Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6001792
April
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Kamis, 08 Mei 2014
DKPP Minta KPU Langsung Pecat Anggota
MedanBisnis - Jakarta. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibanjiri laporan perkara dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan KPU dan Bawaslu bisa memberhentikan langsung petugas di bawah yang terindikasi melanggar. "Kepada KPU dan Bawaslu kami imbau kalau menemukan indikasi anak buahnya di lapangan terlibat praktik tak terpuji, tak usah melalui DKPP langsung berhentikan ganti saja dengan orang baru," kata Jimly dalam jumpa pers, di kantornya Jalan MH Thamrin, Jakpus, Selasa (6/5).

"Ini wajib kita pastikan penyelenggara pemilu bisa terpercaya apalagi mau Pilpres. Jadi petugas yang tak terpercaya jangan lagi urus Pilpres," ujar.

Jimly menjelaskan, mekanisme itu bisa ditempuh untuk mengantisipasi membludaknya laporan ke DKPP, Bawaslu, dan MK. Namun untuk pemberhentian petugas yang dilakukan penyelenggara pemilu resminya tetap melalui DKPP.

"Status pemberhentian KPU Bawaslu sifatnya sementara, pemberhentian tetapnya tetap di DKPP," ujarnya.

Jimly memaparkan berdasarkan laporan yang sampai di DKPP kurang dari sebulan ini, DKPP sudah menerima 104 perkara laporan. Diketahui bahwa dari laporan itu dugaan kecurangan terjadi merata di banyak daerah dan menimpa semua parpol.

"Saya bilang semua parpol hadapi masalah yang sama, kalau begitu siapa yang curang? Berarti kecurangan tidak terstruktur tapi massif mulai Merauke sampai Sabang. Merata di seluruh daerah di tanah air," ungkap Jimly.

"Kita tidak bisa tuduh salah satu partai bermain curang, dan tak bisa kita tuduh satu daerah juga begitu. Berarti ada masalah sistemik. Jadi bukan perilaku golongan tapi sistemik," tegas mantan ketua MK itu.

Jimly memaparkan, perkara yang diadukan adalah tuduhan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Di antaranya penggelembungan suara, pengurangan dan penambahan suara, tidak diberikannya formulir C1 dan lainnya.

"Di samping itu, materi pengaduan mengenai pengurangan dan penambahan angka perolehan suara, perusakan dokumen sertifikat suara baik di KPPS, PPS, PPK dan kabupaten/kota hingga tuduhan praktik politik uang," ujarnya.

"Pengaduan sebagian besar disampaikan oleh calon legislatif, terutama jenjang DPRD kabupaten/kota, sebagian juga calon DPRD provinsi dan calon DPD, parpol, tim kampanye dan lainnya," imbuh mantan ketua MK itu. (dcn)
 
sumber : 
 http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/05/07/94043/dkpp_minta_kpu_langsung_pecat_anggota/#.U2tU21e4-ux
Rabu, 07 Mei 2014
DKPP Minta KPU dan Bawaslu Tindak Anggotanya

Jakarta, Beritaempat.com - Karut-marutnya penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 tidak lepas dari banyaknya jajaran KPU dan Bawaslu yang bermasalah. Oleh karena itu, salah satu penyelesaian yang harus dilakukan adalah sesegera mungkin mengevaluasi kinerja mereka.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meminta penyelesaian itu dilakukan secara bertingkat. Kalau yang bermasalah dari tingkat TPS sampai desa, penyelesaiannya harus dilakukan oleh tingkat kecamatan. Pun demikian, kalau yang bermasalah di tingkat kecamatan, maka penyelesaiannya oleh tingkat kabupaten atau kota, dan seterusnya.

“Ini biar cepat prosesnya. Semua tingkatan punya tanggung jawab atas masalah di bawahnya. Pilpres yang sudah di depan mata ini harus diselamatkan,” kata Jimly saat menggelar konferensi pers di Media Center, Bawaslu, Jakarta, Selasa (6/5).

Demi suksesnya penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) yang tidak lama lagi itu juga, Jimly meminta KPU dan Bawaslu tidak segan-segan memecat anak buahnya yang terbukti bermasalah. Jangan sampai mereka yang bermasalah dibiarkan lagi turut mengurusi Pilpres.

“Pemberhentian yang dilakukan KPU dan Bawaslu kepada anak buahnya itu memang sifatnya sementara, tapi itu harus dilakukan. Nanti selanjutnya, bisa dibawa ke DKPP untuk proses final dan mengikatnya,” tambah dia.

Pada acara tersebut, Jimly juga menyoroti banyaknya pengaduan yang masuk ke DKPP. Sejak pemungutan suara pada 9 April sampai sekarang, DKPP sudah menerima sebanyak 104 pengaduan terkait pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi mulai dari TPS, desa, kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.

Sebagian besar yang diadukan adalah petugas KPPS, PPS, PPL, PPK, Panwascam, dan KPU/Panwaslu Kabupaten-Kota. Namun, dalam paparannya, Jimly menyebutkan bahwa banyak pengaduan yang salah alamat.

“Banyak pengadu yang tidak paham kalau DKPP ini hanya berurusan dengan etika penyelenggaranya, sehingga urusan proses dan hasil pun diadukan ke DKPP. Seharusnya kalau soal proses ya ke Bawaslu, kalau soal hasil atau menang-kalahnya caleg ya ke MK. Jadi saya minta kepada para pengadu untuk tidak buru-buru ke DKPP. Perjuangkan dulu nasibnya di KPU, Bawaslu, atau MK,” tutur Jimly.

