Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6001747
April
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Kevin Smith (kevin.smith@gmail.com)
(Senin, 06 Juni 2016 / 04:54:27)
Pertanyaan :
Prof Jimly, sebagai mahasiswa hukum, saya punya kecemasan penegakkan hukum indonesia tidak akan pernah bersih, kecuali sistem rekrutmen polisi, jaksa, dan hakim serta sistem naik pangkatnya dibuat secara tes online tanpa embel embel wawancara, karena potensi korupsi justru ada pada penguji wawancara meminta sejumlah uang baik secara langsung maupun melalui perantara/calo, minta tolong prof jimly untuk menyebarkan ide ini melalui seminar demi perbaikan penegakkan hukum indonesia, kiranya saran ini berkenan, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya minta maaf prof, terima kasih.
Jawaban :
OK, terima kasih informasinya.

Reza Fikri F. (trupala06799@gmail.com)
(Jum'at, 03 Juni 2016 / 06:21:36)
Pertanyaan :
Aslm ww, Yth. Prof. Jimly, mohon pencerahan apakah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas thdp norma dlm Pasal 11 UU No.12/2011 yg menyatakan bahwa "Materi Muatan Perppu = Materi Muatan UU"?. Jika memang apa yg boleh dimuat dlm UU boleh pula dimuat dalam Perppu, bolehkah Presiden secara subjektif & sepihak mengatur ketentuan pidana (misalnya: mati/kebiri)melalui Perppu?vide Ps. 28J UUDNRI Tahun 1945?; dan jika RUU APBN tdk mendapat persetujuan DPR, bolehkah Presiden mengkonstruksikan terjadinya 'kegentingan yg memaksa' lalu keluarkan Perppu ttg APBN (Ps. 23 (3) UUDNRI Tahun 1945?
Jawaban :
Coba baca buku saya "Hukum Tata Negara Darurat".

nadi ghazali (nadighazali18@gmial.com)
(Kamis, 02 Juni 2016 / 21:23:56)
Pertanyaan :
assalammualaikum prof, bagaimana tanggapan prof dengan maraknya kasus asusila/ ddl, bagaimana sistem pemberlakuan PERPU mengenai tindakan asusila yang hukummannya kebiri? bagaimana sistem menjalankannya.. wass
Jawaban :
Saya setuju saja apa yg sudah ditetapkan, hanya saya menyesalkan mengapa mestinya dg Perpu. Mestinya diproses saja secara normal dg UU biasa agar perdebatan publik secara rasional dapat berlangsung cukup waktu dan terbuka.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008