Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6306413
September
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Kamis, 06 Desember 2007
UUD Versi Bahasa Daerah Disosialisasikan

6/01/2005 16:25 WIB
Niken Widya Yunita – detikcom

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menekan Memorandum of Understanding (MoU) untuk mensosialisasikan UUD versi bahasa daerah. Tahap awal akan dibuat UUD bahasa Bali dan Jawa.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie di gedung Balaikota, Jakarta, Rabu (26/01/2005).

“Mahkamah Konstitusi mengajak Pemda dan semua pihak mengambil tanggung jawab untuk mensosialisasikan konstitusi. Program sosialisasi membuat UUD dalam berbagai bahasa daerah. Maksudnya, bukan sekadar untuk mengembangkan impian dengan bahasa daerah tetapi agar UUD yang elitis dan abstrak akrab dengan masyarakat,” ungkap Jimly.

Bahasa apa saja? “Bahasa Bali, Jawa, lalu akan menyusul bahasa lainnya supaya warga negara di manapun berada merasa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan RI di bawah konstitusi yang sama,” ujar dia.

Menurut Jimly, simulasi simlutan akan melibatkan orang-orang yang selama membuat dan merumuskan UUD, seperti mantan anggota-anggota MPR.

“Dulu ada BP4 dan BP7 sekarang tidak ada lagi. Padahal kesadaran warga negara berkonstitusi itu penting. Hal inilah yang akan digarap untuk bekerjasama dengan Pemda,” kata Jimly.

Turut hadir Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Sekjen APPSI Ferry Tinggogoy dan Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar. ( aan )

Kamis, 06 Desember 2007
Saran Jimly, Amandemen UUD 1945 Setelah 2009

Sabtu, 10 Maret 2007, 16:13:20 WIB
Laporan: Riffmy M.
Jakarta, Rakyat Merdeka. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyarankan agar amandemen UUD 1945 dilakukan setelah Pemilu 2009. Sebelumnya, partai politik (parpol) harus menjadikan amandemen ini sebagai isu kampanyenya.

“Jangan sekarang (dilakukan amandemen). Tetapi sesudah pemilu 2009,” katanya usai acara di gedung MK, Sabtu siang (10/3).

Menurut Jimly, amandemen UUD 1945 dijadikan isu kampanye dimaksudkan untuk menjaring pendapat masyarakat apakah memang perlu dilakukan amandemen atau tidak. Jadi, sambung dia, amandemen itu tak hanya menjadi kepentingan sebagian pihak saja.

Amandemen UUD, menurut Jimly, adalah hak warganegara sehingga isi yang hendak diubah harus bervariasi. Makanya dia tidak setuju kalau amandemen hanya dilakukan hanya untuk memperluas kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Meski begitu, dia menilai usulan amandemen UUD yang muncul dari DPD ini hal dasar. Tetapi belum tentu, usulan ini akan diterima karena harus melewati mekanisme di MPR yang juga melibatkan DPR.

Saat ini, dua fraksi terbesar di DPR, Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan berpendapat belum perlu dilakukan amandemen kelima dan sebaiknya menjalankan lebih dulu amanat dari amandemen keempat UUD 1945. imi.

« Previous 1 2 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008