Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6001740
April
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


sri rahayu (rahayufh015@yahoo.com)
(Rabu, 01 Juni 2016 / 00:41:22)
Pertanyaan :
Assalamualaikum prof. Saya mau bertanya, ini ada pertanyaan dari dosen HTN yang di tujukan kepada kelompok saya. Pertanyaan nya perbedaan antara pasal 12 dan 22 ayat 1 dalam UUD 1945 yang menyangkut kewenangan presiden.?
Jawaban :
Ada yg berpendapat bhw keduanya harus dipahami dlm satu kesatuan pengertian, yaitu Pasal 22 (1) hanya dapat dilakukan dlm keadaan terjadinya Pasal 12, tapi dlm praktik dewasa ini dibedakan. Pasal 12 tentang hukum keadaan darurat, sedangkan Pasal 22 (1) mengatur tentang hukum normal yg memberi fasilitas konstitusional bagi Presiden utk menerbitkan peraturan sebagai pengganti UU, jika dipenuhi syarat keadaan genting dan memaksa. Sebaiknya sdr baca buku saya Hukum Tata Negara Darurat utk mengerti lebih dalam mengenai hal ini.

Randi (Randibone38@gmail.com)
(Selasa, 31 Mei 2016 / 20:06:32)
Pertanyaan :
Assalamualaikum prof. semoga sehat selalu, sya mahasiswa STAIN WATAMPONE Jurusan Syariah Prodi HTN, Sya pernah membaca buku prof , disitu dikatakan bahwa sebenarnya konstitusi tertulis pertama yaitu konstitusi atau piagam madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW, tapi kenapa sekarang yang diakui sebagai konstitusi tertulis pertama yaitu konstitusi AS tahun 1787?
Jawaban :
Konstitusi AS dilihat dlm zaman modern (1787) atau abad ke-18, sedangkan Konstitusi Madinah ada pada abad pertengahan, abad ke-7M.

nur (alona_solana_padora@yahoo.co.id)
(Minggu, 29 Mei 2016 / 21:51:19)
Pertanyaan :
Assalamu'alaikum prof, semoga sehat selalu. Dalam buku Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Refromasi, R. Rhodes menyebutkan peran dari lembaga negara baru atau biasa disebut State Auxiliary Organs atau Lembaga Non Struktural memiliki tiga peran, saya ingin menanyakan poin keduanya dimana LNS berperan melakukan monitoring dan memfasilitasi pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan poin ketiga mewakili kepentingan daerah dalam berhadapan dengan pusat, saya masih kurang paham dua poin ini, bagaimana prakteknya jika kita melihat KPK sebagai salah satu LNS di Indonesia. Mohon penjelasannya prof terima kasih, semoga berkenan uuntuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih :)
Jawaban :
KPK berperan dlm fungsi penegakan hukum yg menurut Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 termasuk kategori badan yg fungsinya berkaitan dg kekuasaan kehakiman yg diatur keberadaannya dg UU.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008