.

Seperti diketahui, ketika kasus penangkapan Akil Mochtar terbongkar ke media massa, maka Jimmly secara spontan meminta supaya Akil Mochtar dijatuhi hukuman mati. “Tapi itu kan menyangkut manusianya, bukan kesalahan institusinya. Nah silahkan saja dihukum seberat – beratnya”, ujarnya kepada media. (eko)

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008