Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6060332
May
SunMonTueWedThuFriSat
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Barlian Erliadi (barlian_erliadi@yahoo.co.id)
(Jum'at, 04 April 2008 / 23:10:19)
Pertanyaan :
Assalamualaikum wr. wb. saya mahasiswa fakultas hukum Unsyiah Banda Aceh. pak Prof, saya sedang menulis proposal judul skripsi dan ingin menetili tentang sistem parlemen di indonesia. saya ingin tau tentang sistem parlemen yang kita anut sekarang. pak Prof, kita tahu bahwa dalam negara demokrasi, sistem lembaga perwakilan atau parlemen yang dikenal secara teori ada dua sistem lembaga perwakilan yaitu sistem unicameral dan bicameral. Di indonesia sebagian pakar HTN mengatakan bahwa sistem parlemen indonesia cenderung kepada bicameral. akan tetapi saya melihat bahwa dengan adanya kewenangan-kewenangan yang melekat pada MPR yang juga masih disebut sebagai lembaga perwakilan maka akan memperkeruh pemahaman saya tentang sistem lembaga perwakilan kita sebenarnya. jadi parlemen kita bicameralkah? atau malah Tricameral? atau bagaimana? Pak Jimly, saya ingin buku bapak tentang "Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah", saya sudah mencari di banda aceh, tapi sekarang nggak ada, di pustaka unsyiah juga nggak ada, gimana caranya saya bisa memperoleh buku itu?
Jawaban :
1) buku Pergumulan Peran Parlemen & Pemerintah terbitan UI-Press tahun 1997, sudah habis dipasaran. Mungkin bisa dicari di perpustakaan2. 2) kalau uraian tentang sistim bikmaeral dan trikameral, coba baca di buku saya yg berjudul Pokok2 HTN Indonesia atau di buku HTN & Pilar2 Demokrasi.

cham haikal (chamwithlove@gmail.com)
(Jum'at, 04 April 2008 / 16:52:10)
Pertanyaan :
Pak Jimly yth. Saya ingin mengetahui pandangan Bapak atas kasus sengketa BPK dan Pajak (DJP). Kalau boleh saya ingin memberi masukan. Kita semua adalah Wajib Pajak (WP). Sebagai WP, kita berkewajiban menyampaikan laporan (SPT) kepada DJP. Bila kita cermati, di dalam SPT itu tercantum rahasia kita. Data pribadi dan keluarga, penghasilan, utang piutang, kekayaan, rumah, kendaraan, deposito, tabungan, sumbangan, warisan, asuransi, dan lain sebagainya, wajib kita laporkan dalam SPT. Rahasia kita semua, saya, anda, pengusaha, wartawan, para pejabat tinggi, pengurus Partai, anggota DPR, BPK, KPK, Menteri, bahkan Presiden ada dalam genggaman DJP. Terbayang dalam benak saya, betapa dahsyat kekuatan dan kekuasaan DJP dengan rahasia banyak orang di tangannya. Teringat saya akan ungkapan “Power tends to corrupt”. Dengan kekuasaan sebesar itu, bukan tidak mungkin timbul penyalahgunaan oleh aparat pajak, baik individual maupun kelembagaan. Mohon jangan biarkan aparat pajak –yang mengenggam rahasia kita- bebas dari pengawasan. Membiarkan mereka bekerja tanpa pengawasan, sama artinya dengan menyuruh mereka korupsi. Mohon jangan biarkan satu lembagapun di negeri ini yang bebas dari pengawasan. Seandainya BPK kalah dalam sengketa ini, akan semakin sulit mengungkap praktek-praktek korupsi yang sangat mungkin terjadi di tubuh DJP. Karena rahasia penegak hukumpun ada di tangan DJP. Terima kasih, dan mohon maaf...
Jawaban :
Kalau ingin dapat jawaban, semua pembaca milis harus tahu membatasi diri jangan menyinggung materi perkara. Haram hukumnya utk dibuka kepada siapapun juga sampai putusan dibacakan.

Gilbert orlando (Rolando_b2k@yahoo.co.id)
(Jum'at, 04 April 2008 / 00:22:19)
Pertanyaan :
Selamat sore Pak,,saya mahasiswa fakultas hukum univ. padjadjaran Bandung. saya mau tanya bagaimana pendapat bapak tentang pengaruh reformasi 1998 terhadap lembaga-lembaga negara yang ada, maupun pengaruhnya terhadap produk-produk Administrasi negara saat ini?terima kasih
Jawaban :
apa sudah baca buku saya tentang hal itu? baca saja infonya.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008