Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah172
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6669547
September
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Eriza (erizaaputrrii@yahoo.com)
(Sabtu, 25 Maret 2017 / 16:33:59)
Pertanyaan :
Assalamualaikum Wr. Wb.saya mahasiswa fakultas hukum.Saya ingin bertanya sebenarnya apa fungsi dan tujuan dari adanya tindakan pemerintah?Terima kasihWassalamualaikum Wr.Wb
Jawaban :
Tujuannya adalah utk menjalankan undang-undang

Andi yusuf (andi.ucup.89@gmail.com)
(Rabu, 22 Maret 2017 / 23:59:51)
Pertanyaan :
Assalamualaikum Prof Jimly, saya mau bertanya.Apakah Peraturan Gubernur itu boleh memuat sanksi administrasi Prof??
Jawaban :
Sanksi administrasi boleh. Yg tdk boleh adalah sanksi pidana.

Reza (trupala06799@gmail.com)
(Rabu, 22 Maret 2017 / 20:01:09)
Pertanyaan :
Yth. Prof. Jimly,Apakah materi muatan Perppu sama persis dengan UU?Apakah Perppu dapat mencantumkan materi ketentuan pidana,khususnya pidana mati?Apakah pengertian Pasal 28J ayat 2UUDNRI Tahun 1945 dapat dimaknai bahwa pembatasan HAM dapat pula dilakukan dengan instrumen Perppu?atau hanya dengan instrumen UU?Apakah nonderogable rights sebagaimana yang diatur Pasal 28I ayat 1 UUDNRI Tahun 1945 dapat dikecualikan dengan instrumen Perppu?Terima kasih dan salam hormat.
Jawaban :
Perpu ada UU dlm bentuk PP karena kegentingan yg memaksa, sehingga pembentuk UU belum dpt menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, dan utk sementara dituangkan hanya dlm bntuk Perpu oleh Presiden.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Constitutionalism di Asia
    Konferensi Internasional Colombo, April 2018.
    Download
  • Constitutional Adjudication & Democracy
    Makalah Simposium Seoul 2018
    Download
  • Constitutional Adjudication & Democracy
    Makalah untuk Simposium Internasional dalam rangka HUT Mahkamah Konstitusi Korea Selatan 2018.
    Download
  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008