Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6306447
September
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Senin, 06 Juli 2015
Maju Jadi Capim KPK, Jimly Tak Khawatir Ancaman Kriminalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie mengaku tak khawatir dikriminalisasi jika dirinya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jimly menjadi satu di antara 194 orang pendaftar yang lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK.

"Insya Allah ke depan akan lebih baik. Nggak ada kekhawatiran ke sana (kriminalisasi). Insya Allah mudah-mudahan lancar," kata Jimly usai acara silaturahmi intelektual Muhammadiyah di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Minggu (5/7/2015) malam.

Jimly enggan berkomentar lebih banyak soal lolosnya dia sebagai bakal calon pimpinan KPK. Ia mengaku tak mau banyak bicara menjelang seleksi selanjutnya. 

"Ini kan proses dalam tahap awal, sekarang masyarakat yang beri tanggapan. Jangan tanya ke calon. Nanti malu kalau nggak lolos," seloroh Jimly.

Dia mengaku sudah menyiapkan diri untuk menghadapi seleksi-seleksi selanjutnya seperti tes wawancara. Dia pun sudah membuat makalah terkait KPK, tetapi Jimly enggan membeberkan apa yang menjadi pemikirannya itu. 

Pansel KPK memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi nama pendaftar yang lolos seleksi administrasi mulai 4 Juli hingga 3 Agustus 2015. Setelah itu, para calon pimpinan KPK diwajibkan membuat makalah tentang diri pendaftar dan kompetensi yang dilakukan pada 8 Juli.

Hasil tes pembuatan makalah itu akan diumumkan pada 15 Juli. Pansel akan melakukan assessment kepada para pendaftar pada 27-28 Juli. Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK akan disampaikan pada 12 Agustus.

Tes kesehatan dilakukan pada 18 Agustus, wawancara pada 24-27 Agustus, dan laporan akan disampaikan oleh Pansel kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/07/06/09291021/Maju.Jadi.Capim.KPK.Jimly.Tak.Khawatir.Ancaman.Kriminalisasi

Rabu, 01 Juli 2015
Jimly: Tak Seseram yang Dibayangkan

JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengaku optimistis pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan berjalan lancar dan aman.

Pasalnya, dari kunjungan ke sejumlah daerah yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir, suasana kondusifitas terasa begitu kuat.

“Saya sudah keliling Indonesia dalam acara sosialisasi (kode etik,red). Saya punya kesan pilkada ini lancar, Insya Allah, tidak seperti dikhawatirkan. Pilkada ini tidak lebih berat dari [emilu kemarin (Pemilu 2014, red),” ujar Jimly pada pertemuan tripartit, DKPP Bawaslu dan KPU, Rabu (1/7) sore.

Menurut Jimly, memang secara teori pilkada langsung lebih rentan munculnya potensi konflik. Karena hiubungan emosional antara calon dengan pendukung lebih dekat. Tapi ia menegaskan, pandangan tersebut hanyalah sebuah teori, bukan praktik di lapangan.

“Jadi dalam praktiknya, itu tidak seseram yang dibayangkan. Namun begitu keamanan juga tidak boleh dianggap enteng. Harus tetap ditingkatkan,” ujar mantan ketua MK ini.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polri. Dia yakin, pihak kepolisian sudah memiliki pemetaan terhadap potensi masalah. Dia pun berpendapat,  potensi konflik mungkin saja terjadi baik ada pilkada maupun tidak ada pilkada.

 

sumber :http://m.jpnn.com/news.php?id=312905 

Rabu, 12 Nopember 2014
Indonesia Bentuk Organisasi Khusus Auditor Hukum

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqie berharap untuk penegakan hukum di Indonesia sekarang ini harus sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat.

