Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
5996953
April
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Jum'at, 18 Juli 2014
Banyak Anggota KPU Dipecat Karena Tak Netral

TRIBUNJOGJA.COM, JAYAPURA - Anggota Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah diberhentikan. Mereka melakukan pelanggaran, antara lain menerima suap dan memanipulasi suara calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum 9 April 2014. Mereka dilarang terlibat lagi dalam tahapan pemilihan presiden yang sedang berjalan.

”Mulai hari ini, mereka tidak boleh lagi terlibat dalam tahapan rekapitulasi pilpres yang sedang berjalan. Tindakan mereka tergolong pelanggaran kode etik yang berat,” kata Ketua Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie saat dihubungi Kompas dari Jayapura, Rabu (16/7/2014).

Dalam sidang DKPP pada Selasa malam diputuskan pemberhentian tidak hormat terhadap Ketua KPU Kabupaten Sarmi, Papua, Bitsael Marau. Dia terbukti menerima suap sebesar Rp 30 juta dari salah satu calon anggota DPRD Sarmi pada 16 April 2014.

Kasus ini diadukan Koordinator Forum Penegak Demokrasi Papua Moris Cerullo Muambai. Uang yang diterima kemudian dibagikan kepada dua komisioner lainnya, yakni Ferdinand F Yawan dan Marhun Lapoando. Uang itu untuk mengalihkan 10.000 suara bagi Rahmat, calon anggota legislatif DPRD Sarmi.

Bitsael mengaku, uang itu dipakai untuk operasional KPU setempat. Namun, alasan itu, menurut Jimly, tidak dapat diterima DKPP. Selain itu, dalam bukti kuitansi tertulis pemberian uang itu untuk memberikan suara bagi salah seorang caleg. ”Dana operasional bagi penyelenggara pemilu seharusnya berasal dari APBN dan APBD. Tidak boleh ada pihak lain yang memberikan uang kepada penyelenggara pemilu. Apalagi, dana berasal dari peserta pemilu,” tuturnya.

Jimly pun menyatakan, DKPP juga memberikan peringatan keras bagi Ferdinand dan Marhun agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di lain waktu. ”Kedua komisioner itu hanya diberikan peringatan karena mereka tidak mengetahui Bitsael meminjam uang dari oknum peserta pemilu,” kata Jimly.

Saat yang sama, DKPP memberhentikan tiga anggota KPU Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dan semua anggota KPU Raja Ampat, Papua Barat. Tugas rekapitulasi suara pemilihan presiden di kedua kabupaten diambil alih komisioner KPU provinsi.

Mereka yang dipecat adalah Ketua KPU Buol M Yasin Pusadan, anggota KPU Abdul Halim Sastra dan Arinto, serta Jamalia Tafalas, Ruddy Robert Fakdawar, Zainuddin Madjid, Saul Urbasa, dan Muslimin Saefuddin (anggota KPU Raja Ampat).

Ketua Bawaslu Sulteng Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, putusan DKPP memberi isyarat etis kepada semua penyelenggara pemilu di Sulteng. ”Penyelenggara bertanggung jawab atas pemilu yang baik dan berintegritas. Perilaku penyelenggara sangat menentukan kualitas pemilu secara khusus dan demokrasi secara umum,” ungkap Dewi.

Berdasarkan data dari DKPP, dengan pemberhentian ini, berarti sudah 102 anggota KPU di seluruh Indonesia yang diberhentikan karena curang selama pemilu legislatif. Kini, masih tersisa 52 perkara penyelenggara pemilu yang masih disidangkan DKPP. (*)

 

sumber : 

 http://jogja.tribunnews.com/2014/07/18/banyak-anggota-kpu-dipecat-karena-tak-netral/

Minggu, 13 Juli 2014
Jimly: Mestinya yang Kalah Langsung Ucapkan Selamat
JAKARTA - Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie meminta kepada semua pihak untuk memanfaatkan momentum Ramadan untuk belajar menahan diri sebelum melakukan tindakan yang berpotensi merusak ketenangan. Komentar itu dikeluarkannya terkait kisruh pascapilpres yang semakin panas.
 
"Bulan puasa mari kita menggunakan momentum untuk menahan diri dan lebih toleran serta mengurangi konflik, meredakan ketegangan dan percayakan seluruh tahapan rekapitulasi nanti, akhirnya akan ditetapkan hasil pilpres (oleh KPU)," serunya saat ditemui di Pondok Labu Indah, Jalan Margasatwa Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2014).
 
Seandainya ada pihak yang tidak puas, kata dia, bisa menggunakan langkah banding di Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya saja, menurutnya yang harus diingat adalah komitmen seluruh penyelenggara pemilu untuk bekerja secara profesional.
 
"Kita semua peneyelenggara pemilu maupun Bawaslu membuktikan kita bekerja profesional dan tidak berpihak," tegasnya.
 
Mantan Ketua MK itu menyarankan kepada kedua kubu untuk dapat menerima hasil pilpres dan menjadi yang pertama mengucapkan selamat kepada pasangan yang menang.
 
"Kalau bisa sudah ditetapkan, saya kira bagus yang kalah mengucapkan selamat karena memudahkan proses rekonsiliasi. Baru kali ini mengalami terbelah dua, bangsa Amerika sudah terbiasa, kita baru kali ini, harus ekstra hati-hati," tukasnya.
 
