Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6171282
July
SunMonTueWedThuFriSat
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Rabu, 11 Juni 2014
DKPP Pecat Anggota KPU Kota Medan

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kota Medan, Rahmat Kartolo Simanjuntak. Sementara terhadap Ketua KPU Kota Medan, Yenni Chiariah dan masing-masing anggota lainnya, Irwansyah, Edy Suhartono serta Pandapotan Tamba, dijatuhi sanksi peringatan keras.

“Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap sejak putusan ini dibacakan. DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras pada Yenni Chiariah, Irwansyah Edy Suhartono serta Pandapotan Tamba. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Republik Indonesia melaksanakan putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Majelis Sidang DKPP, Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Senin (9/6).

Pemecatan dilakukan setelah DKPP menyatakan Rahmat Kartolo terbukti melanggar kode etik terkait penyelenggaraan pemilu legislatif, 9 April lalu. Kasus itu bermula dari pengaduan calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR RI dari Partai Golkar, Leo Nababan.

Menurut Leo, dari fotocopy formulir C1 yang ia terima, seharusnya jumlah suara yang diperoleh mencapai 61.390. Namun saat dilakukan penghitungan di KPU Sumut, suara yang ia peroleh hanya mencapai 36.585 suara.
 
Rahmat Kartolo merupakan bagian dari total 28 penyelenggara pemilu yang dipecat DKPP dan 25 orang lainnya diberi sanksi peringatan, terkait pelaksanaan pemilu legislatif, 9 April lalu, dalam sidang yang digelar kali ini.

"Dari 69 orang penyelenggara pemilu yang diadukan, 53 di antaranya terbukti. 28 orang yang terbukti itu dipecat dan 25 orang lagi diberi peringatan," ujar Jimly.

Jumlah penyelenggara yang dijatuhi sanksi diperkirakan masih akan bertambah, karena hingga Senin petang, DKPP masih terus membacakan putusan dari total 32 perkara dengan 119 teradu.(gir/jpnn)

 

 sumber : 

 http://www.jpnn.com/read/2014/06/10/239382/DKPP-Pecat-Anggota-KPU-Kota-Medan-#

Senin, 26 Mei 2014
Rekor, DKPP putuskan 22 kasus pelanggaran etik dalam sehari

Merdeka.com - Kasus pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu dalam Pemilu Legislatif 2014 sangat marak. Bahkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus membacakan 22 putusan pelanggaran etik dalam sehari.

"Selama DKPP berdiri, 12 Juni 2012 hingga sekarang, DKPP baru kali ini akan membacakan putusan yang cukup banyak dibanding sebelum-sebelumnya. DKPP akan membacakan pembacaan putusan 22 kasus sehari," kata ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/5)

Sidang ini digelar di ruang sidang DKPP melalui konferensi video (video conference) yang ditayangkan ke kantor sekretariat Bawaslu seluruh Indonesia. Sidang pembacaan putusan dibagi menjadi tiga sesi karena banyaknya kasus.

"Sidang pembacaan putusan ini dibagi dalam tiga tahap, yakni pukul 09.30 WIB akan dibacakan sejumlah delapan putusan. Pukul 13.30 WIB akan dibacakan tujuh putusan, dan pada pukul 16.00 WIB akan dibacakan sejumlah tujuh putusan," terang dia.

Jimly mengungkapkan sidang yang digelar DKPP terbuka untuk umum. Media massa bebas melakukan peliputan.
"Seperti pada sidang-sidang sebelumnya, sidang ini terbuka untuk umum. Media bebas untuk meliput jalannya persidangan," ujar dia.

Menurut data yang di himpun merdeka.com, kasus yang akan diputuskan dalam persidangan yaitu PPK Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, KIP Aceh Barat Daya, KPU Bandung Barat, KPU Bengkayang, KPU Labuhan Batu Selatan, Bawaslu Jatim dan Panwaslu Pamekasan, dan KPU Padang Lawas.

Kasus lainnya, KPU Provinsi Banten, KPU Kabupaten Tangerang, Panwaslu Kabupaten Tangerang, PPK Pasar Kemis dan PPS, KPU Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Panwaslu Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau, KPU Jember, KPU Pasaman Barat Sumatera Barat, Panwaslu Magetan, Panwaslu Jakarta Selatan, KPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten Tangerang.

Selain itu juga ada kasus KPU Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, KPU Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Kota Palopo, Panwaslu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kota Bima Nusa Tenggara Barat.

[ren]
 
sumber : 
 http://www.merdeka.com/politik/rekor-dkpp-putuskan-22-kasus-pelanggaran-etik-dalam-sehari.html
Sabtu, 24 Mei 2014
DKPP Pecat Dua Penyelenggara Pemilu di Kepri

Jakarta, GATRAnews - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat dua orang penyelenggara Pemilu asal Kepulauan Riau. Vonis dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim DKPP Jimly Asshiddiqie dalam sidang di Gedung Bawaslu, di jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (23/5).