‪Agar terpenuhi berbagai harapan penegakan hukum itu, kata Jimly, rakyat disarankan menyambut positif atas dibentuknya organisasi yang membawahi standard kompetensi khusus auditor hukum Indonesia.‬

‪”Ini profesi auditor dan ini baru di Indonesia. Nahkan termasuk di dunia. Kita mendahului profesi ini tersendiri dan Asahi menjadi organisasi pelopornya,” ujar Jimly, di gedung Komisi Yudisial (KY), Jakarta Pusat, Senin (10/11/2014).‬

‪Menurut Jimly, perkembangan hukum saat ini sudah terbilang sangat maju pesat. Terlebih nanti pada saat ekonomi global yang dimana pengacara-pengacara asing bisa masuk di Indonesia. Namun, lanjut jimly, dirinya meminta kepada semua advokat untuk tidak gentar dan kawatir.‬

‪”Para lawyer tidak boleh takut. Yang penting kita bisa melaksanakan profesi hukum sesuai dengan kemajuan jaman,” ungkapnya.‬

‪Dia menambahkan, untuk ke depannya nanti dibutuhkan para sarjana-sarjana hukum untuk bisa menjadi sentral dan perubahan dalam profesi hukum, advokat, jaksa,  arbiter dan saat ini auditor.‬

‪”Sekarang ini banyak pelaku hukum, tapi dalam prakteknya banyak pelayan hukum yang tidak sesuai perannya,” katanya.

Oleh karena itu, diperlukan peran auditor, agar nanti rakyat merasa terlayani terkait masalah hukum. “Dimana hukum nanti harus ada yang sifatnya melayani,” pungkas Jimly.‬ (Pur)

 

sumber :

http://obsessionnews.com/indonesia-bentuk-organisasi-khusus-auditor-hukum/

Kamis, 09 Oktober 2014
Presiden Tidak Akan Goyah Diguncang Manuver KMP Pertarungan Dua Kubu Positif Buat Rakyat

JAKARTA -  Berbagai manuver Koalisi Merah Putih (KMP), dari pengesahan UU pilkada hingga pemilihan MPR untuk mengganjal Presiden Terpilih Jokowi dipastikan tidak akan berpengaruh.

Sebab, presiden memiliki hak veto atau hak membatalkan keputusan, ketetapan, dan undang-undang.
    
Sehingga, berbagai spekulasi bahwa presiden akan dimakzulkan dengan mengerahkan kekuatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan MPR tidak akan mudah terwujud. Hal tersebut memastikan bahwa pemerintahan tidak akan bisa dihancurkan oleh KMP.
    
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menjelaskan, polemik politik yang terjadi di DPR dan MPR itu merupakan gejala divided government atau perpecahan pemerintahan.

"Ini tidak akan membuat pemerintahan hancur atau goyah," tuturnya ditemui di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kemarin (8/10).
    
Yang menjadi kuncinya adalah hak veto presiden. Sehingga, berbagai undang-undang yang dipastikan tidak pro rakyat, seperti UU Pilkada bisa dibatalkan dengan hak tersebut. "Jangan khawatir dengan kondisi ini," terangnya.
    
Karena itu, perlu dipahami bahwa presiden ini dalam hal legislasi atau pembuatan undang-undang justru lebih kuat. Bahkan, bila dibandingkan dengan presiden Amerika Serikat, dalam legislasi Presiden Indonesia ini lebih superior. "Ini DPR harus paham ya," ujarnya.
    
Contoh paling nyata adalah RUU kawasan perdagangan bebas yang telah disahkan DPR, namun tidak diundangkan karena tidak disetujui presiden.

Karena itu bisa diprediksi, dalam waktu 5 tahun kedepan, bukanlah hal yang mustahil kalau presiden terpilih akan melakukan hal yang sama. " Langkah ini bisa ditempuh," ujarnya.
    
Terkait berbagai kabar rencana pemakzulan Presiden sebagai bagian dari manuver politik KMP. Jimly menjelaskan, hal tersebut hanya prasangka semata, justru sebenarnya pergolakan politik ini bagus untuk demokrasi di Indonesia.

