Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6001746
April
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Muhammad Novan (Muhammad..novan@gmail.com)
(Sabtu, 28 Mei 2016 / 13:14:17)
Pertanyaan :
Prof Jimly, izin memberikan saran prof, saya punya ide professor hukum PTN terkemuka atau per regional bersama sama membuat buku filsafat hukum, teori hukum pidana, perdata,dagang, tata negara, administrasi negara, internasional untuk membantu mahasiswa S2 dan S3 hukum dalam penyusunan tesis dan disertasi Prof, semoga saran ini berkenan untuk prof terima, terima kasih prof.
Jawaban :
Ya, bagus sekali. Saya juga sdg menyusun buku teks hukum yg lengkap, tapi belum selesai2 karena kesibukan.

adnew (amirlatif03@gmail.com)
(Selasa, 24 Mei 2016 / 15:01:48)
Pertanyaan :
assalamualaikum prof, semoga sehat selalu.. prof pernah mengatakan bahwa perda provinsi lebih tinggi kedudukannya dari pada permen,bgmn sebenarnya menurut lembaga ketatanegaraan dan hierarki perundag-undangan nya
Jawaban :
Bukan kata saya, tapi hirarki menurut UU, yaitu (i) UUD, (ii) TAP MPR/S, (iii) UU dan Perpu, (iv) PP, (v) Perpres, (vi) Perda Provinsi, dan (vii) Perda Kab/Kota.

ALI MITRA (alimitra30101994@gmail.com)
(Senin, 23 Mei 2016 / 20:58:34)
Pertanyaan :
Assalamualaikum prof, saya mau tanya pertama terkait masalah hukuman kebiri, apakah hukuman kebiri di indonesia bisa di terapkan atau tidak..!!! Lalu dari aspek hukum apakah tidak bertentangan dgn HAM,,??? Yg kedua masalah PK (peninjauan kembali) oleh jaksa bisa atau tidak prof, bagaimana penjelasan dari aspek hukumnya. Mohon penjelasannya prof, terima kasih. Wassalamuaikum warahmatuhlah wabarakatu.
Jawaban :
Kalau sudah ditentukan dg UU, maka hukumnya sah dan berlaku mengikat utk umum dan harus diterapkan sebagaimana mestinya. Kalau sdh jadi bentuk sanksi pidana yg resmi maka tidak lagi melanggar hak asasi manusia karena sudah ditetapkan dg UU sehingga pembatasan dan pengaturannya sudah sesuai dg ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Semua bentuk sanksi pidana, seperti pidana penjara, dan apalagi pidana mati bersifat mengurangi atau menghilangkan asasi manusia. Misalnya, pidana penjara menghilangkan kebebasan manusia, tapi sebagai bentuk hukuman pidana berdasarkan UU, dibolehkan atau dikecualikan dari pengertian pelanggaran hak asasi manusia.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008