 

Kedua orang teradu tersebut adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tanjung Pinang Baharuddin, dan Ketua KPU Karimun Bambang Hermanto. Jimly mengatakan, DKPP memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan dan mengawasi eksekusi putusan tersebut.

 

Baharuddin diadukan pada tanggal 28 April 2014 oleh Razaki Persada (Ketua Bawaslu Kepulauan Riau), Indrawan Susilo Prabowoadi (Anggota Bawaslu Kepulauan Riau), Lendrawati (Anggota Bawaslu Kepulauan Riau). Dalam laporannya, Baharuddin yang bertugas di divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Tanjungpinang mengabaikan warga bernama Reni yang melaporkan dugaan manipulasi perolehan suara oleh PPS Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

 

Baharuddin dipecat karena beberapa pertimbangan. Pertama, tindakan teradu mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi seorang warga negara Indonesia bernama Reni untuk memperoleh keadilan. Kedua, teradu membantah aduan pengadu dengan menjelaskan kronologis proses pelaporan dari Reni tersebut.

 

Ketiga, berdasarkan keterangan para pihak terkait, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat, bahwa teradu telah melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya hak warga negara untuk mencari keadilan dan penegakan hukum dalam penyelenggaran Pemilu.

 

Sedangkan Bambang Hermanto bersama dengan anggotanya yaitu Eko Purwandoko, Raja Anwar, Samsir dan Ahmad Sulton dilaporkan ke DKPP oleh warga bernama Zulfan Efendi A. Bambang cs dinilai salah dalam menulis dan merekapitulasi perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014 yang lalu.

 

Bambang dipecat dengan pertimbangan, pertama, para teradu tidak menindaklanjuti keberatan saksi di TPS 1 Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat karena penghitungan suara tetap dilanjutkan meski dalam keadaan gelap karena lampu mati.

 

Kedua, para teradu membantah dalil pengaduan Pengadu dengan menjelaskan bahwa di TPS 1 Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat perhitungan suara tetap dilanjutkan karena didasarkan persetujuan saksi partai-partai lain. Ketiga, berdasarkan keterangan para pihak, terkait, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa dalam tindakan melakukan penghitungan suara di tempat yang gelap merupakan pelanggaran pada pasal 179 ayat 2 UU nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilu. (*/rvn)

 

 

sumber : 

http://www.gatra.com/pemilu-dkpp/pemilu-dkpp-persidangan/53439-dkpp-pecat-dua-penyelenggara-pemilu-di-kepri.html

Jum'at, 23 Mei 2014
Ada 2.497 Anggota KPU dan Bawaslu yang Dilaporkan ke DKPP
Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kebanjiran laporan dugaan pelanggaran etik anggota KPU dan Bawaslu dalam pemilu legislatif. Hingga Kamis (22/5) kemarin, sudah 2.497 penyelenggara yang dilaporkan ke DKPP pasca Pileg 9 April.

"Sampai kemarin jumlah yang diajukan ke DKPP 2.497 orang. Jadi sampai kemarin 2.497 orang penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia yang dipersoalkan orang mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi," kata ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di kantor DKPP Jalan MH Thamrin, Jakpus, Jumat (23/5/2014).

Menurut Jimly, dari semua laporan itu ada yang sudah diproses dan diputus ada juga yang baru masuk, sehingga harus diverifikasi ulang apakah memenuhi syarat prosedur pengaduan.

"Kalau tak penuhi syarat, tidak bisa kita proses misal tidak disertai bukti dan lain-lain. Kalau memenuhi syarat kita sidangkan dan jumlahnya yang akan disidangkan ini kalau dihitung sudah cukup banyak," ujarnya.

"Ada 64 yang sudah resmi sedang disidangkan dari 2.497 teradu, dalam kasusnya 404 pengaduan sampai kemarin," imbuhnya.

Sementara hari ini, DKPP menggelar sidang pembacaan putusan untuk 22 laporan dari 404 yang masuk. Baru 9 laporan yang diputus sejak sidang pagi hingga siang hari ini.

"Kalau MK dan Bawaslu dibatasi waktu, tapi dugaan pelanggara etik tak dibatasi waktu bisa tahun depan juga. Ya mudah-mudahan tidak bertambah, tapi sampai kemrin itu ada 404 pengaduan yang persoalkan 2.497 orang," ucap mantan ketua MK itu.
 
sumber : 
 http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/23/144757/2590842/1562/ada-2497-anggota-kpu-dan-bawaslu-yang-dilaporkan-ke-dkpp?9922022
Jum'at, 23 Mei 2014
Dewan Kehormatan Pecat Enam Penyelenggara Pemilu
TEMPO.CO, Jakarta - Dalam sidang yang digelar pada Jumat, 23 Mei 2014, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan lima komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah dan seorang anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Musababnya, mereka dinilai melanggar asas-asas utama dalam penyelenggaraan pemilu, yakni independen dan netral.

