Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6577679
June
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


dody nur andriyan (dodynurandriyan@yahoo.com)
(Kamis, 10 April 2008 / 14:51:29)
Pertanyaan :
Masih tentang kewenangan MK sebagai negative legislator, apakah memang MK diperbolehkan dalam amar putusannya, memberikan rekomendasi pengganti redasional suatu ayat, pasal, dari UU yang di batalkan? seperti yang terdapat dalam dalam putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 yang kemudian memunculkan calon independent dalam Pilkada, dimana MK dalam putusannya memberikan rekomendasi redaksional pengganti atas Pasal 59 ayat (1), (2) dan (3) UU 32/2004? Terimaksih
Jawaban :
Kalau di amar, berarti bukan rekomendasi, melainkan mengikat dan final, bukan mengganti rumusan tapi sekedar menyatakan apa adanya akibat dihapuskannya satu-dua kata, maka rumusan kalimat aslinya berubah menjadi seperti demikian.... dst. Tolong baca yg teliti putusan2 MK, dan semuanya merupakan kelaziman di seluruh dunia, seperti MK Jerman, Korea Selatan, Afrika Selatan, Rusia, dlsb.

Hery Abduh Sasmito (herab_84@plasa.com)
(Kamis, 10 April 2008 / 03:10:15)
Pertanyaan :
1. menurut profesor, apakah Putusan MK itu mempunyai kekuatan eksekutorial, 2.apa yang menjadi landasan putusan MK, apakah hanya konstitusi tertulis, konstitusi yang tidak tertulis, atau malah konstitusi yang ada dalam fikiran ideal rakyat ?, 3.pada masa sekarang ini, apakah konvensi ketatanegaraan di Indonesia masih ada di Indonesia, mohon dicontohkan ?, 4. apa yang menjadi landasan AV Dicey sehingga menganggap equality before the law itu lebih penting dari pada kedudukan pemerintah yang sub ordinatif dibandingkan rakyat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan? terimakasih atas perhatiannya.
Jawaban :
semua pertanyaan sdr sdh pernah saya jelaskan utk pertanyaan yg serupa, tolong dibaca saja file jawaban yg lalu. Selebihnya, sdr bisa juga baca buku2 saya. Misalnya pertanyaan ttg konvensi dan pandangan AV Dicey ada di buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Soal putusan MK dan sumber hukum konstitusi, baca juga di buku Pengantar Ilmu HTN dan buku Pokok2 HTN Indonesia serta Konstitusi dan Konstitusionalisme. Dg begitu sdr bisa mendapatkan penjelasan yg utuh dan mendalam.

Sugianto (Sugi_Sugianto@plasa.com)
(Rabu, 09 April 2008 / 20:26:21)
Pertanyaan :
Assalamualaikum wr. wb. Prof. Kalau istilah lembaga tertinggi negara sebelumnya adalah MPR sekarang sudah tidak ada lagi. Mohon penjelasannya apakah pasca amandemen UUD 1945 masih dikenal istilah lembaga tinggi negara juga tidak ada lagi. Bagaimana hubungan antar lembaga negara dengan Presiden mengingat lembaga negara yang ada semuanya bersifat independen walaupun sebelumnya di lantik oleh Presiden. Dari beberapa UU yang ada menyebut lembaga-lembaga yang ada sebagai lembaga negara tetapi tidak ada yang memuat rumusan tentang apa yang dimaksud lembaga negara. Dari segi ilmu hukum ketatanegaraan lembaga ini masuk dikelompokkan kemana Eksekutif, legeslatif atau yudikatif ? terimakasih wassalam.
Jawaban :
(1) resminya tidak ada lagi sebutan "lembaga tinggi negara", tetapi utk keperluan praktis, bisa saja tetap dipakai utk menyebut 8 lembaga tinggi, yaitu (i) Preiden, (ii) Wapres, ((iii) MPR, (iv) DPR, (v) DPD, (vi) MA, (vii) MK, (viii) BPK. Istilah "lembaga tertinggi" memang sudah mutlak tidak ada lagi. Sdgkan lembaga2 lainnya, cukup disebut lembaga negara saja. (2) Semua lembaga yg ada bisa dikelompokkan ke dalam 3 ranah legislatif, eksekutif, judikatif, termasuk lembaga2 yg disebut independen tetap bisa dikategorikan dlm ranah eksekutif, tetapi keberadaannya independen dlm arti tidak mutlak hanya tergantung kpd Presiden atau pengangkatan pimpinannya bukan lagi merupakan hak prerogatif Presiden, melainkan terbagi dlm kekuasaan bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif, seperti misalnya TNI, POLRI, BI, KPK, KPU, dsb.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008