Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6415163
November
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Kamis, 13 Desember 2007
Jarang yang Paham, Hukum Tata Negara Darurat Bisa Diselewengkan

06/12/2007 14:43 WIB
Fitraya Ramadhanny - detikcom

Jakarta - Hukum tata negara darurat adalah bidang hukum yang jarang dipahami orang. Padahal, tata negara dalam keadaan bahaya bisa disalahgunakan penguasa.

"Hukum tata negara darurat dan hukum keadaan darurat rawan disalahgunakan," cetus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.
Jimly menyampaikan pendapatanya itu dalam peluncuran buku hukum tata negara darurat yang ditulisnya di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (6/12/2007).
Menurut Jimly, harus dibuat rambu-rambu untuk menyatakan negara dalam keadaan darurat. Rambu-rambu ini harus mencakup tindakan, akibat hukum dan batas waktu keadaan darurat.
"Jadi keadaan darurat tidak boleh terus menerus nanti disalahgunakan," ujarnya.
Jimly menambahkan, Indonesia masih berpatokan pada UU 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya yang dinilainya sudah tidak relevan lagi.
"Buku yang relatif komprehensif rasanya baru ini," kata Jimly mempromosikan buku setebal 428 halaman itu.
Selain meluncurkan buku, guru besar hukum tata negara UI juga meluncurkan situs pribadi www.jimly.com. Situs ini berisi berbagai pemikiran dan tulian ilmiah Jimly.

"Saya akan adakan kuliah hukum tata negara lewat internet," ujarnya lagi-lagi bernada promosi. ( umi / nrl )


<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/12/tgl/06/time

/144355/idnews/863114/idkanal/10> diakses tgl 12 Desember 2007, pukul 17.15 WIB

Kamis, 06 Desember 2007
Prof. Jimly Luncurkan Buku Hukum Tata Negara Pasca-Reformasi

                                       17/04/07 14:46
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. DR Jimly Asshiddiqie SH, pada Selasa (17/4/2007) dijadwalkan meluncurkan buku tentang perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca-era reformasi yang akan mengupas ketatanegaraan dari sudut hukum tata negara positif.

Peluncuran buku itu diagendakan di Balai Agung, Hotel Santika, Jakarta, dan mengundang sejumlah tokoh nasional, antara lain mantan Presiden RI, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri.

Buku yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Reformasi" merupakan buku pertama yang mengupas perkembangan ketatanegaraan Indonesia dari sudut hukum tata negara positif yang diharapkan bisa menjadi referensi utama baik bagi penyelenggara negara, praktisi hukum, dosen, mahasiswa maupun masyakarat umum.

Dalam buku tersebut mengungkap pasca-munculnya era reformasi pada 1999, dan bangsa Indonesia yang mengalami perkembangan sistem ketatanegaraan sangat fundamental setelah dilaksanakannya perubahan UUD 1945 oleh MPR (sejak 1999 hingga 2002).

Perubahan tersebut, antara lain mengakibatkan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sederajat dengan lembaga negara lainnya seperti DPR, MA dan Presiden. Dampak perubahan UUD 1945 juga melahirkan lembaga-lembaga negara baru, seperti DPD dan Mahkamah Konstitusi.

Selain buku tersebut, juga akan diluncurkan buku berjudul "Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer" yang berisi pokok-pokok pemikiran Prof. Jimly dan para pakar hukum tentang tata negara Indonesia yang diterbitkan oleh The Biography Institute.

Dua buku lainnya yang diterbitkan adalah buku biografi Jimly Asshiddiqie "Etos Kerja, Pasar dan Kemandirian Ekonomi" karangan Dr Purwadi M. Hum (penerbitnya Pustaka Raja) dan "Studi, Mengabdi dan Berprestasi" yang editornya adalah Dr Kaelany DH. Buku itu berisi kesan dan pesan para tokoh nasional dari berbagai kalangan tentang Prof Jimly.

Copyright © 2007 ANTARA

Kamis, 06 Desember 2007
Jimly: Perlu Jiwa Besar untuk Terima Calon Independen

 07/08/07 22:19

Mataram (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa putusan MK yang memberi kesempatan kepada calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memerlukan kelapangan dada, kebesaran jiwa dan kerterbukaan hati para pemimpin partai untuk menerimanya.

"Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah merupakan milik umum, MK tidak ikut campur dalam masalah pengaturan lebih lanjut, dan diperlukan kesadaran untuk menerima kenyataan ini," katanya saat memberikan kuliah umum kepada puluhan mahasiswa program Magister Hukum Universitas Mataram (Unram), di Mataram, Selasa.

Dikatakannya, meskipun selama ini dirinya sering didatangai wartawan untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan putusan tersebut, ia tidak pernah mau memberi penjelasan.

