Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6306441
September
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Dimas L (dimasluhur@yahoo.com)
(Selasa, 04 April 2017 / 08:52:01)
Pertanyaan :
Prof. Saya ingin bertanya bagaimana posisi, kedudukan, dan keberlakuan tap MPR dalam sistem perundanganundangan nasional dewasa ini? Lalu apakah tap MPR yang masih berlaku saat ini dapat dilakukan review atau bahkan pembatalan terhadap nya? Jika dapat bagaimana dan kemana mekanisme review itu dijalankan? Terimakasih atas perhatiannya Prof
Jawaban :
Ada pendapat bhw TAP MPR yg masih ada dan berlaku sampai sekarang masih tetap berstatus sbg peraturan di atas UU dan di bawah UUD, tetapi saya berpendapat, status TAP MPR tersisa itu setara dg UU. Coba baca buku2 saya tentang itu, termasuk buku PERIHAL UU dan makalah2 yg ada di internet.

catur (catursithur@yahoo.com)
(Minggu, 02 April 2017 / 17:42:19)
Pertanyaan :
Assalamualaikum wr.wb prof,saya catur,mahasiswa dari uniba surakarta,diberi tugas dosen saya untuk menganalisis bagaimana sifat konstitusi di indonesia,berkaitan dengan hal tersebut,perkenankan saya untuk menanyakan,sebenarnya apa sifat konstitusi dinegara kita ini,apakah bersifat fleksibelluwes atau Rigit kaku ? Mohon penjelasanya profTerima kasih.
Jawaban :
Lha, coba sdr baca saja buku2 tentang hal itu, kan banyak sekali, termasuk di buku2 saya.

Iin Indriani Latala (iinindrianilatala@gmail.com)
(Sabtu, 01 April 2017 / 07:21:46)
Pertanyaan :
Assalamualaikum Wr,Wb. perkenalkan nama saya Iin pak, mahasiswa fakultas Hukum UNTADPalu Sulteng, saya ingin bertanya pak. Bagaimana status presiden terkait pengesahan RUU yang telah disetujui bersama menjadi UU, dalam hal mengesahkan RUU apa status presiden pada saat itu pak dan apa implikasi hukum maupun politik dari status presiden dalam hal mengesahkan RUU sebagaimana di ataur dalam pasal 20 ayat 5 UUD NRI?terima kasih pak wassalam.
Jawaban :
Fungsinya sbg kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan utk mengesahkan RUU itu secara formal menjadi UU (Pengesahan formil) yg berbeda dari pengesahan di forum Rapat Paripurna DPR yg merupakan pengesahan materiel. Artinya, materi UU itu sdh final sejak disahkan di DPR, tetapi belum berlaku secara formil dan administratif sebelum disahkan oleh Presiden dg cara pengundangan dlm Lembaran Negara.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008