Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6415169
November
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Jum'at, 23 Mei 2014
KPU, Bawaslu dan DKPP gelar rapat tertutup bahas tahapan pilpres
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan rapat internal tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Rapat digelar secara tertutup di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (22/5).

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan, rapat tentang tahapan pilpres ini digelar sebagai upaya agar pelaksanaan pemilu jauh lebih baik dibandingkan Pemilu Legislatif (Pileg). Sebab, menurut dia masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masalah dalam pelaksanaan Pileg yang digelar 9 April lalu.

"Kita beri arahan seluruh staf tentang pentingnya menjadikan pilpres sebagai momentum untuk pertama belajar dari pileg yang banyak kekurangan. Masih banyak masalah jangan sampai terjadi lagi," kata Jimly kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (22/5).

Perlu diketahui, dalam Pilpres 9 Juli nanti hanya ada dua pasang kandidat yang bakal bertarung. Mereka adalah Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) dan Prabowo Subianto yang berduet dengan Hatta Rajasa.

"Karena pesertanya cuma dua dan nampaknya sangat kuat, iya kan. Sehingga ini seru, boleh jadi kedua kelompok akan bertarung habis-habisan," jelas Jimly.

"Maka tingkat emosional bisa tinggi, maka semua aparat saya ingatkan bersikap netral, independen dan sekaligus membuktikan KPU dan segenap jajarannya," tutupnya.
 
sumber : 
 http://www.merdeka.com/politik/kpu-bawaslu-dan-dkpp-gelar-rapat-tertutup-bahas-tahapan-pilpres.html
Jum'at, 23 Mei 2014
DKPP Terima 1000-an Laporan Pelanggaran Pemilu
KBR, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lebih dari 1000 laporan kasus pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu. Kasus itu diterima sejak 13 April lalu hingga sekarang. Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie mengatakan, bentuk pelanggaran yang dilaporkan beragam mulai dari politik uang hingga memanipulasi data perolehan suara. Kata dia, DKPP terus melakukan sidang secara maraton lewat video jarak jauh dengan para pelaku pelanggaran pemilu tersebut.

"Ada 1337 yang dilaporkan ke DKPP tapi belum dihitung yang terus mengalir. Jadi saya rasa akan bertambah lagi dan itu menggambarkan banyaknya petugas yang bermasalah. Rata-rata petugas yang bermasalah ini ditingkat kabupaten paling bawah," kata Jimly.

Ketua DKPP, Jimly Asshaddiqie telah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar mengevaluasi para petugas di lapangan. Jika ditemukan adanya indikasi kecurangan, petugas tersebut bisa langsung dipecat tanpa masuk sidang DKPP.
Editor: Sutami
 
sumber : 
 http://www.portalkbr.com/berita/beritapemilu/3255002_6033.html
Kamis, 22 Mei 2014
Jimly: Ini Pilpres yang Seru, TNI dan Polri Harus Netral
MedanBisnis - Jakarta . Dua bakal pasangan capres Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta hampir dipastikan bersaing haed to head dalam pilpres 2014. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengingatkan TNI, Polri dan PNS netral dalam pemilu. "Saya ingin ingatkan semua lembaga yang ada kaitan langsung dan tidak (dengan Pilpres), PNS, TNI/Polri, semua pejabat saya imbau betul-betul memperlihatkan sikap independen imparsial, netral dalam pilpres karena ini pilpres yang seru dalam sejarah," kata Jimly Asshiddiqie di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Kamis (22/5)

Menurut Jimly, pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon, maka sudah tentu keduanya akan jor-joran untuk bisa menduduki kursi istana, termasuk kemungkinan melibatkan aparat yang mestinya netral termasuk KPU.

"Jadi kita harus beri bukti bahwa kita bisa netral melayani, dan (penyelenggara) bersikap adil kepada keduanya," ujarnya.

Jimly meminta kepada setiap kepala lembaga atau institusi yang mendapati anggota di bawahnya tidak netral untuk segera memberi sanksi pemberhentian.

"Semua aparat di seluruh Indonesia jikalau mereka tidak netral pasti mereka terancam dipecat. TNI, Polri, PNS di mana saja karena dua posisi (capres) ini sama kuat, kalau ada terbukti tidak netral maka mereka terancam dipecat," ucap mantan Ketua MK itu.

"Meski kami (DKPP) hanya mengawal penyelenggara pemilu, kita punya data pejabat yang tidak netral. Bisa saja kepada prsden terplih kita akan sampaikan mana aparat di daerah apakah polisi, TNI, pegawai yang terbukti tidak netral supaya dipecat," tegasnya.(dtc)
 
sumber : 
 http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/05/22/96866/jimly_ini_pilpres_yang_seru_tni_dan_polri_harus_netral/#.U369Vii4-uw
Jum'at, 16 Mei 2014
DKPP minta KPU melakukan evaluasi
Sindonews.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan evaluasi kembali terhadap para penyelenggara pemilu di lapangan.

Evaluasi karena banyaknya petugas yang terlibat kecurangan pada pelaksanaan pemilihan legislatif lalu.

“Kami harapkan KPU dan Bawaslu melakukan evaluasi petugas di lapangan baik di TPS, PPS maupun PPK yang terbukti banyak masalah dan sulit untuk diharapkan bisa dipercaya itu harus dievaluasi, seandainya ada memang masalah ya diberhentikan saja,” ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie usai Dialog  Kebangsaan Pimpinan Tingkat Nasional di Lemhanas, Jakarta, Jumat (16/5/2014).

