Halaman ini menyajikan berbagai tulisan Prof. Jimly dalam bentuk
buku-buku,
makalah serta kumpulan
tanya jawab
- Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
Download
- Perihal Undang-Undang
Download
- Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
Download
- Hukum Acara Pengujian Undang-undang
Download
- Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara
- Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
Download
- Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara
- Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi
- Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
Download
- Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
Download
- Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi
- Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
Download
- Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional
Download
- Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
Download
|
- Dampak Krisis Global, Problem, dan Tantangan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri
Ceramah dalam rangka Lokakarya BNP2TKI tentang Sistim Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Secara umum, berisi upaya untuk mengatasi dampak krisis global melalui gerakan nasional 'padat karya' di dalam negeri dan meningkatkan upaya penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia keluar negeri serta usul penguatan institusi BNP2TKI dengan melakukan penyempurnaan atas UU No. 39 Tahun 2004. BNP2TKI ini sangat penting diperkuat, bukan untuk menghadapi kebutuhan jangka pendek dan menengah, tetapi juga untuk kepentingan jangka panjang dalam rangka mengatasi pengangguran dan mempeluas kesempatan kerja di luar negeri.
Download
- MEMPERKUAT KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL MELALUI KONSTITUSI
Sambutan Ketua Dewan Penasihat ICMI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam SILAKNAS ICMI di Palembang, 13 Desember 2008
Download
- KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN BANGSA
Bahan Studium General pada acara Muktamar KAMMI di Makassar, 3 November 2008.
Download
- Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945
Bahan ceramah pada Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara. Jakarta, 30 Oktober 2008.
Download
- PEMUDA DAN MAHASISWA INDONESIA, OPTIMISME MENUJU PENCERAHAN MASA DEPAN BANGSA
Bahan disampaikan pada acara Konferensi Mahasiswa Indonesia - BEM KM UGM - Yogyakarta, 23 Oktober 2008.
Download
 Selengkapnya
|
suhari ( Rabu, 01 Juli 2009 / 11:44:20) Prof. dapatkah MK menguji material Perppu terhadap UUD? Apakah waktunya cukup mengingat pemberlakuan Perppu relatif singkat. Jika Perppu terlanjur diterima DPR menjadi UU kemudian MK membatalkan Perppu apakah UU tersebut menjadi tidak sah? Tks Prof.
Selama belum menjadi UU, Perlu masih berada dlm ranah penilaian atau pengujian oleh DPR.
suhari ( Rabu, 01 Juli 2009 / 11:39:56) Prof. menurut UUD jika Perppu tidak disetujui DPR maka Perppu tersebut harus dicabut (dicabut kembali oleh pemerintah tentunya). Melalui mekanisme apa pencabutannya, apakah melalui PP, Perpres, atau cukup pernyataan pemerintah saja? Tks Prof.
biasanya cukup dg tindakan administratif (beschikking), yaitu keppres berdasarkan keputusan DPR yg menolak Perpu tsb.
Baca Tanya Jawab
