Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6062963
May
SunMonTueWedThuFriSat
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Kamis, 24 April 2014
DKPP Minta Bukti Pelanggaran Pileg-Pilgub Lampung

LAMPUNG - Laporan Koalisi Rakyat Lampung (KRL) Nomor: 85/1-p/2-DKPP/2014 yang mempersoalkan kinerja Bawaslu Lampung, sudah sampai ke Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Namun, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie belum melihat bukti yang menguatkan atas pelanggaran yang dilakukan lembaga pengawas pemilu tersebut.

"Kita lihat dulu buktinya, jadi belum bisa ambil sikap," kata Jimly, melalui sambungan telepon, Selasa (22/4/2014).

DKPP, ujar Jimly, belum sepenuhnya mengetahui bukti yang dilaporkan KRL. Karenanya, dewan kehormatan pusat pun belum bisa langsung memproses laporan itu.

Namun, sambung dia, jika semua bukti sudah mencukupi, tidak menutup kemungkinan pengaduan akan diproses. "Kalau buktinya tidak kuat, ya tidak akan diproses," kata Jimly, seperti dilansir kupastuntas.co.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat Lampung menggugat Anggota dan Ketua Bawaslu Lampung karena lembaga itu dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan pemilu.

Menurut Juru Bicara KRL, Rakhmat Husein DC, laporan disampaikan Senin (21/4/2014) ke Kantor DKPP di Jakarta. KRL menemukan indikasi sejumlah pelanggaran money politics selama proses Pileg maupun Pilgub Lampung dilaksanakan.

Namun, kata Husein, beberapa temuan pelanggaran itu tidak ada yang ditindaklanjuti ke jalur hukum. "Sungguh sangat keterlaluan lembaga pengawas pemilu ini. Mereka tidak mampu berdiri netral dan independen," kata Husein, Senin malam.

Berharap pemilu legislatif maupun Pilgub Lampung bisa berjalan dengan baik, kata dia, jauh dari harapan. "Tidak seindah ucapan Presiden, tidak pula semulus ungkapan Mendagri bahwa pemilu legislatif dan Pilgub Lampung berjalan sukses," ujarnya.

Dia menilai, statemen Pemilu berjalan baik hanya klaim sepihak dari orang-orang pusat saja. Mereka tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi di bawah.

Husein mencontohkan, PPL maupn Panwascam se-Lampung yang telah bekerja keras menangkap para pelaku money politics, lalu melaporkan temuan itu ke lembaga yang ada di atasnya.

"Nyatanya, temuan-temuan itu tidak ada yang ditindaklanjuti. Bahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, semua temuan itu dinyatakan tidak cukup bukti. Lantas bukti apa lagi yang dibutuhkan Bawaslu," tanyanya.

Dimintai keterangannya, Ahmad Nyerupa, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung menyatakan, mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh KRL.

Alasannya, menurut penilaian Nyerupa, temuan pelanggaran itu sangat banyak. Terutama yang melibatkan penyelenggara pemilu maupun Bawaslu.

"Pelanggaran banyak, mulai dari tingkat TPS, KPPS, jauh berbeda dengan praktiknya," ujar dia.

Sumber: 

 http://www.lampungonline.com/2014/04/dkpp-minta-bukti-pelanggaran-pileg.html

Kamis, 24 April 2014
DKPP Sepi Pengaduan terkait Pemilu 2014

Metrotvnews.com, Jakarta: Kurang dari 10 pelanggaran pemilihan umum (pemilu) 2014 yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta. Sepinya laporan masuk ke DKPP ini lantaran hasil rekapitulasi masih belum selesai dilakukan di seluruh tingkatan.

"Masih belum banyak laporan yang masuk. Selain rekapitulasi belum selesai secara keseluruhan, mungkin gugatan justru ke MK (Mahkamah Konstitusi) lebih dulu," kata Prof Jimly Asshidiqie, Ketua DKPP saat ditemui Media Indonesia, Rabu (23/4) petang.

