Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah143
Tanya Jawab4419
Kegiatan675
Liputan Media409
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3438956
April
SunMonTueWedThuFriSat
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Senin, 22 Juli 2013
Sidang dengan Konferensi Video, DKPP Gandeng Kejagung

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung penyelenggaraan sidang kode etik penyelenggara pemilu melalui konferensi video (video conference). Infrastruktur konferensi video Kejagung dinilai yang terbaik di antara yang dimiliki lembaga negara lain.


“DKPP menilai, Kejagung memiliki infrastruktur konferensi video yang terbaik di antara lembaga-lembaga negara yang ada. Daripada harus membuat sarana dan prasarana konferensi sejenis, lebih baik DKPP memanfaatkan infrastruktur konferensi video Kejagung ini,” ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, seusai penandatangan nota kesepahaman antara DKPP dan Kejagung di kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (22/7/2013).



Jimly mengungkapkan, sidang dengan konferensi video dilakukan dengan pelapor, terlapor, atau saksi mendatangi markas kepolisian daerah setempat. Dengan demikian, katanya, para pihak tidak perlu datang ke Jakarta hanya untuk sidang.


“Cukup mereka datang ke Mapolda, dengan prosedur beracara yang sudah digariskan DKPP. Tentu ini akan meringkas jarak, waktu, dan tenaga, dan yang pasti biaya,” papar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.


Selain itu, kata dia, DKPP hanya terdiri dari tujuh orang anggota dan personel sekretariat yang terbatas.


“Jumlah anggota dan staf DKPP amat terbatas, sulit untuk menjangkau seluruh jajaran KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) di seluruh Tanah Air bila mereka dilaporkan,” kata Jimly.


Satu anggota DKPP bahkan juga menjabat komisioner KPU, yaitu Ida Budhiati dan satu orang lainnya merupakan anggota Bawaslu, yaitu Nelson Simanjuntak.

 

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Sumber:  http://nasional.kompas.com/read/2013/07/22/1344466/Sidang.dengan.Konferensi.Video.DKPP.Gandeng.Kejagung
Senin, 22 Juli 2013
DKPP Gandeng Bawaslu dan KPU Siapkan Aturan Bersama

@IRNewscom I Jakarta: DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat peraturan bersama. Hal ini mengingat sinergitas ketiga penyelenggara dan pengawas pemilu merupakan keharusan untuk meningkatkan pelaksanaan pemilu.



"Rapat hari ini, kita akan fokus membahas pembentukan struktur organisasi tata laksana (Sotika), yang akan kita tuangkan dalam aturan bersama mengenai tata laksana, antara KPU, Bawaslu dan DKPP," kata Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie pada pertemuan bertajuk 'Rapat Koordinasi Teknis StakeHolders Penyelenggara Pemilu' di Hotel Grand Sahid, Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (22/7).


Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini melanjutkan, ketiga lembaga penyelenggara pemilu ini merupakan lembaga yang independen, namun harus dilakukan persamaan persepsi.

Jimly juga mengungkapkan, pihaknya juga akan bersikap responsif dan proporsional terkait aduan yang dilayangkan oleh peserta pemilu, baik dari unsur partai politik maupun perseorangan. DKPP, kata Jimly, akan memberikan layanan terbaik bagi semua yang bersengketa.


"Pada prinsipnya, kita akan melakukan pelayanan terbaik bagi semua. Kita akan dekat dengan semua partai, namun tidak sampai pada kedekatan khusus. Kita akan tetap netral, tidak diskriminatif, independen, dan tidak memihak. Saya kira, prinsip ini yang kami pegang," ujar Jimly.


Selain itu, Jimly pun sangat optimistis jika pelaksanaan Pemilu 2014 akan berjalan lebih baik. Regulasi yang semakin kuat, baik teknik maupun strategis yang menjadi faktornya.


"Saya  punya keyakinan pemilu tahun depan akan lebih baik. Karena regulasi dan pengawasan saat ini lebih baik dan komplek. Ada Bawaslu yang mengawasi proses tahapan pemilu, ada MK yang awasi hasil pelaksanaan pemilu dan ada DKPP yang mengawasi kode etik pelaksana dan penyelenggara pemilu," ucap Jimly. [hil-13]

Sumber :  http://www.indonesiarayanews.com/news/politik-keamanan/07-22-2013-19-35/dkpp-gandeng-bawaslu-dan-kpu-siapkan-aturan-bersama

Sabtu, 20 Juli 2013
DKPP Akan Proses Laporan Khofifah-Herman

TEMPO.CO, Jakarta-–Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memproses laporan yang dilakukan pasangan Khofifah-Herman. Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya akan memproses pelaporan yang dilakukan Khofifah-Herman jika memenuhi syarat sesuai prosedur.



