Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6410156
November
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Zaenal Abidin (zaenal195abidin@gmail.com)
(Selasa, 03 Januari 2017 / 16:40:28)
Pertanyaan :
prof, mau tanya tentang pasal 20 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, dengan formulasi pembentukan undangundang harus mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR, tidakkah berpotensi menimbulkan kemandegan legislasi? karena tidak akan undangundang lahir jika salah satu pihak tidak menyetujui. Lantas, apa solusi atas ini prof?
Jawaban :
Ya, memang begitu. Jika salah satu tdk setuju, maka RUU ybs tdk boleh dipaksakan jadi UU.

hery purnomo (hery.kamex.hk@gmail.com)
(Kamis, 22 Desember 2016 / 21:26:02)
Pertanyaan :
yang terhormat Bp. Jimly Assiddiqi.Pertanyaan saya simple tapi saya butuh jawaban yang akurat.Apakah benar seorang perangkat kampung Rt dan Rw tidak melayani pengantar pembuatan dokumen ktp, dan dokumen dokumen lain yang prosesnya harus melalui rt, rw TANPA ALASAN yang jelas sentimen pribadi.Apakah saya bisa melaporkan masalah mempersulit mencari dokumen tersebut kemana ?Demikian pertanyaan saya pak, mohon balasannya segeraTerima kasih
Jawaban :
Coba sdr laporkan ke Ombudsman (ORI) yg perwakilannya juga ada di tiap provinsi.

muhammad agung (muh.agung1607@gmail.com)
(Jum'at, 16 Desember 2016 / 22:40:36)
Pertanyaan :
tabe pak prof, sy ada sedikit pertanyaan yang menyangkut dpr atau dalam hal ini lembaga legislatif, jika kita melirik pada uud 1945 bahwa kedaulatan negara berada ditangan rakyat, ini berarti bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat yang sesuai dng sistem demokrasi. dpr adalah perwakilan rakyat yang diberikan amanah oleh rakyat melalui sistem pemilu, yang menjadi pertanyaan adalah tentang kedudukan fraksi dalam parlemen, bagaimana kedudukan dan tupoksi dalam lembaga parlemen atau lembaga legislatif, dan apakah kedudukan fraksi lebih utama ketimbang rakyat sebagai perwakilan di dpr ?
Jawaban :
Kedudukan fraksi ada di ranah parpol, bukan di struktur resmi parlemen. Artinya, fraksi adalah alat kelengkapan dari parpol, bukan lembaga perwakilan rakyat. Yg terkait dg struktur DPR, misalnya, adalah komisi, bukan fraksi.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008