Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6306437
September
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Thareq Akmal Hibatullah (thareqakmal2@gmail.com)
(Selasa, 07 Maret 2017 / 19:05:33)
Pertanyaan :
Permisi prof. Saya hendak bertanya terkait persoalan teori perundangundangan. Apakah benar ada peraturan yang dibungkus dengan penetapan, dalam arti dia ternyata bersifat individual, konkret, dan sekali selesai? Atau memenuhi beberapa sifat tersebut saaja.kemudian apakah benar ada pula penetapan yang dibungkus peraturan, dalam arti dia ternyata bersifat umum, abstrak, dan terus menerus? Atau memenuhi beberapa sifat tersebut saja.Jika ada, mengapa demikian Prof? Mohon dijelaskan beserta contohnya pula. Terima kasih Prof. Mohon maaf jika kurang berkenan.
Jawaban :
Ya, sebagai bentuk penyimpangan, atau penyalahgunaan pengertian perundang-undanganyang seharusnya bersifat umum dan abstrak, bisa saja terjadi dlm praktik dlm sejarah. Makanya sejak Orba keluar TAP MPRS yg menertibkan sumber tertib hukum kita itu, tetapi ketika reformasi kembali ditertibkan dg TAP MPR No. III/2000, dst yg dari waktu ke waktu terus diperbaiki lagi sehingga muncul aturan baru berupa UU No. 10/2004 yg diubah lagi dg UU No. 12/2011.

fatimah (fatimahsity14@gmail.com)
(Senin, 06 Maret 2017 / 03:05:49)
Pertanyaan :
assalamualaikum prof, saya mau bertanya terkait dengan materi demokrasi. pertanyaannya sepaerti ini Apakah demokrasi yang sudah ditambah kata terpimpin atau pancasila yang dahulu dilakukan bung karno isinya sejalan dengan tataran demokrasi substansial atau esensial atau ontologis.terimakasih
Jawaban :
Tergantung orang menilainya dari sudut pandang apa. Yg jelas, demokrasi yg sudah pakai adjective selalu mengalami reduksi pemaknaan, sehingga jika sudah berlebihan sdh tdk dapat lagi disebut demokrasi, seperti di zaman Demokrasi Terpimpin, yg menonjol malah sifat terpimpin dan terkendalinya sehingga demokrasinya hilang.

samuel parulian (samuelparuliant@gmail.com)
(Kamis, 02 Maret 2017 / 23:23:52)
Pertanyaan :
selamat sore pak. nama saya Parulian. saya mau bertanya, ada sebuah kasus. ada seorang perempuan yang ditinggal oleh PACAR nya dengan status sudah hamil. ada begitu banyak pertimbangan dari si wanita yang membuat nya memutuskan untuk tidak menggugurkan janin nya. selain hal itu bertentangan dengan agama, bertentangan juga dengan hukum di negara kita. ketika si anak sudah lahir, si perempuan tadi memutuskan untuk menitipkan nya kepada orang lain guna untuk menghindari malu dan aib dalam keluarga. wanita ini juga sudah memutuskan untuk tidak mau mencampuri urusan si anak yang sudah lahir itu. namun kemudian LAKILAKI yang adalah ayah kandung dari si anak datang kembali dengan teror kepada keluarga yang mengadopsi dan kepada keluarga perempuan nya dan juga mengancam akan menuntut si perempuan dan akan membawa kasus ini ke pengadilan.menurut bapak, 1.apakah si wanita dalam kasus di atas dapat digugat?2.apakah lakilaki dalam kasus di atas dapat digugat? jika ya, dengan tuduhan apa?3.bagaimana pendapat bapak mengenai hukum di negara kita yang tidak tegas dalam kasus seperti ini? karena yang saya tau, ketika seorang wanita ditinggal hamil oleh seorang pria,si wanita dalam hal ini tidak dapat mengadukan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Terimakasih pak.
Jawaban :
Siapa bilang tidak tegas, tidak bisa mengadu atau diadukan, dsb. Dicoba saja dibawa ke pengadilan. Pengadilan bersifat terbuka utk menerima semua masalah hukum. Dicoba saja. Yg penting sdr mau memperjuangkan kepentingan hukum siapa? Ayo lakukan saja dg profesional. Semua masalah pastyi ada solusi hukumnya.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008