Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4536
Kegiatan690
Liputan Media438
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3719453
August
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Sabtu, 21 September 2013
Langgar Kode Etik, DKPP Pecat 98 Penyelenggara Pemilu

Mataram (Global FM Lombok)-Hanya dalam jangka waktu 15 bulan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memecat 98 penyelenggara pemilu baik anggota KPU maupun Bawaslu di sejumlah daerah di Indonesia. Mereka dipecat lantaran terbukti melanggar aturan serta tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie usai membuka kegiatan bimbingan teknis di Senggigi Jumat (20/09) mengatakan, selain memecat 98 penyelenggara pemilu, DKPP juga telah memberikan peringatan sebanyak 97 penyelenggara. Sementara sebanyak 305 orang penyelenggara pemilu telah direhabilitasi.

“Berpihak kepada salah satu peserta, tidak independent itu yang banyak, tidak professional sehingga menyebabkan hak orang hilang. Kami memecat 98 penyelenggara itu sejak 2012. Mulai Juni 2012 kita berdiri, jadi sudah satu tahun tiga bulan” kata Jimly.

Jimly mengatakan, DKPP bertanggung jawab menjaga kehormatan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Ia mengatakan, banyak aduan yang masuk ke DKPP, namun tidak semua aduan yang masuk itu benar adanya. Sebagian besar justru, laporan yang masuk hanya fitnah dan ekspresi kekecewaan peserta pemilu karena kalah dalam kompetisi politik.

” Di DKPP itu sibuk sekali ternyata. Dalam sehari kita bisa lima kali bersidang, ya maklum banyak yang tidak puas. Sebelum pemilu semua bilang siap menang siap kalah, ah itu cuma teori” kata Jimly(ris)-

 

 Sumber :  http://www.globalfmlombok.com/read/2013/09/21/langgar-kode-etik-dkpp-pecat-98-penyelenggara-pemilu.html

Rabu, 18 September 2013
Jimly: Perusakan PN Depok Teror Terhadap Negara

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie menyatakan peristiwa penyerbuan dan pengrusakan kantor Pengadilan Negeri (PN) Depok merupakan bentuk teror terhadap negara.

''Ini teror terhadap negara. Polisi harus menindak tegas pelaku dan aktor intelektualnya,'' kata Jimly di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu (18/9).

''Polisi seharusnya dapat menjaga keamanan seluruh kegiatan penyelenggara negara dan fasilitas negara,'' ujar Ketua DKPP ini. ''Jangan dibiarkan peristiwa ini terjadi, tindak tegas dan diproses hukum para pelakunya agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa,'' tegas Jimly.

Menurut Jimly, jika peristiwa ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi masa depan penegakan hukum dan juga akan meruntuhkan kewibawaan negara.

Menurut catatan Republika, fenomena kekerasan dan pengrusakan memang kerap terjadi di persidangan. Selain peristiwa perusakan kantor PN Depok,pernah terjadi perusakan kantor PN Temanggung oleh massa lantaran tidak puas putusan lima tahun penjara bagi terdakwa penistaan agama, Antonius Richmond Bawengan.

Reporter : rusdy nurdiansyah

Redaktur : Taufik Rachman

Sumber :  http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/09/18/mtb92h-jimly-perusakan-pn-depok-teror-terhadap-negara

Rabu, 18 September 2013
DKPP Putuskan Pinondang-Ampuan Berhak Melaju di Pilkada Tapanuli Utara

JAKARTA, Jaringnews.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, keputusan pihaknya terkait Pilkada Bupati Tapanuli Utara sudah jelas. Pilkada akan dilangsungkan pada 10 Oktober 2013, dan akan digelar dengan menambah calon bupati Pinondang Simanjuntak dan calon wakil bupati Ampuan Situmeang.

“Jadi jelas dalam keputusan itu, tidak ada yang dibatalkan cabup atau cawabup Taput dalam putusan itu," ujar Jimly saat dihubungi, Rabu (18/9).

Sebelumnya KPU Taput membatalkan Pinondang dan Ampun Situmeang untuk maju dalam Pilkada Taput. Pasalnya, jumlah pencalonan dirinya tidak memenuhi syarat 15 persen. Partai pengusung Pinondang dan Ampuan dinilai mengusung calon ganda. Awalnya Pinondang-Ampuan dibatalkan karena rekomendasi PPRN dinilai ganda, yang juga memihak pasangan Sanggam Hutagalung-Sahat Sinaga.

Pihak Pinondang-Ampuan melaporkan kasus ini ke DKPP dengan nomor laporan perkara pengaduan Nomor 170/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 92/DKPP-PKE-II/2013.
 
Akhirnya, dua hari lalu, DKPP yang diketuai Jimly memutuskan pemberhentian Ketua KPU Taput Lamtagon Manalu, beserta anggota KPU Taput Jan Piter Lumbantoruan, Erids Aritonang, Hotma Harianja, dan Lambas JJ Matondang. Selanjutnya, hak Pengadu, Pinondang dan Ampuan dipulihkan dan ditetapkan menjadi pasangan calon bupati-calon wakil bupati.

Dalam putusannya, DKPP juga memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Taput untuk sementara, dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya.  “Memerintahkan kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini,” ujar Jimly.

