Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6306418
September
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Senin, 29 September 2014
Jimly Asshiddiqie: KPUD dan Panwaslu tak Diperlukan
FAJARONLINE  - Pengesahan RUU Pilkada dengan mekanisme pemilihan  DPRD membawa konsekuensi terkait keberadaan institusi penyelenggara pemilu di daerah. Dengan mekanisme itu, maka keberadaan KPUD, Panwaslu provinsi dan kabupaten/kota tak lagi diperlukan.

"Pilkada kembali melalui DPRD, KPU dan Bawaslu yang bersifat tetap di daerah tentu tidak diperlukan lagi," tulis Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Jimly Asshiddiqie dalam akun twitter miliknya, @JimlyAs, beberapa saat lalu, Jumat 26 September.

DPR, dinihari tadi, mensahkan RUU Pilkada melalui DPRD. Pengesahan dilakukan setelah dilakukan voting secara terbuka karena tidak ada tercapai mufakat antar fraksi-fraksi di DPR. Voting menghasilkan anggota DPR yang menyatakan setuju pilkada langsung oleh rakyat hanya 135 orang, yang merupakan akumulasi dari suara anggota DPR Fraksi PDIP, Hanura dan PKB, ditambah lima suara dari anggota DPR Fraksi Demokrat dan 11 orang dari Fraksi Golkar.

Sementara anggota DPR yang mau pilkada lewat DPRD terdiri dari 226 suara. Suara ini akumulasi dari anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Golkar, PAN, PKS dan PPP. Selain lima orang, anggota Fraksi Partai Demokrat dengan jumlah anggotanya paling banyak memilih walkout saat dilakukan voting.

Bagi Jimly, mekanisme pilkada yang dikembalikan kepada DPRD menunjukkan kemajuan demokrasi tak berjalan baik. "Kebijakan negara kita dalam urusan pemilu masih seperti opelet yang mundur maju dan belok kiri-kanan karena jalanan berlobang," pungkas Jimly yang mantan Ketua MK. (rmol)
 
sumber : 
 
 http://www.fajar.co.id/politik/3353097_5665.html
Rabu, 10 September 2014
Jimly Usulkan Jokowi Buat Perpres Soal Rekrutmen Hakim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqqie mengusulkan agar presiden terpilih Joko Widodo menerbitkan perpres untuk mengatur rekrutmen hakim sebagai pejabat negara. Proses rekrutmen hakim diusulkan tidak lagi memakai mekanisme calon pegawai negeri sipil (CPNS).

"Dalam UU KK (Kekuasaan Kehakiman) yang ada kan baru mendelegasikan kepada lembaga untuk melaksanakan rekrutmen. Tapi aturan yang mengatur rekrutmen kan belum ada, perpres saja dibuat. Presiden yang baru nanti keluarkan perpres" kata Jimly di Jakarta, Selasa (9/9).

Dalam peraturan tersebut, menurut Jimly, juga diatur tentang syarat untuk menjadi hakim. Misalnya, batasan usia yang selama ini sama dengan PNS bisa diubah. Menurutnya hakim sebaiknya berusia dari 40 hingga 70 tahun. 

Orang yang direkrut, lanjut dia, juga harus memiliki kemampuan dalam bidang hukum yang sudah teruji. Bukan mahasiswa yang baru lulus dan baru mencari pengalaman di bidang kehakiman.

"Yang direkrut sarjana hukum yang teruji, pengacara yang 'putih', jaksa-jaksa yang hebat, dosen-dosen yang hebat. Maka dunia kehakiman akan berubah, jangan orang-orang yang baru nyari pengalaman di bidang kehakiman," ujarnya.

 

sumber: 

 http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/09/nbmtcj-jimly-usulkan-jokowi-buat-perpres-soal-rekrutmen-hakim

Kamis, 04 September 2014
DKPP Diminta Pecat Ketua Bawaslu Maluku
Skalanews- Ketua Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) Muhammad, meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan hukuman pemecatan Ketua Bawaslu Maluku, Barnabas Dumas Manery.

