Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6320078
September
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Hurunin (Ginahurunin@gmail.com)
(Rabu, 14 Desember 2016 / 15:22:25)
Pertanyaan :
puluhan Juduljudul buku prof. Jimly apa saja? Sy ada tugas kuliah HTN, sy ambil tokoh prof. Jimly.Boleh minta data dr judul buku serta profil buku tersebut?terimakasih
Jawaban :
buku saya sudah 50-an judul jumlahnya, lihat saja dalam daftarnya, ada di internet.

indah rofik (indahsister2@gmail.com)
(Selasa, 13 Desember 2016 / 23:32:26)
Pertanyaan :
prof misal ada case suatu uu dijudicial riview di MK, kemudian setelah ada putusan MK ada beberapa pasal yg dihapuskan oleh MK pada pelaksanaannya dijalankan oleh pemerintah namum dikemudian hari malah meriview uu tersebut dan menyusupkan pasal2 yg telah dihapus? secara hukum hal tersebut bagaimana y prof?
Jawaban :
Mungkin sekali hal itu bisa terjadi. Caranya ya diujikan lagi saja ke MK, sehingga pasal selundupan itu dapat dibatalkan lagi.

Chintya Indah Pertiwi (chintyaindp@gmail.com)
(Senin, 12 Desember 2016 / 07:03:16)
Pertanyaan :
Prof, saya ingin bertanya mengenai Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa,dan Lambang Negara Serta Lagu Negara.Dalam pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwaBahasa Indonesia Wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi pemerintah RI, Lembaga Swasta Indonesia.Kemudian dalam Pasal 31 ayat 2 disebutkan bahwa Nota Kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa Nasional pihak asing tersebut danatau bahasa Inggris.3. Dalam penjelasan Pasal 31 ayat 1 UU 24 Tahun 2009 tsb, menjelaskan bahwa yang dimaksud perjanjian adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional.......dstPertanyaan1.Berdasarkan penjelasan Pasal 31 ayat 1 tersebut, apakah ketentuan UU 24 tahun 2009 tsb artinya hanya mewajibkan bahasa indonesia pada perjanjian internasional di bidang publik saja, atau juga termasuk kontrak bisnis dalam hukum privat? Sebab saya merasa sedikit bingung dalam menafsirkan penjelasan Pasal tersebut, apakah yang dimaksud perjanjian tsb yang hanya termasuk perjanjian internasional dalam hukum publik saja, atau bagaimana Prof?2. Apakah dengan aturan demikian maka artinya apabila ada pihak indonesiaWNI membuat kontrak dengan pihak asing, kontrak tersebut selain harus dibuat dalam bahasa indonesia, ia juga harus dibuat dalam bahasa nasional pihak asing tersebut?3. Tahun 2011 kemarin, ada putusan pengadilan yang membatalkan kontrak yang hanya menggunakan bahasa asing saja. Apakah jika suatu kontrak, dibuat hanya dalam bahasa Indonesia saja, dengan para pihak yakni WNI dengan pihak Asing, apakah kontrak tersebut juga batal demi hukum dengan berlandaskan Pasal 31 UU 24 Tahun 2009 tsb?Terimakasih Prof.
Jawaban :
Kalau utk kontrak private, biasanya diserahkan kepada kesepakatan baik di antara para pihak, termasuk utk menggunakan bahasa apa saja yg dijadikan pegangan utama.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008