KONTEN
| Buku | 14 |
| Makalah | 44 |
| Tanya Jawab | 2235 |
| Kegiatan | 407 |
| Liputan Media | 334 |
| Galeri Foto | 2230 |
Anda Pengunjung Ke:
767078
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan
yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.
Wira (w.atma.negara@gmail.com)
(Kamis, 02 September 2010 / 06:32:44)
Pertanyaan :
ASSALAMU'ALAIKUM PROF. SELAMAT PAGI. DALAM SEBUAH BUKU ADA YANG MENGATAKAN ISTILAH JUDICIAL REVIEW PENGGUNAANNYA DALAM COMMON LOW JUGA TERMASUK ADMINISTRATIVE ACTION. BERBEDA SENGAN EROPA CONTINENTAL YANG BERKAITAN DENGAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANGANGAN SAJA(TIDAK TERMASUK ASMINISTRATIVE ACTION) BAGAIAMAN PANDANGAN PROFESOR DALAM HAL INI. TERIMA KASIH BANYAK PROF. WASSALAM.
(Kamis, 02 September 2010 / 06:32:44)
Pertanyaan :
ASSALAMU'ALAIKUM PROF. SELAMAT PAGI. DALAM SEBUAH BUKU ADA YANG MENGATAKAN ISTILAH JUDICIAL REVIEW PENGGUNAANNYA DALAM COMMON LOW JUGA TERMASUK ADMINISTRATIVE ACTION. BERBEDA SENGAN EROPA CONTINENTAL YANG BERKAITAN DENGAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANGANGAN SAJA(TIDAK TERMASUK ASMINISTRATIVE ACTION) BAGAIAMAN PANDANGAN PROFESOR DALAM HAL INI. TERIMA KASIH BANYAK PROF. WASSALAM.
Jawaban :
Buku apa yg sdr maksud, ditulis oleh siapa? kenapa tdk sdr baca saja buku saya yg berjudul (i) Model2 Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (2) Hukum Acara Pengujian UU, (iii) Pokok2 HTN Indonesia, (iv) dlsb.
Buku apa yg sdr maksud, ditulis oleh siapa? kenapa tdk sdr baca saja buku saya yg berjudul (i) Model2 Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (2) Hukum Acara Pengujian UU, (iii) Pokok2 HTN Indonesia, (iv) dlsb.
sri (ukhti_bgt@yahoo.com)
(Rabu, 01 September 2010 / 13:27:19)
Pertanyaan :
aslkm.wr.wb. Prof...maaf mengganggu waktunya, Prof. mohon penjelasannya mengenai kewenangan MK untuk memutus sengketa pemilu, apakah dalam kewenangan ini termasuk pula sengketa pemilukada? jika iya, apakah tidak bertentangan dgn kewenangan MK yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 prof? jk bkn mrpkan kwenangan MK lantas kewenagan siapa? Atas jawabannya saya ucapkan terimakasih prof. Wassalamualikum.wr.wb.
(Rabu, 01 September 2010 / 13:27:19)
Pertanyaan :
aslkm.wr.wb. Prof...maaf mengganggu waktunya, Prof. mohon penjelasannya mengenai kewenangan MK untuk memutus sengketa pemilu, apakah dalam kewenangan ini termasuk pula sengketa pemilukada? jika iya, apakah tidak bertentangan dgn kewenangan MK yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 prof? jk bkn mrpkan kwenangan MK lantas kewenagan siapa? Atas jawabannya saya ucapkan terimakasih prof. Wassalamualikum.wr.wb.
Jawaban :
Yg menjadi kewenangan MK adalah perselisihan hasil pemilu. Masalahnya apakah pilkada itu termasuk pemilu atau bukan?? Maka terserahkan kpd pengaturannya di UU apakah pilkada itu dianggap pemilu atau bukan. Kalau pilkada termasuk ke dlm pengertian pemilu maka otomatis penyelenggaranya adalah KPU dan lembaga pemutus perselisihan mengenai hasilnya adalah MK.
Yg menjadi kewenangan MK adalah perselisihan hasil pemilu. Masalahnya apakah pilkada itu termasuk pemilu atau bukan?? Maka terserahkan kpd pengaturannya di UU apakah pilkada itu dianggap pemilu atau bukan. Kalau pilkada termasuk ke dlm pengertian pemilu maka otomatis penyelenggaranya adalah KPU dan lembaga pemutus perselisihan mengenai hasilnya adalah MK.
Wirdan Firdaus (wirdanfirdaus04@gmail.com)
(Selasa, 31 Agustus 2010 / 20:07:06)
Pertanyaan :
Asslm, Prof, selain indonesia, negara mana yang menganut sistem presidensiil dengan multi partai yang juga mengatur tentang pranata impeachment ??? Trima kasih,
(Selasa, 31 Agustus 2010 / 20:07:06)
Pertanyaan :
Asslm, Prof, selain indonesia, negara mana yang menganut sistem presidensiil dengan multi partai yang juga mengatur tentang pranata impeachment ??? Trima kasih,
Jawaban :
AS juga sistem presidentil dg multi partai dan mengatur soal impeachment. Orang sering salah paham mengira bhw di AS cuma ada 2 parpol. Yg benar adalah bhw di AS juga banyak partai hanya lama kelamaan yg besar cuma ada 2 yaitu demokrat dan republik.
AS juga sistem presidentil dg multi partai dan mengatur soal impeachment. Orang sering salah paham mengira bhw di AS cuma ada 2 parpol. Yg benar adalah bhw di AS juga banyak partai hanya lama kelamaan yg besar cuma ada 2 yaitu demokrat dan republik.
|
 Selengkapnya
|