Menurut Muhammad, perbuatan Barnabas yang tertangakap basah sedang bermain judi di Kantor Bawaslu saat jeda proses rekapitulasi pemilihan legislatif (pileg), sudah mencoreng nama baik institusinya.

"Ini sangat mencoreng lembaga Bawaslu. Sebagai ketua lembaga saya prihatin dan minta Saudara Dumas dihukum seberatnya. Kalau bisa diberhentikan dengan tetap untuk mengembalikan marwah lembaga. Kita sesalkan ada oknum yang nggak jaga kehormatan konstitusi," tegas Muhammad saat sidang di Gedung DKPP, Jakarta, Selasa (2/9).

Menurut Muhammad, Barnabas tidak sendirian sebagai pihak yang bertanggung jawab atas permainan haram itu. Menurut Muhammad menuturkan Kepala Sekretariat Bawaslu Lodewijk Bremer turut bertanggung jawab, karena ide main judi berasal darinya.

Sementara, Kepala Sub Bagian Bawaslu tidak masuk sidang etik DKPP karena sudah dipindah tugaskan ke Pemda Maluku. Padahal Kasubag Bawaslu Maulu itu pun ikut bermain judi.

"Nanti hakim nilai bisa dibenarkan nggak main-main di Bawaslu. Menunggu rekap harusnya nggak main judi. Kita perbaiki laporan. Ini lebih serius. Ide main judi dari Kaseknya itu," kata Muhammad

Menanggapi permintaan Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie menyatakan akan menggelar satu kali sidang dan meminta Lodewijk dihadirkan.

Namun, mengingat Lodewijk masih menjalani proses hukum tindak pidana korupsi dan tak bisa keluar dari Ambon, maka akan digelar sidang melalui video conference.

"Nanti akan buka sidang satu kali. Nanti nggak usah kemari video conference saja," tegas Jimly.(Deddi Bayu/buj)
 
sumber : 
 http://skalanews.com/berita/detail/190398/DKPP-Diminta-Pecat-Ketua-Bawaslu-Maluku
Senin, 01 September 2014
Jimly: Ada Baiknya Indonesia Terbelah Dua Kubu Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie meyakini konstelasi politik sekarang ini, yaitu terbelahnya kekuatan politik menjadi dua kubu akan memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Dengan kondisi yang terjadi sekarang baik kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla maupun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak akan ada yang dominan.

"Rekonsiliasi itu harus dilakukan secepatnya atau selama lima tahun agar terjadi dengan sendirinya. Sebab ada baiknya dari pembelahan dua kekuatan politik itu bisa dilanggengkan maka akan membangun tradisi dua kubu, meski partainya banyak. Dan itu sehat," ujar Jimly sebelum memberikan pengantar pada acara Halaqah dan Konbes NU di Masjid Al-Hiqam, Depok, Sabtu (30/8/2014).

Jimly mengatakan manfaat positif adanya dua kubu politik, dapat dirasakan di parlemen dan di kehidupan masyarakat. Dua kubu tersebut nantinya dapat menghilangkan monopoli dan akan saling mengimbangi.

" Nanti pada saatnya akan tercemin di parlemen dan tercermin kekuatan dimasyarakat akan imbang mengimbangi," ujar Jimly.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini mengatakan terbelahnya dua kubu politik tidak akan memecah belah masyarakat. Karena, menurutnya, masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan perbedaan pandangan dan kehidupan yang beragam.

"Tidak akan memecah belah masyarakat karena selama berabad abad masyarakat sudah terbiasa dngan pluralitas, kalau cuma dua kan gampang, selama ini ribuan kekuatan bisa survive apalagi cuma dua. Jadi jangan terlalu kuatir," ujar Jimly.

sumber : 

 http://www.tribunnews.com/nasional/2014/08/30/jimly-ada-baiknya-indonesia-terbelah-dua-kubu-politik

Rabu, 13 Agustus 2014
Pengadu Dugaan Pelanggaran Etik Pilpres Jangan Emosional
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, mengimbau kepada para pengadu dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu dalam Pilpres 2014 agar tidak emosional. Tuduhan yang dialamatkan para pengadu terhadap KPU dan Bawaslu diharapkan tidak berlebihan.
 
