Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah96
Tanya Jawab3841
Kegiatan630
Liputan Media334
Galeri Foto2230


Anda Pengunjung Ke:
2777694
May
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Halaman ini menyajikan berbagai tulisan Prof. Jimly dalam bentuk buku-buku, makalah serta kumpulan tanya jawab

  • Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
    Download
  • Perihal Undang-Undang
    Download
  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Hukum Acara Pengujian Undang-undang
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
    Download
  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
    Download
  • Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
    Download
  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
    Download
  • Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional
    Download
  • Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
    Download
  • Kerjasama Indonesia-Uni Eropah tentang HAM
    Forum Workshop Indonesia - Uni Eropah 2012.
    Download
  • Sistem Presidentil
    Orasi Ilmiah dalam rangka Peresmian Institut Peradaban, 2012
    Download
  • Ide Konstitusi Ekonomi
    Ceramah disampaikan dalam Seminar yang diadakan oleh Universitas Trisaksi, Jakarta, 12 Juli 2012.
    Download
  • Tentang DKPP
    Ceramah dalam Rapim POLRI yg dihadiri oleh Kapolda dan para petinggi POLRI dari seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa, 29 Januari, 2013.
    Download
  • TAPMPRS3367
    Sosialisasi tentang TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967
    Download
Selengkapnya
arman  ( Selasa, 23 April 2013 / 14:40:24)
ass. wr wb.. apa adasar jika MK bertindak di luar kewenangannya sebagai positive legislator? 1.MK bukannya menafsirkan UUD,, tetapi malah menafsirkan UU (menambahkan isi pasal)

Itu tetap dlm rangka menafsirkan UUD juga, penambahan yg dimaksud sekedar sebagai akibat logis saja dari putusannya mencoret sesuatu kata dlm rumusan kalimat UU.


syukri  ( Sabtu, 20 April 2013 / 09:41:23)
ASS.. Prof. SEJAUHMNANA BATASAN MK boleh menyimpangi UU? /bahkan UUD misalkan pengujian perpu? trims

MK tidak boleh menyimpang dari UUD, tapi bisa menasfirkan UUD.


Baca Tanya Jawab
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008