"Meskipun sudah seringkali dihubungi melalui telepon maupun SMS, selalu tidak ditanggapi, dan memang tidak ingin memberi penjelasan," katanya.

Karena itu MK tidak ikut-ikutan terlibat dalam pengaturan teknisnya, dan biarlah keputusan MK tersebut disikapi dengan kesadaran serta kebesaran jiwa untuk menerima kenyatan ini.

Putusan MK tersebut tidak dimaksudkan untuk menyenang-nyenangkan warga negara yang berada di luar partai, tetapi semata-mata membangun pengertian yang memang seharusnya, sebagaimana pesan UUD 1945, katanya.

Ditambahkan, "Kita ini bersatu dalam kesatuan sistem, dengan memberi kesempatan kepada pekerjanya. Prinsip yang dianut MK yaitu, rakyat yang berdaulat. Kedaulatan rakyat itulah yang lebih diutamakan".

Menurut Jimly, MK sangat menyadari bahwa putusannya itu telah membuat partai, yang secara naluriah, kepentingannya menjadi tidak nyaman, dan hal itu haruslah dimaklumi.

"Karena itu kalau saya ditanya, pokoknya terserah kepada kelapangan dada, kebesaran jiwa dan keterbukaan hati para pemimpin untuk menerima dan mengadakan pengaturan-pengaturan teknis," katanya.(*)


Copyright © 2007 ANTARA

Kamis, 06 Desember 2007
Jimly: 27.3 percent of laws run counter to country's constitution

Jakarta (ANTARA News) - Constitutional Court Chairman Jimly Ashiddiqie said 27.3 percent of the laws in the country are potential sources of trouble because they run counter to the Constitution.

He said the Consitutinal Court had so far received 77 legal review requests from the public while the Court had agreed to handle 27.3 percent of the reported cases.

"If generalized, it means that 27.3 percent of the laws in the country are potential sources of problems as they run counter to the 1945 Constitution," he said during a consultative meeting with the House of Representatives (DPR) leadership here Thursday.

Therefore, he said, more serious attention should be given to the drafting of laws so as to keep them in line with the mandate of the constitution,

Jimly further said of the 77 legal review requests (concerning 44 laws) submitted to the Constitutional Court 21 had been accepted and 52 rejected.

He also reported about the number of 2004 general election disputes which the Court had been asked to settle. There were around 500 cases but the Court agreed to look into only 376 of them.

"The Constitutional Court`s authority covers five areas, three of which have to do with routine practices such as cases requiring an examination of the constionality of laws, different results of elections and disputes on power among state institutions," he said.

As to conflict among the state institutions, the Constitutional Court saw that it had a big potential, because many new institutions with their new authority have the intention to reduce the power of old institutions.

For that purpose, Jimly said that policy on legislation needed to be directed to consolidate the institutions.

Jimly further stressed each country has a rule of constitution which could not only be based on a big number of majority and the judges of the constitution have actually obtained a mandate to safeguard the constitution.(*)


Copyright © 2007 ANTARA

03/09/06 21:29

Kamis, 06 Desember 2007
Jimly Asshidiqqie Bertamu ke Mahkamah Agung

 26/09/07 13:12

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqqie beserta rombongan mengunjungi Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Rabu.
Turut beserta Jimly, Wakil Ketua MK Laica Marzuki dan Sekretaris Jenderal MK, Janedri M Gaffar.
Saat memasuki lobi Gedung MA, Jimly belum mau memaparkan tujuan kunjungannya ke MA.
Ia hanya berjalan sambil tersenyum ke arah lift menuju ruang kerja Ketua MA, Bagir Manan, di lantai dua Gedung MA.

"Biaya perkara," candanya, sambil tersenyum ketika wartawan menanyakan maksud kedatangannya. Ketika didesak lagi, Jimly langsung berjalan dan berkata singkat, "mau lihat-lihat."

Sebelumnya, Jimly pernah mengatakan MK akan segera berkunjung ke DPR dan MA untuk menyampaikan surat pemberitahuan tentang tiga hakim konstitusi yang memasuki masa pensiun pada 2008.

Hakim konstitusi Achmad Roestandi yang berasal dari DPR memasuki usia pensiun 67 tahun pada 1 Maret 2008.

Sedangkan dua hakim konstitusi yang berasal dari MA, Soedarsono dan Laica Marzuki masing-masing akan memasuki pensoun pada 5 Mei 2008 dan 5 Juni 2008.

Menurut UU MK, hakim konstitusi dicalonkan oleh tiga unsur, yaitu Presiden, DPR dan MA. (*)

Copyright © 2007 ANTARA

 

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008