"Ada sisi positifnya, pemerintah, DPR, dan MPR, bisa berlomba-lomba untuk mengabdi pada rakyat. Siapa yang bisa mengambil hati rakyat," jelasnya.
    
Pemakzulan, lanjut dia, baru bisa dilakukan dengan sejumlah syarat. Diantaranya, presiden terbukti melanggar hukum, seperti korupsi atau masalah hukum lainnya.

Namun, yang perlu diketahui, pemakzulan atau impeachment itu lebih sulit daripada mengubah UUD 1945. Hal itu dikarenakan membutuhkan persetujuan 3/4 anggota MPR. "Sulit dibayangkan impeachment terjadi di Indonesia saat ini," terangnya.
    
Gejalan politik seperti yang terjadi di DPR dan MPR saat ini belum biasa terjadi di Indonesia. Karena itu perlu menyiapkan perangkat-perangkat lain yang bisa menunjang. Tentunya perangkat ini akan menjadi solusi, namun harus dipikirkan bagaimana perangkat itu. "Tentu selain adanya sistem veto," ucap Jimly.
    
Dia menghimbau pada para pemangku kebijakan untuk bekerja secara inklusif. Semua kebijakan itu harus benar-benar diperhitungkan.

"Semua pihak harus membuka diri, dengan kunci inklusifisme. Jangan mengedepankan ego, karena kehilangan akan tentu akan tersesat. Akal sehat yang akan menuntun pada kebenaran," tegasnya. (idr/bay/dyn)

 

 

sumber : 

 http://www.jpnn.com/read/2014/10/09/262513/Pertarungan-Dua-Kubu-Positif-Buat-Rakyat-

Kamis, 02 Oktober 2014
SBY Jangan Tiru Kebiasaan Keliru Megawati
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, menyarankan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap manandatangani UU Pilkada yang disahkan dalam rapat paripurna DPR Jumat (26/9) dini hari. Jika tidak, Presiden SBY akan mengikuti kebiasaan keliru pada pemerintahan Presiden Megawati.

Jimly mengatakan dalam masa pemerintahan Presiden Megawati, terdapat lima Undang-Undang yang tidak ditandatangani. Salah satunya yakni UU Penyiaran. Meski begitu, kelima UU tersebut tetap diberlakukan.

“Kalau SBY mau membangun tradisi baru, dia harus tanda tangani UU Pilkada. Tapi disertai signing statement atau pernyataan pengesahan,” kata Jimly saat dihubungi Republika, Senin (29/9).

Pernyataan pengesahan tersebut, kata Jimly, isinya adalah catatan yang berkembang setelah pengesahan UU Pilkada. Misalnya keluhan Presiden SBY dan masyarakat mengenai perubahan sistem Pilkada menjadi tidak langsung. Selain itu juga memuat catatan agar undang-undang diperbaiki untuk kepentingan rakyat.

“Semua yang ketidaksetujuan yang berkembang setelah pengesahan di DPR bisa diungkapkan tanpa menggangu proses pengesahan UU yang disetujui bersama,” jelas Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut.

Jimly mengatakan akan aneh kalau Presiden tidak tanda tangan, sebab kop surat UU adalah kop presiden. Kecuali jika ada perubahan format menjadi kop DPR. Jika demikian, Presiden bisa saja tidak tanda tangan.

Kop surat tersebut diatur dalam peraturan pembentukan peraturan perundangan Nomor 12 Tahun 2011 sebagai perubahan UU Nomor 10 tahun 2004. Untuk mengubah kop surat DPR harus membuat revisi undang-undang tersebut.

“Karena itu selama format undang-undang masih kop Presiden, Presiden harus tanda tangan karena sudah menyatakan setuju di rapat paripurna DPR dan mengesahkan bersama-sama. Sehingga tidak ada alasan Presiden untuk tidak teken,” terangnya.
 
sumber : 
 
 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/29/nco4o5-sby-jangan-tiru-kebiasaan-keliru-megawati
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008