“Kami proses kalau sudah sesuai persyaratan pelaporan,” ujar Jimly ketika dihubungi Tempo Sabtu, 20 Juli 2013. Jimly mengatakan Ia tidak mengetahui detail pelaporan yang sudah dilakukan Khofifah-Herman semalam, “Saya rasa semestinya laporan tersebut sudah diproses staff pelaporan,” ujarnya.



Ia mengatakan, jika memenuhi persyaratan pelaporan dalam waktu tiga hari laporan tersebut akan ditindak dengan melakukan sidang. “Jika memenuhi syarat, saya rasa Rabu seharusnya sudah bisa disidang,” ujarnya.


Sebelumnya pasangan Khofifah Indar Parawangsa dan Herman Suryadi Sumawiredja melaporkan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur ke DKPP Jumat 19 Juli 2013. Khofifah-Herman melaporkan tindakan KPU Jawa timur yang memberikan keputusan bahwa mereka dinyatakan tidak lolos dalam penetapan pasangan calon kepala daerah Jawa Timur. Pasangan ini dinyatakan tidak lolos dengan alasan tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Khofifah-Herman menilai keputusan ini dilakukan secara tidak netral dan tidak independen.


MAYA NAWANGWULAN

sumber:  http://www.tempo.co/read/news/2013/07/20/078498195/DKPP-Akan-Proses-Laporan-Khofifah-Herman

Jum'at, 12 Juli 2013
Terkait DPT, KPU Diharapkan Tak Tergantung Data Pemerintah

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi momok utama dalam pemilu 2014.

 

Karena itu, tegas Jimly, pihaknya mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja purnawaktu, fokus, serta melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang nantinya akan menjadi DPT.

 

"Karena sekarang sudah diberikan dari pemerintah ke KPU sehingga tanggungjawabnya sekarang di tangan KPU, dan KPU tidak perlu tergantung pada data yang diserahkan oleh pemerintah," ujarnya kepada SP, Jumat (12/7).

 

Ia menambahkan, KPU harus melakukan upaya yang lebih sistematis, melibatkan semua pihak sampai dengan RT dan RW untuk kemudian daftar pemilih tersebut diverifikasi lagi. Jimly menekankan, jangan sampai ada DPT hantu, ada problem pemilih tidak terdaftar kembali terulang karena itu bagian dari sumber masalah dalam pemilu.

 

Penulis: A-25/ARD

 

Sumber:Suara Pembaruan

 http://www.beritasatu.com/pemilu-2014/125408-terkait-dpt-kpu-diharapkan-tak-tergantung-data-pemerintah.html

Rabu, 10 Juli 2013
Jimly Akui Didekati Tokoh Demokrat untuk Ikut Konvensi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan tujuh aturan pokok Konvensi Demokrat. Aturan tersebut dinilai positif sebagai syarat pendaftaran peserta konvensi.

"Itu bagus, dampaknya positif bagi partai," kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2013).

 

Jimly mengakui bila dua tokoh Demokrat telah berkomunikasi dengannya mengenai konvensi Demokrat. Keduanya adalah Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan dan Ketua Fraksi MPR Demokrat Jafar Hafsah. Namun, ia menolaknya.

 

"Saya bilang ya sudahlah enggak usahlah. Saya ini tidak punya elektabilitas, rakyat bagaimana tahu saya. Saya ini cuma dikenal di kalangan elit, bukan di rakyat," kata Mantan Ketua MK itu.

 

Jimly menegaskan saat ini ia fokus pada tugasnya sebagai Ketua DKPP. "Kalau saya ini harus ukur baju. Baju saya enggak pas untuk ikut capres di Demokrat. Tidak boleh saya sebagai ketua DKPP harus netral," imbuhnya.

 

Jimly juga mengatakan jika tetap ikut sera sebagai peserta konvensi maka tidak menambah popularitas bagi Partai Demokrat.

 

"Kita harus menjaga DKPP. Kita harus netral. Kita jaga agar KPU dan bawaslu netral, masa begitu ketua DKPP-nya. Bagaimana 2014 nanti bagaimana nantinya. Kita kerjakan mandatnya. Saya sudah terima amanat jadi Ketua DKPP," katanya.

 

 

Sumber:  http://www.tribunnews.com/2013/07/08/jimly-akui-didekati-tokoh-demokrat-untuk-ikut-konvensi

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008