Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6001744
April
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Harli Dwiyanto (harlinih@gmail.com)
(Sabtu, 14 Mei 2016 / 04:14:56)
Pertanyaan :
Assalamu alaikum Prof. Semoga selalu sehat dan bahagia. Langsung saja sy ingin bertanya Prof. soal PHP di MK? 1. Dalam UU Pemilihan, MK menyelesaikan PHP paling lama 45 hari kalender. Bagaimana jika MK melanggar itu, kemana harus digugat? Pilkada Muna dan Membramo raya, sampai skr belum putus. 2. Dapatkah alat bukti berupa tulisan/surat/dokumen di MK, diyakini/kuat dalilnya, tanpa di klarifikasi atau dikuatkan dgn keterangan saksi? 3. Bisahkah MK mengeluarkan putusan sela berkali2, TPS yg sudah di PSU di putuskan untuk PSU lg? trims sebelumnya pak Prof. Barakallahu
Jawaban :
UU baru mengatur ketentuan umum tentang hukum acara di MK, selebihnya diatur lebih detil dlm Peraturan MK, dan juga dlm praktik yg diberlakukan sbg konvensi. Maka bisa saja, utk kepentingan keadilan, putusan sela dijatuhkan beberapa kali sehingga melampaui waktu yg sdh ditentukan. Bahkan, seringkali, pelaksaan PSU sbg bentuk putusan sela juga terhambat jadwal pelaksanaannya oleh keadaan di lapangan, misalnya karena belum adanya anggaran yg disediakan oleh APBD. Maka sudah sering terjadi, jangka waktu yg sdh ditentukan tdk terpenuhi. Namun, adalah hak pencari keadilan utk meminta penyelesaian cepat. Karena itu, para pemohon boleh mengajukan sudah permohonan prioritas waktu kepada MK, meskipun hal itu tdk disertai ancaman sanksi jika MK tdk memenuhi permintaan tsb sebagaimana mestinya. Bahkan, bisa saja, pemohon utk kepentingan akutabilitas publik, mengumumkan kpd publik mengenai tuntutan yg diajukan kpd MK tsb sebagaimana diperlukan oleh para pencari keadilan, sehingga persoalan yg dihadapi harus direspons dg serius oleh MK dan oleh penentu kebijakan pada umumnya seperti Pemerintah dan DPR.

Melati Indra Setyorini (melatindrasetyo@gmail.com)
(Kamis, 12 Mei 2016 / 18:23:28)
Pertanyaan :
Assalamualikum Wr. Wb. Selamat Siang Pak Jimly, Saya Melati Mahasiswi Semester 8 Jurusan Hukum Bisnis di Universitas Bina Nusantara Jakarta. Mohon maaf jika saya mengganggu waktunya, yang ingin saya tanyakan kepada bapak adalah terkait Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, apa maksud pemaknaan asas tersebut pak? Lalu bagaimana jika yang bersifat lex specialis tersebut adalah perjanjian/kontrak dan yang bersifat lex generalis adalah UU, apa konsekunsi negara dilihat dari HTN jika asas tersebut digunakan untuk perjanjian-UU? Hal ini saya lihat di dalam artikel koran kompas yang mengatakan bahwa Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia memiliki kekuatan lex specialis derogat legi generalis, dibandingan dengan adanya UU Minerba yang telah berlaku. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih Prof. Jimly Asshiddiqie.
Jawaban :
Jangan bandingkan antara UU dg Kontrak, tdk "apple to apple". Asas tsb berkaitan dg bentuk hukum yg sama, misalnya sama-sama UU, tetapi yg satu berisi aturan yg bersifat umum (lex generali) sedangkan yg kedua berisi aturan yg bersifat khusus (lex specialis), maka yg berlaku lebih kuat adalah lex specialis yg bisa mengesampingkan berlakunya aturan yg bersifat umum atau lex generalis.

Alwi Khoiri (alwikhoiri87@gmail.com)
(Kamis, 12 Mei 2016 / 18:18:10)
Pertanyaan :
assalamualaikum. semoga sehat selalu prof. Saya mau bertanya. secara yuridis sudah jelas bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Namun dalam beberapa sumber dikatakan bahwa MA sebagai Court of Justice, dan MK sebagai Court of Law. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar filosifis dan dasar teoritis dari pemberian wewenang MA untuk Menguji suatu peraturan di bawah UU?, mengapa pengujian peraturan tersebut tidak diserahkan kepada MK seluruhnya (Sebagai Court of Law), mengingat jumlah perkara yang masuk ke MA saja sudah banyak sampai bertumpuk, mengapa ditambah lgi dengan wewenang menguji Peraturan dibawah UU. Mohon Penjelasannya ya Prof. Terimakasih Banyak.
Jawaban :
Karena pertimbangan sejarah saja, yaitusebelum MK dibentuk, MA sdh menangani perkara pengujian peratruan di bawah UU terhadap UU, sehingga ketika MK dibentuk yg dibicarakan hanya sepanjang tugas dan kewenangan yg belum ditangani saja, yaitu pengujian UU terhadap UUD, dan itulah yg menjadi tugas dan kewenangan MK sbg lembaga baru. Akibatnya mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan tdk terpadu dan terintegrasi di 1 lembaga MK seperti di Jerman atau Austria. Memang ada juga contoh yg karena alasan yg sama dipisahkan antara pengujian konstitusionalitas UU di MK dan pengujian legalitas peraturan di bawah UU di MA. Contohnya misalnya di Korea Selatan juga mirip dg yg kita terapkan di Indonesia.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008