 

sumber : 

 http://www.beritaempat.com/pemilu/dkpp-minta-kpu-dan-bawaslu-tindak-anggotanya/

Selasa, 06 Mei 2014
Penyelenggara yang Bermasalah Saat Pemilu Diminta Tak Ikut Urus Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meminta agar para penyelenggara pemilu yang tersangkut masalah pelanggaran kode etik pada Pemilu Legislatif 2014 tidak kembali ikut berpartisipasi pada Pemilu Presiden 2014. Hal ini untuk menyelamatkan citra Pemilu 2014.

"Para petugas yang bermasalah ini jangan lagi urus pilpres. Bahaya," ujar Jimly saat menggelar jumpa pers di Media Center Badan Pengawas Pemilu, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2014).

Jimly mengatakan, DKPP akan melindungi penyelenggara pemilu yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Namun, jika penyelenggara pemilu itu terbukti melakukan pelanggaran, maka DKPP akan memberi sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Jimly meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar segera memberhentikan penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi masalah yang timbul di KPU atau Bawaslu. "Pemberhentian sementara boleh (dilakukan) KPU atau Bawaslu, nanti yang melakukan pemberhentian tetap di DKPP," ujar Jimly.

DKPP juga mengimbau kepada KPU dan Bawaslu untuk segera mengambil tindakan jika menemukan indikasi kecurangan dan banyak laporan di tingkat bawah. Hal ini perlu dilakukan karena pilpres sudah di depan mata. Dia meminta, evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar Pemilu 2014 dapat berjalan sesuai jadwal.

DKPP menerima 104 pengaduan perkara terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Namun, hanya 50 perkara yang dapat dinyatakan masuk sidang. Adapun 41 perkara dinyatakan tidak memenuhi syarat dugaan pelanggaran kode, dan 13 perkara dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS). Laporan tersebut diterima oleh DKPP pasca-Pemilu Legislatif 2014 atau antara 11 April dan 5 Mei 2014.

 

sumber : 

 http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/05/06/2050259/penyelenggara.pemilu.bermasalah.diminta.tak.ikut.urus.pilpres?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Selasa, 06 Mei 2014
Ada 104 Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 104 pengaduan perkara terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Laporan tersebut diterima oleh DKPP pasca-Pemilu Legislatif 2014 atau antara 11 April dan 5 Mei 2014.

"Ada 104 aduan perkara, yang kami sidangkan ada 50 perkara," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie saat jumpa pers di Media Center Badan Pengawas Pemilu, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2014).

Jimly menilai DKPP banyak menerima aduan salah alamat. Menurutnya, DKPP hanya bisa menerima aduan berupa pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Contoh pelanggaran kode etik yang dimaksud, misalnya, penyelenggara pemilu menerima gratifikasi dari oknum calon anggota legislatif (caleg) atau penyelenggara pemilu menjadi tim sukses seorang caleg.

Jimly mengatakan, masalah di luar kode etik penyelenggara pemilu bisa diselesaikan di tingkat Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, atau Mahkamah Konstitusi. Itu sebabnya dari 104 aduan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima DKPP, hanya 50 perkara yang dinyatakan masuk sidang. Sebanyak 41 perkara dinyatakan tidak memenuhi syarat dugaan pelanggaran kode dan 13 perkara dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS).

DKPP juga mengimbau kepada KPU dan Bawaslu untuk segera mengambil tindakan jika menemukan indikasi kecurangan dan banyak laporan di tingkat bawah. Hal ini perlu dilakukan karena pilpres sudah di depan mata. Dia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh agar pemilu 2014 dapat berjalan sesuai jadwal.

 

sumber : 

 http://nasional.kompas.com/read/2014/05/06/1654164/Ada.104.Perkara.Dugaan.Pelanggaran.Kode.Etik.Pemilu

Sabtu, 26 April 2014
Jimly Sebut Kecurangan Pemilu 2014 Massif

Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai Pemilu 2014 banyak memiliki masalah terutama dalam proses perhitungan suara.

Pasalnya, proses perhitungan suara yang menyesuaikan aturan perundang-undangan saat ini dinilai menyulitkan dan terhambat birokrasi.

"Kecurangan Pemilu 2014 makin masif, kesalahan undang-undang sekarang. Sistem perhitungan suara makin ribet," ujar Jimly saat menghadiri peluncuran buku 'Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia' karya Djayadi Hanan di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2014) malam.

Menurutnya, perhitungan suara pada Pemilu 2014 ini malah terbelakang ketimbang peraturan perundang-undangan pemilu sebelumnya.

Dirinya menjelaskan perhitungan suara pada Pemilu 2014 ini dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) kemudian ke tingkat kelurahan, lalu ke tingkat kecamatan dan selanjutnya ke tingkat KPU kabupaten.

Sementara pada Pemilu 2011 lalu, perhitungan suara dari TPS langsung ke tingkat kecamatan selanjutnya ke tingkat kabupaten. "Mestinya sekarang makin modern, makin efisien. Dari TPS langsung ke (KPU) kabupaten," tambah Jimly. [Inilah]

 

sumber : 

 http://theglobejournal.com/politik/jimly-sebut-kecurangan-pemilu-2014-massif/index.php

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008