Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6001738
April
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Randi (Randibone38@gmail.com)
(Senin, 23 Mei 2016 / 03:20:37)
Pertanyaan :
Assalamualaikum prof. semoga sehat selalu, sya mau bertanya apa yang dimaksud dengan lembaran negara , tambahan lembaran negara,berita negara dan berita daerah,? terima kasih
Jawaban :
Lembaran Negara dan Lembaran Daerah adalah tempat menuangkan sbg tanda pengundangan resmi produk hukum tingkat nasional dan daerah masing-masing yg sejak diundangkan sah dan resmi mulai berlaku. Sedangkan Tambahan Lembaran Negara (TLN) tempat menambahkan dokumen tambahan, misalnya, utk UU ada penjelasan resmi yg mesti juga dituangkan dlm Lembaran Negara. Karena pada mulanya, Penjelasan resmi itu tidak dibuat bersamaan dg UUnya di parlemen, maka biasanya penyelesaiannya datang belakang sehingga diperlukan Tambahan LN. Sekarang sebetulnya, hal itu tidak diperlukan lagi, tapi karena sudah jadi kebiasaan, sampai sekarang terus dipelihara dan diproduksi bersamaan dg Lembaran Negara. Coba baca buku saya "Perihal UU" yg menguraikan panjang lebar mengenai hal ini.

Zaka Firma Aditya (zaka.aditya@gmail.com)
(Minggu, 22 Mei 2016 / 07:51:38)
Pertanyaan :
Selamat malam prof Jimly. saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai contempt of parliament. 1. melihat kasus setya novanto di parlemen dimana sidang etik (pelanggaran etik) banyak terindikasi tidak fair dan terkesan banyak manipulasi. Menurut prof, apakah perlu di atur mengenai contempt of parliament di indonesia? 2. negara mana yang dapat dijadikan contoh perbandingan untuk pengaturan contempt of parliament di Indonesia? terima kasih prof
Jawaban :
Ya, MKD memang masih baru, praktik kerjanya belum sempurna. Karena itu, dikandung maksud utk membentuk Mahkamah Kehormatan lembaga perwakilan rakyat seluruhnya, yaitu DPR, DPD, dan DPRD di seluruh Indonesia, sekaligus memperbaiki tatakelola serta pedoman persidangan nya sehingga tidak seperti yg terjadi dg kasus Setnov. Mungkin sekarang ide 'contempt of parliament' belum perlu dibahas, masih terlalu lux.

Mareti Waruwu (maret.waruwu@gmail.com)
(Minggu, 22 Mei 2016 / 00:34:11)
Pertanyaan :
Selamat malam Prof.. Semoga selalu sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Perkenalkan Saya Mareti Waruwu, mahasiswa Fakultas Hukum - Universitas Pamulang,kota Tangerang Selatan, Prov. Banten. Saya ingin bertanya kepada Prof.., secara hirarki perundang-undangan, Perda merupakan turunan dari UU. artinya bahwa Perda akan ditetapkan dan disahkan apabila telah memenuhi SOP dan/atau mekanisme yang berlaku, di kalimantan tengah misalnya telah ditetapkan dan disahkannya perda tahun 2003 tentang RTRWP dan disempurnakan lagi melalui perda tahun 2015. artinya perda tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi. Akan tetapi ada SK Menhut tahun 2012 yang bertentangan "dalam hal ini membatasi" berlakunya perda itu. Bukan hanya perda tahun 2003 sebagaimana telah disempurnakan dengan perda tahun 2015, juga masih bertentangan dengan SK Menhut tersebut. Letak kesalahannya dimana ? dan bagaimana cara menyelesaikannya ? Terimakasih..
Jawaban :
Perda provinsi lebih tinggi kedudukannya daripada peraturan menteri. Yg lebih tinggi dari Perda adalah Perpres atau PP dan UU, tapi bukan permen. Justru Permen yg tidak boleh bertentangan dg Perda. Tapi Presiden c.q. Mendagri dapat membatalkan (executive preview) perda yg dinilai bertentangan dg UU dg catatan apabila pemerintahan daerah ybs tetap merasa benar dg Perdanya, maka pemda dapat menenempuh upaya hukum judicial review ke MA utk mempertahankan Perda yg dibatalkan oleh Pemerintah pusat tsb.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008