Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6120345
June
SunMonTueWedThuFriSat
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Ario (ario0926@gmail.com)
(Selasa, 11 April 2017 / 07:03:34)
Pertanyaan :
Asalamualaikum W.W.saya ingin bertanya, menurut bapak sebagai orang yang telah mendalami hukum bertahuntahun pada umumnya dan hukum tata negara secara khusus, bagaimana menurut bapak memperbaiki negara ini dalam bidang hukum yang sering di campur adukkan dengan politik secara realistis dan tapi juga idealis, karena saya pernah mendengar istilah apabila hukum sudah terkena politik akan menjadi mentah. terimakasih. Bapak juga dapat salam dari Ria Bellaliana anaknya Ibu Yulianti dari Benkulu . Katanya Ka Jimly Orangnya baik
Jawaban :
Ya, benar, bidang hukum memerlukan parhatian khusus utk dibenahi. Sayang wawasan para politisi kita sekarang tentang hukum dan keadilan sangat kurang. Hukum hanya dilihat dan diperlakukan sebagai alat saja.

Tisna (Sentis39@gmail.com)
(Sabtu, 08 April 2017 / 14:08:14)
Pertanyaan :
Assalamualaikum, prof perkenalkan nama saya tisna mahasiswa FH dari PTN di Karawang, pada bulan mei mendatang, saya akan mengadakan seminar mengenai kebhinekaan dan berencana mengundang prof jimly sebagai pemateri, proses dan prosedur yg harus d lakukan seperti apa prof ? Apakah ada kontak yg bisa di hubungi ? Terimakasih atas perhatiannyaWassalamualaikum
Jawaban :
Tdk perlu ada prosedur, cuma saya sangat banyak urusan, jadi belum tentu bisa memenuhi harapan sdr. Coba diajukan saja dulu.

Agustiar Hariri Lubis (Aguzstiar@gmail.com)
(Sabtu, 08 April 2017 / 00:13:09)
Pertanyaan :
Assalamualaikum prof.Dengan segala hormat, sya ingin bertanya terkait polemik antara tatib DPD dengan Putusan MA.Dalam hal ini saya memandang tatib DPD dari dua segi, pertama tatib DPD dapat dibatalkan, kedua tatib DPD batal demi hukum.Segi pertama saya anggap kelar berdasarkan Hak Uji Materiil MA yang dimuat dalam PERMA no. 01 tahun 2011Segi kedua saya melihat bahwa tatib DPD batal demi hukum karena didalamnya berisi pembatasan masa kepemimpinan selama 2,5 tahun yang dalam hal ini bertentangan dengan UU MD3. Pertanyaan saya prof., apakah dalam sidang DPD masih diperbolehkan menggunakan tatib tersebut jika kita memandangnya dari segi kedua ? Terimakasih sebelumnya prof.Wassalamualaikum Wr. Wb.
Jawaban :
Ada adagium yg menyatakan "Praesumptio iustae causae" bhw suatu aturan masih tetap berlaku sampai aturan itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Sesuai putusan MA, peraturan Tatib tsb harus dicabut dulu. Sesudah dicabut barulah ia tidak berlaku lagi. Ketia sidang DPD, mereka mulai agenda dg pemilihan ketua dulu baru mengubah peraturan tatib, maka tatib pemilihan masih mengikuti aturan lama baru sesudah itu mereka ubah menjadi tatib baru. Itulah dinamika politik dan politiking di dalam tubuh DPD yg kita sendiri tdk bisa ikut campur ke dalam.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008