Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6001810
April
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Halaman ini menyajikan berbagai tulisan Prof. Jimly dalam bentuk buku-buku, makalah serta kumpulan tanya jawab

  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
KevinAnggara  ( Rabu, 06 Juli 2016 / 13:26:22)
Prof JimlysayasiswaSMAkelas3,saya berencana masukfakultashukum,akan tetapi kedua orang tua saya melarang saya masuk fakultas hukum, karena mereka membenci penegak hukum dan berkata mahasiswa fakultas hukum itu buangan dari yang tidak lulus jurusan lain, serta lulusan fakultas hukum mau jadi apa di negara yang sistem hukumnya banyak hakim dan panitera koruptor seperti yang sudah banyak ditangkap oleh KPK karena korupsi. Oleh karena itu mereka menyarankan saya untuk mengambil akuntansi, teknik, kedokteran saja, mohon sarannya Prof, terima kasih.

Nasihat orangtua harus diperhatikan sungguh2, tapi sdr tetap punya kebebasan utk memilih jikalau sdr memang merasa tepat di bidang hukum sdr harus berusaha meyakinkan orangtua.


Ressa Hassan  ( Senin, 27 Juni 2016 / 14:11:14)
Assalamu'alaikum Wr.Wb.Perkenalkan saya Resa Hasan, Mahasiswa Hukum Brawijaya-Malangingin menanyakan terkait dengan Quadru Politica (dalam hal ini Penyelenggara Pemilu/Electoral Power) seperti yang Prof. nyatakan di berbagai media dan wawancara, salah satunya dalam buku Penyelenggara Pemilu Di Dunia dan Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan.berkaitan dengan Quadru Politica tsb, apakah terdapat pengaruh tersendiri dengan model seleksi penyelenggara pemilu guna menjaga kemandirian sesuai dengan UUD 1945?mengingat model seleksi kekuasaan yudisial dalam Trias Politica, calon Hakim Agung sesuai Pasal 24A ayat (3) dan calon Hakim Konstitusi sesuai Pasal 24C ayat (3).Berkaitan dengan Model Seleksi Penyelenggara Pemilu (dalam hal ini KPU,Bawasalu,DKPP), apakah tetap mempertahankan model seleksi sesuai dengan UU 15/2011, dengan DPR yang memiliki “right to elect” terhadap calon yang diajukan oleh Presiden (dalam hal ini calon KPU dan Bawaslu) dan calon anggota DKPP yang diusulkan masing-masing oleh Presiden dan DPR beserta perwakilan KPU dan Bawaslu? atau diubah sama seperti seleksi calon Hakim Konstitusi, dimana model seleksi Penyelenggara Pemilu tersebut telah dilakukan di Korea Selatan?Sebab UUD 1945 tidak mengatur seleksi penyelenggara pemilu melaikan diatur dalam UU 15/2011, sebab Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga negara bersifat constitutional importance dan memiliki fungsi auxiliary state organ. Sebelumnya terima kasih Prof.Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Saya setuju diadakan evaluasi dan perubahan tatacara rekruitmen yg lebih menjamin independensi. Salah satu metode seperti yg diterapkan utk hakim konstitusi baik utk dipertimbangkan agar dipakai juga utk KPU. Jadi anggotanya dibuat 9, tapi utk MK masing2 3 dipilih Presiden, 3 oleh DPR, dan 3 oleh MA, maka sebaiknya utk KPU jangan ada yg dipilih oleh Presiden atau DPR, karena mereka sama-sama calon peserta pemilu. 9 komisioner KPU sebaiknya dipilih 3 oleh MK, 3 oleh MA, dan 3 oleh Pansel yg dibentuk oleh KPU sendiri atau oleh lembaga terkait seperti misalnya oleh DKPP.


Baca Tanya Jawab
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008