Saat itu kebetulan ada seorang caleg DPRD Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Lilis Mboy, yang melaporkan dugaan terjadinya manipulasi suara. Lilis dari hasil rekapitulasi suara di tingkat desa PPS, sangat dominas, terpaksa dikalahkan caleg lainnya saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan PPK.

"Dari hasil rekapitulasi suara di 11 desa di Kecamatan Cianjur Kota, caleg itu hanya mendapat 934 suara. Tapi saat di kecamatan suaranya menjadi 4.434, yang diambil dari perolehan suara partai. Saya dirugikan oleh oknum PPK, makanya melapor ke DKPP ini," terang Lilis.

Dari informasi Santo Gotia, Staf Bagian  Pengaduan DKPP, diketahui laporan yang diterima belum mencapai 10 pengaduan. "Meski peristiwanya sudah banyak, tapi masih belum banyak yang lapor. Seperti peristiwa di Kabupaten Pasuruan yang 13 PPK itu, ternyata juga belum dilaporkan ke DKPP," urai Santo.

Walaupun laporan pengaduan belum banyak masuk, pihak DKPP juga sudah bersiap-siap. Bahkan DKPP juga menyiapkan persidangan jarak jauh dengan sistem teleconference.

"Semua laporan yang masuk akan disidangkan. Termasuk sidang jarak jauh juga akan kami lakukan dari daerah-daerah. Kalau penyelenggara pemilu terbukti bersalah, pasti akan dikenakan sanksi seberat-beratnya dan buktinya juga sudah banyak," tandas Prof Jimly yang juga Mantan Ketua MK ini.

Agus Triwibowo

sumber : 

 http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/04/23/234162/dkpp-sepi-pengaduan-terkait-pemilu-2014

Jum'at, 18 April 2014
DKPP Ingatkan Hasil Quick Count Belum Selasai, Finish Real Count KPU

Jakarta, beritaempat.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta kepada seluruh elemen baik itu masyarakat, aparatur pemerintah maupun media untuk terus mengawal hasil pemilu. Karena saat ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa pemilu legislatif (pileg) sudah selesai.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan, saat ini perhatian tertuju pada hasil quick count dan koalisi antara partai peserta Pemilu 2014. Padahal sampai saat ini rekapitulasi surat suara dalam pernitungan manual belum selesai dihitung oleh Komisi Pemilihan Umun (KPU).

“Sekarang perhatian kita kasak-kusuk, seakan-akan prosesnya sudah selesai. Padahal dilapangan masih banyak masalah,” kata Jimly di kantornya, Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (17/5).

Jimly melanjutkan, bagi masyarakan quick count lembaga survei ini sudah bisa dijadikan acuan bahwa siapa yang menang dalam pileg yang telah dilaksanakan.

Namun, kata Jimly, hasil quict count ini hanya sebagai panduan sementara untuk menyimpulkan pemenang pemilu. Jadi ia menegaskan, masyarakat harus tetap berkiblat pada hasil real count dari KPU.

“Secara umum orang sudah bisa meraba, struktur hasil secara keseluruhan. Orang fokus ke hasil, mengabaikan proses, sedangkan prosesnya belum selesai,” tambahnya.

Sejak awal DKPP sudah yakin bahwa penyelenggara Pemilu 2014 bisa lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Namun, proses tahapan, dan hasilnya jauh dari apa yang diharapkan bersama.

pernyataan ini muncul karena banyak masalah yang mencuat saat maupun setelah pemilu berlangsung. Seperti surat suara tertukar, surat suara tercoblos, telambatnya pengiriman logistik, dan politik uang.

“Dugaan sementara, kita melihat mekanisme atau sistem sekarang itu karena pemilihan suara terbanyak yang diperebutkan orang banyak,” pungkasnya.

 

sumber : 

 http://www.beritaempat.com/pemilu/dkpp-ingatkan-hasil-quick-count-belum-selasai-finish-real-count-kpu/

Kamis, 10 April 2014
DKPP Sambut Baik Usulan KPK Usut Kejahatan Pemilu

Skalanews - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie menyambut baik usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat kewenangan mengusut kejahatan pemilu.

