Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6577669
June
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Zubair (rauzhandhamir@gmail.com)
(Kamis, 27 Maret 2008 / 22:06:51)
Pertanyaan :
Kepada YTh: Prof Jimly Saya salah satu mahasiswa Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,yang sekarang lagi berjuang untuk menyelesaikan Skripsi..! Mohon penjelasannya tentang Implikasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikaitkan Dengan Kewenangan Fungsi Legislasi DPR? Atas Jawabannya Saya ucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya...
Jawaban :
Pertanyaannya kurang jelas. Tapi putusan MK berkebalikan dg keputusan DPR yg membentuk norma UU, sedangkan MK membatalkan norma dlm UU yg diuji apabila permohonan pemohon dikabulkan karena dianggap terbukti bertentangan dg UUD. Pembentukan norma oleh DPR bersama Presiden berlaku mulai sejak tgl pengesahan oleh Presiden yaitu dengan pengundangan dlm LN-RI, sedangkan putusan MK berlaku mengikat sejak diucapkan atau dibacakan dlm Sidang Pleno terakhir yg kemudian ditindak lanjuti dg pengumuman dalam Berita Negara RI dlm waktu paling lambat 30 hari sejak pengucapan putusan. Karena itu, Hans Kelsen menyebut parlemen sbg positive legislator, sedangkan mahkamah konstitusi (verfassungsgercihtshof) sebagai negative legislator.

Andhika (udhie_mungil@yahoo.com)
(Kamis, 27 Maret 2008 / 06:53:14)
Pertanyaan :
Assalamualaikum Prof, saya mahasiswa Fakultas Hukum Unhas Makassar. saya tertarik tentang masalah Putusan Conditionally Constitutional oleh Mahkamah Konstitusi dan saya memiliki beberapa pertanyaan tentang hal tersebut... 1. Bagaimana sebenarnya kedudukan Putusan Conditionally Constitutional, khususnya pada kasus pidana? 2. apakah hal tersebut tidak mengakibatkan ketidakpastian hukum? 3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan MK dalam menetapkan putusan Conditionally Constitutional? 4. Kendala apa yang dihadapi MK dalam menetapkan putusan MK? Klo boleh Prof sarankan, buku-buku apa yang harus saya beli untuk mengetahui tentang seluk beluk putusan Conditionally Constitutional ini... Makasih Prof...
Jawaban :
Belum ada buku khusus tentang hal itu. "conditionally constitutional" muncul dlm perkembangan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam praktik di MK selama 5 tahun terakhir. Pada intinya, suatu norma dikatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) apabila konstitusionalitasnya digantungkan (i) pada tafsir dan penafsiran atas norma tertentu itu menurut apa yg dijadikan dasar pertimbangan (ratio decidendi) dlm putusan MK, atau (ii) pelaksanaan lebih lanjut atas norma itu dalam peraturan pelaksanaannya lebih lanjut yg masih akan ditetapkan oleh pelaksana UU ybs, atau (iii) digantungkan pd praktik penerapannya kelak di kemudian yg hari harus benar-benar sesuai dengan substansi pertimbangan putusan MK yg membenarkan norma UU ybs. Misalnya, jika alasan pemohon dlm mendalilkan inkonstitusionalitas suatu norma masih bersifat spekulatif atau dihantui oleh kakhawatiran yg belum terbukti secara nyata, melainkan baru bersifat potensial, maka putusan MK bisa saja menyatakan bhw pasal UU ybs tidak bertentangan dengan UUD dan masih tetap mengikat untuk umum, kecuali pada suatu hari kelak, ketakutan dan kehawatiran pemohon atas potensi kerugian konstitusional yg ia maksudkan memang terbukti dalam praktik di kemudian hari. Dg kata lain, yg dimaksud dengan "conditionally constitutional" itu tidak lain adalah pernyataan "konstitusional bersyarat"-nya suatu norma yg diuji.

tommy (cOOlkids_4869@yahoo.co.id)
(Rabu, 26 Maret 2008 / 02:29:55)
Pertanyaan :
ass. prof. saya mau menanyakan tentang dissenting opinion itu sebernarnya artinya apa?dan dalam kasus abdullah puteh juga termasuk dissenting opinion, trus sebenarnya perbedaannya antar hakim tersebut seperti apa?
Jawaban :
Ada 2 istilah terkait yg biasa dipakai di MK & di pengadilan pd umumnya, yaitu "dissenting" dan "concurrent". "Dissenting opinion" artinya pendapat berbeda, sedangkan "concurrent opinion" lebih tepat diartikan "alasan berbeda". Intinya, dlm membuat keputusan, hakim boleh berbeda pendapat dengan substansi putusan, dan sekiranya perbedaan itu diinginkan oleh ybs utk diperlihatkan kpd publik utk maksud kterbukaan & akuntabilitas, maka prbedaan itu boleh diumuat dlm bagian akhir putusan. Kedua2nya sama-sama berisi perbedaan pendapat, tetapi perbedaan dlm "dissenting opinion" menyangkut perbedaan alasan & kesimpulan sekalgus, sdgkan dlm "concurrent opinion" pada pokoknya setuju pd kesimpulan akhirnya, tetapi berbeda dlm perumusan alasannya. Dlm kaitan dg putusan, setuju pd amar putusan, tetapi berbeda alasan utk sampai pd amar tsb. Sedangkan dlm "dissenting opinion", bukan saja alasannya, tetapi pada amarnya juga berbeda.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008