Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6415133
November
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Andhika (udhie_mungil@yahoo.com)
(Kamis, 03 April 2008 / 03:25:18)
Pertanyaan :
Assalamualikum Prof... Saya ingin tau tanggapan Prof tentang Kewenangan Pihak Kejaksaaan sebagai JPU dalam mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK)? Apakah Prof setuju atau tidak setuju dengan upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan dalam pengajuan PK padahal dalam KUHAP tidak diatur hal tersebut. Dan apa yang menjadi bahan pertimbangan pihak kejaksaan dalam mengajukan PK... TERIMA kASIH!!!
Jawaban :
Waah kalau yg demikian jangan tanya saya, tanyakan saja ke kejaksaan atau ke pakar yg netral. Sbg Ketua MK tdk tepat kalau saya beri komentar urusan tetangga, yaa.

vicktor ds (vie_forrevolt@yahoo.co.id)
(Rabu, 02 April 2008 / 06:10:59)
Pertanyaan :
Prof, maaf pertanyaan saya ada yang tertinggal ; 1. apakah dalam suatu konstitusi negara terdapat pasal yang bersifat supra-konstitusional ? 2. apakah pasal yang bersifat supra-konstitusional tersebut memiliki kekuatan yang absolute, dalam arti tidak dapat di rubah dan apakah ada mekanisme atau acara utnuk merubah atau menghilangkan pasal tersebut ?
Jawaban :
1) tidak ada yg bersifat supra konstitusional, cukup disebut konstitusional saja. Istilahnya sdr dapat dari mana? 2) Bisa saja suatu bagian, pasal, ayat tertentu dari UUD yg dinyatakan tdk dapat diubah. Dlm UUD Perancis juga ada kekhususan seperti itu misalnya dlm soal bentuk negara republik dan sistim pemerintahannya. Sdgkan kita dlm Pasal 37 ayat (5) yg ditentukan tdk dapat diubah dalam soal "bentuk NKRI". Artinya, bentuk pemerintahan republik, susunan negara Kesatuan, dan nama negara Indonesia. Tetapi, pasal2 yg mengatur hal pembatasan demikian itu, bukankah juga bisa diubah? Jawabnya ya, tapi berarti utk mengubah bentuk NKRI, harus diadakan 2 x kerja keras dulu utk sampai ke perubahan NKRI itu, sehingga secara politik dapat dianggap sulit atau bahkan tidak mungkin, meskipun secara teknis hukum tetap terbuka kemungkinannya.

vicktor ds (vie_forrevolt@yahoo.co.id)
(Rabu, 02 April 2008 / 06:03:34)
Pertanyaan :
assalammuala'ikum wr.wb. Prof, apakah UUD/Konstitusi dapat di masukkan dalam Lembaran Negara untuk batang tubuhnya? terima kasih Prof sebelumnya.
Jawaban :
Memang benar, naskah UUD 1945 sekarang sudah dimasukkan dlm Lembaran Negara, meskipun bukan sbg tanda keberlakuan, melainkan hanya berfungsi sbg media pengumuman dan untuk kepentingan kesatuan sistim rujukan.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008