Namun, menurut Jimly pastinya ada jumlah nominal praktik politik uang (money politics) yang bisa diurus oleh penyidik KPK.

"Saya rasa usulan itu bagus sepanjang menyangkut korupsi. Yang merupakan kewenangan KPK. Tetapi, pilih-pilihlah yang besar-besar yang menimal satu miliar ke atas," ujar Jimly saat ditemui di kediamannya, Pondok Labu, Jakarta, Rabu (8/4).

Jimly menambahkan, dengan mendapat kewenangan tersebut mudah-mudahan penyidik KPK sanggup mengusutnya. Sebab, dalam praktiknya money politik dalam nominal yang sangat kecil. "Jadi mudah-mudahan KPK sanggup melakukan itu," tambah Jimly.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyatakan, pihaknya berharap memiliki kewenangan untuk mengusut dugaan kejahatan pemilu, seperti lembaga sejenis di Amerika Serikat, yakni Public Integrity Section (PIN) telah memiliki kewenangan untuk itu.

"Pesannya, kalau belajar mengaca pada negara lain, mungkin KPK bisa diperluas kewenangan untuk selesaikan kejahatan pemilu," kata Adnan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa  (8/4).

Hingga saat ini KPK hanya berwenang menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran pemilu. Mengenai tindaklanjut laporan tersebut, menurut Adnan, hal itu hanya masuk dalam bidang pencegahan KPK. Lembaga antikorupsi itu baru bisa mengusut pelanggaran terkait pemilu jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi di baliknya.

"Di ranah seperti ini kami sangat menghandalkan data PPATK karena itu bukti ril uang itu dari someone (seseorang), ranah kita memang di situ batasannya. Kalau dia bagi-bagikan, uang tidak berkaitan dengan gratifikasi, ya sulit juga ya (diusut KPK)," sambung Adnan.

Untuk itu, Adnan mendorong agar Undang-undang tentang Pemilu dapat direvisi. (Bisma Rizal/buj)

sumber : 

 http://skalanews.com/berita/detail/173423/DKPP-Sambut-Baik-Usulan-KPK-Usut-Kejahatan-Pemilu

Sabtu, 05 April 2014
DKPP: PPK Paling Rawan Kecurangan

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya sudah mengetahui titik-titik rawan kecurangan saat perhitungan suara Pemilihan Legislatif 2014, 9 April mendatang. Dia menjelaskan, Panitia Pengawas tingkat Kecamatan (PPK) merupakan titik paling rawan terjadinya kecurangan.

"Kami juga mencatat titik kerawanan dalam tahap rekapitulasi suara, baik di PPS (Panitia Pemungutan Suara-red) maupun di TPS (tempat pemungutan suara), tetapi paling rawan ada di PPK,"ujar Jimly dalam konferensi pers di Media Center Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (3/4/2014).

Dia menjelaskan, kerawanan yang diprediksi terjadi di PPK bisa muncul karena tingkat pengawasan surat suara dinilai sangat lemah. "Perolehan suara di sana dapat terjadi perubahan jika tidak diawasi dengan baik. Misalkan, seharusnya partai A mendapat 18 suara bisa berpindah ke partai lain dan partai A perolehan suaranya akan berkurang," jelasnya.

Selain itu, DKPP juga menilai terdapat potensi kerawanan di beberapa daerah seperti Aceh, Papua dan Lampung. Tetapi, KPU sudah mempersiapkan petugasnya untuk mengantisipasi kerawanan di daerah-daerah yang berpotensi rawan tersebut.

"KPU dan Bawaslu telah melakukan hal-hal khusus untuk mengantisipasinya. Dan katanya, petugas KPU dan Bawaslu sudah siap antisipasi di daerah tersebut," paparnya.

(Jco)

sumber : 

 http://news.metrotvnews.com/read/2014/04/04/226487/dkpp-ppk-paling-rawan-kecurangan

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008