Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6001752
April
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Fatya (tyafatya92@yahoo.com)
(Jum'at, 20 Mei 2016 / 17:09:02)
Pertanyaan :
Prof. knapa RKUHP dan KUHAP lama sekali disahkan? Padahal sdah bnyak pasal-pasal yg sudah tidak relevant lagi dengan perkembangan bangsa Indonesia. Thank Prof.
Jawaban :
Ya, begitulah kerjanya para politisi, tdk fokus. Padahal drafnya sudah masuk di Baleg DPR. Pemerintahnya juga tdk berusaha dg gigih dan bersungguh-sungguh utk memastikan agenda legislasinya dikerjakan.

kiki hedidiana (pelagiarevaldi@gmail.com)
(Selasa, 17 Mei 2016 / 17:21:23)
Pertanyaan :
Selamat siang pak Jimly, saya kiki hedidiana mahasiswa difakultas hukum untan pontianak Kalimantan Barat. Saya sekarang berstatus mahasiswa akhir yang meneliti tentang penetapan bencana Nasional, saya menganalisis Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang badan penanggulangan bencana Nasional, study kasus penangganan gunung sinabung. Pak didalam pasal 7, memang secara garis besar sudah dipaparkan tentang syarat ataupun kriteria untuk menetapkan status darurat bencana nasionalnya tapi bedasarkan beberapa kasus bencana alam Tertentu (gunung merapi meletus,tsunami) langsung ditetapkan sebagai bencana Nasional, sedangkan beberapa bencana alam lainya(sinabung,kelud) sampai sekarang belum ditetapkan sebagai bencana Nasional. Kenapa demikian? Syarat apa yang sebenarnya yang menjadi ukuran penetapan sebuah bencana dapat dikatakan sebagai bencana nasional? Dan apakah gunung sinabung dapat dikategorikan sebagai bencana nasional?
Jawaban :
Coba sdr baca buku saya Hukum Tatanegara Darurat, ketentuan utk deklarasi keadaan darurat seharusnya oleh kepala negara, bukan oleh pemda seperti diatur dlm UU Bencana tsb.

Apripari (apripari_s1hukum2013@mahasiswa.ung.ac.id)
(Senin, 16 Mei 2016 / 01:07:53)
Pertanyaan :
Assalamu'alaikum Pak Jimly. Saya mau menanyakan Original Intent Undang-Undang Pemilu khususnya tentang DKPP Saya sangat mengharapkan jawabannya dari Bapak. Sebelumnya terima kasih Pak. Wassalamu'alaikum.
Jawaban :
Dibaca sendiri saja dlm risalah UUnya, yaitu UU tentang Penyelenggara Pemilu, bukan di UU Pemilu. Juga sdr baca buku2 saya atau penulis lain tentang DKPP.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008