Menurut dia, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat bawah mulai dari Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan seterusnya sebaiknya diselesaikan di tempat. Kecuali jika pelanggarannya dilakukan oleh anggota KPU tingkat kabupaten/kota.

“Ambil tindakan lebih dahulu, finalnya baru dibawa ke DKPP karena pilpres sudah menjelang jadi kita harus perbaiki,” jelasnya.

Jimly menegaskan, pentingnya kepercayaan masyarakat atau public trust terhadap institusi, jabatan publik. Berdasarkan data yang dimilikinya, sejak dibentuknya Dewan Kehormatan selama satu tahun, DKPP telah memecat sebanyak 125 orang.

Hal itu dilakukan demi menyelamatkan institusi. “Konstitusional rule, etik harus kita benahi serta kinerja bernegara kita, termasuk mekanisme bagaimana hubungan negara dengan rakyat,” paparnya.
 
 
sumber : 
http://pemilu.sindonews.com/read/2014/05/16/113/864384/dkpp-minta-kpu-melakukan-evaluasi
Kamis, 08 Mei 2014
Selain MK, DKPP Berpotensi Banjir Perkara
Melihat kesemrawutan perhitungan hasil pemilihan umum calon anggota legislatif (Pileg) belakangan sejumlah kalangan mengkhawatirkan banyaknya sengketa pemilu. Bukan hanya Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengkhawatirkan potensi sengketa itu, tetapi juga lembaga yang menangani dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP.
 
DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) mulai menerima banyak pengaduan dari masyarakat. Sejak 11 April hingga 5 Mei 2014 saja, DKPP sudah menerima 104 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, menilai banyaknya perkara yang diterima DKPP menunjukan masyarakat menginginkan masalah yang terjadi selama Pileg segera diselesaikan.
 
“Baru sebulan pasca 9 April sudah ada 104 perkara. Ini baru awal dan bakal mengalir terus karena pengadu masih fokus ke KPU dan Bawaslu mengurusi proses Pemilu,” kata Jimly dalam jumpa pers di Media Center Bawaslu di Jakarta, Senin (06/5).
 
Dari 104 perkara yang masuk, Jimly melanjutkan, 50 diantaranya memenuhi syarat untuk disidangkan, 41 perkara tidak memenuhi syarat dugaan pelanggaran kode etik (dismissal) dan 13 perkara belum memenuhi syarat (BMS).
 
Namun Jimly menegaskan DKPP hanya berwenangan menangani masalah etika penyelenggara Pemilu. Jika terbukti bersalah, penyelenggara Pemilu bersangkutan dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran ringan sampai pemberhentian tetap. Jika tuduhan itu tidak terbukti Jimly mengatakan DKPP akan merehabilitasi nama baik penyelenggara Pemilu tersebut.
 
Selaras hal itu Jimly mengimbau KPU dan Bawaslu agar mengganti jajarannya dengan yang baru jika terindikasi melakukan pelanggaran. Menurutnya hal itu perlu dilakukan untuk mempercepat proses penanganan. Ia mengingatkan KPU dan Bawaslu punya kewenangan memberhentikan sementara jajarannya yang dinilai bermasalah.
 
Tapi untuk pemberhentian tetap harus melewati mekanisme di DKPP. Oleh karenanya Jimly menyarankan selain melakukan tindakan di tingkat internal, KPU dan Bawaslu juga perlu mengadukan jajarannya yang terindikasi melakukan pelanggaran etika kepada DKPP.
 
Walau begitu Jimly mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang berupaya menyelesaikan semua masalah terkait pelaksanaan Pemilu di setiap tingkatan. Sebab selama ini penyelenggara Pemilu seperti KPU hanya bisa mengoreksi keputusan di lembaga yang satu tingkat di bawahnya. Tapi sekarang KPU dan Bawaslu punya sikap akomodatif untuk menyelesaikan segala masalah yang ada. Misalnya, ditemukan persoalan di KPU Kabupaten/Kota, lalu KPU dan Bawaslu pusat dapat turun tangan langsung untuk menyelesaikannya.
 
Menurut Jimly upaya itu dilakukan penyelenggara Pemilu agar masalah yang ada dapat diselesaikan segera dan tidak sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun tidak menutup kemungkinan masalah yang tidak terselesaikan bakal berujung ke MK. Oleh karenanya Jimly mengingatkan agar MK mengantisipasi lonjakan perkara Pemilu yang bakal masuk. “Prinsipnya kita jangan lempar tanggungjawab dalam menyelesaikan kasus agar jangan banjir kasus di MK,” paparnya.
 
Pada kesempatan yang sama anggota DKPP lainnya, Saut Hamonangan Sirait, menjelaskan pengaduan yang masuk ke DKPP diantaranya terkait perolehan suara Pileg, yaitu antar calon legislatif (caleg) dalam satu atau lintas partai politik (parpol) saling mencuri suara. Para pengadu yang melaporkan dugaan kecurangan itu mengindikasikan ada keterlibatan penyelenggara Pemilu di tingkat PPS, PPK dan Kabupaten/Kota. “Hampir di semua daerah ada unsur itu,” paparnya.
 
Ada pula penyelenggara Pemilu yang tidak melaksanakan tupoksi. Misalnya, Saut menandaskan, pengadu lapor ke panwaslu dan Bawaslu tapi tidak ditindaklanjuti. Padahal dalam peraturan yang ada paling lambat laporan itu harus ditindaklanjuti dalam waktu lima hari.
 
sumber : 
 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5369f408c7aec/selain-mk--dkpp-berpotensi-banjir-perkara
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008