Ucapan selamat itu, kata dia, penting sebagai bentuk kematangan berdemokrasi, "Ucapkan selamat saja, para pendukung supaya ditenangkan, ini penting bagi pelajaran berdemokrasi. Kalau lancar ini catatan terbesar dalam sejarah demokrasi, kalau berhasil demokrasi kita matang," tuntasnya.
(ful)
 
sumber : 
 http://pemilu.okezone.com/read/2014/07/12/567/1012071/jimly-mestinya-yang-kalah-langsung-ucapkan-selamat
Jum'at, 11 Juli 2014
Jimly: Belum Ada Hasil Resmi Pilpres, Timses Jangan Syukuran Dulu
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengingatkan kepada kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta tim suksesnya bahwa hasil resmi Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 hanya dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan baru diumumkan 22 Juli mendatang. Oleh karena itu, dia meminta kedua tim pasangan calon agar menahan diri dan tidak dulu menggelar perayaan kemenangan.

"Jangan dulu bersikap dari pengumuman quick count. Jadi, tim sukses jangan dulu syukuran, kan kerjanya belum selesai," ujar Jimly, di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (10/6/2014).

Ia mengatakan, peserta pemilu jangan menempatkan diri sebagai pemenang ataupun yang kalah. Terkait pengumuman hasil hitung cepat 12 lembaga survei, dia mengatakan, tidak ada jaminan hasil dari 12 lembaga itu benar, baik yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun yang memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Siapa yang jamin delapan lembaga (yang memenangkan Jokowi-JK) lebih benar dari yang empat lembaga (yang memenangkan Prabowo-Hatta)? Semua pihak harus legowo untuk menunda bersikap," kata Jimly.
 
 
sumber : 
 
 http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/10/20280471/jimly.belum.ada.hasil.resmi.pilpres.timses.jangan.syukuran.dulu?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Rabu, 09 Juli 2014
DKPP Siap Tangani Kasus Kericuhan Pilpres di Hongkong

Jakarta, GATRAnews- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshidiqqie menilai pelaksanaan Pilpres di Hongkong sudah sesuai prosedur walaupun ada sedikit kericuhan. "Kalau yang saya terima laporannya, secara prosedural semuanya sudah benar. Dari jam buka TPSLN sampai tutup semuanya terlaksana, petugas pun setengah jam sebelum TPS ditutup sudah memberitahu lewat pengeras suara kepada pemilih yang belum mencoblos untuk segera merapat ke TPS. Nah saya nggak tahu kenapa tiba-tiba setengah jam setelah TPS tutup jadi pada ribut," ujar Jimly di kediamannya di Pondok Labu Indah, Jaksel, Rabu (9/7).

 

Meski begitu Jimly meminta agar Bawaslu menindaklanjuti kasus tersebut nanti setelah pelaksanaan pilpres. DKPP pun siap turun tangan jika diperlukan mengingat ketua Bawaslu sendiri yang hadir di TPSLN Hongkong juga dipermasalahkan.

 

"Saya minta Bawaslu untuk menyelidiki ini, tapi setelah ini (pilpres) berakhir dulu. Kami siap turun tangan juga karena ketua Bawaslu sendiri kan dipermasalahkan," lanjutnya. Ia juga mendengar bahwa ada pihak yang akan mengadukan kasus tersebut ke institusi yang menangani masalah kode etik penyelengara pemilu tersebut.

 

"Saya dengar ada yang mau mengadukan kasus tersebut. Kita tunggu saja, yang jelas tunggu suasana kondusif dulu setelah pilpres ini selesai," ujarnya lagi.

 

sumber : 

 http://www.gatra.com/pemilu-dkpp/peristiwa/56521-dkpp-siap-tangani-kasus-kericuhan-pilpres-di-hongkong.html

Selasa, 08 Juli 2014
Ketua DKPP: Jangan Berpihak, karena Mudah Dilihat

Tribunnews.com, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menilai, keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah sandungan utama penyelenggara pemilu. Namun, upaya keberpihakan sangat mudah terdeteksi.

"Pelanggaran kode etik yang paling jadi sandungan itu adalah keberpihakan. Tapi keberpihakan akan gampang terlihat. Jadi saya ingatkan, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat sampai tingkat tempat pemungutan suara (TPS) jangan berpihak," ujar Ketua DKPP Jimly Asshidiqie di Jakarta, Sabtu (5/7/2014).

Dia mengatakan, publik pun dapat dengan mudah melihat keberpihakan penyelenggara pemilu. Sebab, kata dia, Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 ini hanya diikuti dua kandidat.

"Jadi, kalau mereka tidak serius di pilpres ini, bisa dipukuli orang, bisa jadi korban," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Menurut dia, keterlibatan petinggi, pejabat negara, kepala daerah, hingga pegawai negeri sipil (PNS) dalam kontestasi seperti pilkada, pileg, hingga pilpres membuat potensi kongkalikong dengan penyelenggara sangat tinggi.

"Pilkada rata-rata PNS berpihak, kemarin pileg peserta pemilu banyak, keberpihakan nggak terlalu kelihatan. Pilres nanti, kalau berpihak kelihatan," ungkapnya.

Karena itu, ia meminta jajaran KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi dan menguatkan jajarannya hingga tingkatan terbawah. Hal itu, kata dia, untuk memastikan penyelenggara pemilu mampu menjaga independensi dan integritas.

Sebelumnya, lima hari menjelang pemungutan suara Pilpres 2014, Jumat (4/7/2014) DKPP memecat 12 orang penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Pascapileg, DKPP menerima 3.045 aduan. Dari 178 aduan yang disidangkan, 106 perkara telah diputuskan. Sebanyak 98 penyelenggara pemilu diputuskan diberhentikan secara tetap.

 

sumber : 

http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/05/ketua-dkpp-jangan-berpihak-karena-mudah-dilihat
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008