Selain Jimly, keputusan DKPP disetujui anggota majelis DKPP diantaranya Saut Sirait, Nelson Simanjuntak, Valina Singka Subekti, Anna Erliyana, Nur Hidayat Sardini.
Anggota DKPP Ida Budhiati memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Dia mengemukakan, pasangan Pinondang dan Ampuan tidak memenuhi syarat karena tidak mencapai sekurang-kurangnya dukungan 15 persen perolehan suara sah partai politik hasil Pemilu Tahun 2009.

Atas keputusan ini, maka Pilkada Taput akan diikuti 8 pasangan, diantaranya Saur Lumbantobing-Manerep Manalu SH (SAURMA) diusung Partai Golkar, PKPB, Barnas dan PAN. Margan Sibarani-Sahat Tua Nababan (MARTUA) dari jalur perseorangan. Sanggam Hutagalung-Sahat MT Sinaga (SAHATA) diusung PKB, PPRN dan PDS.

Kemudian ada Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir diusung PDI-P, Partai Patriot dan Partai Buruh. Banjir Simanjuntak-Maruhum Situmeang (BANJIR MA) diusung Hanura, PMB dan PIS. Sementara Bangkit P Silaban-David PPH Hutabarat (BADIA) diusung Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Merdeka.

(Ral / Nky)

Sumber :  http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/48759/dkpp-putuskan-pinondang-ampuan-berhak-melaju-di-pilkada-tapanuli-utara

Jum'at, 13 September 2013
DKPP Ingatkan KPU

Soal masa jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung yang akan habis pada 23 September 2013, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. Jimly Jimly Ashiddiqie mengingatkan agar KPU Pusat bekerja sesuai aturan perundang-undangan.

"Meski itu urusan KPU (periodisasi KPU Lampung, Red), menyangkut masa jabatan KPUD, KPU Pusat agar tetap berpegang pada perundang-undangan,” kata Jimly kepada Radar Lampung di Jakarta kemarin.

Diketahui, Jimly pernah melontarkan wacana Pilgub Lampung mundur pada 2015. Ketika menjadi pembicara pada sebuah diskusi politik di Bandarlampung beberapa waktu lalu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan, agar Pilgub Lampung legitimate dan tak rawan gugatan, dimundurkan saja pelaksanaannya pada 2015.

Lalu, bagaimana keabsahan jabatan KPU Lampung jika pilgub mundur pada 2015 seperti saran Jimly? Ditanya begitu, Jimly enggan berkomentar lebih jauh. Dia mengatakan, masa jabatan KPU adalah kewenangan KPU Pusat dan tetap sesuai aturan.

’’Pokoknya KPU harus bekerja sesuai aturan hukum, bekerja sesuai bunyi undang-undangnya. Bila melanggar, tentunya itu (perpanjangan jabatan KPU, Red) tidak memiliki kekuatan hukum," ujarnya.

    Sebelumnya, Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan, KPU tetap mengupayakan Pilgub Lampung digelar pada tahun ini. Karena itu, pihaknya telah memplenokan dan memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan komisioner KPU Lampung hingga dilantiknya gubernur terpilih. Hanya, hingga kemarin KPU Pusat belum menerbitkan SK perpanjangan tugas KPU Lampung.

Ferry menambahkan, SK perpanjangan itu diterbitkan paling lambat satu hari sebelum masa jabatan KPU Lampung berakhir pada 23 September 2013. "Mau last minute, kita bisa terbitkan. Asalkan, jangan lewat dari masa jabatan mereka," ungkapnya. (kyd/p4/c2/gus)

 

Sumber :  http://www.radarlampung.co.id/read/politika/62241-dkpp-ingatkan-kpu

Jum'at, 13 September 2013
Anggota DKPP Kembali Jadi Tujuh Orang

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memiliki anggota tujuh orang. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie melantik Anna Erliyana, pengganti Abdul Bari Azed yang mengundurkan diri.

Hadir dalam acara tersebut anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, Sekjen Bawaslu/DKPP, Gunawan Suswantoro dan sejumlah staf di lingkungan Sekretariat Bawaslu/ DKPP.

Dalam sambutannya, Jimly berharap dengan lengkapnya anggota saat ini, DKPP dapat menjalankan tugasnya secara optimal demi tegaknya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

"Kami menyambut kehadiran Ibu Anna dengan suka cita. Welcome to the club. Semoga dengan kembalinya jumlah anggota tujuh orang, DKPP bisa menjalankan tugas dengan lebih baik,” ujar Jimly di Media Center Bawaslu, Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Anna yang sebelumnya pernah menjadi ahli dalam persidangan kode etik DKPP mengaku tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan dipilih sebagai anggota DKPP.

“Yang terlintas dalam benak saya ketika tepilih sebagai anggota DKPP adalah tugas berat. Karena ini berkaitan dengan etika yang seharusnya sudah banyak tahu. Namun banyak yang tidak tahu,” ungkap Anna usai pelantikan.

Ia optimis dapat mengemban amanah dari jabatan baru ini dengan sebaik-baiknya dengan tim yang solid. Anna meyakini keadilan sangat menonjol dalam tugas DKPP, begitu kata Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Indonesia itu.

 

Sumber :  http://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/13/anggota-dkpp-kembali-jadi-tujuh-orang

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008