Ketua Dewan Kehormatan dan pimpinan sidang, Jimly Asshiddiqie, mengatakan keputusan pemecatan terhadap mereka bersifat final dan mengikat. "Berlaku sejak diputuskan hari ini," kata Jimly, Jumat, 23 Mei 2014.

Mereka yang dipecat yakni Ketua KPU Kabupaten Karimun Bambang Hermanto; Ketua KPU Kabupaten Bulukumba Sudirjaya dan seorang anggotanya, Ahmad Sainal; Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bulukumpa Husni; Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rilau Ale, Asriady; dan anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tanjungpinang, Baharuddin. (Baca: Komisioner KPU Musi Rawas Jadi Tersangka)

Di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Bambang Hermanto menolak penghitungan ulang di Tempat Pemungutan Suara 01 Kelurahan Sawang, Kundur Barat. Padahal Panwaslu setempat sudah merekomendasikan penghitungan ulang lantaran ada banyak kesalahan dalam memasukkan angka perolehan. "Pada saat penghitungan di sana sedang mati lampu," ucap Jimly. Bahkan, kata Jimly, Bambang memimpin pleno dengan hanya memakai kaus oblong. "Para penyelenggara pemilu harus menunjukkan sikap sopan dan sesuai kepatutan."

Di KPU Kabupaten Bulukumba, Sudirjaya dan Ahmad Sainal tidak menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba. Panitia Pengawas memerintahkan KPU Bulukumba agar menghitung ulang perolehan suara partai pada model C1 Plano di Desa Sopa, Kecamatan Kindang. Selain itu, keduanya juga menolak membuka C1 Plano di empat kecamatan: Kindang, Gantarang, Rilau Ale, dan Bulukumpa.

Padahal, Musyawarah Pimpinan Daerah yang terdiri atas Bupati Bulukumba, pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba, Kapolres Bulukumba, Dandim 1411, Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, komisioner KPU Bulukumba, dan Panwaslu Kabupaten Bulukumba menyepakati C1 Plano dibuka dan disandingkan dengan C1 kepunyaan saksi partai dan Panitia Pengawas.

"Isu penambahan dan pengurangan suara yang berkembang selama tahap rekapitulasi suara di tiap tingkatan merebak," kata Jimly. Keduanya juga terbukti tidak mengakomodasi usul saksi partai yakni tidak mengesahkan hasil rekapitulasi dalam kondisi tidak kondusif.

Adapun Husni dan Asriady terbukti menerima uang dari seorang caleg DPRD II dari PDI Perjuangan bernama Hafid Makking sebesar Rp 2 juta. "Tindakan Husni dan Asriady dalam kapasitas selaku ketua PPK menghancurkan kehormatan dan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu," ujar Jimly.

Sedangkan Baharuddin terbukti melanggar kode etik lantaran tidak menindaklanjuti laporan kecurangan yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. "Berkas dan bukti sudah lengkap," kata Jimly. Dalam hasil rapat sentra Gabungan Penegakan Hukum Terpadu, menurut dia, kasus ini dapat diteruskan ke kepolisian karena sudah terpenuhi unsur pidananya.

Namun Baharuddin mengaku ada seseorang yang menghubunginya agar kasusnya tidak diteruskan. Juga ada telepon bernada ancaman yang diterima istrinya. "Baharuddin panik melihat istri dan anaknya menangis ketakutan," kata Jimly. Mereka lalu kabur dan menonaktifkan seluruh alat komunikasi. Mereka ditemukan menginap di sebuah hotel di Kabupaten Bintan. Akibatnya, kecurangan PPS Tanjung Ayun Sakti menjadi kedaluwarsa.

Jimly menilai Baharuddin menghilangkan hak warga negara mencari keadilan. Baharuddin sengaja menghilangkan diri lantaran sama sekali tak menghubungi rekan sejawatnya. Kata dia, Baharuddin juga tak memberitahukan keberadaan berkas laporan. "Jika teradu merasa panik dan terancam, seharusnya menghubungi aparat keamanan setempat untuk pengamanan dirinya."

Dewan Kehormatan menggelar sidang jarak jauh dengan menggunakan fasilitas video conference. Para pengadu dan teradu berada di kantor Badan Pengawas Pemilu provinsi untuk mendengarkan pembacaan putusan.

Dewan Kehormatan mencatat ada 404 total pengaduan dalam pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Tercatat ada 1.497 orang teradu. Dari sekian jumlah itu, ada 50 penyelenggara yang mendapat peringatan, sementara 15 orang direhabilitasi namanya. Enam orang dipecat.
 
sumber : 
 http://www.tempo.co/read/news/2014/05/24/078579976/Dewan-Kehormatan-Pecat-6-Penyelenggara-Pemilu
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008