Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6001799
April
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Rabu, 06 Agustus 2014
Jimly Irit Bicara Komentari Keputusan KPU Bongkar Kotak Suara
Jakarta - Guna melengkapi bukti menghadapi sidang perdana gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Agustus, KPU telah menginstruksikan membuka kotak suara di sejumlah daerah. Tindakan ini dianggap kubu Prabowo-Hatta sebagai pelanggaran. Apa tanggapan DKPP?

"Anda tanya ke KPU karena pasti ada alasannya. Tanya kepada KPU dan Bawaslu serta pengadu yang ribut (soal itu)," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2014).

Wartawan yang belum puas mendengar pernyataan itu terus meminta tanggapan Jimly. Sambil berkelakar mantan Ketua MK ini memberikan saran untuk menanyakannya kepada para pengamat.

"Kalau tidak puas tanya ke pihak pengamat hehe," candanya.

"Kamu tanya kepada pengamat politik dan hukum. Kami bukan pengamat, kami membuat keputusan," lanjut Jimly.

Meski demikian, dia menegaskan baik KPU maupun Bawaslu selama ini selalu mengupayakan proses transparansi dalam menjalankan setiap tahapannya. Sehingga, Jimly menyarankan agar semua pihak tidak saling melempar prasangka.

"Ketua KPU dan Bawaslu punya wewenang. Itu kita sidang terbuka, (kalau) ada buktinya melanggar atau nggak (itu ketahuan). Jangan main tuduh sembarang," imbaunya.

Dalam kesempatan ini pun, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut juga menjelaskan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Selama MK belum mengetuk palu, keputusan KPU masih dapat berubah. Oleh karena itu, Jimly meminta kepada semua pihak untuk sabar menunggu putusan MK.

"Kalau MK itu bisa merubah keputusan KPU. Yang kalah bisa menang yang menang bisa kalah. Maka kita jangan dulu merasa selesai urusan, para pemenang belum ada sekarang. Presiden terpilih mengikat tapi belum sah. Baru finalnya kalau sudah diputus MK," pungkas pria berkacamata ini.
 
 
sumber : 
 
 http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/08/04/191115/2653109/1562/jimly-irit-bicara-komentari-keputusan-kpu-bongkar-kotak-suara?9911012
Senin, 04 Agustus 2014
Jimly: Pilpres 2014 Paling Bersejarah
JAKARTA- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie mengatakan, pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) 2014 terbilang paling bersejarah dan harus dinikmati oleh semua pihak secara positif.

Pasalnya, selain bertepatan dengan bulan Ramadan, pesta demokrasi kali ini juga hanya diikuti dua calon. "Jadi Ramadan tahun ini sangat bersejarah karena terjadi saat bangsa kita mengadakan pilpres dan pilpres ini sangat seru karena capresnya ada dua yang dalam pengalaman sejarah kita belum pernah. Kalau 2004 capresnya lima, dan 2009 ada tiga, sekarang cuma dua," kata Jimly di kediamannya, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2014).

Sehingga, lanjutnya, pilpres kali ini ketat sekali dan otomatis membuat pilihan rakyat terbelah dua jadi hitam dan putih. Sebagai bangsa yang plural tentunya hal itu semakin kelihatan. Apalagi, pluralisme yang ada di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di Amerika Serikat.

Kondisi itu, kata Jimly, sangat berbahaya. Apalagi dalam pelaksanaannya sering diwarnai berbagai konflik, seperti saling menjelek-jelekannya calon. "Kampanye hitam itu hitam sekali hitamnya pekat," tuturnya.

Tetapi, beruntung pelaksanaan pilpres kali ini bertepatan dengan Ramadan. Sehingga semua WNI atau sekira 80 persen dipaksa untuk menahan diri. "Makanya kita bersyukur ada di bulan ramadan, kalau tidak kita repot,"pungkasnya. (ugo)
 
sumber : 
 http://pemilu.okezone.com/read/2014/07/30/568/1019117/jimly-pilpres-2014-paling-bersejarah
Minggu, 03 Agustus 2014
Soal Pembukaan Kotak Suara, DKPP Hanya Bertugas Memutuskan

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi pihak yang akan memutuskan perkara pembukaan kotak suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pihak terlapor dalam perkara ini.
 
Menurut ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, pihaknya hanya bertindak sebagai pembuat keputusan. "Di situ (setelah sidang) kita bisa berpendapat, itu melanggar atau tidak. Itu kan harus sidang dulu, sidang harus ada perkaranya, nanti setelah sidang baru diketahui melanggar atau tidak," ujar Jimly ketika dihubungi Metrotvnews.com, Ahad (3/8/2014).
 
Tim Prabowo-Hatta sempat berniat melaporkan perkara ini ke DKPP, Jumat (1/8/2014). Sayangnya rencana itu gagal karena DKPP masih dalam suasana libur.
 