Menurut Jimly para pengadu tidak perlu menyikapi persoalan penyelenggaraan Pilpres secara personal terhadap komisioner KPU dan Bawaslu. Ia khawatir sikap emosional para elit politik bakal memicu sebagian masyarakat melakukan tindakan yang tidak diinginkan, seperti keributan.
 
Guru Besar Hukum Tata Negara itu menekankan supaya segala perselisihan yang ada menyangkut Pemilu diselesaikan secara hukum. “Siapa yang melanggar kode etik harus mempertanggungjawabkan. Tapi selesaikanlah semua masalah yang ada di ruang sidang,” katanya saat memimpin sidang DKPP terkait dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu pada Pilpres 2014 di gedung Kementerian Agama di Jakarta, Senin (11/8).
 
Dari informasi yang diperolehnya Jimly menyesalkan ada anggota kubu pasangan calon nomor urut satu, Prabowo-Hatta, yang mengeluarkan kalimat menculik orang lain. Baginya, pernyataan itu sangat rawan karena pelakunya dapat terkena pidana. Apalagi pernyataan itu sudah dimuat dan tersebar lewat media. Jika pernyataan itu masuk media elektronik, pelakunya bisa dijerat pidana sampai 12 tahun. “Lebih baik kita selesaikan masalah pelanggaran (dalam penyelenggaraan Pilpres 2014,-red) di meja sidang,” tukas Jimly.
 
Menanggapi hal tersebut koordinator tim kuasa hukum Prabowo-Hatta di persidangan DKPP, Mahendradatta, menegaskan pihaknya tidak pernah mengungkapkan kata menculik. Tapi ia mengakui ada anggota dari kubu Prabowo-Hatta yang terbakar emosi dan melontarkan kata tangkap.
 
Menurut Mahendradatta, hal itu terjadi karena Bareskrim Mabes Polri tak kunjung memanggil dan memeriksa Ketua KPU, Husni Kamil Manik. Ia menjelaskan laporan ke kepolisian itu dilakukan karena Ketua KPU diduga melakukan tindak pidana yaitu menginstruksikan jajarannya untuk membuka kotak suara Pilpres 2014.
 
Selain meminta maaf atas tindakan personal yang dilakukan anggota kubu Prabowo-Hatta itu, Mahendradatta juga mendesak Polri untuk segera menindaklanjuti laporan mereka. Agar segera memeriksa terlapor, salah satunya Ketua KPU RI. “Kami sudah laporkan perihal pembukaan kotak suara itu sebagai tindak pidana,” ujarnya.
 
Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan KPU telah menggelar rapat pleno yang dihadiri komisioner. Rapat itu digelar untuk mencermati perkembangan terakhir atas pendapat atau sikap yang disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik. Dalam beberapa kesempatan Husni menilai pimpinan DPD partai pendukung pasangan Prabowo-Hatta itu menyampaikan keinginan menangkap atau menculik dirinya sebagai Ketua KPU.
 
Kemudian, Husni melanjutkan, rapat pleno KPU memutuskan yang disampaikan Taufik tersebut berpotensi mengganggu keikutsertaan KPU dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan di MK dan DKPP. KPU memutuskan melaporkan tindakan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri dengan harapan ada jaminan keamanan bagi komisioner KPU dalam menjalankan tugas. “Agar kami dapat mengikuti proses persidangan di MK dengan rasa nyaman,” ungkapnya.
 
Dalam laporan tersebut Husni mengatakan KPU telah memberikan bukti tertulis berupa artikel berita di media. Seiring berjalannya waktu KPU akan menambah bukti-bukti terkait. Hingga kini Husni mengaku belum mendapat ancaman keamanan langsung terhadap dirinya.
 
Berkaitan dengan laporan Husni, polisi berjanji menindaklanjuti ancaman penculikan.
 
 
sumber : 
 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53e97a94ea745/pengadu-dugaan-pelanggaran-etik-pilpres-jangan-emosional
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008