Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6415110
November
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Nia Agustina (Niaagustina52@gmail.com)
(Senin, 17 April 2017 / 08:48:46)
Pertanyaan :
Assalamualaikum Wr.Wb. Perkenalkan saya Nia Agustina, Mahasiswa Hukum Undip ingin menanyakan terkait dengan permasalahan legal standing dalam pengujian UU terhadap UUD Prof,apakah Tax Payer dapat menjadi kualifikasi dalam PUU dan kekhususan apa yang dimiliki oleh tax payer sehingga dapat menjadi legal standing mengingat legal standing tersebut tidak dapat terakomodir dengan kualifikasi legal standing seperti yang terdapat dalam Pasal 51 UU No 23 tahun 2004 tentang MK jo PMK No 5 Tahun 2006 tentang Pedoman beracara PUU, Sebelumnya terima kasih Prof. Wassalamualaikum Wr.Wb.
Jawaban :
Tax payers memang sangat umum, tetapi dlm praktik sudah sering diterima termasuk oleh MK.

Thimotius Yantori (tihes01love@gmail.com)
(Kamis, 13 April 2017 / 04:38:11)
Pertanyaan :
Salam Prof, persoalan pilkada Yapen 2017 yang sekarang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan risalah sidang ug kami baca. Kami mohon pencerahan dari pak profesor.Terimakasih.
Jawaban :
Apa masalahnya, sy tdk ikuti detilnya. Mudah2an MK bisa memberi solusi dg sebaik-baiknya.

Idham (idhamachmad16041997@gmail.com)
(Rabu, 12 April 2017 / 17:29:13)
Pertanyaan :
Bagaimana pendapat anda, mengenai hukuman mati di indonesia, yang selalu di kaitkan dengan perintah serupa yang ada di dalam alquran dan hadis?
Jawaban :
Dlm jangka panjang baik utk dipertimbangkan agar Indonesia menghapus pidana mati secara bertahap, tetapi utk sementara dewasa ini, kontroversi plus minusnya masih sangat emosional. Karena kompleksitas kejahatan juga sangat rumit, maka negara sebesar Indonesia, seperti juga RRC, AS, Brazil masih terus mempertahankan praktik pidana mati ini sampai sekarang. Menghapus atau mengadakan pidana mati jngan dipahami menghapus alquran atau hadits nabi. Ini hanya urusan praktik di dunia nyata yg bersifat sementara berdasar atas kesepakatan bersama. Dlm quran dan hadit juga tdk ada eksplisit yg namanya penjara, tetapi atas dasar kesepakatan UU bisa dan biasa saja kita terima dlm praktik. Diadakan ok atau pun ditiadakan juga ok, asal disepekati bersama berdasarkan musyawarah bersama.



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 1750 1751 Next »

  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008