"Kita mau laporkan ke DKPP terkait tindakan dari KPU, namun ternyata DKPP masih libur. Jadi kami kembali Senin (4/8/2014) untuk buat laporan," ujar Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, Didi Supriyanto di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (1/8/2014).

(Oje)

 

sumber : 

 http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/08/03/272756/soal-pembukaan-kotak-suara-dkpp-hanya-bertugas-memutuskan

Selasa, 29 Juli 2014
Silaturahim ke Teuku Umar, Jimly Minta Megawati Tenangkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie bersilaturahim ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta, Senin (28/7/2014), pada hari raya Idul Fitri 1435 H.

Dalam kunjungannya itu, Jimly meminta Megawati menenangkan masyarakat, terutama para pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Silaturahmi saja. Saya sampaikan supaya (Megawati) menenangkan keadaan itu agar redam konflik dengan segala emosi kemarin (saat pemilu presiden)," ujar Jimly seusai bersilaturahim.

Ia mengatakan, masyarakat harus bersyukur sebab pemungutan dan rekapitulasi suara Pilpres 2014 sudah selesai. Saat ini, kata Jimly, sudah saatnya masyarakat kembali bersatu.

Dia mengaku bersyukur karena tahapan-tahapan pilpres berlangsung selama bulan Ramadhan sehingga masyarakat lebih dapat menahan diri.

"Kalau pilpres tidak berlangsung di bulan Ramadhan mungkin repot, karena kita punya dua capres. Maka syukurlah ada Ramadhan, kampanye hitam tidak terlalu berpengaruh, kasak-kusuk fitnah sana, fitnah sini sudah selesai," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sebelumnya, KPU menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Namun, kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menggugat putusan itu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menuding terjadi kecurangan dalam Pilpres 9 Juli lalu.

 

sumber : 

 http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/28/15260621/Silaturahim.ke.Teuku.Umar.Jimly.Minta.Megawati.Tenangkan.Masyarakat

Minggu, 20 Juli 2014
Jimly: Kedua Capres Harus Legawa
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan calon presiden yang dinyatakan kalah dalam hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum sebaiknya legawa dan jangan mengadu ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi, ujar Jimly, kalau selisih perolehan suaranya di atas 5 juta suara.

"Karena sangat sulit untuk membuktikannya jika sudah seperti itu," tutur Jimly saat dihubungi, Sabtu, 19 Juli 2014. "Apalagi kalau sudah selisih suaranya sampai jutaan seperti itu."

Menurut dia, sangat kecil kemungkinan bagi seorang calon presiden yang kalah dengan selisih jutaan suara bisa memenangi ataupun membalikkan suara lawan ketika bertarung di Mahkamah Konstitusi. Jimly juga mengatakan tidak ada celah hukum lain bagi capres kalah untuk menggugat selain berjiwa sportif, mengakui kemenangan lawan.

Menurut Jimly, hasil penghitungan yang dilakukan KPU selama ini sudah berjenjang dan sangat baik. "Sehingga, jika ada kesalahan atau kecurangan, dari tingkat di bawah penyelenggara pemilu juga sudah mengawasi dan memperbaiki, dan tingkat kesalahan ketika sudah di KPU pusat menjadi sama sekali tidak ada."

Dalam pertarungan di Mahkamah, ujar mantan Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini, untuk membuktikan ribuan suara saja cukup sulit. "Apalagi kalau membuktikan perolehan suara yang sampai jutaan," tuturnya.

Musababnya, pembuktian di Mahkamah nantinya didasarkan pada fakta dan data di setiap tempat pemungutan suara. "Bukan hanya sampling, tapi fakta-fakta. Bayangkan, kalau ada jutaan suara, berapa TPS nantinya yang akan dibawa. Ini banyak sekali dan sulit. Maka, saya kira bagi capres yang kalah ketika pengumuman KPU itu harus berfikir realistis. Tidak sekadar asal berjuang, Sekaligus mempercepat peredaman ketegangan," ujarnya.

Pun jika salah satu calon memaksakan diri lapor ke Mahkamah atas kekalahannya dan yang terbukti hanya sedikit sehingga tidak mempengaruhi jumlah suara secara keseluruhan dan signifikan, gugatannya tetap dinyatakan tidak diterima.

"Jadi, misalnya, ada selisih jutaan suara di antara kedua capres ini, kemudian kandidat yang kalah menggugat ke Mahkamah, lalu terbukti adanya kecurangan di daerah tertentu yang hanya mengubah ratusan ribu suara saja, itu tetap tidak akan berlaku," ujar Jimly. "Salah satu syaratnya itu signifikasi suara." (Simak info pemilu di sini).
 
sumber : 
 http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/20/269594353/Jimly-Kedua-Capres-Harus-Legowo
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008