Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6001748
April
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


anthony winza probowo (awp38@georgetown.edu)
(Kamis, 12 Mei 2016 / 13:43:54)
Pertanyaan :
Yth. Professor Jimly Asshiddiqie, Perkenankanlah saya menanyakan beberapa pertanyaan di bawah ini Prof: 1 Apakah MK dapat memberikan pertimbangan selain hukum di dalam pertimbangannya? (ekonomi, politik). 2. Apakah MK menganut asas Proporsionalitas dalam pertimbangannya sebagaimana yang dianut negara-negara lain (dengan unsur Proper purpose, rational connection dan Necessity?) (Aharon Barak) 3. Apakah Mahkamah Agung dapat menjadikan UUD sebagai batu uji dalam uji materiil peraturan perundangan di bawah undang-undang prof? karena saya melihat ada ketidakkonsistenan pada prakteknya (saya menemukan ada putusan MA yang menjadikan UUD 1945 sebagai batu ujinya terhadap peraturan di bawah undang-undang), saya khawatir jika ada MA memiliki kewenangan dalam menafsirkan konstitusi juga, dapat menimbulkan benturan dengan penafsiran oleh MK. Saya melihat Pasal 31A (3)(b)(1) menyatakan "...materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi"..norma ini jika dapat diartikan bahwa batu uji yang dapat digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (bahkan sampai dengan UUD 1945 sekalipun)..saya pikir ini bertentangan dengan pasal 24A(1) Konstitusi, meskipun diberikan celah disana bahwa MA juga mendapatkan kewenangan lainnya yang diberikan oleh UU, dalam hal ini mungkin adalah UU MA itu sendiri. Apakah MK berwenang menguji UU MA prof? Terima kasih banyak Prof. Salam, Anthony Winza Probowo
Jawaban :
(1) pertimbangan hukum menyeluruh dalam semua bidang hukum, termasuk yg terkait ekonomi, politik, kebudayaan dll, sepanjang terkait prinsip2 konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD45. (2) ya, semua prinsip universal berlaku juga di Indonesia dan harus jadi pegangan nilai oleh MK dlm menjalankan tugas konstitusionalnya. (3) MA hanya menggunakan UU saja sbg batu uji, jika MA menggunakan UUD sbg batu uji, bisa saja oleh MK dianggap salah, maka putusan MA pada suatu hari akan diuji orang lagi ke MK. Makanya MA harus membatasi diri sesuai kewenangan konstitusionalnya berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yaitu menguii peraturan di bawah UU terhadap UIU.

randi (Randibone38@gmail.com)
(Rabu, 11 Mei 2016 / 02:52:21)
Pertanyaan :
assalamualaikum prof. semoga sehat selalu, sya mau bertanya, apa sebenarnya perbedaan mendasar antara konvensi ketatanegaraan dengan kebiasaan ketatanegaraan? karna adakalanya para ahli hukum menafsirkan berbeda, ada yg menyamakan ada pula yang membedakan.
Jawaban :
Kebiasaan itu kalau sesuatu yg sudah dilakukan atau terjadi berulang-ulang setidaknya sudah lebih dari 2 x, menjadi kebiasaan ketatanegaraan, sedangkan konvensi tidak perlu berulang-ulang, baru 1 kali pun jika diterima sudah dapat disebut sebagai konvensi. Jadi dapat dikatakan kalau sesuatu sdh jadi kebiasaan, maka hal itu juga adalah konvensi, tetapi konvensi belum tentu jadi kebiasaan. Misalnya, suatu yg baru 1 kali terjadi, sdh dapat dikatakan konvensi tetapi belum jadi kebiasaan. Kebiasaan statusnya juga lebih kuat karena tidak akan dan tdk boleh dilanggar, tetapi konvensi bisa dilanggar yg jika dipandang berguna dan diterima oleh umum, maka dia sah berlaku sebagai konvensi. Pada waktu berikutnya, jika konvensi itu hendak diubah, tentu bisa saja, yaitu diubah menjadi konvensi ketatanegaraan yg baru. Ukurannya terletak pada apakah (i) tindakan tsb berguna bagi bangsa dan negara atau tidak, dan (ii) apakah tindakan tsb diterima secara umum dlm praktik atau tidak. Jika diterima umum dan memang berguna, maka baik konvensi maupun kebiasaan ketatanegaraan itu dianggap sebagai sumber hukum tatanegara yg penting, meskipun tidak bersumber aturan tekstual berdasarkan konstitusi dan UUD yg berlaku.

Amy Nurjannah (aminurjannah@gmail.com)
(Jum'at, 06 Mei 2016 / 07:07:53)
Pertanyaan :
prof amy mau tanya menurut prof apakah perlu negara kita melakukan Amandemen UUD 1945 yg ke 5 mengenai?? terimakasih prof
Jawaban :
Memang perlu, dan banyak yg perlu diperbaiki, tetapi utk realistisnya perlu dipilih yg paling penting menurut ukuran yg bisa disepakati oleh semua parpol dan anggota DPD. Sebab merekalah yg jadi penentu apakah akan diadakan lagi perubahan UUD atau tidak. Misalnya, apakah bisa disepekati bhw DPD diperkuat kedudukannya, maka pasal2 tentang DPD diubah, supaya keberadaan lembaga ini memang ada gunanya.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008